sergapntt.com [KUPANG] – Sepandai-pandainya tupai melompat, sekali kelak jatuh juga. Boleh jadi, pepatah klasik itu tepat untuk melukiskan “gerilya” politisi PDI Perjuangan dalam mengumpulkan “rejeki”. Kali ini, mantan Sekretaris DPD PDIP NTT, Ir. Karel Yani Mboeik tak kuasa menyembunyikan kegetirannya melihat perilaku buruk koleganya di kepengurusan pimpinan Wagub NTT, Drs. Frans Lebu Raya.
Ikhwal ceritanya begini. Ketika ditemui Sergap NTT di ruang Komisi B DPRD NTT, belum lama ini, Yani Mboeik mengaku getir melihat perilaku elite partai yang ikut dibesarkan olehnya. Bagaimana tidak? Sejumlah politisi aji mumpung mempertontonkan perilaku politik yang menjijikan. Mereka tidak segan-segan minta uang pada pengusaha dengan berbagai alasan. Antara lain, untuk membiayai kegiatan partai atau lobi proyek ke pusat.
Yani Mboeik memang sudah berulang kali menyampaikan hal ini ke jajaran pengurus teras PDIP. Bahkan, hal itu sudah dilakukan jauh sebelum Konferensi Daerah (Konferda) II di Maumere, Sikka, 2005 silam, yang kembali menempatkan Lebu Raya sebagai Ketua DPD PDIP NTT. Ketika itu, Mboeik menginginkan agar politisi PDIP yang bobrok tidak lagi dipakai dalam kepengurusan. Antara lain, Cendana Abubakar, SH. Namun Lebu Raya punya sikap lain. Alhasil, Yani Mboeik akhirnya memilih berada di luar kepengurusan DPD PDIP periode 2005-2010.
Hubungan Yani Mboeik dengan Lebu Raya memang mulai renggang menjelang Konferda II PDIP, 2005 silam. Padahal, sebelumnya, keduanya boleh dibilang, satu kaki. Bahkan, justru ketika menjadi Ketua Fraksi, Yani Mboeik justru mengusung Lebu Raya digandengkan dengan Piet A. Tallo, SH ke arena suksesi Gubernur-Wagub 2003-2008.
Kacang lupa kulit? Entahlah. Yani Mboeik sama sekali tak mau mempersoalkan jabatan yang kini diemban Lebu Raya. “Kalau memang Frans merasa saya ini akan menghancurkan dia, itu tidak mungkin. Karena saya tidak mungkin menghancurkan dia. Justru kritik saya ini untuk membangun dia. Kalau tanpa tanda tangan saya, dia tidak mungkin menjadi Wagub. Kritik saya ini tidak untuk menghancurkan dia, saya hanya memberi masukan. Masukan itu kan penting, baik dari dalam sistim maupun dari luar sistem,” kata dia.
Yani Mboeik kemudian menyodorkan dua buah kwitansi kepada Mingguan Berita Rakyat yang diperolehnya dari pengusaha di Kota Kupang. Isi kwitansi tersebut antara lain: Banyak uang: Tujuh Juta Rupiah (Rp.7.000.000), Tanggal 01 Mei 2004, Yang Menerima: Cen Abubakar (Disertai Tanda Tangan Cen Abubakar).
Kwitansi kedua berbunyi: Sudah Terima Dari: Bapak Semon Siansui, uang sebesar: Sepuluh Juta Rupiah untuk Biaya Urusan ABT di Jakarja dan akan diperhitungkan di dalam pekerjaan. Terbilang Rp. 10.000.000. Kupang, 11 April 2005 yang ditanda tangani kakak kandung Cen Abubakar bernama H.K Abubakar.
“Dia (Cen Abubakar-Red) minta uang ke pengusaha, katanya untuk biaya Rakerda PDIP dan biaya lobi ABT ke Jakarta. Semua uang itu, katanya akan diperhitungkan ke dalam proyek yang akan diberikan Cen. Tapi setelah pengusaha itu tunggu-tunggu, janji Cen itu tidak pernah terealisasi,” papar Yani Mboeik saat bincang-bincang dengan Sergap NTT di ruang Komisi B DPRD NTT akhir Juni 2007 lalu.
Sumber-sumber Sergap NTT menyebutkan, perilaku tersebut bukan hal baru. Bahkan, munculnya figur Ir. Piet Djami Rebo, MSi dalam bursa bakal calon Wakil Gubernur mendampingi Lebu Raya dalam Pilkada 2008 mendatang disinyalir dimainkan oleh Cen Abubakar Cs. Sehingga dari tanggal pembuatan kwitansi, tampaknya sinyalemen mafia proyek di lingkup Kimpraswil NTT oleh elit PDIP ada benarnya.
Sebelumnya, PDIP juga menggotong Yance de Rosari, Kasubdin Bina Marga Dinas Kimpraswil NTT, menjadi kandidat Wabup Flotim berpasangan dengan Simon Muda Makin, SH. Kendati warga PDIP Flotim menolak, Lebu Raya Cs tetap mengusung Yance de Rosari. Bahkan, ketika itu, ada pentolan PDIP yang berani sesumbar bahwa siapapun calon bupati asal harus bersedia bergandeng dengan Yance de Rosari.
Demikian halnya di Dinas Sosial NTT. Kabar burung yang beredar menyebutkan bahwa Dinas Sosial dan Kimpraswil merupakan tambang dana bagi PDIP. Mantan Kadis Sosial NTT, Willem Padja sudah dapat jatah menjadi kandidat Bupati Ngada. Sayangnya, setelah didorong maju, mesin partai justru mandul. Akibatnya, Willem Padja dan tim suksesnya harus puas di urutan dua perolehan suara.
Nah, sekarang giliran Djami Rebo. Tak pelak lagi, tersiar kabar kalau kemunculan sosok Djami Rebo mendampingi Lebu Raya yang dikenal dengan paket FAJAR merupakan upaya balas jasa. Apalagi, PDIP belum menggelar Konferensi Daerah Khusus (Konferdasus) untuk membahas paket PDIP dalam Pilkada 2008 nanti.
Ya, “Rakerda itu belum bisa mengatakan bahwa Frans itu calon tunggal. Yang bisa mengatakan itu kecuali mulai dari ada musyawarah cabang khusus sampai di rakerdasus. Nah itu belum ada. Kesalahan PDIP adalah sebelum ada aturan partai yang jelas, sudah mengopinikan bahwa ada calon tunggal Frans dan Pit Djami Rebo. Itu kan mengindikasikan ada rekayasa politik. Ada rekayasa yang dilakukan Frans dan Pit Djami Rebo. Dan, main politik seperti itu sangat tidak efektif di masyarakat. Biarkan berjalan, biarkan ada perbedaan baru disatukan. Itu baru bagus. Nah kalau sebelum ada rakerdasus sudah dinyatakan calon tunggal. Itu apa? Bagi saya, rekayasa itu sudah terjadi berulang-ulang. Contoh kasus yang terjadi di Kota Kupang, Lembata, dan lain-lain. Kita dikalahkan karena ada rekayasa di PDIP. Koq di suksesi Gubernur harus direkayasa lagi?
Kan nanti kita kalah lagi,” ungkap Yani Mboeik.
XXX
LEBU RAYA BERANG
Kabar tentang ulah Cen itu tentu saja membuat Ketua DPD PDIP NTT yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya berang.
“Pengusaha siapa? Kamu kasih tahu saya siapa pengusaha itu yang mengaku diperas oleh para pengurus DPD PDIP NTT itu,” pinta Lebu Raya ketika diminta klarifikasi soal ulah Cen.
Kepada Sergap NTT yang menemuinya di depan Kantor Gubernur NTT pada Jumat, 29 Juni 2007 lalu, Lebu Raya membantah dirinya selaku Ketua DPD PDIP NTT menginstruksikan kepada seluruh pengurus DPD PDIP NTT untuk mengumpulkan dana dari para pengusaha, baik untuk kegiatan PDIP maupun untuk Suksesi Gubernur NTT Periode 2008-2013.
“Itu pemfitnaan. Saya tidak pernah menginstruksikan pengurus DPD PDIP untuk meminta uang sepeser pun kepada para pengusaha di NTT. Jadi tolong kamu kasih tahu saya siapa pengusaha yang merasa dirugikan itu dan siapa oknum pengurus DPD PDIP yang melakukan pemerasan,” tantang Lebu Raya.
Toh begitu, Lebu Raya mengatakan, jika memang terbukti ada pengurus DPD PDIP NTT yang memeras pengusaha, maka selaku pimpinan partai, dirinya tak segan-segan mengambil tindakan tegas.
“Yang jelas kami akan melakukan tindakan tegas jika ada pengurus yang mengatasnamakan saya untuk memeras pengusaha. Tapi kalau tidak ada pengurus DPD PDIP yang melakukan itu, itu sebuah pemfitnaan yang sengaja dilakukan oknum-oknum tertentu untuk melecehkan saya. Yang jelas nama saya dilecehkan” katanya.
Sementara itu, Cen Abubakar tidak berhasil dihubungi. Sergap NTT berkali-kali menghubunginya melalui handphone, tapi handphone-nya sedang off. Didatangi ke gedung DPRD pun tidak berhasil menemuinya.
XXX
PENTOLAN PDIP CUCI TANGAN
Dewan pimpinan Pusat (DPP) maupun Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP hingga ke ranting-ranting tidak pernah menginstruksikan untuk ‘memeras’ sejumlah pengusaha untuk memperbesar organisasi maupun untuk kepentingan politik lainya. Karena PDIP tidak dibesarkan oleh donatur para pengusaha melainkan dibesarkan oleh kader dan simpatisannya selama ini.
Demikian benang merah pendapat dua pengurus DPD PDIP NTT masing-masing Wakil Ketua DPD PDIP NTT Drs. Yan Sehandi dan Wakil Ketua Infokom DPD PDIP NTT, Pdt. Drs. Habel Pekaata, yang ditemui secara terpisah di Gedung DPRD NTT, Senin (9/7).
Pernyataan kedua pengurus DPD PDIP itu terkait dengan sinyalemen, adanya sejumlah pengusaha merasa ‘diperas’ oleh Cen Abubakar, anggota DPD PDIP NTT yang mengatasnamakan partai dan pengurus DPD PDIP.
Sejumlah pengusaha kepada Mingguan Berita Rakyat mengaku pernah didatangi oknum anggota DPD PDIP NTT untuk meminta uang. Uang itu diakui selain untuk kepentingan partai, juga digunakan untuk melobi dana Anggatan Biaya Tambahan (ABT) di Jakarta. Anggota pengurus DPD PDIP juga berjanji untuk memberikan beberapa pekerjaan (baca Proyek) kepada pengusaha yang menyetor uang kepada oknum tersebut.
Sebagai Wakil Ketua DPD PDIP NTT, kami tidak pernah menginstruksikan kepada pengurus partai baik secara kelembagaan maupun perorangan untuk meminta uang kepada sejumlah donator (pengusaha) di NTT untuk membesarkan atau untuk kepentingan politik partai,” kata Drs.Yan Sehandi.
Sementara Wakil Katua Infokom DPD PDIP NTT, Pdt. Drs. Habel Pekaata menjelaskan, dirinya belum pernah menemukan bahkan mendengar instruksi dari atasanya untuk melobi proyek atau meminta uang pelicin untuk mendapatkan proyek. “Kalau apa yang dilakukan oleh oknum pengurus mengatasnamakan pengurus partai oknum tersebut akan kami panggil dan pasti akan diberikan sanksi yang tegas. Karena kami telah diinstruksikan dari pusat yang melarang keras perbuatan itu,” tandas Pekaata.
Keduanya meminta wartawan untuk memberitahukan penguhasa yang merasa dirugikan itu. Mereja juga meminta siapa pengurus DPD bahkan anggota DPRD NTT dari PDIP itu yang melakukan hal itu.
Harus jelas dulu, siapa orang atau pengusaha tersebut. Kemudian siapa pengurus DPD yang melakuan pemerasan itu. Karena tidak ada kebijakankan partai yang menginstruksikan hal itu, apalagi meminta uang kepada pengusaha,” kata Sehandi.
“Partai tak pernah dan tak akan pernah menginstruksikan anggotanya untuk melakukan hal demikian keji itu, karena bertentangan dengan mekanisme partai. Partai ini besar dari kader dan simpatisan, bukan besar karena pemerasan,” kata Pekaata.
Namun kedua pengurus ini berkeyakinan bahwa sinyalemen ini sengaja dimainkan oleh beberapa oknun cerdas yang sengaja menjatuhkan partai atau pengurus partai dalam rangka suksesi gubernur.
Jangan sampai ada oknum tertentu yang ikut bernmain dengan melempar sejumlah isu untuk menjatuhkan partai maupun pengurus PDIP NTT. Sekarang kita tau siapa yang bermain dibalik ini,” kata Pekaata. (by. cis/egi)
Tinggalkan komentar
Belum ada komentar.
NTT WORD 
Tinggalkan komentar