sergapntt.com [Kefa] – BENCANA alam seperti banjir, longsoran, rawan pangan, kekeringan dan epidemi yang kian mewabah kerap melanda berbagai daerah di tanah air, termasuk di daratan Pulau Timor. Boleh jadi ini akibat dari ketidakseimbangan populasi manusia dan lingkungan sekitarnya, seperti pemukiman penduduk yang semakin meluas dan pembangunan yang tidak melalui kajian dampak lingkungan (Amdal).
Untuk menanggulangi resiko becana-bencana tersebut, belum lama ini Perkumpulan Masyarakat Penanganan Bencana (PMPB) NTT bekerja sama dengan OXFAM dan Yayasan Timor Membangun menggelar Pendidikan dan Latihan (Diklat) tentang dasar-dasar manajemen penanganan resiko bencana kepada puluhan PNS dari berbagai instansi pemerintah dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU) dan Belu di Hotel Ariesta Kefamenanu, ibu kota TTU.
Selama Diklat, tampak peserta lebih menekankan pada upaya penanggulangan resiko bencana jangka panjang agar bisa mengurangi resiko yang dapat merenggut nyawa manusia.
Sementara menurut lembaga pemerhati lingkungan hidup DAS Benanain, selama bencana muncul, pemerintah kurang memiliki kapasitas dalam upaya antisipatif dan respons tentang upaya penanggulangan dampak bencana secara berkesinambungan. Pemerintah hanya memberikan bantuan darurat infrastruktur yang mana jauh dari aspek meminimalisir resiko bencana dan tidak memikirkan solusi terbaiknya.
Namun demikian, bila dicermati lebih mendalam terhadap gempa bumi, gelombang tsunami, banjir bandang, tanah longsor, kemarau panjang, hama/penyakit tanaman letusan gunung api bahkan wabah penyakit yang terjadi, itu hanya akibat kelalaian masyarakat sendiri, sehingga untuk mengurangi resiko bencana dimaksud maka masyarakat perlu dibekali sejak dini.
Direktur PMPB NTT, Yus Nakmofa kepada wartawan usai Diklat menjelaskan, Diklat ini dikhususkan kepada lembaga pemerintah yang merupakan lembaga perencana pembangunan di daerah. “Sejak Maret 2007 kita sudah melakukan kegiatan yang difokuskan kepada DAS Benenain. Kita juga akan lakukan seminar nasional dan memediasi kunjungan silang yang akan dilakukan oleh stakeholder,” ujar Nakmofa.
Mathilda Thall, peserta dari Dinas Sosial Kabupaten TTU mengaku, pelatihan ini sangat bagus bagi Dinas Sosial untuk dijadikan referensi dasar penanganan bencana di TTU. (by. judit taolin)
Tinggalkan komentar
Belum ada komentar.
NTT WORD 
Tinggalkan komentar