SERGAP NTT -> Masalah kesehatan di wilayah pedalaman dan pesisir Pulau Flores kini menjadi perhatian serius Forum Kepedulian Kaum Dhu’afa Indonesia Timur (Fokdit). Selain membangun sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di Kabupaten Ende, lembaga yang dipimpin oleh Siti Sauda’h Mustafa ini juga menyalurkan bantuan Makanan Pengganti Air Susu Ibu (MP-ASI) bagi warga Kabupaten Manggarai Barat, Ende dan Kupang.
Sejak berdiri 11 tahun lalu, Fokdit telah banyak membantu pemerintah, terutama dalam upaya meminimalisir angka kiemiskinan, kebodohan, kerusakan lingkungan dan buruknya kesehatan.
Menurut Siti, terjadinya kemiskinan dan kerusakan lingkungan lebih dipicu oleh tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, rendahnya pendapatan per kapita masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), lambatnya perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, serta buruknya sanitasi lingkungan permukiman.
Karena itulah, jalankan program sanitasi lingkungan (meraih status kesehatan ideal) bukan perkara mudah. Sanitarian (pelaku sanitasi) selalu berhadapan dengan masyarakat yang masih awam soal pentingnya kesehatan. Sanitarian harus bekerja ekstra untuk mengajak orang menjalani perilaku hidup sehat. Pasalnya, kebanyakan masyarakat pedalaman dan pesisir, termasuk di pulau Flores, belum terbiasa menjalani pola hidup sehat dengan memiliki MCK.
“Selain memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan, kita juga membangun MCK bagi warga miskin di pesisir. Fasilitasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara baik demi kesehatan dan lingkungan mereka,” ujar Siti saat ditemui B7 disela-sela acara peletakkan batu pertama pembangunan MCK di lingkungan Pu’upire, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, pekan lalu.
Pembangunan MCK sebanyak dua buah itu, masing-masing berukuran 4 X 2 meter. Proyek ini langsung dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat yang dikoordinir oleh lurah setempat.
“Ini merupakan program Fokdit. Program ini juga merupakan bagian dari upaya mensukseskan program Desa Siaga yang dicetuskan oleh pemerintah, yakni; menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dengan cara membantu keluarga miskin di daerah pesisir yang belum memiliki fasilitas MCK. Kita harapkan program ini dapat menghasilkan generasi yang berkualitas. Dengan sehat tentunya akan berdampak pada kinerja yang sehat yang ujungnya dapat menghasilkan pendapatan demi kesejahteraan mereka,” papar wanita kelahiran Ende, 24 April 1966 yang sejak SMP sekolah dan tinggal di Jakarta itu.
Siti menjelaskan, daerah sasaran Fokdit adalah seluruh daerah pedalaman dan pesisir di Indonesia Timur. Itu karena rata-rata masyarakat ‘terisolir’ tersebut belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak.
“Selain di daerah pemukiman warga miskin, sasaran pembangun MCK juga kita fokuskan di tempat-tempat umum, seperti di pasar tradisional, terminal, lapangan olahraga, kantor desa, sekolah dan tempat – tempat ibadah. Di NTT, selain MCK, kita juga menyalurkan bantuan biskuit (MP-ASI) bagi warga miskin di Ende sebanyak 5 ton, Manggarai Barat 3 ton dan KUpang 5 ton. Sedangkan di bidang pendidikan, kita utamakan sekolah-sekolah swasta. Sekarang ini kita sudah bangun pondok pesantren Hidayatullah berupa asrama, sekolah, Musholla, dan lain sebagainya di Batakte, Kupang,” imbuhnya.

Miskin
Secara umum, NTT masih dibekap masalah kemiskinan. Itu karena mayoritas warga masih menganut pola hidup konsumtif. Peran pemerintah pun kecil. Alasannya selalu klasik. Kekuarangan danalah, wilayah kepulauanlah, dan macam-macam lagi.
Yang paling parah, kata Siti, dalam keterbatasan APBN dan APBD, kebijakan pemerintah seringkali tidak menyentuh sendi kehidupan masyarakat miskin.
“70 persen warga NTT inikan petani dan nelayan. Seharusnya mayoritas kebijakan dibuat demi kepentingan komunitas 70 persen itu,” tegasnya.

BUMN
Semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki stok dana Bantuan Sosial (Bansos). Hanya saja pos anggaran tersebut seringkali tidak dimanfaatkan atau tidak tersalurkan. Karena itu Fokdit selalu pro aktif membangun komunikasi dengan BUMN-BUMN melalui proposal-proposal kegiatan sosial.
“Seharusnya pemerintah juga pro aktif. Karena pos bantuan yang dimiliki BMUN itu lumayan besar loh. Nah,,, kalau dana ini diminta lalu dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat NTT, kan bagus. Setidaknya ada perubahanlah! Tugas mencari dana itukan tidak mesti Gubernur atau Bupati atau Walikota. Para Kepala Dinas (Kadis) itukan bisa. Tinggal niatnya aja. Kalau tidak didatangi, siapa yang mo kasih. Kan gitu prinsipnya,” tohoknya.
Selama ini, kata Siti, pemerintah daerah hanya terbiasa melobi ke Depertemen Keuangan, Depdagri, PU dan Sosial. Padahal masih banyak instansi lain yang juga memiliki dana cadangan.
“Kalau kita mau caritahu, lalu kita minta, pasti akan diberi. Apalagi menyangkut kepentingan kalayak banyak. Saya yakin itu. Untuk itu pemerintah daerah mesti pro aktif. Manfaatkan waktu sebaik mungkin saat ke Jakarta, atau paling tidak dekati BUMN-BUMN yang ada di daerah masing-masing. Disitu ada dana. Tinggal komunikasi saja,” pintanya.

Siaga
Menghadapi masalah kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, Fokdit selalu bersikap siaga. Bantuan pasti akan diberikan jika ada yang membutuhkan.
“Kalau ada permintaan dari masyarakat, pasti kita akan bantu. Baik itu untuk pendidikan, kesehatan maupun untuk masalah kemiskinan,” ucap ibu 3 anak yang kesehariannya berkantor di Jln. Dewi Sartika, Grahanita Lantai 3 Jakarta itu. +++chris parera+++