SERGAP NTT -> Marselinus Na’u, SE, Anggota DPRD Kabupaten Ngada dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aimere –Jerebu’u mengisi masa reses atau masa istirahat bersidang dengan turun ke Dapilnya untuk mendengar langsung keluh kesah rakyatnya, sekaligus mengevaluasi kinerjanya sebagai Anggota Legislatif.
Kamis, 7 Maret 2011, bertempat di aula Kantor Desa Inerie, Kecamatan Aimere, Marselinus Na’u yang didampingi Paskalis Lalu, SH (Anggota DPRD Kabupaten Ngada asal Partai Golkar) dan Syrilus Pati Wuli, S.Ag (Anggota DPRD Ngada asal PDIP) serta Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Ngada, Charles Wago, ST melakukan tatap muka dengan warga Inerie dan warga Desa Sebowuli.
Dalam sambutan, Marsel Na’u mengatakan, reses merupakan moment yang sangat tampan untuk seorang anggota dewan turun ke basis dan mengevaluasi diri, sekaligus mempertanggungjawabkan apa yang telah dibuat dan apa yang belum selama ia duduk di kursi DPRD Kabupaten Ngada. Moment reses merupakan saat dimana antara konstituen dan utusannya saling berinteraksi memberikan informasi.
Marsel berilustrasi, moment reses dapat dijadikan moment seperti orang mendulang intan, diangkat dari dasar sungai, diayak hingga bersih kemudian disaring mengambil intannya untuk dijual ke pasaran. Begitupun moment reses dapat mendulang aspirasi dari konstituen, menyaring dan mendiskusikan kepada teman-teman DPRD untuk berasama-sama mengusulkan kepada pemerintah dan kemudian akan turun berupa program bagi masyarakat.
Baginya, wakil rakyat seperti seorang anak yang ditugaskan oleh orang tuanya ke medan perang. Ia harus kembali pada saatnya untuk mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan selama menjalankan tugas.
Untuk Kecamatan Aimere, Marsel mengaku ia dan teman-temanya akan melakukan kunjungan sebanyak empat hari, diawali dari Inerie dan Sebowuli yang ia ibaratkan sebagai sa’o pu’u (dalam bahasa Bajawa artinya rumah pokok), kemudian selanjutnya ke desa–desa lain di Aimere dan Jerebu’u.
Kepada warga Inerie dan Sebowuli, Marsel menjelaskan tentang peran dan fungsi DPRD serta kekuatan APBD Ngada. Kali ini banyak program terencana dikurangi, bahkan dihilangkan. Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada sedang fokus pada dua program besar yakni Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PERAK) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada (JKMN) yang menelan biaya hampir Rp. 30 milyar
Kita cukup alot pada saat membahas program-program ini. Awalnya kita tidak menyetujui program-program itu. Tapi karena ada jaminan dari pemerintah bahwa program ini akan berhasil, maka apa salahnya kita coba saja tahun ini. Apabila tidak berhasil, maka kita akan lakukan evaluasi untuk tahun berikutnya. Saya sering merekam apa yang dikeluhkan masyarakat Aimere yang mengatakan pak Marsel, sapi kami bisa beli, babi kami bisa beli, apalagi kambing? Kami masih sanggup untuk beli. Tapi yang kami tidak bisa beli itu jalan raya dan jembatan, kenapa itu uang tidak untuk buat jalan raya atau jembatan saja? Kami di Aimere, khususnya di Aimere Timur ini sengsara bertahun-tahun karena kondisi jalan yang memprihatinkan.
Tapi, setiap program pasti dijalankan demi kepentingan rakyat banyak. Betul bahwa dana tersebut sedianya disiapkan untuk pembangunan gedung baru DPRD. Namun karena pertimbangan bahwa tanah dan lokasi gedung DPRD belum ada, maka dana tersebut dialihkan untuk program PERAK, JKMN dan Penguatan Koperasi. Disamping itu, APBD kita tahun ini turun dari Rp. 400-an milyar menjadi Rp. 370-an miliar. Jadi, masih terlalu banyak program yang belum dapat berjalan tahun ini.
Potensi komoditi unggulan Kecamatan Aimere sangat banyak seperti kemiri, merica, kakao dan ikan. Hanya saja selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah. Akibatnya, potensi-potensi ini tidak membawa hasil maksimal. Bahkan masih banyak daerah di Kecamatan Aimere yang punya potensi. Ironisnya, daerah-daerah ini tidak memiliki sarana jalan dan jembatan yang memadai.
Sebelum menjadi anggota DPRD Kabupaten Ngada, saya sering melakukan konsultasi dan lobi-lobi untuk kepentingan masyrakat Aimere, seperti dengan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan (P3) yang kala itu masih dipimpin pak Ferdin Bura atau dengan Anggota Komisi B kala itu pak Rully Ladja dan Pak Sil Pati Wuli, termasuk pak Charles Wago. Mereka sangat antusias untuk membantu masyarakat Aimere, termasuk soal jalan dan jembatan. Tapi hasilnya belum optimal, karena kita keterbatasan dana. Untuk itu, kedepan kami akan perjuangkan agar masyarakat Aimere benar-benar menikmati ujung kesimpulan dari sebuah perjuangan.
Keberpihakan Marsel Na’u terhadap masyarakat Aimere diakui oleh warga setempat. Ito misalnya. Kepada B7, warga Inerie tersebut mengaku, “Kami sangat bersyukur memiliki pak Marsel. Beliau itu orang baik, memperhatikan orang kecil dan sangat murah hati, setiap orang yang lagi mengalami kesusahan pasti dibantu. Apabila pak Marsel mendengar ada orang yang kesusahan, pasti pak Marsel akan berusaha cari jalan untuk bisa bantu orang yang lagi susah itu. Mudah-mudahan kedepan orang Aimere tetap memilih pak Marsel agar kembali langgeng menjadi Anggota DPRD Ngada. Karena jarang ada orang baik seperti pak Marsel itu”.
Pada kesempatan yang sama, Charles Wago,ST menyampaikan bahwa Kecamatan Aimere selama beberapa tahun terakhir cukup mengalami perkembangan yang signifikan dibanding dulu. Sejumlah program strategis yang diperjuangkan oleh para Anggota DPRD telah masuk ke Aimere. Di tahun 2011 saja, Aimere menjadi prioritas Pemkab Ngada. Untuk itu ia meminta dukungan masyarakat agar program-program pemerintah yang masuk ke Aimere di dukung dan terhindar dari berbagai persoalan. Demi kelancaran program, masarakat juga dapat melakukan Pengawasan Melekat (Waskat). Sebab pengawasan masyarakat diamanatkan oleh Undang-Undang.
Sementara itu, Syrilus Pati Wuli, S.Ag dalam sambutannya menyampaikan permohonan maafnya, karena selama duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Ngada, ia kurang melakukan kunjungan ke desa-desa di Aimere. Hal ini disebabkan tingkat kesibukan memperhatikan daerah pemilihannya sendiri. Tapi di periode ini , Sil menjadikan ajang refleksi untuk kembali berbenah diri memperhatikan masyarakat Ngada secara keseluruhan. Karena sebagai Anggota DPRD, keterwakilannya merupakan representatif dari seluruh rakyat Ngada.
“Program PERAK itu program yang baik. Tapi jika di tahun awal berjalannya program ini dianggap gagal atau tidak ada dampak langsungnya bagi masyarakat Ngada, maka bukan tidak mungkin program ini akan sulit dilanjutkan di tahun berikut. Karena akan mendapat sorotan, bahkan tidak akan disetujui oleh sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Ngada,” tegasnya.
Hal senada diamini Paskalis Lalu, SH. Dia menambahkan, “Ukuran keberhasilan sebuah desa terletak pada berapa banyak desa yang sudah mampu menghasilkan peraturan-peraturan desa. Otonomi desa merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah otonomi daerah. Jika sebuah desa mau berhasil, maka pemimpin desa tersebut harus mendapat legitimasi dan legalitas, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah”.
Rangkaian tatap muka tersebut diisi dengan hiburan yang dibawakan oleh anak TKK Tunas Harapan dan SD Malapedho Aimere. Sebelum berpisah para Anggota DPRD memberi bantuan seadanya kepada anak-anak TK dan SD itu. (by. chris parera)
Tinggalkan komentar
Belum ada komentar.
NTT WORD 
Tinggalkan komentar