SERGAP NTT -> MISKIN! Begitulah kehidupan warga Kabupaten Ngada kebanyakan. Tak ada perubahan berarti dari zaman ke zaman. Hidup serba berkekurangan seakan sudah menjadi takdir Ilahi. Karena itulah Bupati Ngada, Marianus Sae membuat terobosan. Dengan tiga program unggulannya yakni Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PERAK), Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada (JKMN) dan Penguatan koperasi, Ngada dipacu agar bisa cepat keluar dari belenggu kemiskinan.
Kepemimpinan di Ngada kini telah memasuki babak baru. Bermodalkan semangat, tekad, keyakinan dan dukungan penuh dari rakyat, Marianus mulai menata langkah pembangunan yang pro rakyat. PERAK, JKMN dan penguatan koperasi dijadikan sebagai pilar percepatan pembangunan. Kiat ini diambil karena tahun 2010 Ngada masih dihuni oleh 18 ribu Kepala Keluarga (KK) miskin.
“Tahun 2010 jumlah KK di Ngada mencapai 29 ribu KK. 18 ribu KK tergolong KK miskin. Sedangkan 11 ribu sisanya dianggap sebagai KK yang sudah mampu. Karena kondisi inilah Pemkab Ngada menawarkan tiga program unggulan untuk menekan angka kemiskinan. Tiga program itu yakni PERAK, JKMN dan Penguatan koperasi. Dengan program ini saya yakin per tahun kita mampu mengurangi KK miskin sebanyak empat ribu sampai lima ribu KK,” ujar Marianus dalam pidatonya saat melantik Mikhael Bhara sebagai Kepala Desa Were I, Kecamatan Golewa, Ngada, Rabu (19/1/11).
Sebagai Bupati Ngada, Marianus tentu tahu apa yang harus ia buat untuk kampung halamannya. Ia sangat paham betul tentang titik kuat dan titik lemah pembangunan di tanah Ngada. Itu pasalnya, Marianus menawarkan sejumlah perubahan demi terwujudnya Ngada yang mandiri dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Setidaknya, lima tahun kedepan, Ngada dapat dikendalikan menjadi daerah otonom yang kompetitif, baik disektor Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Ciptaan Manusia (SDCM) maupun Sumber Daya Manusia (SDM).
“PERAK akan diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan bibit ternak sapi, kambing dan babi. Bantuan ini merupakan bentuk intervensi pemerintah yang riil sesuai dengan kebutuhan rakyat, karakteristik dan potensi wilayah. Oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat mengelola bantuan tersebut sebaik mungkin agar berguna bagi kehidupan keluarga masing-masing. Saya juga berharap masyarakat segera membangun kandang di dekat ladang pakan ternak. Sehingga kotoran ternak bermanfaat untuk budidaya pakan ternak. Pemerintah akan menempatkan petugas PPL di desa-desa. Pemeliharaan dan penggunaan ternak akan diawasi secara ketat. Jangan sampai karena ada pesta sambut baru atau urusan adat, ternak bantuan itu kemudian dijadikan tumbal. Itu tidak boleh terjadi. Kalau ada yang melanggar, maka yang bersangkutan akan diproses secara hukum,”tegas Marianus mengingatkan.
Ancaman Marianus itu bisa dibenarkan. Sebab warga Ngada umumnya lebih mengutamakan kebutuhan adat ketimbang kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Demi harga diri dalam ukuran adat istiadat, 10 ekor kerbau bisa dijegal sekaligus dalam sehari. Jika tak punya, utang pun tak masalah. Belakangan kehidupan ekonomi terseok-seok. Kalau sudah begitu, pemerintah yang disalahkan.
“Konsekuensi hukum ini sudah menjadi komitmen pemerintah dan DPRD Ngada. Komitmen ini untuk mengsukseskan program tersebut. Untuk itu saya harap ini menjadi semangat kita bersama. Ini harus menjadi spirit bersama untuk mengentaskan kemiskinan di daerah ini. Mari kita sehati dan sesuara membangun daerah ini,”pintanya.
Sementara itu, lanjut Marianus, JKMN akan direalisasikan melalui pengobatan gratis bagi masyarakat non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak memiliki Akses. Dengan JKMN, massyarakat Ngada akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, baik di Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesdes, Puskesmas maupun di Rumah Sakit Umum (RSU). Sebagai pegangannya semua KK miskin akan diberikan kartu JKMN.
Sedangkan program penguatan koperasi, pemerintah akan memberikan bantuan bagi Koperasi Desa yang sudah berbadan hukum. Tujuannya agar masyarakat mudah melakukan transasksi saat membutuhkan dana cepat.
***
*Polisi Awasi Program PERAK*
GUNA mengsukseskan program PERAK, Bupati Ngada, Marianus Sae telah meminta bantuan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bajawa dan Polres Ngada untuk ikut mengawasi pelaksanaan program PERAK. Permintaan Marianus ini direspon baik oleh Kapolres Ngada, AKBP. Slamet D.A. Bahkan Slamet telah menginstruksikan jajarannya sampai ke tingkat Pos Polisi (Pospol) untuk proaktif membantu Pemkab Ngada mengawasi jalannya program PERAK.
“Sebagai mitra pemerintah, jajaran kepolisian yang ada di Polres Ngada siap membantu mengawasi pelaksanaan program tersebut. Sikap ini semata-mata untuk membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tegas Slamet saat bincang-bincang dengan Berita 7 di Mbay awal Januari 2011 lalu.
Untuk itu Ia berharap bantuan pemerintah tersebut dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat penerima bantuan. Sehingga obsesi pemerintah dan keinginan masyarakat banyak untuk mengentaskan kemiskinan di Ngada dapat terwujud. +++sherif+++
***
*Dewan Dukung Sikap Bupati*
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngada mendukung penuh program dan sikap Bupati Ngada, Marianus Sae yang berkomitmen memajukan pembangunan di Ngada dengan cepat, sporadik dan strategis . Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Ngada asal Partai RepublikaN, Alosius Li’u.
Kepada Berita 7, Alo Li’u —begitulah Aloysius Li’u akrab disapa— mengaku, selain program PERAK, JKMN dan penguatan koperasi, Marianus Sae juga telah melakukan penertiban waktu kerja bagi PNS di lingkungan Pemkab Ngada. Bahkan kendaraan dinas yang digunakan pejabat eselon II, III dan IV tidak diperbolehkan bawa pulang ke rumah. Semua kendaraan sehabis jam dinas harus di parkir di kantor masing-masing.
“Penertiban agar PNS disiplin dalam bekerja itu bagus. Tapi yang penting jangan seperti di Timtim dengan model 702, yakni datang jam 7 hasilnya 0 pulang jam 2. Ya… kita harapkan disiplin kerja itu menghasilkan kinerja yang baik pula,” pinta Alo Li’u kritis.
Toh begitu, Alo Li’u yakin Ngada akan berubah. Dimulai dari disiplin kerja, ia optimis program-program yang ditawarkan oleh pemerintah dapat berjalan sesuai rencana.
“Prinsipnya kita dewan ini dukung sikap bupati. Selama itu baik untuk masyarakat dan daerah ini kenapa tidak? Kita dukung koq,” tegasnya. (by.chris parera)
Tinggalkan komentar
Belum ada komentar.
NTT WORD 
Tinggalkan komentar