sergapntt.com [Jakarta] -> Laporan Panitia Kerja (Panja) Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN-2011 yang beranggotakan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah memutuskan untuk menambah jumlah pegawai negeri (PNS) sebesar 200 ribu orang pada Tahun Anggaran (TA) 2011. Jumlah itu termasuk dengan pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS.
“Penambahan pegawai baru 100 ribu orang sebagai antisipasi untuk mengganti sumber daya manusia (SDM) PNS yang memasuki usia pensiun. Kebijakan ini dimasukkan dalam kebijakan belanja pegawai,” papar Ketua Banggar DPR RI, Harry Azhar Aziz dalam laporan Panja yang digedung DPR RI Jakarta.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pihaknya menyetujui laporan Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2011.
Panja beranggotakan 44 anggota Banggar dan 11 wakil Pemerintah dengan koordinator Harry Azhar AzIs dan Olly Dondokambey.
Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat bertugas melakukan pembahasan kebijakan pemerintah pusat yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi non energi, bantuan sosial, belanja lain-lain, dan belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam RAPBN 2011.
Hal senada diamini Menteri PAN dan RB, EE Mangindaan. Dia mengatakan, kuota CPNS tahun 2011 ini sama dengan tahun 2010 lalu atau sekitar 200 ribu PNS. Dari jumlah itu akan ikut direkrut juga para honorer daerah.
“Masih ada beberapa ratus honorer yang masih di verifikasi dan akan dimasukkan dalam kuota CPNS 2011,” kata Mangindaan.
Ia menambahkan, diharapkan 2012 mendatang penerimaan CPNS sudah akan masuk pada zero growth. Itu dapat dilakukan bila para honorer daerah sudah terakomodir semuanya.
“Kalau tahun ini belum bisa, nanti 2012 baru bisa karena sudah masuk pada reformasi birokrasi,” tegasnya.
Dijelaskannya, yang dimaksud zero growth adalah penerimaan CPNS betul-betul hanya sesuai kebutuhan.
“Jadi berapa yang pensiun dan berhenti kita isi supaya menjadi the right size and the right function. Kalau itu sudah jalan,,, baru kita evaluasi apakah strukturnya sudah rapi atau gemuk. Pendistribusiannya memang perlu kita atur lagi,” imbuhnya.
Saat ini, kata Mangindaan, yang perlu dilakukan adalah memperbaiki struktur yang ada. “Makanya daerah jangan sembarang mengajukan kalau strukturnya belum jelas. Berapa kebutuhan minimal harus jelas dulu, sesuai kebutuhan dan formasi yang dibutuhkan. Terutama formasinya, kita butuh insinyur lalu usulkan ekonom,, kan jadi lucu. Dan ini masih terjadi di beberapa daerah, makanya perlu kita perbaiki,” tandasnya. (by. eka taufik)
Tinggalkan komentar
Belum ada komentar.
NTT WORD 
Tinggalkan komentar