sergapntt.com [JAKARTA] -> Berawal dari kematian Darfin Saimen, seorang tukang ojek asal Gunung Nona, Kecamatan Nusaniwe — meletuplah rusuh di sebagian Kota Ambon pada Minggu 11 September 2011. Pesan pendek (SMS) berantai yang menyebut ia dibunuh diduga menjadi salah satu pemicu.
Padahal, polisi menegaskan, tewasnya tukang ojek itu murni kecelakaan lalu lintas. Saimen (32), si tukang ojek meninggal setelah menabrak pohon usai mengantar penumpang pada Sabtu pukul 21.45. Tapi keluarga dan warga yang mengenal Darfin menduga dia dibunuh.
Sosiolog dari Universitas Indonesia, Tamrin Amal Tomagola, menilai apa yang terjadi di Ambon adalah mencoba cara provokasi lama.
“Selalu dilakukan di sekitar Idul Fitri,” ujar Tamrin saat dihubungi via telepon pada Senin 12 September 2011.
Ini mirip dengan kerusuhan yang meletup tahun 1999 lalu. “Saat itu, dimulai penyebaran isu, dulu lewat telepon umum,” kata dia. Saat ini, tambah dia, kondisi sudah terkendali. “Ini hanya di Kota Ambon, itupun tidak seluruhnya.”
Tamrin menduga, yang jadi sasaran provokasi adalah kelompok muslim. Namun, itu tidak terjadi. “Akar rumput tidak terprovokasi. Ada pemuda muslim terjebak di wilayah Kristen diantar pulang. begitupun sebaliknya. Mereka sadar yang dulu diadu domba.”
Ia mengharapkan, masyarakat tidak mudah terpancing isu provokatif dan saling melindungi. Polisi juga diminta membenahi diri, tidak berbasis di kantor tapi di komunitas.
Polisi seharusnya juga menekankan pencegahan dini dengan polisi komunitas dan penajaman intelejen poisi di lapangan. “Pendekatan kepolisian terlalu pendekatan TKP,” kata Thamnrin. “Polri sebenarnya punya alat canggih. (Namun) sesudah Malino, lupa membangun polisi komunitas.”
Ini mirip dengan kerusuhan yang meletup tahun 1999 lalu. “Saat itu, dimulai penyebaran isu, dulu lewat telepon umum,” kata dia. Saat ini, tambah dia, kondisi sudah terkendali. “Ini hanya di Kota Ambon, itupun tidak seluruhnya.”
Tamrin menduga, yang jadi sasaran provokasi adalah kelompok muslim. Namun, itu tidak terjadi. “Akar rumput tidak terprovokasi. Ada pemuda muslim terjebak di wilayah Kristen diantar pulang. begitupun sebaliknya. Mereka sadar yang dulu diadu domba.”
Ia mengharapkan, masyarakat tidak mudah terpancing isu provokatif dan saling melindungi. Polisi juga diminta membenahi diri, tidak berbasis di kantor tapi di komunitas.
Polisi seharusnya juga menekankan pencegahan dini dengan polisi komunitas dan penajaman intelejen poisi di lapangan. “Pendekatan kepolisian terlalu pendekatan TKP,” kata Thamnrin. “Polri sebenarnya punya alat canggih. (Namun) sesudah Malino, lupa membangun polisi komunitas.”
Kerusuhan Ambon kemarin menunjukan pola yang serupa dengan peristiwa 1999. Pola tersebut adalah dilakukan sebelum atau setelah Lebaran. Lalu membuat onar dengan membakar sesuatu di dekat tempat ibadah. Saat itulah, kabar burung diedarkan untuk memprovokasi massa.
“Dulu tahun 1999, cukup dengan Rp 1000 Ambon rusuh. Dengan koin Rp 100, menelpon lewat telepon umum dan Ambon terbakar. Sekarang dengan SMS. Kok inetelijen dan polisi tidak mampu menyadap?“ ketus Tamrin
Hanya saja, katanya, saat ini masyarakat sudah tidak lagi mudah diprovokasi dan efeknya cenderung terbatas. Masyarakat dianggap sudah sadar pentingnya perdamaian dan menyadari hanya menjadi korban politik saja.
“Kami salut kepada anak muda Ambon yang tidak ikut-kutan bawa parang atau golok. Mereka sudah tahu bahwa tidak bisa lagi dijadikan korban atau tumbal politik lokal ataupun nasional. Mereka bisa menyelesaikan sendiri, tidak perlu menggunakan pasukan yang akan kontraproduktif,“ tandasnya.
Selain itu, elite politik lokal juga telah sudah lebih dewasa. Tidak berselang lama kerusuhan meletus, sejumlah raja lokal dan pimpinan adat langsung mengeluarkan maklumat perdamaian.
“Dan itu dituruti. Raja-raja lokal masih diakui dan berwibawa. Sistem raja di tingkat lokal masih efektif seperti Raja Toleho yang mengeluarkan maklumat dan itu bagus,“ tegas pria asal Maluku ini.
“Dulu tahun 1999, cukup dengan Rp 1000 Ambon rusuh. Dengan koin Rp 100, menelpon lewat telepon umum dan Ambon terbakar. Sekarang dengan SMS. Kok inetelijen dan polisi tidak mampu menyadap?“ ketus Tamrin
Hanya saja, katanya, saat ini masyarakat sudah tidak lagi mudah diprovokasi dan efeknya cenderung terbatas. Masyarakat dianggap sudah sadar pentingnya perdamaian dan menyadari hanya menjadi korban politik saja.
“Kami salut kepada anak muda Ambon yang tidak ikut-kutan bawa parang atau golok. Mereka sudah tahu bahwa tidak bisa lagi dijadikan korban atau tumbal politik lokal ataupun nasional. Mereka bisa menyelesaikan sendiri, tidak perlu menggunakan pasukan yang akan kontraproduktif,“ tandasnya.
Selain itu, elite politik lokal juga telah sudah lebih dewasa. Tidak berselang lama kerusuhan meletus, sejumlah raja lokal dan pimpinan adat langsung mengeluarkan maklumat perdamaian.
“Dan itu dituruti. Raja-raja lokal masih diakui dan berwibawa. Sistem raja di tingkat lokal masih efektif seperti Raja Toleho yang mengeluarkan maklumat dan itu bagus,“ tegas pria asal Maluku ini.
Sebelumnya, Ketua Pemuda Maluku Indonesia Bersatu (PMIB) Ronald A Syuta menyatakan, pihaknya mengimbau seluruh masyarakat Maluku, baik yang berada di Maluku maupun di luar Maluku agar bisa menahan diri dan tidak mudah terprovokasi situasi yang berkembang dan memecah belah persatuan warga.
“Kami mengharapkan Gubernur, para bupati, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa menahan diri tidak mudah terprovokasi,” ujarnya saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat. Minggu, 11 Agustus 2011.
Ia meminta agar aparat mengusut kejadian di Ambon dan mengantisipasi kejadian serupa. Pihaknya juga mendesak agar presiden tetap menjaga kondisi Maluku yang damai dan aman.
“Kami mengharapkan Gubernur, para bupati, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bisa menahan diri tidak mudah terprovokasi,” ujarnya saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat. Minggu, 11 Agustus 2011.
Ia meminta agar aparat mengusut kejadian di Ambon dan mengantisipasi kejadian serupa. Pihaknya juga mendesak agar presiden tetap menjaga kondisi Maluku yang damai dan aman.
Kabareskrim Polri, Komjen (Pol) Sutarman membenarkan kalau kerusuhan di Ambon dipicu tewasnya si tukang ojek dalam kecelakaan tunggal.
Pada Selasa (13/9/11) Komisi I DPR akan bertemu BIN guna meminta laporan akar permasalahan keurusuhan Ambon.
“Ya besok rencananya ketemu BIN. Jadwalnya nanti kita cek dulu,” ujar Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq melalui pesan singkatnya, Senin (12/9/2011).
Pertemuan Komisi I dengan Kepala BIN dimaksudkan untuk mendengarkan penjelasan dan mengetahui penyebab bentrokan di Ambon. “Kita tanyakan analisa BIN terhadap situasi dan sebab musabab.”
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukan) Priyo Budi Santoso menyatakan akan memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto dan Panglima TNI terkait terjadinya bentrokan di Ambon.
Pemanggilan ini dimaksudkan untuk menjelaskan penyebab dan antisipasi lembaga negara tersebut terhadap daerah rawan konflik seperti Ambon.
“Kita akan memanggil kepala BIN, Panglima TNI dan seterusnya untuk mengetahui mengapa hal-hal ini kembali terulang,” ujar Priyo Budi Santoso.
Pertemuan Komisi I dengan Kepala BIN dimaksudkan untuk mendengarkan penjelasan dan mengetahui penyebab bentrokan di Ambon. “Kita tanyakan analisa BIN terhadap situasi dan sebab musabab.”
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukan) Priyo Budi Santoso menyatakan akan memanggil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutanto dan Panglima TNI terkait terjadinya bentrokan di Ambon.
Pemanggilan ini dimaksudkan untuk menjelaskan penyebab dan antisipasi lembaga negara tersebut terhadap daerah rawan konflik seperti Ambon.
“Kita akan memanggil kepala BIN, Panglima TNI dan seterusnya untuk mengetahui mengapa hal-hal ini kembali terulang,” ujar Priyo Budi Santoso.
Ditempat terpisah, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai dalam pengamanan rusuh di Ambon, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak perlu dilibatkan lagi.
Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengatakan, penanganan kerusuhan di Ambon sebaiknya tetap dilakukan oleh pihak kepolisian dengan tetap menjalankan tugas secara profesional.
“Harusnya sekarang tidak perlu lagi melibatkan TNI. Hal itu akan membuat situasi semakin mencekam dan membuat dampak negatif bagi masyarakat,” ujar Harisnya.
Menurut Haris, untuk menciptakan situasi damai di wilayah tersebut, kepolisian melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat Ambon. Polisi, kata Haris, harus juga tetap melakukan penegakan hukum dengan terus mengusut kasus terbunuhnya tukang ojek Darfin Saimen, yang diduga menjadi pemicu dalam kerusuhan tersebut.
“Jadi, sekarang lebih baik serahkan sepenuhnya kepada polisi. Karena kehadiran TNI dengan kendaraan taktis serta persenjataan lengkap akan memperkeruh suasana yang sekarang ini sudah mulai kondusif,” kata Haris.
Untuk mengatasi kerusuhan, TNI dan Polri menerjunkan anggotanya bersenjata lengkap ke lokasi rusuh di Kota Ambon. Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan telah mengirim empat satuan setingkat kompi (SSK) atau sekitar 400 personel polisi dari Markas Besar Polri untuk membantu pengamanan di Ambon.
“Kami menambah personel yang ditugaskan ke Ambon, sudah datang tadi jam 04.00, menambah kekuatan di sana. Intinya, preemptif dan preventif yang kami lakukan,” kata Timur di Istana Merdeka, Jakarta, Senin. (by. Chris Parera/vivanews/inilahcom)
Tinggalkan komentar
Belum ada komentar.
NTT WORD 
Tinggalkan komentar