sergapntt.com [KUPANG] – Ketiadaan lapangan kerja membuat banyak warga NTT menerobos lorong kolusi dan nepotisme. Semua cara dihalalkan. Yang penting bisa dapat kerja. Mulai dari kong kali kong hingga sogok-sogokan menjadi solusi alternatif untuk memperbaiki ekonomi pribadi dan keluarga.  Tak peduli apa kata orang, yang penting besok, atau lusa tidak dicap lagi sebagai simpatisan PKB alias penganggur kelas berat.

Hampir di semua intansi vertikal, belang KKN masih kelihatan saat gawe penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) digelar. Sebagai pribumi, para pemuda-pemudi NTT tentu berharap banyak bisa diterima sebagai CPNS lalu menghabiskan masa hidup dan pengabdiannya bagi kampung halamannya sendiri. Tapi yang didapat biasanya hanya setumpuk kekecewaan.

Mayoritas pribumi pencari kerja di bumi Flobamoratas yang mengadu nasib via rel CPNS di instansi vertikal, pulang selalu dengan kecewa. Apalagi setelah hasil test CPNS diumumkan. Disitu hanya terselip satu orang atau dua orang anak NTT dari sekian ratus yang diterima. Selebihnya non NTT yang datang dari luar NTT plus kabar angin membisiki telinga kalau mereka adalah sanak saudara para petinggi di instansi tersebut yang nota bene bukan orang NTT juga. Padahal sikap Pemerintah Pusat (Pempus) selalu menjunjung tinggi asas pemerataan. Karena demi pemerataan itulah Pempus kemudian memberikan peluang bagi putra-putri daerah melalui gerbong penerimaan CPNS yang diselenggarakan di daerah. Sayang, semangat itu jarang terlihat di NTT.

Biasanya, jelang ‘musim’ CPNS, muka-muka baru terlihat berjubel di NTT. Tak lama kemudian para muka baru itu sudah lengkap mengenakan atribut PNS. Anak mana dia? Anak seberanglah! Inilah yang memicu kecemburuan pribumi NTT sekaligus merasa dipandang sebagai manusia kelas 2 di Indonesia. Syukur kalau ada sisa, kalau tidak? Sory ya,,,! Duh,,, sakitnya hati ini.

Kondisi ini membuat para jebolan sarjana yang masih menenteng jabatan penganggur makin panik menghadapi kehidupan praktis. Itu sebabnya, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya mulai berlaku kreatif dalam kepemimpinannya. Sejumlah program yang melibatkan anak-anak NTT dicetuskan. Sebut saja Program  Desa Mandiri Anggur Merah (DeMAM) yang mulai bergulir sejak tahun 2008. Toh begitu Lebu Raya tidak rela jika DeMAM dijadikan batu loncatan menembus label Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Setidaknya Lebu Raya telah mengingatkan kepada para pendamping kelompok masyarakat DeMAM untuk tidak berpikir kerdil, lalu menjadikan jabatan pendamping DeMAM sebagai tambang meraih predikat PNS. Kalau ingin menjadi PNS, maka sebaiknya tanggalkan segera jabatan dan tugas sebagai pendamping DeMAM.  “Jangan besok-besok, ada yang datang minta gubernur SK-kan untuk jadi PNS,” tegas Lebu Raya dalam acara Ngopi Bareng Gubernur NTT di TVRI Kupang, Rabu (09/11/11).

Lebu Raya mengatakan, alasan tidak diperbolehkannya para pendamping menjadi PNS agar mereka diharapkan dapat memberikan perhatian dan kosentrasi penuh demi kesuksesan DeMAM. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT sedang melakukan kerjasama dengan beberapa pihak, termasuk International Labour Organization (ILO) untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pendamping DeMAM dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sekaligus mempersiapkan para pendamping agar suatu saat nanti bisa menjadi usahawan yang handal.

Lebu Raya menjelaskan, program DeMAM yang diluncurkan ditujukan untuk mensukseskan empat tekad dan delapan program Pemprov NTT. Namun tidak tertutup kemungkinan bagi usaha-usaha yang dianggap produktif, ekonomis dan membawa keuntungan bagi masyarakat.

“Karena itulah saya minta dukungan semua pihak demi suksesnya program ini. Dan, para kepala desa, saya berharap, terus menerus mengawasi jalannya program ini,” pinta Lebu Raya.

By. CHRIS PARERA / HERI LAY