sergapntt.com [KEFA] – Mental pimpinan SKPD se-Kabupaten TTU mendapat sorotan tajam Badan Anggaran (Banggar) DPRD TTU. Para pejabat dituding tidak punya rasa ketika mendapat kesempatan menggunakan inventaris pemerintah khususnya kendaraan bermotor (ranmor) dinas baik roda dua maupun roda empat yang pengadaannya menggunakan uang rakyat.

Pasalnya, ada pejabat pemerintah yang menguasai kendaraan dinas lebih dari unit disertai penggunaan yang tidak tepat guna. Lebih celaka lagi, ada pimpinan SKPD yang menjual kendaraan dinas untuk menutup utang ATK di kantornya.

Ada juga kendaraan dinas yang hilang ditangan pejabat pemerintah disiasati sedemikian rupa, sehingga beban tanggung jawab dilimpahkan kepada dinas yang bersangkutan.

“Ada pejabat tertentu yang sudah punya kendaraan roda empat, tapi begitu ada pengadaan kendaraan roda dua, dia juga masih mau dapat lagi. Padahal, masih ada begitu banyak pejabat eselon III yang belum punya kendaraan dinas. Sudah begitu, motor dinas dipakai untuk urusan keluarga yang tidak ada hubungannya dengan urusan dinas. Ini mental pejabat macam apa ini? Tahu malu dong, uang rakyat kok dipakai untuk urusan pribadi,” protes anggota DPRD TTU dari Fraksi Partai Hanura, Yasintus Lape Naif saat sidang Banggar 2011 di aula sidang DPRD TTU, Selasa ( 29/11).

Senada dengan itu, anggota DPRD TTU dari Fraksi PKB, Dwi Yanto Tantri Senak menilai, mental para pejabat di Kabupaten TTU untuk memberikan dukungkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat TTU telah mengalami degradasi akibat perkembangan teknologi yang semakin canggih. Para pejabat Pemerintah Kabupaten TTU kata Yanto, saat ini terlena dengan perkembangan pembangunan yang serba muda tanpa bercermin diri atas masalah pembangunan yang dihadapi masyarakat TTU dari waktu ke waktu-waktu.

“Kita semua boleh bicara berteriak keras-keras, tapi kembali kepada mental dan nurani kita masing-masing. Kalau orang bekerja dengan hati untuk bangun ini masyarakat TTU jauh lebih baik, pasti setiap apa yang dia lakukan selalu melalui pertimbangan yang matang. Kepentingan orang kecil pasti menjadi perioritas bukan kepentingan diri sendiri atau kelompok,” katanya.

Karena itu, kedua anggota DPRD itu meminta Bupati  TTU, Raymundus Sau Fernandes agar memberi perhatian serius atas penggunaan inventaris pemerintah yang cenderung merugikan kepentingan umum masyarakat TTU.

Penguasaan kendaraan dinas melebih dua unit maupun keamanan semua kendaraan dinas perlu mendapat penertiban demi menciptakan rasa keadilan di kalangan para pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten TTU kedepan. “Mau tidak mau suka atau tidak, masalah pemanfaatan inventaris dinas perlu dibenahi jauh lebih baik, sehingga kita omong tentang laju pembangunan beralasan karena pemerintah sudah fasilitasi semua pejabat dengan berbagai kemudahan. Tapi kalau tidak tentu kita masih akan berkutat pada masalah ketertinggalan pembangunan,” kata Yanto.

Menanggapi aksi protes Banggar DPRD TTU, Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes berjanji akan segera melakukan operasi penertiban  semua kendaraan dinas yang sedang dikuasi para pejabat. Raymundus mengaku, masalah penggunaan kendaraan dinas saat ini juga masih menjadi agenda kerja kedepan karena ada sejumlah pensiunan pejabat PNS yang masih menguasai kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten TTU.

“Saya akan perintahkan Kasat Pol PP untuk segera tertibkan semua kendaraan dinas yang ada saat ini,” ungkapnya.

Menurut Raymundus, upaya penertiban kendaraan dinas sudah dilakukan sejak awal masa kepemimpinannya, namun selalu tidak sukses sepenuhnya karena sikap para pejabat pemerintah maupun pensiunan tertentu yang belum iklas mengembalikan kendaraan dinas ke instansi pemerintah yang berwenang.

“Sering petugas ke rumah pejabat yang bersangkutan. Selalu saja gagal, karena pagar rumahnya di kunci sehingga sulit mengambil pulang  kendaraan dinas. Kalau paksa masuk nanti dianggap melanggar hukum. Jadi, kedepan kami sudah berencana untuk libatkan polisi saat operasi penertiban inventaris pemerintah,” kata Raymundus.

By. OGE