sergapntt.com [KEFA] – Hasil monitoring dan pengawasan DPRD TTU di lapangan terhadap peraturan daerah baik yang mengatur tentang kepentingan publik maupun perda tentang APBD 2010 dan APBD 2011 menyimpulkan, hingga akhir semester II tahun 2011, kinerja SKPD TTU untuk melaksanakan APBD induk tahun 2011 masih berada di bawah 60 persen.

Kondisi ini terjadi hampir di seluruh Kabupaten TTU sebagai akibat masih rendahnya kinerja aparatur pemerintah untuk mendorong  pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat TTU. “Secara garis besar hasil temuan DPRD TTU selama masa kunjungan kerja ke desa-desa sudah kami rangkumkam dan kami akan sampaikan dalam sidang-sidang DPRD TTU mendatang,” ungkap anggota DPRD TTU dari Fraksi PKB, Theodorus Tahoni di Kefamenanu, Kamis (17/11).

Theodorus menilai, dampak ikutan yang bakal terjadi akibat ketidakseriusan pemerintah melaksanakan APBD tahun 2011 yaitu terlambatnya masyarakat TTU menikmati hak-haknya berupa hasil pembangunan. Dia mencontohkan, pelaksanaan program PKP oleh  Dinas Pertanian Tanaman Pangan hingga pertengahan November 2011 belum berhasil dijalankan secara tuntas kepada masyarakat.

Menurutnya, kalaupun ada desa-desa tertentu yang sudah menerima jatah beras PKP, namun implementasinya masih terjadi diskriminasi berdasarkan pilihan politik pada saat pilkada lalu. “Di Desa Manusasi ada orang-orang tertentu yang belum terima jatah raskin. Ada tim sukses paket tertentu yang bilang sama masyarakat bahwa yang belum terima jatah beras PKP tunggu calon bupati kalian terpilih. Sudah begitu ada pungutan pajak SPPT yang dikaitkan dengan pelaksanaan PKP,” jelas Theodorus.

Senada dengan itu, Ketua Fraksi Partai Golkar, Dominikus Anin meminta pemerintah agar meningkatkan pengawasannya atas pelaksanaan fisik proyek yang baru dilaksanakan menjelang akhir tahun guna menjamin mutu pekerjaan yang diharapkan.

Menurut Dominikus, fisik pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang pelaksanaan fisiknya baru dilakukan karena terbentur dengan mekanisme tender hendaknya menjadi perioritas perhatian pemerintah.

Kegiatan proyek yang sampai sekarang belum berjalan adalah proyek pemeliharaan ruas jalan Mamsena-Sipi, proyek air bersih di Desa Sekon  dan proyek jalan lingkungan dalam kota. “Kami minta seluruh warga masyarakat TTU untuk membantu DPRD mengawasi pelaksanaan fisik proyek-proyek yang ada di TTU saat ini, sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan uang rakyat,” kata Dominikus.

Dominikus juga mengangkat masalah pekerjaan proyek yang terkesan asal jadi seperti peroyek peningkatan jalan Oenopu-Oerinbesi, proyek peningkatan jalan Saenam-Nunpo yang baru saja diguyur hujan, material jalannya sudah terkikis air hujan meninggalkan tanah aslinya.

Masalah lainnya  sebut Dominikus adalah, pengelolaan DAK bidang pendidikan yang sampai saat ini secara kumulatif tingkat kemajuan fisik pekerjaannya masih di bawah 25 persen.

By. OK