sergapntt.com [SOE] – Adanya permukiman warga di dalam kawasan hutan lindung Besipai Kecamatan Amanuban Selatan belum juga terselesaikan pemerintah. Warga yang telah membangun rumah semi permanen di dalam kawasan hutan masih leluasa menebang dan membakar hutan di dalam kawasan tersebut.

Beberapa warga yang ditemui wartawan pekan lalu di dalam kawasan mengaku resah. Pasalnya, terdapat sekelompok warga yang menerobos dan menebang hutan serta membangun rumah di dalam kawasan. Namun hingga saat ini belum ada penanganan serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS maupun Provinsi NTT.

Salah satu warga, Yusak Nohbiliu yang ditemui mengaku, dirinya bersama lebih dari 50 KK anggota kelompoknya berdomisili di dalam kawasan tersebut. Dia menjelaskan, kelompok yang dipimpinnya memang merasa bertanggungjawab untuk menjaga anakan pohon yang telah ditanam. Sementara, ada sekelompok warga yang masuk dan menyerobot lahan tersebut dengan membuka lahan perkebunan dan bermukim di sana dengan alasan, tanah tersebut milik keluarga tersebut.

“Waktu awal , kegiatan di sini luasnya 450 hektare dengan anggota yang mengelola ada 800 kepala keluarga (KK) dari lima desa. Desa Enoneten, Mio, Oe’Ekam, Polo dan Linamnutu serta ada juga dari desa luar. Jadi dari tahun 2007 itu tahun pertama sampai tahun kedua dan ketiga masih berjalan bagus. Tapi masuk tahun keempat tahun ini, sudah mulai berkurang. Tapi dari dinas maunya kami tinggal di dalam sini supaya bisa jaga tanaman,” terang Yusak Nohbiliu.

Dia menambahkan, pihaknya sebagai penjaga lahan pernah diberikan upah pada tahun 2008 dan 2009. Namun setelah itu tidak ada lagi dana pemeliharaan.

Terkait jenis tanaman dia menyebutkan, Dinas Kehutanan menyediakan anakan  jati, mahoni dan kemiri. Sehingga dengan beralasan untuk tinggal di dalam lahan tersebut, warga juga bisa bertumpangsari dengan berbagai tanaman perkebunan.

Sementara itu, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten TTS, Ony Ataupah yang dikonfirmasi wartawan mengaku masih tetap melakukan pendekatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kita tidak tinggal diam juga karena laporan sudah saya sampaikan ke provinsi. Memang beberapa waktu lalu dari provinsi (Wagub NTT, red) mau ke sana, tapi belum jadi,” akunya.

By. JES