sergapntt.com [SOE] – Hingga awal Desember 2011, penyaluran beras miskin (raskin) di Kabupaten TTS belum rampung. Dari 32 kecamatan, masih tersisa delapan kecamatan yang belum tersalur hingga mencapai 100 persen. Bahkan, masih terdapat desa yang baru menyalurkan hingga tahap kedua.

Kedelapan kecamatan tersebut yakni Kecamatan Amanuban Timur, Kuatnana, Amanuban Selatan, Amanatun Selatan, Amanuban Barat, Kota SoE, Amanuban Tengah dan Kecamatan Kie.

Hal ini dijelaskan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten TTS, Nelson Dilla di ruang kerjanya, Sabtu (3/12). Nelson yang dikonfirmasi terkait perkembangan penyaluran raskin mengatakan, hingga akhir November, jumlah raskin yang disalurkan telah mencapai 11.096.160 kilogram dari jumlah keseluruhan pagu sebanyak 11.330.280 kilogram. Sementara, total dana yang belum disetor Rp 374.592.000 dari Rp 18.128.448.000.

Menurut Nelson, jumlah yang tersalurkan termasuk tahap lima dan enam yang merupakan tambahan untuk tahun 2011. Namun masih ada pula beberapa desa yang belum mengambil tahap III sampai tahap VI. Desa yang masuk dalam pencapaian paling rendah yakni Desa Tublopo Kecamatan Amanuban Barat. Hal ini karena ulah kepada desa, Habel Selan yang menunggak penyetoran uang ke Bagian Perekonomian walau masyarakat mengaku telah menyetornya kepada aparat desa.

“Sebenarnya sudah selesai sampai tahap enam, namun masih ada beberapa desa yang bermasalah. Sehingga staf kami sedang turun ke desa untuk mengecek hambatannya. Memang dari data yang ada, desa dengan pencapaian paling rendah itu Desa Tublopo. Karena desa ini baru menyetor dan mengambil jatah tahap I dan II. Padahal, desa lain sudah selesai hingga tahap VI. Setelah dicek, masyarakat bilang sudah kumpul uang. Tapi kepala desa bilang belum. Sehingga kami akan turunkan tim, termasuk bersama pak asisten satu untuk penyelesaian,” jelas Nelson.

Dia menambahkan, keterlambatan penyaluran lebih didominasi pada desa-desa yang mengalami masa transisi kepemimpinan. Pasalnya, baik kepala desa baru maupun mantan kepala desa saling lempar tanggung jawab. Hal ini yang sedang diupayakan oleh stafnya untuk segera diselesaikan.

“Kebanyakan desa yang belum tersalur 100 persen ini adalah desa yang mengalami masa transisi. Misalnya di Desa Oe’Ekam dan Desa Nifukiu. Karena ketika ditanya, kepala desa yang baru bilang uangnya masih di mantan kepala desa. Sementara ditanya ke kepala desa lama, bilang sudah diserahkan. Jadi ini yang membuat prosesnya terhambat sampai saat ini,” beber Nelson.

Disebutkan, dari 32 kecamatan di Kabupaten TTS, terdapat 240 penerima dengan jumlah RTS-PM atau kepala keluarga, 62.946.

By. SOS