sergapntt.com [KUPANG] – Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kupang, Yemris Fointuna mendesak Bupati Kabupaten Rote Ndao, Drs. Leonard Haning, MM untuk segera mencabut surat  yang ia terbitkan pada  20 Agustus 2011 bernomor: Hms 480/034/Kab.RN/2011 perihal pernyataan sikap menolak keberadaan wartawan di Rote Ndao.

“Bupati harus segera cabut surat itu,” tegas Yemris dalam dialog antara Forum Solidaritas Wartawan (FSJ-NTT) dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Frans Salem, SH di ruang rapat Sekda NTT sesaat setelah menggelar aksi unjukrasa di pelataran Kantor Gubernur NTT, Kamis (22/12/11).

Menurut Yemris, surat anti wartawan yang dikeluarkan oleh Bupati Rote Ndao, sangat-sangat bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999. Apalagi, surat tersebut belakangan menjadi pemicu tindak kekerasan dan intimidasi terhadap sejumlah wartawan di Rote Ndao. “Ini tidak bisa dibiarkan. Ini sudah sangat keterlaluan,” tohok Yemris.

Menanggapi tuntutan itu, Frans Salem mengaku akan segera berkoordinasi dengan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon Foenay, M.Si untuk mengambil sikap yang diperlukan. “Pada prinsipnya, saya tidak setuju dengan sikap bupati yang mengeluarkan surat anti wartawan itu. Saya akan segera melapor pak Gubernur dan pak Wakil Gubernur. Bagaimana hasilnya? Kita tunggu besok,” ujar Frans Salem, memberi harap.

Endang Sidin

Sementara itu, wartawati HU. Erende Pos, Endang Sidin, mengaku, kekerasan terhadap sejumlah wartawan yang terjadi di Rote Ndao dimotori oleh Bupati Rote Ndao. “Kekerasan di Rote Ndao itu, dimotori oleh bupati sendiri. Saya sendiri, enam kali diintimidasi oleh bupati. Bahkan saya pernah ditampar. Berulang kali pula, kami dipaksa untuk beritakan informasi yang tidak sesuai fakta,” beber Endang kepada Frans Salem.

Sekali waktu, lanjut Endang, tepatnya tanggal 28 Agustus 2011, di ruang sidang DPRD Rote Ndao, tiba-tiba saya didatangi bupati. Tanpa alas musabab, bupati langsung marah-marah tak karuan.  Dia bentak-bentak. Bahkan saat itu saya ditampar.

Setelah kejadian itu, setiap kali bupati ketemu saya, atau melihat saya, pasti dia keluarkan kata-kata kasar. Satu waktu, karena saya sudah tidak tahan lagi, saya mengadu ke keluarga saya. Saya juga sudah lapor ke polisi, tapi itu sudah,,, tidak ada reaksi sama sekali. Lalu, keluarga saya, semuanya ibu-ibu, beramai-ramai mendatangi bupati. Mereka mau labrak bupati. Tapi saat itu mereka dihadang Satpol PP.

Dalam perjalanan, saya tulis lagi kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan meubeler yang dikerjakan Frengky, adik bupati Rote Ndao. Ketika berita itu turun,  bupati langsung ancam saya, kata dia, kalau sampai Frengky masuk penjara, maka siap-siap terima resiko.

Selain bupati, saya juga pernah diancam oleh sekda dan ajudan bupati. Yang terakhir ini, saya diancam akan dibunuh oleh Jhon Terik, Anggota Satpol PP Rote Ndao. Itu karena saya melakukan investigasi dugaan KKN dalam proses tender proyek PPIP. Dia ancam saya lewat telepon dan secara langsung,”Beta akan bunuh lu. Kenapa lu mesti korek-korek b pung urusan tender proyek. Kenapa lu mesti sibuk dengan KKN. Sampai kalau lu tulis, b akan bunuh lu”.

Selama ini, seperti terjadi pembiaran terjadinya kekerasan terhadap wartawan. Saya curiga, ini konspirasi. Ini konspirasi terstruktur. Saya berharap kasus ini diambil alih oleh Polda NTT. Lalu diproses secara transparan. Biar semua menjadi jelas.

By. CHRIS PARERA