sergapntt.com [KUPANG] –  Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya resmi diluncurkan oleh Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Rahardjo dan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya pada Kamis (22/12/11), bertepatan dengan perayaan HUT NTT ke 53 di Aula El Tari Kupang.

Kepada sergapntt.com, Rahardjo mengatakan, pembentukan dan peluncuran LPSE  ini, untuk meminimalisir tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam proses pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. “Sejak Tahun Anggaran (TA) 2012 nanti, 40 persen proyek akan ditenderkan melalui layanan elektronik. Ini wajib. Semua provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan tender lewat LPSE,” ujarnya.

Menurut Raharjdo, hingga akhir tahun 2011, sedikitnya 24.101 paket proyek senilai Rp52 triliun milik pemerintah dilelang melalui LPSE di seluruh Indonesia. “Jumlah efisiensi uang negara yang dihasilkan tahun 2011 ini sebesar 11 persen atau senilai Rp1,3 triliun,” imbuhnya.

Dijelaskan, pembentukan LPSE merupakan amatan Peraturan Presiden (PP) Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sistem LPSE ini menggunakan aplikasi open source, free licensce, free of charge dan full support. Kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan istitusi lainnya wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik untuk sebagian atau seluruh paket pekerjaan pada TA 2012.

“Bagi daerah yang belum memiliki LPSE, bisa menggunakan LPSE di daerah terdekat. Di NTT sendiri baru ada di Kupang dan Ende. Oleh karena itu bagi kabupaten-kabupaten yang ada di pulau Flores dan sekitarnya bisa menggunakan LPSE Ende. Sekali lagi, Ini wajib! Sebab tekad kita sudah bulat, yakni mencegah korupsi melalui layanan elektronik,” tegasnya.

By. CHRIS PARERA