sergapntt.com [KEFA] – Persentasi balita penderita gizi kurang di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2011 mengalami penurunan hingga 19,2 persen dari target pencapaian 20 persen. Selain terjadi penurunan persentase balita gizi buruk, dari hasil evaluasi program Nice 2010 tercatat penurunan juga terjadi pada balita kurus sebesar 8,3 persen dari target 5 persen.
Keberhasilan program Nice dalam menangani masalah gizi balita di TTU terlihat dari peningkatan cakupan ASI ekslusif enam bulan sebesar 30,5 persen dari target 80 persen. Indikator keberhasilan lainnya dari program Nice yaitu meningkatnya cakupan ibu hamil dengan 90 tablet fe.
Hal ini terungkap ketika berlangsung pertemuan evaluasi proyek Nice 2010 tingkat Kabupaten TTU yang berlangung di gedung serbaguna Biinmaffo akhir pekan lalu.
Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes menjelaskan, masalah gizi masih merupakan salah satu isu dan tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, baik di tingkat nasional maupun di TTU.
Kasus gizi terjadi pada setiap siklus kehidupan manusia, namun paling rentan usia balita. Hal ini karena pada usia tersebut seorang anak sedang berada dalam periode yang disebut golden age atau masa keemasan, yang menentukan masa depan seorang anak.
“Dengan kata lain, gangguan gizi pada usia dini dipastikan akan menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik, kecerdasan serta kerentanan terhadap kesakitan dan bahkan kematian yang dampaknya bersifat panjang bahkan lintas generasi,” katanya.
Menurutnya, masalah gizi pada umumnya tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan masalah lain, seperti masalah pendidikan, ekonomi, sosial, agama, politik, keamanan, ketenagakerjaan, pemerintahan dan lainnya.
Karena, persoalan gizi sangat kompleks sifatnya, maka untuk mengatasi masalah dimaksud membutuhkan partisipasi semua pihak baik pemerintah maupun pihak swasta sebagaimana amanat Pasal 46 Undang-undang Nomor 23/2003 tentang Perlindungan Anak.
“Pemerintah pada setiap jenjangnya secara konsisten mengembangkan pola kemitraan dengan berbagai pihak untuk bersama-sama menanggulangi berbagai permasalahan pembangunan, termasuk masalah kesehatan anak,” katanya.
Dia meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar lebih konsisten mengembangkan pola kemitraan dengan berbagai pihak untuk bersama-sama menanggulangi berbagai permasalahan pembangunan, termasuk masalah kesehatan anak.
Pemerintah katanya berkewajiban menyediakan berbagai bentuk pelayanan dan memfasilitasi atau mempercepat proses berbagai kegiatan dan bukan sebaliknya.
“Saya minta tingkatkan terus budaya kerja keras dan bangun kerja sama yang harmonis agar daerah terus maju terutama mampu menurunkan angka balita gizi buruk dari waktu ke waktu di daerah ini,” tegasnya.
By. MX
Tinggalkan komentar
Belum ada komentar.
NTT WORD 
Tinggalkan komentar