sergapntt.com [KUPANG] – Pesta selalu meminta dana. Begitu pula dengan gawe lima tahunan di Kota Kupang yang disebut dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Hanya untuk sebuah kursi walikota, milyaran rupiah harus digelontorkan. Apa yang didapat? Pemimpin bijak? Belum tentu! Bahkan jauh dari kemungkinan. Tapi mau tidak mau, sepakat tidak sepakat, pesta demokrasi ini mesti digelar.
Para calon walikota dan wakil walikota tentu mengamini, politik butuh uang. Jumlahnya pun tidak sedikit. Mulai dari ‘membeli’ partai untuk dijadikan kendaraan politik, hingga sosialisasi diri agar dikenal dan mengenal pemilih.
Kini partai politik mulai memasang bandrol, satu kursi Rp250 juta hingga Rp500 juta. Sementara sang calon walikota dan wakil walikota dituntut harus memiliki partai atau gabungan partai yang memiliki lima kursi di DPRD. Itu artinya, untuk mempunyai kendaraan politik, calon walikota dan wakil walikota harus merogoh kocek Rp1,250 juta. Itu kalau dihitung minimal Rp250 juta. Nah kalau dacingnya pakai Rp500 juta? Berapa? Syukur kalau menang, kalau kalah? Gantung diri sudah! Hahahay,,,,,
Tak hanya itu, para kandidat juga harus menyiapkan dana untuk sosialisasi. Betul sosialisasi yang selama ini dilakukan hingga ke sudut-sudut kota selalu terjadi di rumah-rumah warga. Tapi biayanya? So pasti dari kantong sang calon. Berapa? Ya hasil kupingan menyebutkan sekitar Rp500 ribu hingga Rp1 juta. Katakanlah pertemuan dilakukan di 1500 titik di 51 Kelurahan di Kota Kupang dengan tafsiran dana yang terpakai Rp500 ribu per titik. Itu sama dengan menghabiskan dana sebesar Rp750 juta.
Belum lagi biaya pembuatan baliho dan stiker yang harga grosirnya, satu baliho berukuran 4 x 6 = Rp5 juta. Ini minimal calon harus memesan 100 buah baliho. Mari kita hitung. 100 x Rp5 juta=Rp500 juta. Baliho terasa belum lengkap. Calon biasanya menambah lagi dengan stiker berbagai ukuran. Jumlahnya berkarton-karton. Ya,,, bisa ditafsir harganya mencapai Rp250 jua
Sampai dititik ini calon telah terkuras Rp2,750 juta. Terus,,,,,! Setelah memiliki kendaraan politik, Calon harus menyiapkan lagi dana untuk saksi di 300-an TPS. Katakanlah tiap TPS dijatakan 2 saksi masing-masing menerima Rp100 ribu. Itu sama dengan menghabiskan Rp600 juta. Lalu biaya pergerakan tim sukses katakanlah Rp500 juta. Tambah lagi kalau si calon berambisi menang dengan merebut 31 persen dari total pemilih Kota Kupang yang berjumlah 300-an ribu orang. Itu berarti 90-an ribu pemilih harus dibeli. Andaikan saja per satu pemilih dibayar Rp100 ribu. Maka dana yang harus disiapkan mencapai Rp9 milyar. Langkah ini kemudian dilengkapi dengan biaya kampanye, pengerahan massa, termasuk tukang ojek dan angkot yang sering aktif dilibatkan dalam setiap kampanye pemilukada. Disini diperkirakan akan menghabiskan dana Rp8 milyar hingga Rp10 milyar. Kalau sudah begini, maka lengkaplah sudah estimasi biaya yang harus disiapkan setiap calon walikota dan wakil walikota Kupang periode 2012-2017. Sampai Rp20 milyar atau tidak? Hahay,,,,
Kalau sudah begini, nah,,, apa jadinya ketika ia menang dan menempati kursi walikota? So pasti langkah pertama yang ia lakukan adalah bagaimana mengembalikan uangnya. Manusia coy,,,,,! Setelah itu cari tambah pula bunganya. Karena sikap dasar manusia selalu tidak pernah puas dengan apa yang ada. Lalu rakyat? Gigit jarilah! Hahahay,,,, kacian the loe,,,,!
Sudah begitu, untuk memuluskan pesta demokrasi pemilukada ini, pemerintah harus menyediakan dana sebesar Rp20 milyar lebih sesuai permintaan KPUD Kota Kupang.
Ckckckckck,,,,,, hanya untuk sebuah kursi walikota, Rp40 milyaran ludes dalam sekejab. Padahal hasil yang diharapkan dari pesta ini kemungkinan jauh dari kemungkinan terbaik. Hm,,, Kupang,,, Kupang,,, Kenyang hanya Untuk Para Angkuh yang suka Ngelantur meraih mimpi! Hahay,,,,,,,,,,,,,,,,,!
By. CHRIS PARERA
Tinggalkan komentar
Belum ada komentar.
NTT WORD 
Tinggalkan komentar