sergapntt.com [KUPANG] – Ada sejumlah permasalahan krusial yang terjadi di wilayah perbatasan Provinsi NTT dengan Republic Demokratic Timor Leste (RDTL) dan Australia antara lain hubungan antar manusia yang belum kondusif, perdagangan langsung dari Surabaya ke Dili yang mengakibatkan kurang berfungsinya pasar tradisional, rendahnya investasi transportasi, fenomena kegiatan perdasangan ilegal, terbatasanya infrastruktur ekonomi dan kurangnya pengelolaan sumber daya alam.
”Namun sesungguhnya yang menjadi akar permasalahan di wilayah perbatasan kita adalah kemiskinan dan pengangguran,” sebut Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L. Foenay, M.Si saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kawasan Perbatasan bersama Satuan Kerja Perangkat Daearah (SKPD) terkait di ruang kerjanya, Jumat (10/2).
Menurut Wagub, selain akar masalah kemiskinan dan pengangguran, masih ada masalah lain yang ikut mempengaruhi suasana di wilayah perbatasan yakni rendahnya kualitas sumber daya manusia, adanya kesenjangan ekonomi, sarana prasarana perbatasan masih terbatas.
”Saya minta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perbatasan tidak saja disosialisasikan melalui media massa tetapi perlu melalui tokoh-tokoh agama yakni mimbar gereja, mesjid dan pura. Sosialisasi dengan baik agar masyarakat bisa mengetahuinya dengan baik,” pinta Wagub.
Kawasan perbatasan lanjut Wagub, merupakan kawasan yang strategis dalam menjaga integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); karena itu diperlukan pengelolaan dan pengaturan secara khusus.
”Mari kita koordinasi lebih terbuka sehingga bisa bisa mengatasi berbagai masalah yang terjadi wilayah perbatasan. Kita kan tidak ada kepentingan individual. Yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat yang lebih luas,” tandas Wagub dan menambahkan, ”Ada empat (4) masalah sosial yang amat serius dan perlu penanganan secara lebih baik yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Narkoba, minuman keras (miras), HIV dan AIDS.”
Wagub meminta kepada pimpinan SKPD terkait untuk merancang berbagai program yang menyentuh langsung akar permasalahan di wilayah perbatasan. ”Rakor seperti ini perlu dilakukan secara berkala. Saya minta kepada pimpinan SKPD terkait untuk mengindentifikasi komponen-komponen pembiayaan tahun 2012 serta dikoordinasikan secara vertikal dan horisontal baik kepada Pemerintah Provinsi NTT maupun Pemerintah Pusat agar dalam pelaksanaannya ke depan lebih terarah dan terpadu,” kata Wagub.
Ikut hadir dalam Rakor tersebut antara lain Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi NTT, Budi Sulaksana, SH, M.Si, Kanwil Pertanahan Provinsi NTT, Tjance Tuwera, SH, Kepala Badan Pengelola Perbatasan NTT, Drs. Eduard Gana, M.Si, Kadis Peternakan NTT, Ir. Semuel Rebo, Kadis Pertanian dan Perkebunan NTT, Ir. Yohanes Tay Ruba, MM, Kadis Kominfo NTT, Drs. Richard Djami, Kadis Pehubungan NTT, Drs. Bruno Kupok, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata NTT, Drs. Abraham Klakik dan sejumlah pejabat lainnya.
By. VERRY GURU
Tinggalkan komentar
Belum ada komentar.
NTT WORD 
Tinggalkan komentar