Download Video Mesum Orang NTT


sergapntt.com [KUPANG] – Video-video mesum pasangan ‘liar’ asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus diburu para penikmat film blue di internet.

video orang NTT yang diburu, misalnya, video mesum dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di duga asal Kabupaten Ende, dua remaja yang diduga asal Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, seorang gadis manis yang diduga asal Kabupaten Ngada, dan lain sebagainya.

Para pemburu berusaha untuk mendownload film-film tersebut. Untungnya,,, apa yang mereka cari tak semua ditemukan. Hm,,, semoga saja film-film baru tidak dibuat lagi, dan tidak pernah ada lagi.  

By. ECO

Diare dan Malaria Masih Normal


sergapntt.com [ATAMBUA] – Hingga kini, penderita malaria dan diare masih normal dan belum ada tanda-tanda peningkatan atau kejadian luar biasa (KLB), walau kini telah memasuki musim hujan.
“Belum ada tanda-tanda peningkatan penderita Malaria dan diare,” ujar Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Atambua, Yeni Tasa, Selasa (3/1) melalui telepon selularnya.
Walau belum ada tanda-tanda peningkatan penderita malaria dan diare yang dirawat di RSUD, pihaknya terus mewaspadai hal itu dengan menyiapkan segala sesuatu, baik tempat perawatan maupun obat-obatan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan penderita yang harus dirawat. “Kita siap siaga biar kalau ada peningkatan semua bisa ditangani nantinya,” kata Yeni.
Dia melanjutkan, jumlah penderita malaria yang dirawat saat ini jumlahnya sangat minim di mana hanya dua orang. Sedangkan untuk diare katanya, tercatat ada lima penderita yang dirawat. Jumlah ini masih termasuk minim dan pastinya akan ditangani hingga tuntas.
Mantan Kepala Puskesmas Atapupu itu menyebutkan, RSUD pada dasarnya siap untuk menangani adanya lonjakan penderita malaria dan diare pada masa yang akan datang. Pasalnya, saat ini telah memasuki musim hujan, sehingga warga rentan terkena malaria dan diare.
Dikatakan, masih rendahnya malaria dan diare yang terjadi saat ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan makanan sudah mulai nampak dan telah menjadi kebiasaan yang baik.
“Saya lihat semua masih normal pada musim hujan kini, karena masyarakat benar-benar jaga kebersihan lingkungan dan menjaga pola makan serta menjaga kebersihan dalam pengolahan makanan,” urainya.
Untuk mengurangi risiko malaria katanya, hal yang harus dibuat adalah menjaga kebersihan lingkungan, di mana air selalu dikuras dan dibersihkan, kemudian sampah yang menampung air hujan harus dikubur agar tidak menjadi tempat berkembangbiak nyamuk penyebar malaria.
Khusus diare, lebih pada kebersihan dalam mengelola makanan, sehingga tidak menimbulkan diare bagi yang mengkonsumsi makanan.
Dia mengatakan, penderita malaria dan diare dalam kondisi normal dan belum ada tanda-tanda kejadian luar biasa. Jika kedepan ada peningkatan, pihaknya siap menangani penderita yang membutuhkan pengobatan.
By. TR

Kades Ikantuanbes Diadukan ke DPRD


sergapntt.com [ATAMBUA] – Masyarakat Desa Ikantuanbes Kecamatan Io Kufeu, Selasa (3/1) mengadukan Kepala Desa Ikantuanbes, Gabriel Manek ke Komisi A DPRD Belu. Pasalnya, kepala desa dalam sejumlah kebijakannya tidak pro pada masyarakat dan cenderung merugikan.
Dalam pengaduannya, warga Ikantuanbes yang diterima Wakil Ketua Komisi A DPRD Belu, Hilarius Atok didampingi anggota komisi, Walde Berek bertempat di ruang rapat komisi A menyebutkan, Kades Gabriel Manek dalam kebijakannya cenderung merugikan masyarakat dan kebanyakan mengakomodir kepentingan keluarga maupun orang-orangnya saja.
Juru bicara warga, Kornelis Molo kepada komisi A mengatakan, ada beberapa hal yang dilaporkan diantaranya masalah raskin, masalah kebijakan kepala desa tanpa melibatkan masyarakat, uang bantuan untuk kelompok yang tidak terbayar dan juga insentif optimasi lahan kering yang hingga kini tidak dibayar kepada yang berhak.
Untuk beras miskin (raskin) katanya, pembagian yang dilakukan tidak sesuai dengan penerima dan ketika beras turun, maka sebagian uang warga dikembalikan. Selain itu, ketika pembagian beras dilakukan, maka setiap raskin yang menjadi hak warga di potong satu kilogram tanpa alasan yang jelas.
“Kami awalnya bayar uang untuk terima raskin. Tapi setelah beras turun, uang kami Kades kembalikan tanpa diketahui alasannya,” ungkap Kornelis Molo.
Selain itu katanya, dalam setiap kebijakan yang diambil kepala desa, warga maupun BPD tidak dilibatkan, sehingga masyarakat tidak mengetahui apapun yang akan dikerjakan.
Dia menambahkan, ada juga hak kelompok tani tidak dibayar oleh kepala desa tersebut.
Sementara itu, salah satu warga lainnya, Paulus Bosu mengemukakan, pada tahun 2009 ada insentif untuk warga ketika mengolah lahan satu hektare dalam program optimasi lahan kering senilai Rp 425 ribu per hektare. Namun semua itu tidak dibayar dan diduga uang tersebut telah dicairkan oleh sekretaris di Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Belu.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Belu, Hilarius Atok kepada warga mengatakan, pihaknya menampung semua aspirasi yang dimasukkan dan akan menyampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.
Dikemukan, laporan yang ada merupakan pendapat warga, sehingga pihaknya akan turun ke lapangan untuk mengecek semua laporan itu agar tidak sepihak. “Kami akan turun ke lapangan untuk cek semua laporan yang ada, supaya benar-benar valid dan tidak sepihak,” katanya kepada warga Ikantuanbes.
Dia meminta masyarakat bersabar dan pastinya akan ditindaklanjuti pada masa yang akan datang baik oleh pemerintah maupun DPRD khususnya komisi A, sehingga semua berjalan dengan benar dan tidak ada yang dirugikan.
By, BL

2011 Total Anggaran Belu Capai Rp 1,083 T


sergapntt.com [ATAMBUA] – Dalam setahun, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan di Kabupaten Belu, baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), tugas pembantuan maupun lainnya sangat besar jumlahnya. Terhitung, anggaran mencapai triliunan rupiah pada tahun anggaran 2011.
Bupati Belu, Joachim Lopez dalam jumpa pers akhir tahun, Jumat (30/12) di ruang rapat mengatakan, total anggaran yang masuk ke Kabupaten Belu untuk pembangunan berbagai bidang jumlahnya sangat besar. Di mana, angkanya mencapai Rp 1,083 triliun.
Sumber dana tersebut antara lain DAU, DAK, tugas pembantuan, PNPM, P2KP, PPIP dan NGO serta pembangunan perumahan rakyat.
Disebutkan, untuk DAU yang dialokasikan masuk APBD tahun anggaran 2011 sebanyak Rp 734.491.621.561 yang digunakan untuk belanja langsung maupun tidak langsung. Selain itu, ada dana tugas pembantuan mencapai Rp 52 miliar, PNPM sebanyak Rp 101 miliar, PPIP Rp 4,570 miliar, P2KP Rp 760 miliar, blog grant Rp 14 miliar, DPID Rp 68 miliar dan NGO atau LSM sebanyak Rp 10 miliar serta pembangunan perumahan rakyat senilai Rp 90 miliar.
Disamping dana-dana itu, ada program anggur merah dengan nilai Rp 6 miliar yang sementara ini bergulir di 24 desa di Kabupaten Belu. Total dana-dana tersebut urainya, bila ditambahkan nilainya mencapai Rp 1,083 triliun yang semuanya untuk pembangunan Kabupaten Belu.
Kedepan pihaknya akan terus mencarikan upaya untuk terus meningkatkan jumlah anggaran yang masuk ke Kabupaten Belu sehingga pembangunan disetiap bidang yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat terwujud.
Joachim menyebutkan, penyerapan anggaran di Kabupaten Belu hingga saat ini mencapai 90 persen. Sedangkan, realisasi fisik mencapai 80 persen. Situasi ini akan bertambah, sebab masih ada dua hari tersisa tahun anggaran 2011.
Diakui, untuk postur anggaran 2011 khususnya untuk DAU masih lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai di mana mencapai Rp 378 miliar dan sisanya dialokasikan untuk pembangunan diberbagai bidang yang ada.
Menyoal PAD, Joachim Lopez mengungkapkan, PAD 2011 dipastikan tidak mencapai target, pasalnya dari target PAD sebesar Rp 52,4 miliar baru terealisir sejumlah Rp 34 miliar atau sekira 65 persen. Target PAD ternyata over estimated, sehingga tidak terpenuhi seluruhnya. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pengiriman batu mangan yang memberikan nilai tambah khususnya royalti kepada pemerintah sebagai PAD.
“Memang kita over estimated atau terlalu tinggi memperkirakan penerimaan. Nyatanya tidak mencapai. Walau demikian, kedepan akan diupayakan peningkatan PAD,” jelasnya.
Ia mengatakan, pemerintah bersama DPRD akan terus mengupayakan peningkatan PAD untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Belu dengan menggali potensi-potensi penerimaan di Kabupaten Belu.
By. GT

Bupati Titu Eki Akui Kabupaten Kupang Belum Banyak Berubah


sergapntt.com [KUPANG] – Bupati Kabupaten Kupang, Ayub Titu Eki mengaku tingkat keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kupang selama tahun 2011 belum sesuai dengan harapan. Bahkan bisa dibilang tak ada perubahan sama sekali.
“Untuk menyampaikan informasi jalannya pembangunan selama tahun 2011, saya mengawalinya dengan kebesaran hati. Saya harus mulai bahwa kita nampak berjalan di tempat, belum banyak kemajuan sebagaimana kita harapkan. Saya katakan begini, karena kalau kita melihat apa yang kita capai selama tahun 2011 dengan harapan kita menjadi Kabupaten Unggul, justru sebagai tanggung jawab yang besar dan berat untuk melakukan banyak perubahan,” ungkap, Ayub Titu Eki, belum lama ini.
Hal itu terjadi bukan saja melihat kedepan untuk mewujudkan Kabupaten Unggul. Tapi disebabkan banyak hal yakni komitmen aparat pemerintah (PNS), di mana dalam rapat koordinasi yang dilihatnya adanya pembantahan melulu. “Karena kita membuat rancangan visi menjadi Kabupaten Unggul, tetapi Kabupaten Unggul belum meresap didalam pikiran pimpinan SKPD dan staf. Berarti bahwa pernyataan ini bukan hanya pernyataan visi bupati dan wakil bupati, tapi pernyataan visi dari seluruh birokrasi dan masyarakat yang terlibat dalam mewujudkannya,” kata Ayub yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kupang, Hendrik Paut dan Plt Kabag Humas, Stefanus Baha.
Dijelaskan, birokrasi yang artinya meja pelayanan, jadi entah pimpinan maupun staf harus melayani. “Ketika kita melayani tahu dalam hal apa kita melayani, berarti ada pembenahan dalam tupoksinya. Hal yang menyolok yang kami minta baru-baru adalah menyangkut rapat koordinasi terakhir yang saat ini sedang dilakukan, saya bilang kita harus menunjukkan kinerja kita dan kinerja Kabupaten Kupang khususnya kinerja birokrasi diukur dalam empat hal,” jelasnya.
Empat hal itu jelas Ayub yakni bagaimana menghasilkan uang dan menghasilkan uang itu indikatornya adalah PAD. Kalau PAD-nya meningkat dan terus meningkat, menunjukkan punya kinerja. “PAD tadi saya tanya sementara belum 100 persen. Tahun 2009 dari target Rp 17 miliar kita realisasi Rp 23 miliar. Tahun 2010 dari target Rp 24 miliar kita capai Rp 32 miliar. Tahun 2011 dari target Rp 34 miliar realisasi Rp 30 miliar. Loh kok menurun? Tapi evaluasi sementara berlanjut. Berarti tahun ini ada suatu kemunduran, inikan berarti kinerja kita menurun,” katanya.
Hal kedua yakni bagaimana menghabiskan uang karena tanpa mencari uang diberi peluang oleh pemerintah pusat sebagai konsekuensi bagian NKRI. Ada DAK dan DAU, tanpa mencari uang sudah diberikan oleh pemerintah pusat.
“Nah, paling susah kalau mencari uang daripada menghabiskan uang. Tapi konyol juga kalau menghabiskan uang saja sudah susah. Kadang ada pencapaian pemanfaatan uang itu juga ada yang tidak penuh. Bukan saja menyelesaikan uang yang kemudian dibuktikan dengan  kwitansi, tetapi harus ada bukti. Misalnya bangun jalan di masyarakat, jalannya harus bangun. Uang habis untuk bangun rumah, rumahnya juga harus ada, itukan kinerja. Uang yang dihabiskan harus punya dampak perubahan bahwa dengan belanja uang ratusan miliar atau ratusan juta dampaknya apa di masyarakat, ini harus ada,” bebernya.
Hal ketiga jelas Ayub adalah bagaimana menghasilkan uang tanpa menggunakan uang. Bagaimana membuat perubahan tanpa menggunakan uang. “Masyarakat di kampung sering membuat perubahan tanpa uang, termasuk perubahan pola pikir untuk hidup hemat. Untuk membiasakan mengerjakan sesuatu yang produktif, sebab hakekat pembangunan kita bukan hanya pembangunan fisik belaka, tapi juga pembangunan manusia. Di dalam kita punya visi menjadi Kabupaten Unggul di tahun 2015 dalam pembangunan komunitas penduduk. Misalnya manusia pembangunan berarti bukan semata-mata kepada fisik. Apa artinya kita membangun fisik tapi memiliki mental yang tidak baik. Karena itu kita juga mendorong bagaimana menciptakan perubahan dan masyarakat. Jadi tidak ada alasan kita mau unggul tapi uang terbatas,” jelasnya.
Hal keempat menurutnya bagaimana menyelesaikan masalah. Itu suatu kajian visi kehidupan manusia, tidak mungkin ada kehidupan tanpa masalah. Karena itu, jangan menyerah pada masalah apalagi membiarkan masalah. Karena masalah kecil dibiarkan bisa menjadi besar.
“Saya melihat kita jalan ditempat karena kinerja masih kurang baik. Saya mulai dari birokrasi, karena kita dipercaya oleh negara dan kita dibayar oleh negara untuk mengerjakan itu,” terangnya.
By. LITA