sergapntt.com [KUPANG] – Ditolaknya perubahan APBD Kabupaten Sabu Raijua saat dibawa ke provinsi untuk dievaluasi dan dikembalikan untuk diperbaiki, ternyata tidak direspons secara baik dan serius oleh Ketua DPRD Sabu Raijua. Malah, Ketua DPRD lebih memilih menjalankan agenda DPRD yang lain yakni plesir ke Jakarta.
Agenda perjalanan mengikuti bimtek ke Jakarta itupun tidak dibicarakan bersama dengan dua pimpinan yang lain (dua wakil ketua DPRD). Rupanya ketua DPRD Sabu Raijua merasa diri ‘berkuasa penuh’ di lembaga DPRD Sabu Raijua, sehingga dalam mengagendakan kegiatan-kegiatan DPRD merasa tidak perlu bersama-sama unsur pimpinan yang lain. Padahal sesuai aturan, kepemimpinan pada lembaga DPRD harusnya kolektif kolegial.
Demikian dikatakan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua dari Fraksi PDI Perjuangan, Albert Wadu kepada wartawan di Kupang, Sabtu (26/11) lalu.
Menurut Albert, seharusnya waktu yang tersisa beberapa hari itu digunakan untuk membenahi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan sehubungan dengan dokumen perubahan APBD. Bukannya malah melakukan perjalanan dinas dengan mengikuti bimtek yang masih diragukan manfaatnya buat masyarakat Sabu Raijua.
“Kalau harus dilakukan rekonsiliasi, sebenarnya waktu yang ada ini digunakan untuk itu adalah lebih bijak, sehingga persoalan bisa selesai. Bukannya mengajak anggota untuk pergi ke Jakarta. Kalau alasan perubahan anggaran ini benar-benar adalah kepentingan rakyat diatas segalanya, kenapa bukan fokus pada menyelesaikan masalah ini, malah prioritasnya perjalanan dinas ke Jakarta. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan sumber anggarannya nanti. Tapi kalau kemudian terindikasi bermasalah, maka Fraksi PDI Perjuangan tidak akan sungkan-sungkan meminta kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan di sekretariat DPRD Sabu Raijua,” ujarnya.
Dengan kesal Albert mengatakan, selama ini anggota DPRD meminta surat tugas untuk turun ke masyarakat dalam rangka kunjungan kerja untuk melihat dari dekat permasalahan-permasalahan yang ada, ketua DPRD dan sekretaris DPRD selalu beralasan tidak ada uang. Tapi kalau untuk membiayai perjalanan dinas ke luar daerah seperti ke Jakarta, tidak pernah ada alasan soal keuangan. Itupun hanya untuk anggota Fraksi Partai Golkar dan beberapa anggota DPRD dari fraksi lain yang sudah berhasil dibujuk untuk lari bergabung dengan kelompok ketua DPRD karena pengaruh diberi SPPD.
“Ada apa ini? Ketua DPRD jangan menganggap bahwa dana pendukung kegiatan DPRD itu adalah milik pribadi dia dan sekretaris DPRD, sehingga bisa dia gunakan semaunya dia saja lewat persekongkolan dengan sekretaris DPRD untuk diberikan kepada siapa yang mereka suka,” ujar Albert.
Ia membeberkan, kemelut di lembaga DPRD Sabu Raijua berawal dari pernyataan Ketua DPRD, Ruben Kale Dipa bahwa anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gabungan Kemakmuran Rai Hawu sukanya hanya jalan-jalan dan tidak memperhatikan kebutuhan rakyat.
“Sekarang kenyataannya, masyarakat bisa melihat, sebenarnya yang sangat bernafsu jalan-jalan pakai uang rakyat itu siapa? Bukankah sebaliknya, anggota Fraksi Partai Golkar dan beberapa anggota fraksi lain yang sudah lari bergabung dengan mereka yang suka jalan-jalan? Selama dalam kemelut ini saja, masyarakat Sabu Raijua bisa lihat sendiri sudah berapa kali mereka naik turun pesawat untuk perjalanan dinas yang selalu saja dikemas dengan berbagai alasan. Sudah berapa banyak uang untuk SPPD yang dihabiskan? Apakah semua itu untuk kepentingan rakyat Sabu Raijua ataukah memenuhi nafsu plesir semata-mata menggunakan aji mumpung. Mumpung uang untuk rakyat bisa dipakai. Anehnya, kalau dulu ada tokoh-tokoh masyarakat dadakan dan Forum Rakyat Menggugat yang begitu bernafsu ikut berkomentar menyudutkan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gabungan Kemakmuran Rai Hawu, sekarang kok diam-diam saja. Ini membuktikan dugaan kami bahwa semua itu direkayasa secara sistematis,” katanya.
Soal agenda perjalanan ke Jakarta, terlebih soal dari mana anggarannya, kelompok 8 anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua yang masih bertahan pada sikap mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD Sabu Raijua mempertanyakannya.
“Saat ini kan perubahan APBD Sabu Raijua masih belum ditetapkan. Sedangkan anggaran dalam APBD induk sudah dibawa ke perubahan. Jadi apa yang dipakai sebagai payung hukum untuk menggunakan anggaran tersebut,” tanya Albert.
Albert Wadu Dari juga menyayangkan masalah tingkat penyerapan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sabu Raijua yang sangat rendah, ketika dikaitkan dengan perubahan APBD. “Seharusnya pemerintah fokus dan memprioritaskan kinerja SKPD-SKPD yang ada, sehingga benar-benar serius memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui alokasi anggaran yang sudah disetujui bersama dengan DPRD,” kata Albert.
Tentang rencana Pemkab Sabu Raijua untuk membeli 14 unit mobil yang dimasukkan pada perubahan anggaran, adalah sesuatu yang konyol menurut Albert. “Kita di Sabu Raijua ini kan berpotensi bermasalah dengan stok BBM. Sehingga semakin banyak mobil dinas, semakin banyak pula BBM yang habis dipakai untuk operasional mobil-mobil dinas. APBD seharusnya dikelola berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, sehingga bila tidak bisa dipertanggungjawabkan peningkatan kinerja seperti apa yang diharapkan, sebaiknya penganggaran sarana mobilitas itu tidak usah dipaksakan. Kita harus menyadari bahwa sampai saat ini belum banyak hal yang bisa dibuat untuk masyarakat, sehingga kita sebaiknya tidak menambah luka hati rakyat dengan pengelolaan anggaran yang tidak pro rakyat,” lanjut Albert.
Menurut Albert, dalam kondisi dinamika berpemerintahan yang sementara terjadi di Sabu Raijua saat ini, lobi-lobi yang dilakukan adalah merupakan hal yang wajar-wajar saja. Tetapi ketika nurani dan etika sudah tidak dipakai dan aturan-aturan mulai dilanggar, itu yang harus diwaspadai.
“Saya pikir kita semua pastilah punya kepedulian dan tanggung jawab yang sama terhadap kebaikan di Sabu Raijua. Untuk itu, lobi-lobi yang dilakukan haruslah dengan cara-cara yang bermartabat dan tidak mengorbankan anggaran yang seharusnya dipakai sebesar-besarnya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat Sabu Raijua. Upaya lobi yang dilakukan Pemkab Sabu Raijua untuk memberikan fasilitas satu unit mobil untuk masing-masing anggota DPRD dalam rangka membujuk anggota DPRD Sabu Raijua untuk meloloskan perubahan APBD Sabu Raijua adalah menyalahi aturan dan tidak etis dilakukan. Ini upaya menyuap anggota DPRD dan apa jadinya Sabu Raijua kedepan kalau cara-cara ini sudah mulai dipakai untuk mempengaruhi DPRD,” pungkas Albert.
Selain itu, soal keterlibatan sekretaris DPRD dalam bekerja sama dengan ketua DPRD dalam menghalang-halangi kerja anggota DPRD dari sisi keuangan menurut Albert, dalam waktu dekat Fraksi PDIP Perjuangan akan segera bersikap. “Kita masih mempelajari kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Karena dalam melaksanakan tugasnya, seorang anggota DPRD tidak boleh dihalang-halangi dan tugas sekretariat DPRD seharusnya memback up seluruh agenda kerja DPRD, baik dari sisi administrasi maupun keuangan, apalagi untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya sudah ada dalam DPA. Atau jangan-jangan sekretaris DPRD ini merasa diri dia adalah staf keuangan pribadinya ketua DPRD,” Kata Albert dengan nada kesal.
Sementara itu, Ketua DPRD Sabu Raijua, Ruben Kale Dipa yang dikonfirmasi, Minggu (27/11) mengenai plesir ke Jakarta, enggan berkomentar.
By. KP