Kapolres Kupang Survei Lokasi Pembangunan Polres Sabu Raijua


sergapntt.com [MENIA] – Kapolres Kupang, AKBP Muhammad Slamet didampingi Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome, Senin (5/12/11) melakukan survei lokasi pembangunan kantor Polres Sabu Raijua di Desa Jiwuwu Kecamatan Sabu Tengah.
Kapolres Kupang wartawan dia menjelaskan, kehadirannya di Sabu Raijua selain memberikan arahan kepada personil polisi yang bertugas di Sabu Raijua, juga untuk melihat secara dekat Sabu Raijua yang berada dibawah wilayah keamanan Polres Kupang.
Agenda lain yang tidak kalah penting katanya adalah untuk melakukan survei lokasi pembangunan kantor Polres Sabu Raijua yang nanti akan berdiri sendiri. “Saya juga ke sini adalah atas undangan bapak bupati untuk melihat langsung lokasi yang telah disiapkan oleh masyarakat dan pemerintah ditempat ini,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya sangat berterima kasih serta memberi apresiasi kepada masyarakat dan Pemerintah Sabu Raijua yang telah dengan senang hati menyiapkan lokasi untuk pembangunan kantor Polres Sabu Raijua.
“Tentu saja institusi Polri tidak bisa melakukan pembangunan yang bersifat fisik apabila dari masyarakat dan pemerintah daerah tidak berpartisipasi menyiapkan lahannya dalam hal pembangunan kepolisian,” jelasnya.
Ia mengatakan, dirinya selaku Kapolres telah memberikan arahan dan motivasi kepada semua personil yang bertugas di Sabu Raijua agar bisa melaksanakan tugas tidak boleh dengan kondisi terpaksa karena banyak potensi yang bisa dikembangkan di Sabu Raijua.
“Saya memberikan motivasi kepada mereka bahwa berkat Tuhan di mana saja selalu ada. Karena selama ini ada image dari anggota kita bahwa kalau ditugaskan di Sabu Raijua, mereka merasa dibuang dan merasa terasingkan. Namun setelah saya melihat dari dekat, ternyata banyak potensi yang bisa digali didaerah ini,” ujarnya.
Dirinya menegaskan, polisi hadir di suatu tempat karena adanya masyarakat. Tanpa masyarakat, maka personil polisi tidak mungkin ada di suatu tempat. Untuk itu, ia menekankan kepada personil yang ada untuk bisa hidup bersama dengan masyarakat di mana mereka bertugas sesuai dengan amanat Kapolri untuk menanamkan polmas.
“Memberikan pemahaman tentang polmas kepada masyarakat yang artinya masyarakat harus menjadi polisi terhadap dirinya sendiri karena baik di Sabu Raijua maupun diseluruh Indonesia jumlah personil polisi masih sangat kurang, sehingga kita perlu mengajak masyarakat untuk menjadi polisi bagi dirinya sendiri,” katanya.
Sementara, Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome pada kesempatan itu mengatakan, kehadiran personil polisi di Sabu Raijua sangat dinantikan oleh masyaralat dalam hal memberikan rasa aman dan nyaman ditengah-tengah masyarakat.
“Ada berbagai aturan yang perlu ditegakkan yang mana menjadi kewenangan polisi, sehingga kehadiran polisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah ini,” tegasnya.
By. SBR

Ketua dan Anggota DPRD Sabu Raijua Plesir ke Jakarta


sergapntt.com [KUPANG] – Ditolaknya perubahan APBD Kabupaten Sabu Raijua saat dibawa ke provinsi untuk dievaluasi dan dikembalikan untuk diperbaiki, ternyata tidak direspons secara baik dan serius oleh Ketua DPRD Sabu Raijua. Malah, Ketua DPRD lebih memilih menjalankan agenda DPRD yang lain yakni plesir ke Jakarta.
Agenda perjalanan mengikuti bimtek ke Jakarta itupun tidak dibicarakan bersama dengan dua pimpinan yang lain (dua wakil ketua DPRD). Rupanya ketua DPRD Sabu Raijua merasa diri ‘berkuasa penuh’ di lembaga DPRD Sabu Raijua, sehingga dalam mengagendakan kegiatan-kegiatan DPRD merasa tidak perlu bersama-sama unsur pimpinan yang lain. Padahal sesuai aturan, kepemimpinan pada lembaga DPRD harusnya kolektif kolegial.
Demikian dikatakan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua dari Fraksi PDI Perjuangan, Albert Wadu kepada wartawan di Kupang, Sabtu (26/11) lalu.
Menurut Albert, seharusnya waktu yang tersisa beberapa hari itu digunakan untuk membenahi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan sehubungan dengan dokumen perubahan APBD. Bukannya malah melakukan perjalanan dinas dengan mengikuti bimtek yang masih diragukan manfaatnya buat masyarakat Sabu Raijua.
“Kalau harus dilakukan rekonsiliasi, sebenarnya waktu yang ada ini digunakan untuk itu adalah lebih bijak, sehingga persoalan bisa selesai. Bukannya mengajak anggota untuk pergi ke Jakarta. Kalau alasan perubahan anggaran ini benar-benar adalah kepentingan rakyat diatas segalanya, kenapa bukan fokus pada menyelesaikan masalah ini, malah prioritasnya perjalanan dinas ke Jakarta. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan sumber anggarannya nanti. Tapi kalau kemudian terindikasi bermasalah, maka Fraksi PDI Perjuangan tidak akan sungkan-sungkan meminta kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan di sekretariat DPRD Sabu Raijua,” ujarnya.
Dengan kesal Albert mengatakan, selama ini anggota DPRD meminta surat tugas untuk turun ke masyarakat dalam rangka kunjungan kerja untuk melihat dari dekat permasalahan-permasalahan yang ada, ketua DPRD dan sekretaris DPRD selalu beralasan tidak ada uang. Tapi kalau untuk membiayai perjalanan dinas ke luar daerah seperti ke Jakarta, tidak pernah ada alasan soal keuangan. Itupun hanya untuk anggota Fraksi Partai Golkar dan beberapa anggota DPRD dari fraksi lain yang sudah berhasil dibujuk untuk lari bergabung dengan kelompok ketua DPRD karena pengaruh diberi SPPD.
“Ada apa ini? Ketua DPRD jangan menganggap bahwa dana pendukung kegiatan DPRD itu adalah milik pribadi dia dan sekretaris DPRD, sehingga bisa dia gunakan semaunya dia saja lewat persekongkolan dengan sekretaris DPRD untuk diberikan kepada siapa yang mereka suka,” ujar Albert.
Ia membeberkan, kemelut di lembaga DPRD Sabu Raijua berawal dari pernyataan Ketua DPRD, Ruben Kale Dipa bahwa anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gabungan Kemakmuran Rai Hawu sukanya hanya jalan-jalan dan tidak memperhatikan kebutuhan rakyat.
“Sekarang kenyataannya, masyarakat bisa melihat, sebenarnya yang sangat bernafsu jalan-jalan pakai uang rakyat itu siapa? Bukankah sebaliknya, anggota Fraksi Partai Golkar dan beberapa anggota fraksi lain yang sudah lari bergabung dengan mereka yang suka jalan-jalan? Selama dalam kemelut ini saja, masyarakat Sabu Raijua bisa lihat sendiri sudah berapa kali mereka naik turun pesawat untuk perjalanan dinas yang selalu saja dikemas dengan berbagai alasan. Sudah berapa banyak uang untuk SPPD yang dihabiskan? Apakah semua itu untuk kepentingan rakyat Sabu Raijua ataukah memenuhi nafsu plesir semata-mata menggunakan aji mumpung. Mumpung uang untuk rakyat bisa dipakai. Anehnya, kalau dulu ada tokoh-tokoh masyarakat dadakan dan Forum Rakyat Menggugat yang begitu bernafsu ikut berkomentar menyudutkan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gabungan Kemakmuran Rai Hawu, sekarang kok diam-diam saja. Ini membuktikan dugaan kami bahwa semua itu direkayasa secara sistematis,” katanya.
Soal agenda perjalanan ke Jakarta, terlebih soal dari mana anggarannya, kelompok 8 anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua yang masih bertahan pada sikap mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD Sabu Raijua mempertanyakannya.
“Saat ini kan perubahan APBD Sabu Raijua masih belum ditetapkan. Sedangkan anggaran dalam APBD induk sudah dibawa ke perubahan. Jadi apa yang dipakai sebagai payung hukum untuk menggunakan anggaran tersebut,” tanya Albert.
Albert Wadu Dari juga menyayangkan masalah tingkat penyerapan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sabu Raijua yang sangat rendah, ketika dikaitkan dengan perubahan APBD. “Seharusnya pemerintah fokus dan memprioritaskan kinerja SKPD-SKPD yang ada, sehingga benar-benar serius memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui alokasi anggaran yang sudah disetujui bersama dengan DPRD,” kata Albert.
Tentang rencana Pemkab Sabu Raijua untuk membeli 14 unit mobil yang dimasukkan pada perubahan anggaran, adalah sesuatu yang konyol menurut Albert. “Kita di Sabu Raijua ini kan berpotensi bermasalah dengan stok BBM. Sehingga semakin banyak mobil dinas, semakin banyak pula BBM yang habis dipakai untuk operasional mobil-mobil dinas. APBD seharusnya dikelola berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, sehingga bila tidak bisa dipertanggungjawabkan peningkatan kinerja seperti apa yang diharapkan, sebaiknya penganggaran sarana mobilitas itu tidak usah dipaksakan. Kita harus menyadari bahwa sampai saat ini belum banyak hal yang bisa dibuat untuk masyarakat, sehingga kita sebaiknya tidak menambah luka hati rakyat dengan pengelolaan anggaran yang tidak pro rakyat,” lanjut Albert.
Menurut Albert, dalam kondisi dinamika berpemerintahan yang sementara terjadi di Sabu Raijua saat ini, lobi-lobi yang dilakukan adalah merupakan hal yang wajar-wajar saja. Tetapi ketika nurani dan etika sudah tidak dipakai dan aturan-aturan mulai dilanggar, itu yang harus diwaspadai.
“Saya pikir kita semua pastilah punya kepedulian dan tanggung jawab yang sama terhadap kebaikan di Sabu Raijua. Untuk itu, lobi-lobi yang dilakukan haruslah dengan cara-cara yang bermartabat dan tidak mengorbankan anggaran yang seharusnya dipakai sebesar-besarnya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat Sabu Raijua. Upaya lobi yang dilakukan Pemkab Sabu Raijua untuk memberikan fasilitas satu unit mobil untuk masing-masing anggota DPRD dalam rangka membujuk anggota DPRD Sabu Raijua untuk meloloskan perubahan APBD Sabu Raijua adalah menyalahi aturan dan tidak etis dilakukan. Ini upaya menyuap anggota DPRD dan apa jadinya Sabu Raijua kedepan kalau cara-cara ini sudah mulai dipakai untuk mempengaruhi DPRD,” pungkas Albert.
Selain itu, soal keterlibatan sekretaris DPRD dalam bekerja sama dengan ketua DPRD dalam menghalang-halangi kerja anggota DPRD dari sisi keuangan menurut Albert, dalam waktu dekat Fraksi PDIP Perjuangan akan segera bersikap. “Kita masih mempelajari kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Karena dalam melaksanakan tugasnya, seorang anggota DPRD tidak boleh dihalang-halangi dan tugas sekretariat DPRD seharusnya memback up seluruh agenda kerja DPRD, baik dari sisi administrasi maupun keuangan, apalagi untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya sudah ada dalam DPA. Atau jangan-jangan sekretaris DPRD ini merasa diri dia adalah staf keuangan pribadinya ketua DPRD,” Kata Albert dengan nada kesal.
Sementara itu, Ketua DPRD Sabu Raijua, Ruben Kale Dipa yang dikonfirmasi, Minggu (27/11) mengenai plesir ke Jakarta, enggan berkomentar.
By. KP

Ternak Babi Bantuan Belum dapat Pakan


sergapntt.com [MENIA] – Makanan atau pakan yang diperuntukan bagi kelompok ternak yang diberi bantuan anak babi oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua lewat Dinas Pertanian, hingga saat ini belum tiba pada kelompok penerima bantuan. Demikian disampaikan sekretaris kelompok ternak Mira Kaddi Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat, Jhony Bunga, kepada wartawan, Kamis (17/11) lalu.
Dikatakan, sudah hampir satu purnama berlalu, tapi bantuan pakan yang dijanjikan belum sampai kepada kelopok, sehingga anak babi yang ada hanya diberi makanan seadanya, sehingga pertumbuhan dan kesehatannya tidak terjamin.
“Jadi dalam perjanjiannya kita akan dibantu dengan pakan dalam beberapa bulan pertama. Tapi hingga saat ini dinas terkait belum juga memberi pakan ternak yang dijanjikan. Kita bukan memaksa, tapi karena melihat kondisi anak babi yang ada ini, maka kita mengingatkan kapan kita mendapatkan pakan. Soalnya sejak kita terima anak babi pada 28 Oktober silam, hingga sekarang kita belum mendapatkan makanan yang dijanjikan,” ujarnya.
Jhony menjelaskan, pemerintah lewat dinas juga menyiapkan dana untuk pembuatan kandang secara permanen, namun kenyataannya hingga kini biaya pembuatan kandang belum sampai kepada kelompok. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kelompok secara swadaya telah membuat kandang darurat sambil menunggu uang pembuatan kandang datang dari dinas.
“Ini sudah mau hujan, sehingga kalau dalam waktu dekat tidak ada, maka kita akan mengalami kesulitan. Karena untuk membuat kandang permanen kita harus lebih dulu menggali lubang untuk pembuangan limbah kotoran ternak,” jelasnya.
Untuk itu pihaknya sangat berharap agar dinas bisa bertindak lebih cepat dalam menjawab keluhan kelompok. Pihaknya juga mengatakan, sudah ada anak babi yang mati dan kelompok telah melaporkan kejadian itu pada dinas.
“Kalau di kelompok kita sudah ada satu yang mati dan ada dua ekor yang sementara sakit. Saya juga mendapat informasi dari teman-teman lain yang dapat bantuan ini dan mereka juga mengalami hal yang sama,” katanya.
Hal yang sama juga dialami kelompok Muri Loro Kelurahan Limaggu Kecamatan Sabu Timur, di mana sudah ada tiga ekor anak babi yang mati. “Kita tidak tahu penyebabnya apa, tapi sudah tiga ekor yang mati. Apakah karena makanan yang kita kasih makan atau memang ada serangan penyakit, kita belum tahu. Setelah kita lapor ke dinas, maka petugas sudah datang memberi vaksin,” ujar Tomas Here, ketua kelompok Muri Loro.
Sementara, Sekretaris Dinas Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Sabu Raijua, Dominggus Widu Hau yang dikonfirmasi mengenai keluhan kelompok ternak menjelaskan, dalam waktu dekat dinas akan segera membagi pakan serta uang untuk pembuatan kandang bagi kelompok.
“Pakan ini kita adakan dari Kupang, sehingga sedikit terlambat. Demikian juga dengan uang pembuatan kandang belum diberikan kepada peternak karena masih ada kelompok yang administrasinya belum lengkap. Tapi dalam waktu dekat ini semua itu sudah bisa direalisasi,” ungkapnya.
By. SBR

Masyarakat Tidak Boleh Lapar


sergapntt.com [MENIA] – Masyarakat Sabu Raijua tidak boleh mengeluh lapar, sehingga pemerintah wajib melakukan berbagai inovasi dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberi penyadaran kepada masyarakat untuk bahu membahu dengan pemerintah dalam melaksanakan setiap program yang dijalankan terutama program yang berhubungan langsung dengan pertanian, sehingga pangan masyarakat tetap terjaga.
Hal ini dikatakan Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome saat mengunjungi kebun rakyat mandiri di Desa Menia yang saat ini sudah mendekati musim panen. Marthen menegaskan, jika ada masyarakat yang berteriak lapar, itu adalah warning bagi pemerintah untuk bagaimana melakukan berbagai terobosan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pangan masyarakat.
Untuk itu, pihaknya meminta agar masyarakat tidak boleh apatis dengan program yang sementara dilaksanakan pemerintah seperti kebun rakyat mandiri di berbagai desa. “Ini baru kali pertama kita lakukan penanaman pada musim kering dan hasilnya sungguh luar biasa,. Tahun depan kita akan melakukannya secara besar-besaran. Untuk itu, masyarakat harus bekerja keras, jangan sampai hanya teriak lapar padahal malas untuk bekerja,” tegasnya.
Marthen menjelaskan, program menanam pada musim panas atau yang biasa disebut kebun rakyat mandiri yang sementara bergeliat diberbagai wilayah di Kabupaten Sabu Raijua adalah salah satu cara pemerintah menuju ketahanan pangan searah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Ditegaskan, ketahanan pangan di Sabu Raijua tidak boleh dilakukan secara sembrono, tapi dilaksanakan dengan kecerdasan ilmu yang ada, baik itu ilmu yang pada dinas teknis maupun pada pemegang kebijakan.
“Apa yang kita lakukan disini dengan menggalakkan masyarakat untuk menanam pada musim panas bukan sesuatu yang sangat luar biasa. Hanya saja selama ini kita telah mengklaim bahwa daerah ini adalah daerah kering dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, baru kita stop berusaha. Kita kutip dulu apa yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan memerintahkan kita untuk mengelola bumi ini. Oleh sebab itu, dengan kecerdasan yang ada pada manusia harus maksimal kita manfaatkan sehingga potensi apa saja di bumi ini yang bisa dikelola. Dengan demikian kita telah turut apa yang dikatakan Tuhan,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, presiden telah menekankan agar tidak ada sejengkal tanahpun yang dibiarkan menganggur. Ditambahkan, tidak semua wilayah di Sabu Raijua merupakan wilayah kering, tapi ada wilayah tertentu yang memiliki mata air dan bisa dimanfaatkan pada musim kering untuk menanam berbagai komoditas.
“Bedanya kita dengan tempat lain adalah kalau ditempat lain mata airnya ada di atas gunung. Lalu mereka gunakan dengan gravitasi tapi kita tidak boleh menyerah karena kita tidak punya seperti itu di Sabu. Kita cocokkan dengan kondisi kita. Disini mata air kita ada di bawah lalu kita berusaha untuk menyedot air itu lalu menaikkannya keatas,” ujarnya.
Dikatakan, yang paling penting dilakukan adalah bagaimana memilih dan memilah lahan-lahan yang ada lalu kemudian ditanami tanaman yang sesuai dengan karakter tanah yang ada, apakah cocok dengan jagung atau kacang serta komoditas lainnya.
“Kalau misalnya tempat ini cocok dengan jagung, maka kita tanami jagung. Kalau cocok dengan kacang tanah atau kacang hijau, maka kita memilih itu untuk ditanam. Dengan demikian, maka tidak bisa orang katakan bahwa karena kita sedang giat-giatnya menanam jagung lalu mereka bilang ini kabupaten jagung, bukan itu harapan kita. Yang menjadi harapan kita bahwa Sabu harus unggul dengan multi komoditas. Sabu harus bisa menyelesaikan ketahanan pangannya dengan multi komoditas,” tukasnya.
By. SBR

Masyarakat Sabu Raijua Segel Gedung DPRD


sergapntt.com [MENIA] – Gedung DPRD Sabu Raijua, Jumat (14/10/11) lalu disegel ratusan masyarakat yang menamakan diri Forum Rakyat Menggugat. Penyegelan ini dilakukan sebagai bentuk dari tidak dilakukannya agenda persidangan mengenai perubahan anggaran tahun 2011.
Pantauan sergapntt.com di gedung DPRD Sabu Raijua, massa mendatangi gedung DPRD sekira pukul 10.45 Wita dengan menggunakan sepeda motor dan dump truk memasuki halaman gedung DPRD.
Ratusan orang yang menamakan diri Forum Rakyat Menggugat meminta supaya diizinkan untuk melakukan dialog dengan anggota DPRD.
Namun sayangnya, hanya ada empat anggota dewan yang masuk pada saat itu yakni Ketua DPRD, Ruben Kale Dipa, Simon Dira Tome, Robinson Radja Langu dan Yulianus E Bora. Semuanya merupakan anggota Fraksi Partai Golkar. Sementara, 13 orang anggota dewan lainnya tidak hadir.
Massa yang datang dengan kawalan ketat aparat kepolisian kemudian masuk dan berdialog dengan empat anggota yang ada. Ketua Forum Rakyat Menggugat, Lay Dima menyampaikan tujuan kedatangan mereka ke gedung DPRD.
Dirinya mengatakan, sebelum mendatangi gedung DPRD mereka telah mengundang seluruh anggota DPRD Sabu Raijua untuk melakukan dialog dengan masyarakat, namun kenyataannya tidak ada yang datang dan hanya empat orang yang hadir.
“Tim kami sudah mendatangi semua anggota dewan untuk menyampaikan tujuan kami untuk berdialog hari ini dan semua mereka bisa ditemui. Memang kami tidak membuat undangan tertulis, tapi kami menyampaikannya secara langsung dari orang per orang, tapi kenyataannya mereka tidak hadir,” ujarnya.
Dikatakan, kedatangan  mereka ke gedung DPRD sudah tiga kali untuk menanyakan hal yang sama yakni kapan DPRD melakukan persidangan, di mana pada kesempatan dua kali pertemuan sebelumnya DPRD sudah menjamin akan melakukan persidangan.
Melihat kenyataan yang terjadi, maka pihaknya akan melakukan penyegelan terhadap gedung DPRD dan menyegel semua mobil operasional yang digunakan oleh dewan serta meminta pemerintah untuk membekukan gaji dewan karena mereka tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan.
Sementara, Ketua DPRD, Ruben Kale Dipa pada kesempatan itu memberitahukan kepada masyarakat bahwa dari sekian banyak anggota yang tidak hadir hanya Yusak Musa Robo yang menghubunginya untuk memberitahukan kalau sedang mengalami kedukaan. Sementara, anggota lainnya tidak ada berita.
Anggota DPRD dari Farksi Partai Golkar, Simon Dira Tome pada kesempatan itu mengatakan, yang hadir untuk melakukan dialog hanya Fraksi Partai Golkar yang notabene mendukung persidangan, sehingga apa yang disampaikan oleh masyarakat tidak tepat sasaran karena banyak anggota dewan yang tidak hadir dan yang sementara melakukan mosi tidak percaya kepada ketua DPRD.
Dialog yang dilakukan berjalan cukup alot, sehingga terjadi dua kali skorsing untuk memberi kesempatan kepada forum melakukan dialog dengan masyarakat yang ada di luar gedung DPRD. Namun karena tidak ada jalan keluar akhirnya ketua DPRD menutup acara dialog dan masyarakat kemudian keluar.
Masyarakat kemudian melakukan penyegelan gedung DPRD dan menyegel mobil ketua DPRD. Sementara mobil operasional dewan yang dipakai oleh para wakil ketua dan ketua-ketua komisi akan di segel kemudian karena tidak ada di gedung DPRD pada saat itu.
Ruben Kale Dipa yang ditemui setelah masyarakat menyegel gedung DPRD dan mobil oprerasional ketua mengaku, gedung DPRD adalah rumah rakyat, sehingga mereka memiliki hak untuk melakukan penyegelan jika dewan tidak melakukan tugas dan fungsinya secara baik. Demikian dengan mobil DH 2 SR yang dipakainya sebagai kendaraan operasional.
“Ini semua berasal dari rakyat. Saya diberi mobil karena rakyat yang pilih saya. Jadi kalau mereka mau segel itu adalah hak mereka dan saya harus siap dan ingat saya jalan kakipun bisa untuk melaksanakan kepentingan rakyat. Demikian juga dengan gedung DPRD ini kalau mereka segel itu hak mereka,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Forum Rakyat Menggugat, Lay Dima mengatakan, semua fasilitas yang diperoleh merupakan keringat rakyat, sehingga ketika dewan tidak melaksanakan tugasnya, maka rakyat perlu melakukan langkah-langkah.
Ditanya apakah kehadiran Forum Rakyat Menggugat sudah mewakili seluruh rakyat Sabu Raijua, dirinya mengakui bahwa yang datang merupakan perwakilan dari semua kecamatan yang ada kecuali Raijua.
By. SBR