sergapntt.com [WAINGAPU] – Meski sudah setahun terbentuk, namun  Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumba Timur belum mampu berbuat banyak alias mandul. Itu karena  belum tersedianya dana dalam pos anggaran bagi lembaga tersebut melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Sumba Timur.

Hal itu disampaikan Ketua LPA Sumba Timur, Amsal Ginting ketika memimpin rapat evaluasi akhir tahun 2011 di aula kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Sumba Timur, Rabu (28/12).

Menurut Amsal, selain belum tersedianya dana operasional, LPA Sumba Timur hingga kini juga belum memiliki sekretariat. Padahal demikian Direktur WVI wilayah Sumba itu, banyak kasus yang melanggar hak anak di Sumba Timur.

“Ini juga yang menjadi persoalan. LPA Sumba Timur sudah terbentuk dan struktur kepengurusannya melalui surat keputusan Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora nomor 371/BPP dan KB.463/3.067/XI/2011 tertanggal 22 November 2011,” paparnya.

Dikatakan, tidak terakomodirnya anggaran bagi LPA Sumba Timur karena ditolak oleh Tim Asistensi Pemkab Sumba Timur. “Ini berdasarkan informasi yang saya peroleh dari pak Ahad Abdulah salah seorang mantan pejabat di Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Sumba Timur. Sebab itu, saya mengharapkan ketika mengajukan anggaran LPA oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB sebaiknya juga melibatkan para pengurus LPA Sumba Timur sehingga bisa bersama-sama memberikan argumentasi kepada Tim Asistensi agar anggarannya tidak lagi ditolak,” harapnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Sumba Timur, Alex Mbilijora dalam sambutannya mengungkapkan terdapat sebanyak 76.959 jiwa anak di Sumba Timur. Dari jumlah tersebut terang Alex, terdapat 4.808 jiwa anak berusia satu tahun, 20.827 jiwa anak usia 1,5 tahun, 10.278 anak usia 5-6 tahun, 14.813 jiwa anak usia 7-9 tahun, 18.506 jiwa anak usia 10-15 tahun dan 6.037 jiwa anak usia 16-18 tahun.

Terpisah, Ketua Badan Anggaran DPRD Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq menyesalkan tindakan Tim Asistensi Pemkab Sumba Timur yang tidak mau mengakomodir anggaran bagi LPA Sumba Timur. “LPA itu lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan undang-undang, sehingga sangat tidak relevan bila Tim Asistensi memangkas anggaran yang diajukan melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB,” tandasnya seraya mengharapkan, dalam APBD Sumba Timur tahun anggaran 2012 Pemkab Sumba Timur melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB segera mengalokasikan anggaran bagi LPA Sumba Timur.

“LPA Sumba Timur juga harus memiliki sekretariat paling lambat di tahun 2012 nanti. Ini untuk memudahkan warga Sumba Timur melaporkan kasus yang melanggar hak anak-anak kepada LPA Sumba Timur. Jadi Tim Asistensi Pemkab Sumba Timur jangan lagi menjadi tim pembantai tanpa mencermati substansi anggaran yang diajukan SKPD,“ tandas Ali yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD Sumba Timur itu.

By. SB

sergapntt.com [WAINGAPU] – Umbu Kudu Praibakul, Kamis (22/12/11) lalu, resmi mundur dari keanggotannya di DPRD Kabupaten Sumba Timur. Selain melayangkan surat pengunduran diri tertulis dari anggota dewan, Praibakul juga mundur dari anggota Partai Golkar.

Pengunduran diri Umbu Kudu Praibakul itu, tertuang dalam suratnya yang dituju kepada ketua DPRD dan ketua DPD II Partai Golkar Sumba Timur.

Ketua DPRD Sumba Timur, Palulu P Ndima membenarkan adanya surat resmi pengunduran diri Umbu Kudu Praibakul dari lembaga legislatif Sumba Timur. “Benar bahwa ada surat pengunduran resmi Umbu Kudu Praibakul dari anggota DPRD Sumba Timur dan anggota Partai Golkar terhitung mulai Kamis 22 Desember 2011. Surat tersebut sudah saya terima hari Kamis 22 Desember,” terangnya.

Menurut Palulu, meski mengajukan pengunduran diri resmi, namun pihaknya tetap akan memproses pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota DPRD Sumba Timur kepada Praibakul. “Kita sudah melakukan proses pergantian antar waktu (PAW) kepada Umbu Kudu

Praibakul dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPRD Sumba Timur. Ini karena yang bersangkutan melanggar AD/ART Partai Golkar. Proses PAW yang kita lakukan sudah diketahui oleh yang bersangkutan sehingga dia mengajukan surat pengunduran diri resmi tersebut. Tapi pemberhentian dengan tidak hormat akan segera diproses. Selain Umbu Kudu Praibakul, PAW juga dilakukan pada Oemboe Nggikoe. Jadi ada dua anggota F-PG DPRD Sumba Timur yang akan di PAW. Kalau Ormboe Nggikoe karena yang bersangkutan sakit permanen dan selama ini tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPRD Sumba Timur,” jelasnya.

Senada dengan Palulu, Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPD II Partai Golkar Sumba Timur, Ali Oemar Fadaq  menegaskan, dua caleg dari dapil II dan IV, Rambu Mbanga Meha dan Rambu Nggadi Mai akan segera mengganti posisi Umbu Kudu Praibakul dan Oemboe Nggikoe di DPRD Sumba Timur.

“Umbu Kudu Praibakul beberapa waktu lalu sudah menandatangani surat pernyataan mundur dari keanggotaannya di Partai Nasdem.   Tapi beberapa waktu kemudian, dia kembali menghadiri rapat koordinasi Partai Nasdem di Jakarta. Kita tidak butuh kader partai yang ambivalen karena itu tidak betul. Bukan cuma itu, dalam pemilukada Sumba Timur lalu dia juga tidak mendukung calon yang diajukan Partai Golkar. Ini yang membuat kita tidak lagi mentolerir dan melakukan proses PAW kepada yang bersangkutan,” tandasnya.

Sebelumnya, Umbu Kudu Praibakul mengungkapkan, sebelum di PAW Golkar dari keanggotannya di DPRD Sumba Timur ia akan melayangkan surat pengunduran diri resmi. “Bukan cuma dari anggota DPRD Sumba Timur tapi juga dari Partai Golkar. Saya akan buat surat pengunduran diri resmi,” tukasnya.

By. ED

sergapntt.com [WAINGAPU] – Jelang Hari Raya Natal, harga sejumlah barang kebutuhan pokok warga di Pasar Inpres Matawai, kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, NTT, melejit.

Bahan-bahan sembako seperti telur ayam, beras, dan bawang merah merupakan jenis barang yang mengalami kenaikan paling signifikan.

Kenaikan harga sejumlah bahan pokok tersebut tak bisa dihindari warga. Kendati demikian, tidak ada pilihan lain bagi warga yang terdesak kebutuhan untuk hari raya.

Diketahui, beras kualitas terendah dijual dengan harga Rp8.000 per kilogram (kg) atau naik Rp1.000 dari harga sebelumnya. Dampak lain dari naiknya harga beras, penjualan jagung giling juga turut meningkat. Warga membeli jagung giling untuk bisa dicampur dengan beras saat memasak nasi.

“Telur ayam dan bawang merah melejit cukup tinggi. Harga bawang merah naik menjadi Rp25 ribu per kg dari sebelumnya Rp20 ribu rupiah per kg. Harga telur ayam juga naik Rp3.000-Rp5.000 dari sebelumnya Rp30 ribu per-rak yang berisi 30 butir telur,” beber Pa Ama, seorang penjual beras di Pasar Inpres Matawai, NTT, Kamis (22/12/2011).

Sejumlah pedagang dan pembeli yang ditemui hampir memiliki dugaan yang senada terkait dengan pemicu kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini. Mulai dari berkurangnya pasokan dari distributor, juga adanya kemungkinan penimbunan oleh para spekulan.

by. Dion Umbu Ana Lodu/Sindo TV/ade