sergapntt.com [SOE] – Proyek pembangunan Puskesmas Kota SoE hingga, Kamis (29/12) belum rampung. Gedung yang direncanakan dibangun berlantai dua itu sebagian besar masih dalam tahap penyelesaian fondasi. Sementara, kontrak pekerjaan tersebut bersama PT Cahaya Tiara Nusantara akan berakhir 31 Desember 2011. Sehingga dipastikan hingga akhir masa kontrak, pekerjaan proyek yang dibiayai menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2011 senilai Rp 2,6 miliar lebih itu tidak akan rampung.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten TTS, Salmun Tabun, Kamis (29/12) lalu di ruang kerjanya mengakui hal tersebut. Menurut Salmun, kontrak kerja bersama kontraktor segera berakhir, namun pekerjaan belum terselesaikan. Sehingga pihaknya melalui konsultan pengawas sedang berada di lokasi proyek untuk menghitung persentase pekerjaan untuk dilakukan evaluasi.

Salmun memastikan, dari kondisi yang ada tidak mungkin bagi siapapun untuk menyelesaikan proyek tersebut tepat di akhir masa kontrak.

“Informasi terakhir bahwa pekerjaan baru mencapai tujuh persen. Sementara kontrak sudah harus berakhir 31 Desember 2011. Sehingga kemungkinan kita akan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan kontraktor. Karena pekerjaan tidak selesai sesuai jadwal. Selain itu, karena kontraktor sudah mencairkan dana sebesar 20 persen dari dana keseluruhan, maka sisa dari persentase pekerjaan yang ada itu akan dikembalikan,” jelas Salmun.

Walau tidak menjelaskan kelanjutan pekerjaan jika kontraktor pemenang tender dipecat, namun Salmun memastikan dana tersebut akan aman karena telah ditransfer ke rekening daerah. Menurut dia, karena dana tersebut tidak terserap habis pada tahun 2011, maka akan diluncurkan tahun 2012 mendatang.

Sementara itu, Direktur PT Cahaya Tiara Nusantara, Tarsius Terisno membantah jika pekerjaan proyek tersebut baru mencapai tujuh persen. Pasalnya, sesuai perhitungan pihaknya, pekerjaan telah mencapai lebih dari 20 persen. Tarsius juga mengakui jika proyek tersebut dipastikan tidak selesai sesuai perjanjian kontrak. Namun keterlambatan tersebut menurut Tarsius beralasan. Selain waktu efektif yang sangat singkat, sengketa lahan juga menghambat pekerjaan.

“Galian untuk fondasi saja sudah dihitung lima persen. Sementara kami sudah bangun fondasi dan bahkan pada salah satu bagian, temboknya sudah dibangun. Jadi tidak mungkin hanya tujuh persen, karena sementara ini konsultan pengawas masih hitung. Memang benar bahwa pekerjaan tidak mungkin selesai sesuai kontrak. Namun harus dilihat secara objektif bahwa hambatan yang kami alami itu bukan disengajakan,” kilah Tarsius.

Dia mengungkapkan, sesuai kontrak, pihaknya seharusnya telah bekerja sejak tanggal 11 Oktober. Namun sengketa lahan yang digunakan untuk membangun gedung tersebut hingga tertunda hingga tanggal 25 Oktober. Selain itu, fondasi yang direncanakan pada salah satu sisi hanya setinggi satu meter lebih ternyata berbeda di lapangan. Pasalnya, tinggi fondasi tersebut setelah dikerjakan setinggi tiga meter. Hal lain yang menghambat tambahnya, galian untuk fondasi yang direncanakan sedalam dua meter tidak tercapai karena konstruksi tanah yang berkarang.

“Kita kerja efektif hanya dua bulan karena sengketa lahan. Selain itu, saat kita terkendala galian yang tidak mencapai dua meter, konsultan pengawas juga tidak menyetujui untuk dilanjutkan. Pada tanggal 17 Desember baru disetujui untuk dilanjutkan. Ini yang menghambat kami. Kalau memang dari pengguna anggaran bilang mau PHK, kita tidak keberatan. Namun yang kita ingin tanyakan, kontraktor mana yang mau melanjutkan. Ini pekerjaan konstruksi dan kami yang meletakkan dasar jadi siapa juga yang mau melanjutkan kalau tidak dari dasarnya. Atau pemerintah mau tender ulang,” tanya Tarsius.

By. RM

sergapntt.com [SOE] – Naas menimpa Soleman Soinbala (20), warga Oenlasi Kabupaten TTS. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai kondektur itu tewas tenggelam, Minggu (25/12) di dalam cekdam sedalam lima meter yang terletak di Desa Kesetnana Kota SoE. Korban yang tenggelam sekira pukul 08:30 Wita itu baru bisa ditemukan dan dievakuasi sekira dua jam kemudian.

Kasus ini berawal ketika Soleman bersama beberapa kerabatnya mendatangi cekdam tersebut untuk mencuci pakaian serta mandi. Baru beberapa saat tiba, korban yang berjalan di pinggiran cekdam, tiba-tiba terjatuh. Kerabat korban yang berusaha menolong korban tidak dapat berbuat banyak karena semuanya tidak dapat berenang, termasuk korban. Karena tidak tertolong, beberapa menit kemudian korban tenggelam ke dasar cekdam yang berukuran sekira 50 x 50 meter itu.

Salah satu saudara korban, Sendi Ninef  mengisahkan, Minggu (25/12) dirinya bersama istrinya dan korban serta beberapa teman lagi hendak mencuci di cekdam. Namun naas, belum mencuci, korban terjatuh dan tenggelam hingga tewas.

“Kami baru sampai belum lama. Jadi saya sementara tunduk ko buka kalung di leher, kaget begini dia su jato pi aer ko tepuk-tepuk aer. Jadi kotong mau tolong tapi kami tidak tau berenang. Saya pi kastau orang ko datang tolong tapi datag dia su tenggelam hilang. Abis itu kami sama-sama cari tapi tidak ketemu karena aer talalu dalam. Polisi dong datang tamba lai baru ketemu,” kisah Sendi.

Menurut Sendi, korban sehari-hari bekerja sebagai kondektur mobil pick up. Ditanya terkait keluarga korban, Sendi menjelaskan, korban masih memiliki hubungan keluarga dengannya. Sekira tiga tahun lalu korban ikut bersama dia yang berprofesi sebagai sopir. Korban kata dia, berasal dari Oenlasi.

“Dia ini saya punya konjak. Kami juga baru pindah datang di Kesetnana. Dia (korban, red) beta pung adik sepupu dan sudah tinggal di SoE su tiga tahun. Tadi itu kami sama-sama tapi saya tidak tau kenapa dia jalan di pinggil cekdam ko jato,” sesalnya.

Polisi yang datang ke TKP menemukan korban sekira dua jam kemudian. Untuk memastikan kondisi korban, polisi kemudian membawa korban menuju RSUD SoE untuk dilakukan visum. Polisi dan tim medis memastikan korban telah tewas dan kematian korban murni karena tenggelam. Korban langsung dibawa pulang keluarga untuk disemayamkan.

By. HL

sergapntt.com [SOE] – Faktor kemiskinan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap derajat hidup masyarakat. Selain mempengaruhi kualitas pendidikan, masalah ekonomi dapat menentukan kualitas kesehatan masyarakat.

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Melahirkan dan Anak Balita (KIBBLA) menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius pemerintah. Pasalnya, kasus kematian ibu dan anak di Kabupaten TTS sangat tinggi dibanding daerah lain.

Hal ini diungkapkan Plt Kadis Kesehatan TTS, Salmun Tabun dalam acara konsultasi publik terkait Ranperda KIBBLA yang berlangsung di aula hotel Mahkota Plaza, Rabu (21/12). Hadir pada kesempatan itu, Direktur Sanggar Suara Perempuan (SSP) yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten TTS, Rambu A Mella serta sejumlah undangan lainnya.

Salmun Tabun yang juga adalah Sekda Kabupaten TTS mengungkapkan, persoalan kesehatan ibu dan anak telah menjadi perhatian pemerintah. Hal ini melalui program KIA beberapa tahun lalu. Namun mengingat kasus kematian ibu dan anak masih cukup tinggi, maka perlu dibuatkan sebuah regulasi yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta sanksi kepada pihak-pihak terkait. Melalui konsultasi publik diharapkan dapat memberikan masukan bagi penerapan Ranperda tersebut.

“Urusan kesehatan ibu dan anak ini sudah diatur dan diprogramkan dalam KIA di tingkat provinsi. Ada juga program KB. Namun kenyataannya belum juga berhasil baik. Sehingga pemerintah bilang, boleh memiliki anak lebih dari dua, namun direncanakan. Sementara untuk merencanakan ini yang sulit untuk masyarakat kita,” kata Salmun.

Di sisi lain, faktor kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat kemampuan ekonomi. Sementara menurut Salmun, KK miskin di Kabupaten TTS lebih tinggi jumlahnya di banding keluarga yang berkecukupan. Hal ini kata dia, sangat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat, terutama ibu dan anak. Sehingga butuh perhatian semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menekan angka yang terus meningkat itu.

“Kepala keluarga miskin di Kabupaten TTS lebih banyak. Padahal sudah banyak intervensi dari pemerintah maupun NGO, namun malah cenderung meningkat. Sementara, kemiskinan punya andil besar terhadap KIBBLA. Selain itu juga dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat. Hal ini bahwa fasilitas kesehatan kita belum memadai. Sehingga melalui ranperda ini kalau sudah ditetapkan menjadi perda, maka kita harap bisa membantu menekan angka kematian ibu dan anak,” beber Salmun.

Data menunjukkan, jumlah kematian ibu dan anak memang menurun setiap tahun. Misalnya, kematian ibu tahun 2010 sebanyak 46 orang dan menurun menjadi 21 per November 2011. Jumlah bayi yang meninggal tahun 2010 sebanyak 108 orang, sementara tahun 2011 turun menjadi 55 orang. Untuk balita, dari 35 yang meninggal tahun 2010, turun menjadi lima pada 2011. Jumlah yang mati melahirkan sebanyak 167 tahun 2010, turun menjadi 74 per November 2011.

“Data menunjukkan bahwa yang meninggal itu berkurang. Namun di sisi lain, pertumbuhan penduduk juga terus meningkat. Maka pemerintah menekannya melalui program KB,” imbuhnya.

By. TR

sergapntt.com [SOE] – Status sekretaris desa (sekdes) yang sekarang dinaikkan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tidak boleh disalahgunakan. Pasalnya, proses pengangkatan sekdes menjadi PNS diprioritaskan dan juga dikhususkan. Hal ini terlihat dari pengangkatan menjadi PNS yang langsung ke status 100 persen PNS. Berbeda dengan PNS lain yang diangkat melalui status 80 persen kemudian menjadi 100 persen.

Demikian diungkapkan Wakil Bupati TTS, Benny Litelnoni saat membuka kegiatan diklat manajemen pemerintahan bagi sekdes angkatan pertama yang berlangsung di aula Suka Jadi SoE, Selasa (13/12). Kegiatan yang berlangsung selama satu minggu itu melibatkan 40 sekdes untuk angkatan pertama. Hadir pada kesempatan itu, Kepala BKPP Kabupaten TTS, Agus Benu serta beberapa pejabat lainnya.

Benny pada kesempatan itu mengungkapkan, sebagai sekdes yang berstatus PNS, harus bekerja sesuai aturan birokrasi pemerintahan. Sehingga segala urusan teknis administrasi pemerintahan tingkat desa merupakan tanggung jawab seorang sekdes. Mengingat status PNS tersebut, sekdes juga menjadi kunci pembangunan di tingkat pedesaan.

“Saat kita turun ke desa, kepala desa tidak ada dan beberapa saat kemudian baru muncul dengan mata merah. Setelah itu baru sekdesnya muncul dengan mata abu-abu. Setelah dicaritahu, ternyata sekdesnya urus suksesi pilkades karena menjagokan salah satu kandidat. Ini yang perlu diubah. Karena sebagai pelayan masyarakat, sekdes itu diangkat menjadi PNS tidak seperti PNS lain karena langsung 100 persen PNS,” tandas Benny.

Dia menambahkan, melalui diklat tersebut, sekdes diharapkan mendapat pengetahuan baru, khususnya di bidang teknis administrasi. Pasalnya, dalam waktu tiga sampai empat bulan setelah diklat, pihaknya akan turun ke desa untuk melakukan pengecekan. Sehingga setiap sekdes harus bekerja maksimal layaknya seorang PNS. Ditambahkan, dalam diklat tersebut diharapkan lebih ditekankan pada peran dan fungsi seorang sekdes.

“Diklat ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur demi pelayanan kepada masyarakat. Sehingga maju mundurnya desa itu tergantung dari sekdes karena dia kerja sesuai aturan birokrasi. Bagi yang sudah mendapat diklat, beberapa bulan ke depan kami akan turun ke desa untuk cek administrasi desa. Karena itu yang kami harapkan,” tandas Benny.

By. TMR