sergapntt.com [SOE] – Kecewa dengan janji penambang pasir yang tidak ditepati, warga Biloto Kecamatan Mollo Selatan memblokir jalan tambang. Pemblokiran yang dilakukan sejak, Senin (5/12) lalu itu dilakukan warga Dusun III Enobesa Desa Biloto. Hingga saat ini jalan tambang sejauh 2.300 meter itu tetap diblokir.

Warga setempat menuntut agar perusahaan yang memiliki izin pertambangan galian C di wilayah itu memperbaiki jalan. Pasalnya, beberapa tahun terakhir jalan tersebut telah rusak, namun tidak diperbaiki. Sementara, ketika musim panas, warga yang bermukim di pinggiran jalan tersebut selalu dilanda debu tanah karena sering dilalui kendaraan pengangkut galian C.

Kepala Dusun III Desa Biloto, Musa Mella yang ditanyai, Selasa (13/12) menjelaskan, masyarakat pada intinya tidak melarang perusahaan untuk mengangkut bahan galian. Namun mereka meminta agar jalan menuju lokasi tambang harus segera diperbaiki sebelum musim panas. Sehingga, tidak lagi meresahkan warga sekitar. Musa menjelaskan, jalan tersebut sebenarnya telah rusak beberapa tahun lalu. Namun kerusakan bertambah dengan adanya kendaraan tambang yang sering keluar masuk melalui jalan tersebut.

“Kami tetap tutup jalan itu sampai Dinas Pertambangan dan perusahaan memperbaiki jalan. Yang kami tahu itu CV Perdana yang punya izin di sini. Jadi itu saja yang kami minta dan kami tidak akan buka kalau jalan ini tidak diperbaiki. Kami minta perbaiki karena setiap musim panas, masyarakat di dekat jalan makan abu. Jadi kalau kendaraan keluar masuk, kami yang terima dia pung abu,” beber Musa kesal.

Sementara itu, Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten TTS, Simon Raja Pono yang dikonfirmasi mengakui hal tersebut. Menurut Simon, penutupan jalan buntut kekecewaan warga terhadap ulah pengusaha yang tidak memperhatikan jalan menuju lokasi tambang. Padahal kata Simon, setiap pemegang izin harus memiliki jalan tambang. Sehingga persoalan tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan yang memegang izin pertambangan di wilayah tersebut.

“Itu memang betul kalau masyarakat tutup jalan. Karena mereka hanya dapat abu saja dari pertambangan itu. Masyarakat yang tinggal dekat di situ hanya makan abu, tapi tidak dapat apa-apa. Jadi itu hak mereka untuk tutup jalan. Tapi jelas bahwa itu tanggung jawab perusahaan (CV Perdana, red) yang memegang izin di wilayah itu. Karena setiap pemegang izin tambang harus membangun jalan tambang sendiri,” tandas Simon.

By. SET

sergapntt.com [SOE] – Penantian masyarakat Kecamatan Kualin untuk mendapatkan gedung SMK Pertanian Negeri 1 Kualin segera terjawab. Pemerintah pusat melalui Kemendikbud telah memberikan bantuan dana pembangunan gedung sekolah tersebut.

Selain SMK Pertanian Negeri Kualin, terdapat beberapa SMK negeri dan swasta yang mendapat bantuan dana yang sama yakni penambahan ruangan maupun rehab gedung. Total dana bantuan sebesar Rp 3 miliar lebih itu akan dibagi ke masing-masing sekolah dan digunakan untuk pengadaan fisik gedung.

Demikian dijelaskan Kadis PPO Kabupaten TTS, Aba Anie kepada wartawan, Kamis (17/11) lalu. Aba Anie dikonfirmasi terkait ketiadaan ruang belajar SMK Pertanian Negeri Kualin. Menurut Aba, dana yang bersumber dari APBNP itu dicairkan langsung ke rekening kas masing-masing sekolah. Sehingga pengelolaan dana dilaksanakan oleh sekolah bersama komite. Namun harus sesuai dengan juknis dari pusat.

“Kita dapat bantuan dana dari Kemendikbud sebesar Rp 3 miliar lebih untuk Kabupaten TTS. Diperuntukkan bagi 12 SMK yakni sembilan SMK negeri dan tiga SMK swasta. Syukurlah, SMKN Kualin tahun ini termasuk satu di dalamnya. Jadi khusus SMKN Kualin akan dibangun dua ruang kelas baru (RKB) senilai Rp 200 juta lebih. Memang selama ini sekolah itu belum memiliki gedung sendiri, sehingga bantuan ini berupa ruang belajar,” jelas Aba.

Dia menambahkan, perhatian pemerintah terhadap pengembangan sekolah kejuruan semakin besar. Sehingga masih ada kemungkinan untuk penambahan sekolah kejuruan. Namun harus tetap mengacu pada beberapa syarat dan kriteria.

“Dulu sejak didirikan memang pembangunan gedungnya terganjal karena persoalan lahan. Namun setelah disepakati bersama masyarakat, sekarang sudah bisa dibangun,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komite SMKN Kualin, Sem R Benu yang diwawancarai Timor Express menguraikan, SMK Pertanian Negeri Kualin telah berdiri sejak tahun 2009. Namun karena ketiadaan gedung, sehingga ratusan siswa masih menggunakan gedung SMP Negeri 3 Amanuban Selatan. Sementara setiap tahun, siswa terus bertambah sehingga kebutuhan akan ruang belajar serta peralatan praktek terus meningkat.

“Awalnya masyarakat yang minta karena memang siswa yang ada di sini banyak juga. Jadi dijawab tahun 2009 dan sudah ada 23 guru ditambah kepala sekolah. Sampai sekarang siswa sudah mencapai 196 dari tiga kelas. Sekolah ini juga terdiri dari beberapa jurusan, sementara belum ada gedung jadi sulit bagi siswa yang ingin melakukan praktek lapangan,” keluh Sem.

Menyikapi hal tersebut, Sem mengaku telah bekerja sama dengan pihak sekolah untuk membangun ruang kelas darurat. Walau beratap daun gewang dan berdinding bebak serta berlantai tanah, namun tiga ruang kelas yang dibangun dapat membantu kelancaran KBM di sana.

“Kita dari komite bersama masyarakat swadaya untuk bangun tiga ruang darurat ini. Bisa digunakan oleh siswa untuk tempat praktek,” tambahnya.

By. SOS

sergapntt.com [SOE] – Adanya permukiman warga di dalam kawasan hutan lindung Besipai Kecamatan Amanuban Selatan belum juga terselesaikan pemerintah. Warga yang telah membangun rumah semi permanen di dalam kawasan hutan masih leluasa menebang dan membakar hutan di dalam kawasan tersebut.

Beberapa warga yang ditemui wartawan pekan lalu di dalam kawasan mengaku resah. Pasalnya, terdapat sekelompok warga yang menerobos dan menebang hutan serta membangun rumah di dalam kawasan. Namun hingga saat ini belum ada penanganan serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS maupun Provinsi NTT.

Salah satu warga, Yusak Nohbiliu yang ditemui mengaku, dirinya bersama lebih dari 50 KK anggota kelompoknya berdomisili di dalam kawasan tersebut. Dia menjelaskan, kelompok yang dipimpinnya memang merasa bertanggungjawab untuk menjaga anakan pohon yang telah ditanam. Sementara, ada sekelompok warga yang masuk dan menyerobot lahan tersebut dengan membuka lahan perkebunan dan bermukim di sana dengan alasan, tanah tersebut milik keluarga tersebut.

“Waktu awal , kegiatan di sini luasnya 450 hektare dengan anggota yang mengelola ada 800 kepala keluarga (KK) dari lima desa. Desa Enoneten, Mio, Oe’Ekam, Polo dan Linamnutu serta ada juga dari desa luar. Jadi dari tahun 2007 itu tahun pertama sampai tahun kedua dan ketiga masih berjalan bagus. Tapi masuk tahun keempat tahun ini, sudah mulai berkurang. Tapi dari dinas maunya kami tinggal di dalam sini supaya bisa jaga tanaman,” terang Yusak Nohbiliu.

Dia menambahkan, pihaknya sebagai penjaga lahan pernah diberikan upah pada tahun 2008 dan 2009. Namun setelah itu tidak ada lagi dana pemeliharaan.

Terkait jenis tanaman dia menyebutkan, Dinas Kehutanan menyediakan anakan  jati, mahoni dan kemiri. Sehingga dengan beralasan untuk tinggal di dalam lahan tersebut, warga juga bisa bertumpangsari dengan berbagai tanaman perkebunan.

Sementara itu, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten TTS, Ony Ataupah yang dikonfirmasi wartawan mengaku masih tetap melakukan pendekatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kita tidak tinggal diam juga karena laporan sudah saya sampaikan ke provinsi. Memang beberapa waktu lalu dari provinsi (Wagub NTT, red) mau ke sana, tapi belum jadi,” akunya.

By. JES

sergapntt.com [SOE] – Salah satu tarian daerah masyarakat Kabupaten TTS kini menjadi perhatian serius beberapa lembaga sekolah. Untuk menjaga kelestariannya, tarian Bonet dijadikan sebagai mata pelajaran muatan lokal (mulok) yang diajarkan kepada semua siswa dari kelas satu hingga kelas tiga.

Kepala SMAN Ayotupas Kecamatan Amanatun Utara, Yunus Tloim mengatakan pihaknya  ingin melestarikan tarian Bonet.

“Tarian Bonet ini sudah mulai hilang karena hanya orang tua saja yang biasa lakukan. Sementara generari muda sudah tidak peduli lagi dengan budaya daerah. Sehingga di dalam KTSP kita masukkan Bonet sebagai mata pelajaran muatan lokal. Diajarkan secara teori maupun praktek,” papar Yunus.

Dia menambahkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang dibangun tahun 2002 itu. Namun keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu hambatan yang belum bisa teratasi.

Disebutkan, selain sarana belajar, rombongan belajar yang bertambah membuat pihaknya kewalahan. Pasalnya, sejak berdiri tahun 2002 baru dibangun tiga ruang belajar permanen.

“Kalau tenaga guru sudah cukup. Tapi sampai sekarang kita masih kekurangan ruang belajar. Dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar, memang sangat kurang karena kita punya 18 rombongan belajar, sementara kita baru punya tiga ruangan. Jadi selama ini kita hanya menggunakan tujuh ruangan milik salah satu SD. Tapi kondisinya memprihatinkan karena berdinding bebak dan itupun bangunan tahun 1970-an. Sehingga kita masih kekurangan 15 ruangan,” imbuhnya.

By. ER