Dubes Polandia Kunjungi TTU


sergapntt.com [KEFA] -> Untuk mengetahui dan memastikan berbagai bantuan kemanusiaan yang dikirim Pemerintah Polandia kepada sejumlah sekolah, panti sosial dan klinik kesehatan yang diasuh biara OFS, Duta Besar (Dubes) Polandia untuk Pemerintah RI, Gregorz Wisneski dan manajer program Damian Irzyk selama dua hari mengunjungi Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi NTT.
“Ini merupakan kunjungan kehormatan dan kemanusiaan bagi pemerintah TTU. Memang program kami sangat sederhana tetapi sangat berarti dan penting bagi negara kami Polandia,” ucap Dubes Wisneski, yang diterjemahkan oleh staf lokal Kedubes Polandia, Joko Tirto saat bertatap muka dengan Wakil Bupati TTU, Aloysius Kobes, S.Sos dan sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemkab TTU di aula Rumah Jabatan Bupati TTU di Kefamenanu, Sabtu (10/9).
Menurut Dubes, opini yang berkembang di Polandia, Indonesia termasuk negara yang sedang berkembang dan secara ekonomi tumbuh dengan baik. Karena itu, lanjut Dubes, setelah melihat dari dekat kondisi yang terjadi ternyata Kabupaten TTU masih memerlukan banyak bantuan kemanusiaa. “Kedatangan saya ke TTU untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan ke depan bisa ada bantuan-bantuan lagi untuk TTU,” tegas Dubes.
Di tempat yang sama, Wabup Alo Kobes menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan kemanusiaan yang dilakukan Dubes Wisneski. “Atas nama Pemkab TTU, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan kemanusiaan yang dilakukan oleh Dubes Polandia di Kabupaten TTU,” ujar Wabup seraya menambahkan, masih ada rakyat di TTU yang miskin. Tetapi kata Wabup, Pemerintah TTU mengkonversi program pemberian beras miskin dengan program padat karya pangan. “Artinya, raskin tersebut dibeli oleh pemerintah, lalu rakyat yang memiliki lahan, buka dulu lahannya dan siap untuk ditanam baru pemerintah beri raskin tersebut. Jadi rakyat berkeringat dulu baru terima raskin,” jelas mantan Kepala Bagian Pemerintah Desa Setda TTU.
Usai tatap muka Dubes bersama rombongan mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) Brayat Pinuji Benpasi Kefa dan Panti Sosial Santa Katharina Mena di Kecamatan Biboki Monleu. Sedangkan Minggu (11/9) Dubes Wisneski mengunjungi Panti Sosial Santa Maria Manufui Kecamatan Bobiki Selatan Kabupaten TTU.
Batuan kemanusiaan yang diberikan Pemerintah Polandia antara lain mesin sedot air, tempat tidur dan kasur, lemari dari kayu jati, komputer, laptop dan LCD serta sejumlah alat kesehatan lainnya.

Ajak Negara Lain Bantu NTT
Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya meminta kepada Duta Besar (Dubes) Polandia untuk Pemerintah RI, Gregorz Wisneski agar mengajak lagi sejumlah negara lain untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Provinsi NTT.
“Pemerintah dengan sumber daya yang sangat terbatas masih membutuhkan bantuan dengan semua pihak untuk membantu urusan-urusan kemanusiaan yang ada di daerah ini. Saya minta agar Pak Dubes tolong ajak lagi negara lain untuk bantu kami,” pinta Gubernur saat menjamu Dubes Wisneski di ruang kerjanya, Senin (12/9).
Gubernur meyakini kehadiran dan kedatangan Dubes Polandia ke NTT khususnya ke Kota Kupang dan Kabupaten TTU karena didorong oleh rasa kemanusiaan yang tinggi. “Saya percaya Pak Dubes ke NTT punya perasaan kemanusiaan yang tinggi. Mari kita bangun kerja sama yang lebih baik. Apalagi dengan pola pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan NGO atau NGO dengan NGO. Saya telah ajak teman-teman dari berbagai negara lain datang dan bantu NTT untuk turunkan angka kemiskinan, meningkatkan mutu pendidikan dan derajat kesehatan di daerah ini,” tegas Gubernur yang saat itu didampingi Asistem Administrasi dan Pembangunan Setda Provinsi NTT, Drs. Andereas Jehalu, M.Si.
Sementara itu, Dubes Wisneski menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten TTU yang dengan hangat menyambut kehadirannya bersama manajer program Damian Irzyk dan staf lokal Kedubes Polandia di Indonesia Joko Tirto.
Menurut Dubes, opini di negara Polandia menyebutkan negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan secara ekonomi telah maju. “Karena itu, sangat sulit kami mendapatkan bantuan dari negara Polandia untuk Indonesia. Kami pikir hanya Afrika saja yang perlu dibantu. Tetapi dengan kehadiran saya ke sini dan mendapatkan informasi dari pemerintah serta para suster OFS, saya bisa tahu apa yang dibutuhkan oleh daerah ini,” tandas Dubes Wisneski, seperti yang diterjemahkan Joko Tirto.
Dubes berjanji akan menyampaikan kepada para koleganya dari negara lain untuk dapat membantu Indonesia khususnya NTT. “Saya akan sampaikan kepada para kolega saya yang lain. Apalagi sekarang ini Presiden Uni Eropa berasal dari negara Polandia,” kata Dubes dan memohon kepada Gubernur untuk memperhatikan infra struktur yang ada di Desa Mena Kecamatan Biboki Monleu Kabupaten TTU.
Karena lanjut Dubes, perangkat komputer dan laptop yang diberikan kepada Panti Sosial dan anak-anak sekolah di wilayah tersebut tidak ada manfaatnya karena belum ditunjang dengan ketersediaan listrik dan jaringan telkomsel. “Saya mohon Pak Gubernur tolong perhatikan Desa Mena. Karena kami beri bantuan komputer dan laptop tapi belum bisa dimanfaatkan,” ucap Dubes, sambil tersenyum.
Terhadap permintaan tersebut, Gubernur menegaskan pihaknya dalam waktu dekat akan memperhatikan permintaan yang disampai Pak Dubes. “Kami akan perhatikan infra struktur di Mena khususnya listrik,” kata Gubernur.
Usai tatap muka dilanjutkan dengan acara tukar – menukar cindera mata antara Gubernur Lebu Raya dan Dubes Wisneski. (by. ferry guru)

12 September 2011
Kategori: TIMOR TENGAH UTARA . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Warga NTT Dilarang Menjual Kuda


SERGAP NTT -> Semangat mengembalikan NTT sebagai gudang ternak terus digelorakan Wakil Gubernur Provinsi NTT, Ir. Esthon L. Foenay, M.Si. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada Minggu (28/8/11), Esthon Foenay meminta masyarakat NTT untuk terus meningkatkan populasi ternak, khususnya kuda, serta tidak memperdagangkannya keluar dari NTT.
“Para pemilik kuda tidak boleh menjual kuda keluar dari NTT. Juallah kepada para pecandu kuda yang ada di NTT,” tegas Esthon Foenay.
Sehubungan dengan itu, orang ke 2 di NTT yang juga politisi Partai Gerindra tersebut menugaskan para kepala dinas serta para pejabat karantina untuk memperketat penjagaan terhadap perdagangan ternak yang sering keluar masuh lewat pelabuhan laut. Maklum larangan Wagub itu terkain terus menurunnya populasi kuda di NTT.
Di NTT, setiap tahun rutin digelar pacuan kuda. Kegiatan ini sering pula diramaikan dengan permainan judi, seperti taruahan kuda pacu, bola guling, catur, kartu dan dadu (orang NTT sering sebut dengan nama Kuru-Kuru).
”NTT yang sudah sulit secara ekonomis, jangan lagi dipersulit dengan kebiasaan judi,” pinta Esthon Foenay.
Toh begitu Esthon Foenay merasa gembira. Sebab lomba pacuan kuda tahun 2012, baik di TTU maupun di Kabupaten Belu, Kupang, Rote Ndao dan Ngada semua berjalan sesuai rencana.
“Ini semua menunjukan bahwa para peminat untuk memelihara kuda dan mengikuti lomba pacuan kuda sangat besar di NTT,” imbuhnya.
Menurut Esthon, peristiwa lomba pacuan kuda merupakan satu mata rantai dari upaya dan usaha untuk lebih menghayati dan meningkatkan nilai persaudaraan dan persahabatan, serta meningkatkan prestasi olah raga berkuda bagi joki-joki maupun kuda pacu itu sendiri.

“NTT kaya akan potensi. Itu sebabnya orang asing sering sebut NTT ini sebagai tempat yang sangat strategis, seksi dan nyentrik,” paparnya. (by. ferry guru)

2 September 2011
Kategori: TIMOR TENGAH UTARA . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Warga Bentrok, Pemilukada TTU Diulang


SERGAP NTT -> Sengketa Pemilukada TTU berujung bentrok.  Entah siapa yang memulai, namun pada Senin (22/8/11) kemarin, antara pendukung Paket Esa (Edy Meol-Saijo Dominggus) dan paket DUBES —Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes yang saat ini menjabat Bupati dan Wakil Bupati TTU— terlibat baku hantam di halaman depan Kantor DPRD TTU.
Kisruh pemilukada ini mulai memanas semenjak turunnya Putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan Paket Esa terhadap KPUD TTU. Suasana di luar gedung DPRD tak beda jauh dengan yang terjadi di dalam gedung DPRD. Hujan interupsi mewarnai Rapat Paripurna Khusus  dengan agenda Dengar Pendapat DPRD TTU dengan KPUD TTU soal sengketa pemilukada TTU. Sidang yang sedianya dilaksanakan pada pukul 10.00 pagi, molor hingga pukul 13.00 siang. Penyebabnya, sejak pagi sudah terjadi keributan antara dua massa pendukung. Baik yang berada di dalam ruang sidang, maupun di luar ruang sidang.
Awalnya, massa paket Esa menolak kehadiran puluhan massa Dubes yang terlebih dahulu menduduki gedung DPRD. Namun massa DUBES bersikeras tak mau keluar dari ruang sidang. Keributan ini nyaris memicu baku pukul. Untungnya aparat Polres TTU sigap mengamankan situasi. Massa Dubes akhirnya dipaksa keluar oleh polisi.
Namun pada pukul 14.00 wita, tidak jelas siapa yang memulai, di luar gedung DPRD tiba-tiba kedua kubu terlibat saling serang. Hujan batu mewarnai perkelahian tersebut. Pemicunya hanya karena saling ejek. Beruntung aparat Polres TTU bersikap tegas. Perkelahian pun berhasil diredam.
Sebelumnya, pada Kamis (18/8/11), Garda TTU yang dimotori paket ESA mendesak DPRD TTU untuk segera menggelar paripurna istimewa untuk membebastugaskan Bupati dan Wakil Bupati TTU dari tanggung jawab pemerintahan dan pembangunan di TTU. Sehingga pemilukada TTU bisa segera dilaksanakan. Karena putusan Mahkamah Agung (MA)  telah menolak upaya kasasi yang dilakukan KPUD TTU.
Selain meminta membebastugaskan Bupati dan Wakil Bupati, Garda TTU juga mendesak DPRD TTU untuk segera menyita dan mengamankan seluruh aset negara yang sementara ini digunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
Kedua, mendesak DPRD TTU merekomendasikan seluruh peristiwa di TTU secara lengkap pasca keluarnya salinan putusan MA ke Mendagri dalam waktu 1 x 24 jam agar Mendagri segera memcabut SK Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTU periode 2010-2015.
Ketiga,  mendesak DPRD TTU merekomendasikan ke Mendagri dalam waktu 1 x 24 jam untuk menyiapkan pemerintahan caretaker melanjutkan kepemimpinan dan pembangunan di TTU saat ini, sekaligus mempersiapkan proses pemilukada ulang di Kabupaten TTU sebagaimana diamanatkan dalam Putusan MA RI Nomor: 119K/TUN/2011 tertanggal 19 Mei 2011.
Keempat,  meminta DPRD TTU dalam tempo 1 x 24 jam segera merekomendasikan ke KPK untuk mengaudit KPU TTU tentang penggunaan dana pemilukada yang belum dipertanggungjawabkan hingga saat ini.
Kelima, meminta DPRD TTU mendesak KPUD TTU agar dalam waktu sesingkat-singkatnya menjalankan putusan MA nomor: 119K/TUN/2011.
“Apabila keputusan tersebut tidak dilaksanakan, KPUD TTU dianggap lalai dan tidak taat azas hukum sekaligus pengadilan rakyatlah yang mengeksekusi putusan tersebut,” teriak Garda TTU.
Pernyataan sikap Garda TTU ini didasari pertimbangan, antara lain, berdasarkan aspek Putusan MA RI pada Kamis 19 Mei 2011 dan salinan putusan Kasasi MA RI  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Selasa  16 Agustus 2011 dengan nomor putusan: 119 K/ TUN/2011 yang amar putusannya berbunyi; Menolak Semua Memori Kasasi KPUD TTU dan Memerintahkan KPUD TTU mencabut SK KPUD Nomor: 18 dan 19 tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peserta Pemilukada Kabupaten TTU periode  2010-2015 dan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten TTU tahun 2010.
Menanggapi tuntutan para pendukung Paket ESA itu, DPRD TTU berjanji akan mengawal semua pelaksanaan eksekusi putusan MA. (by. fred/chris parera)

23 Agustus 2011
Kategori: TIMOR TENGAH UTARA . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Orang “Gila” Habisi Ibu dan Tetangganya


sergapntt.com [KEFA] –  Diduga mengidap gangguan jiwa  alias gila, Martinus Naikofi, Warga  Desa Kote, Kecamatan Noemuti,  Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Jumat (19/8/2011) malam mengamuk dan menghabisi nyawa ibu kandungnya, Lusia Fios dan tetangganya Bernadus Berkanis.  


Berkanis tewas di tempat dengan leher  dan tangan kanannya terpisah dari badan. Sedangkan Lusia Fios meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu beberapa jam kemudian.

Menurut para saksi mata di lokasi kejadian, Naikofi selama ini memang menderita gangguan jiwa. Pelaku menghabisi para korban dengan linggis dan parang. Korban pertama yang menjadi sasaran amukan Naikofi yaitu ibu kandungnya, Lusia Fios.  Naikofi menghabisi Lusia Fios dengan linggis. 

Setelah Lusia sekarat ia kemudian keluar rumah menuju rumah  tetangganya, Bernadus Berkanis di saat warga mengerumuni tubuh ibunya yang bersimbah darah.

Sampai di rumah Bernadus, Pelaku langsung menebas leher korban  yang  saat itu sedang  men-cash telepon genggamnya. 

Kepala korban terpental terpisah dari tubuhnya.  Pelaku kemudian membabibuta mencincang bagian tubuh korban yang lain. Salah satu tangan korban juga terputus akibat tebasan pelaku.

Pelaku juga sempat melukai kakak perempuannya, Flora Naikofi dengan linggis. Namun  Flora masih bisa menyelematkan diri. Akibat pukulan dari pelaku, Flora sempat dirawat di RSUD Kefamenanu Jumat malam.

Pelaku yang sudah kesetanan terus memburu korban. Warga Desa Kote yang berusaha menangkap pelaku akhirnya menyerah karena pelaku memegang barang tajam dan terus memburu siapa saja yang dekat denganya. 

Warga terpaksa memadamkan listrik di rumah-rumah untuk menghindar dari kejaran pelaku.  Polisi yang tiba beberapa saat kemudian sempat kewalahan menangkap pelaku. Apalagi saat itu seluruh listrik dipadamkan warga.  Dengan menggunakan lampu sepeda motor, polisi mencari keberadaan pelaku.

Polisi pun ikut menjadi sasaran.  Beberapa anggota polisi sempat dikejar pelaku. Namun  Polisi  rupanya lebih sigap dan berhasil memukul tangan salah satu tangan pelaku yang memegang parang hingga parang di tangan pelaku jatuh.  

Saat parang terlepas dari tangan pelaku polisi pun langsung membekuk pelaku dan membawanya ke ruang tahanan Polsek Noemuti. Kasus tersebut sementara ini masih dalam penyelidikan Polsek Noemuti. (by. Pos Kupang)

22 Agustus 2011
Kategori: TIMOR TENGAH UTARA . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Warga Tolak Pembangunan Terminal RI – Timor Leste


Sergap NTT -> Warga Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menolak pembangunan terminal internasional lintas negara antara Republik Indonesia (RI)- Republic Demokratica de Timor Leste (RDTL) yang terletak di Desa Naiola. Bahkan aksi penolakan tersebut nyaris ricuh saat Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya melakukan peletakan batu pertama, tanda dimulainya proyek pembangunan terminal pada Sabtu, 13 Agus 2011.
Kepala Suku Funan-Oepahala, Theodorus Funan mengatakan, lokasi pembangunan terminal internasional berada di atas lahan milik suku Funan-Oepahala. Lokasi inilah yang menjadi sumber kisruh. Sebab, secara sepihak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTU mengklaim bahwa tanah tersebut milik Pemkab TTU.
 “Sejak kapan pemerintah punya tanah? Pemda tidak ada lahan di kilometer 9 yang menjadi lokasi pembangunan terminal internasional,” ujar Theodorus sambil berteriak saat melakukan aksi penolakan.
Tidak hanya Theodorus. Ibu-ibu asal dari suku Funan-Oepahala yang hadir pada acara itu juga meneriaki Gubernur dan Bupati. Mereka menuntut agar acara peletakan batu pertama dihentikan.

Theodorus mengaku, Pemkab TTU telah membohongi warga karena mengklaim lahan seluas 4 hektar sebagai miliki pemerintah daerah.

“Kita sudah berulangkali dibohongi oleh pemerintah daerah,” papar Theodorus, penuh emosi.
Toh begitu Frans Lebu Raya dan Bupati TTU, Raimundus Fernandez tak peduli. Serimoni acara peletakan batu pertama terus berlanjut. Warga yang melakukan protes dihadang aparat keamanan.  
Bupati Fernandez menjelaskan, lahan yang dipersoalkan suku Funan-Oepahala, dahulu telah diserahkan ke pemerintah untuk dijadikan sebagai kawasan hutan. Kemudian lahan itu oleh Pemkab TTU diusulkan untuk ditukar guling ke Kementrian Kehutanan dengan lahan seluas 850 hektar.
Nah,,, sebagian kecil dari lahan ini Pemkab gunakan untuk membangun terminal internasional. Penggunaan tanah untuk pembangunan terminal internasional ini pun sudah mendapatkan ijin prinsip dari Kementrian Kehutanan.
“Tanah itu sudah dihibahkan ke pemda untuk pembangunaan fasilitas umum,” tegasnya.
Sementara itu, Frans Lebu Raya meminta warga dan Pemda TTU untuk menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik, sehingga tidak mengorbankan kepentingan umum.
“Saya berharap pemerintah daerah dan warga bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persolan itu,” ucapnya.

Pembangunan terminal internasional tersebut akan menghabiskan dana Rp. 24 miliar yang bersumber dari Kementrian Perhubungan RI.  +++chris parera/jose+++

13 Agustus 2011
Kategori: TIMOR TENGAH UTARA . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

« Laman Sebelumnya — Laman sebelumnya Laman berikutnya — Laman Berikutnya »