sergapntt.com [ATAMBUA] – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Atambua dinilai diskriminatif dan menelantarkan pasien. Kematian Adrianus Nahak beberapa waktu lalu membuktikan hal itu. Sebab, ketika dokter jaga dan perawat rekomendasikan agar Nahak segera dioperasi untuk menghentikan pendarahan, ternyata petugas operasi (OK) tidak berada di tempat sampai akhirnya Nahak meninggal.
Kendatipun ini ulah petugas operasi, toh pihak manajemen RSU Atambua pun kena imbasnya, sebagaimana terungkap dalam aksi solidaritas DPC Partai Demokrat Kabupaten Belu ke gedung DPRD Belum belum lama ini.
Aksi yang dipimpin Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Belu, Willy Lay menyorot sikap arogansi yang ditunjukkan pihak RSU Atambua.
Sekedar diketahui, Nahak sebelumnya ditikam oleh oknum yang tidak dikenal di belakang Kantor Cabang BRI Atambua, Kelurahan Beirafo. Korban kemudian dilarikan ke RSU Atambua karena mengalami pendarahan yang cukup banyak hingga akhirnya meninggal di RSU Atambua tanpa pertolongan emergenci.
Di gedung DPRD Belu, Lay Cs diterima Wakil Ketua DPRD Beku, Taolin Ludovius, BA, Ketua Komisi A, Bernadus Bria, Ketua Badan Kehormatan, Cyprianus Temu dan sejumlah anggota DPRD di ruang Komisi A.
Kesempatan itu, Lay melalui DPRD mendesak Manajemen RSU Atambua supaya transparan kepada publik, termasuk melakukan pembenahan secar menyeluruh.
Dikatakan, kamatian Nahak hanya satu contoh dari sekian banyak arogansi para petugas medis di RSU Atambua dalam pengabdian tugas dan tanggungawab terhadap masyarakat, khususnya pasien yang berobat ke RSU itu.
Partai Demokrat, sambung Lay, menilai masalah kinerja RSU Atambua sangat kompleks, diantaranya berkaitan dengan pengawasan, jumlah personil, jam kerja, evaluasi, disiplin, instentif dan lain-lain. Hal ini perlu digali guna dicermati bersama oleh semua pihak yang berkompeten. Karena itu, kalangan DPRD dan Pemkab Belu diminta segera membentuk Tim Pengumpul Informasi Kinerja RSU Atambua untuk secara berkesinambungan melaporkan pada Pemkab Belu.
Informasi yang diperoleh wartawan di Atambua, belakangan ini ada pasien pengguna kartu ASKESKIN di RSU Atambua yang diusir paksa tenaga medis karena mendapat perawatan lebih dari 3 hari. Selain itu, pelayanan para medis di RSU ini pun tidak mengutamakan aspek kemanusiaan.
Bupati Belu, Drs. Joachim Lopez yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya pekan lalu, meminta wartawan untuk memberikan data tentang ulah tenaga medis tersebut. Bupati berjanji akan menindak tegas tenaga medis yang bersangkutan. “RSU itu bukan untuk kejar target PAD, tapi memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat,” tegas Bupati Lopez.
Bupati Lopez juga berjanji akan membenahi secara bertahap manajemen RSU Atambua, karena fokus RSU Atambua adalah manajemen pelayanan kesehatan bagi masyarakat bukan pada manajemen target. (by. dhoru)
Tinggalkan komentar
Belum ada komentar.
NTT WORD 
Tinggalkan komentar