sergapntt.com, KUPANG – Kendati Fraksi PDIP DPR RI ngotot menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), namun Ketua DPD PDIP NTT yang juga Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya meminta para Bupati dan Walikota se NTT untuk segera mengambil langkah-langkah antisipatif terkait kemungkinan kenaikkan tarif angkutan umum sebagai dampak dari kenaikan harga BBM tahun 2012.
“Sesuai hasil Rapat Menko Perekonomian dengan para Gubernur telah diinformasikan akan adanya kenaikkan BBM yang direncanakan mulai tanggal 1 April 2012 yang berdampak pada kenaikan ongkos transportasi dan harga kebutuhan masyarakat,” pinta Lebu Raya dalam acara penandatanganan Naskah Perjanjian Pinjaman Hibah Luar Negeri (NPPHLN) untuk kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP II) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT di aula El Tari Kupang, Kamis (1/3/12)
Menurut Lebu Raya, kKenaikan harga BBM merupakan bagian kebijakan penurunan subsidi BBM yang memberatkan APBN maupun APBD.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Effendi Simbolon, menegaskan Fraksi PDI Perjuangan tidak setuju rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Ia mengatakan, liberalisasi energi sudah sejak dulu terjadi di negeri ini.
“Dari awal fraksi kami (PDIP) tidak menyetujui kenaikan BBM,” tegas Effendi saat diskusi dialektika “Ada Apa dengan Kenaikan BBM” Kamis (1/3/12), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Dia tidak sepakat dengan usulan kenaikan harga BBM yang diwacanakan pemerintah. Mengingat, harga BBM yang diterapkan saat ini sudah ditetapkan UU tentang APBN 2012.
Ia mengatakan, jika pemerintah ingin menaikkan harga BBM maka harus merevisi UU Nomor 22 tahun 2011 tentang APBN 2012. Pengamat Ekonomi, Politik dan Hukum Ichsanudin Noorsy mengatakan pengertian subsidi dalam makna kapitalisme adalah belanja pemerintah untuk memproteksi kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu kapitalisme melarang subsidi dalam bentuk apapun dan harus dicabut. “Namun bagi UUD 45 subsidi bukan seperti itu. Maka tidak ada larangan untuk pemerintah membelanjakan anggarannya untuk rakyatnya,” jelas Ichsanudin.
Yang paling menyengsarakan negara ini bukanlah subsidi yang dinikmati rakyat tapi kebocoran mulai dari input, proses dan output. Kebocoran APBN ini merupakan dampak dari kebocoran kosntitusi.
“Sejumlah petinggi negeri bersedia jadi pengkhianat dan saya sudah memberikan data itu kepada KPK sejak 2008 namun sayang tidak ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dalam diskusi itu sebenarnya mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Namun, bekas Menteri Pariwisata itu tidak datang. “Kami sangat menyayangkan mereka seringkali menghindar, padahal ini untuk kebutuhan rakyat,” kata Effendi kesal.
“Memang sudah strategi SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) memilih menterinya tidak sesuai dengan keahliannya, agar kesalahan itu seakan dilimpahkan ke menterinya,” kata Effendi lagi.
by. verry guru/meggy utoyo/santi poe/jpnn
1 Maret 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos
Tinggalkan komentar
Belum ada komentar.
Comments RSS
TrackBack Identifier URI
NTT WORD 
Tinggalkan komentar