MARKO Gugat KPU Kota Kupang


sergapntt.com, KUPANG – Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang periode 2012-2017, Marthen Obeng dan Nikolaus Ladi yang akrab disebut paket MARKO menggugat KPU Kota Kupang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan didaftarkan pada 9 Maret 2012 dengan nomor perkara: 473/PAN.MK/III/2012.
“Kita sudah daftarkan gugatan ke MK. Dalam waktu dekat akan segera disidangkan,” ujar kuasa hukum paket MARKO, Ali Antonius, SH, MH saat menggelar jumpa pers di sekretariat paket MARKO di jalan kedondong, Oepura, Kota Kupang, Minggu (11/3/12) malam.
Menurut dia, ada tiga tuntutan yang diajukan ke MK, yakni (1). Meminta MK menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat KPU Kota Kupang Nomor: 90/KPU-Kota.018.434078/II/2012 tertanggal 23 Februari 2012. (2). Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penetapan Ir. Abraham Liyanto – Yoseph Aman Mamulak, S.Ip (AYO) selaku pasangan calon walikota dan wakil, dan (3). Memerintahkan KPU Kota Kupang memproses ulang tahapan penetapan calon walikota dan wakil walikota.
“Verifikasi yang dilakukan KPU patut dipertanyakan. Contoh; soal verifikasi yang dilakukan KPU terhadap keabsahan dukungan partai PIS dan Barnas. Sebab, 11 Februari 2012, DPP Barnas mencabut rekomendasi yang diberikan kepada paket AYO. Pada tanggal yang sama DPP Barnas mengeluarkan SK penetapan paket MARKO sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota. Koq bisa paket AYO yang ditetapkan KPU? Begitu juga dengan PIS. 1 Februari 2012, DPP PIS mencabut atau membatalkan rekomendasi yang pernah diberikan kepada AYO, lalu tanggal 2 Februari 2012 DPP PIS mengeluarkan SK baru tentang penetapan MARKO sebagai pasangan calon. Lagi-lagi kenapa AYO yang ditetapkan oleh KPU? Padahal sampai dengan sekarang, Barnas maupun PIS belum mencabut SK yang diberikan ke MARKO, baik secara lisan maupun tertulis. Ada apa ini,” papar Ali.
Karena itu, Ali meminta KPU Kota Kupang segera menghentikan tahapan lanjutan Pemilukada dan kembali memprosesnya dari awal. Sebab tahapan-tahapan pemilukada kali ini bisa dibilang ilegal lantaran melangkahi aturan dan norma-norma yang berlaku.
“KPU tidak bisa seenak perut menyampaikan kepada publik bahwa paket a atau paket b gugur, dan yang lolos verifikasi adalah paket c dan sebagainya. Karena ada waktunya.  Plenokan dulu baru sampaikan ke publik, bukan asal komentar. Itu ada aturan mainnya,” tohoknya.
by. chris parera

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • YOU LIKE NTT?