Menurut Umar, Dainuri akan mendapat dosa lebih besar karena dirinya sudah mengetahui soal aturan-aturan agama. Hakim syariah seharusnya menjadi contoh bagi yang lain.

“Kalau dari segi agama ya orang-orang yang tahu dan memahami agama dan aturan, maka dosanya lebih besar dari orang yang nggak tahu,” katanya.

Karena perilakunya itu, kata Umar, Dainuri sangat tidak layak menjadi hakim. “Karena orang taat agama itu diperlukan dalam melaksanakan tugas. Kalau tidak, tidak layak diangkat sebagai hakim,” ujarnya.

Menurut Umar, konsekuensi yang harus dihadapi hakim syariah cabul tersebut tentu akan mendapatkan sanksi sosial. Hakim tersebut bisa dikucilkan di masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya akan hilang.

“Misalnya dia kalau datang ke rumah seseorang membutuhkan sesuatu, orang itu kan sudah nggak percaya lagi dan nggak mau membantu lagi,” ucapnya.

Namun jika hakim tersebut sudah berubah dan bertobat, masyarakat juga harus menerimanya. “Sebagai saudara jangan terus menerus memberikan sanksi seumur hidup. Kalau sudah berubah dan bertobat maka harus diterima,” lanjutnya.

Sebelumnya, ketua sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Imam Soebechi memutuskan memecat sejumlah hakim yang berperkara termasuk hakim Dainuri. Dalam MKH Nomor 2/MKH/XI/2011 memutuskan untuk memberhentikan hakim Dainuri, SHI dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri dari jabatannya sebagai hakim Mahkamah Syariah.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Gumelar mengatakan sanksi pensiun dini yang diberikan Mahkamah Agung (MA) kepada Dainuri dinilai kurang memenuhi aspek keadilan masyarakat.

“Jalur hukum harus ditempuh oleh korban. Tentunya sesuai kaidah hukum yang ada,” kata Linda Gumelar kepada wartawan di Gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (23/11/2011).

Menurut Linda, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, harus dilakukan pelatihan-pelatihan dan pembuatan kurikulum berbasis jender dan perempuan dalam pendidikan hakim. Dengan begitu, aparat hukum bisa menerapkan hukum bagi korban perempuan secara benar.

“Dengan cara adanya penandatangananan antar penegak hukum, saya berharap pemahaman langkah hukum oleh aparat penegak hukum sudah tepat dan benar. Ini kan di tingkat pusat, diharapkan bisa turun ke bawah dan Komnas Perempuan berperan lebih kuat lagi,” harap Linda.

Dengan adanya pemahaman yang menyeluruh oleh penegak hukum, kata Linda, ke depannya aparat hukum lebih memahami perempuan sebagai korban. Menurut data yang dimiliki kementerian, secara bertahap aparat hukum mulai paham terhadap cara pandang perempuan sebagai korban.

“Saya merasa dari tahun ke tahun aparat kita lebih baik. Makanya perlu pelatihan- pelatihan dan sosialisasi gender dan HAM,” terang Linda.

by. DTK/ ASP /GUN

“Saya menyerukan otoritas Mesir untuk menghentikan penggunaan kekerasan yang jelas-jelas berlebihan terhadap para demonstran di Lapangan Tahrir dan tempat lainnya di negara tersebut, termasuk penggunaan gas air mata, peluru karet dan amunisi asli yang tidak semestinya,” cetus Navi Pillay, Komisioner Tinggi HAM PBB.

“Beberapa foto yang muncul mengenai Tahrir, termasuk pemukulan brutal terhadap para demonstran yang sudah tunduk, sangat mengejutkan, begitu pula laporan tentang para demonstran tak bersenjata yang ditembak di kepala,” kata Pillay.

Hari ini ribuan demonstran kembali membanjiri Lapangan Tahrir untuk menuntut dihentikannya kepemimpinan militer di negara itu. Warga terus berdemo meski sebelumnya pemimpin interim Mesir telah berjanji akan menyerahkan kekuasaan ke presiden terpilih pada pertengahan 2012 mendatang.

by. MOZ

“Terbukti melakukan tindak perbuatan tercela dan melanggar kode etik. Sehingga MKH memutuskan hakim Dwi Djanuwanto diberhentikan dengan tidak hormat sebagai hakim,” kata Ketua MKH, Abbas Said dalam sidang di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (22/11/2011).

Dalam SMS itu, Djanu meminta disediakan penari striptease. Djanu juga meminta penari tersebut bisa dipegang, dicium dan tindak asusila lain.

“Hakim terlapor mengirim SMS permintaan penari striptease kepada pengacara,” ucap Abbas Said.

Selain itu, Djanu juga terbukti meminta dibelikan tiket pesawat Pulang Pergi (PP) Kupang-Yogya berkali-kali ke pengacara yang sedang ditanganinya. Karena sering pulang, hal ini yang mengakibatkan dirinya sering terlambat menghadiri sidang.

“Tindakan hakim terlapor ini melanggar kode etik. Pembelaan hakim terlapor dalam sidang MKH tidak ada yang baru sehingga tidak diterima,” terang Abbas.

Atas putusan ini, Djanu menerima keputusan tersebut. Namun dia memimta status PNS nya tidak dicabut karena akan pensiun akhir tahun ini.

Menanggapi tudingan SMS itu, Djanu mengelak dan merasa dizalimi.

“Saya tidak SMS. Terkait tiket itu juga tidak benar. Saya bisa beli sendiri, mampu saya beli sendiri,” bela Djanu usai sidang.

Petrus Bala Pationa

Selain perkara di atas, Djanu juga dilaporkan ke KY oleh pengacara Petrus Bala Pationa pada kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Kasubdin PU Bagian Jalan dan Jembatan, Muhammad Ali Arifin pada 2009 lalu atas penggelapan dana pembangunan jalan.

Djanu juga dilaporkan melanggar kode etik karena mempertanyakan keabsahan kartu advokat pengacara saat menjadi ketua majelis hakim di PN Yogyakarta.

Venkatesh mempublikasikan penelitiannya yang sebelumnya juga mengungkap bahwa Black Berry jadi handset favorit para PSK. Risetnya mengamati bagaimana teknologi telah jadi alat bantu bisnis esek esek. Ini memang sebuah tuntutan zaman karena para pelanggan pun menginginkan kepraktisan.

“Kini tak ada seorang pria kosmopolitan yang bermartabat, mencari teman kencan dengan menurunkan kaca mobilnya dan memanggil PSK di lampu lalu lintas,” tutur Venkatesh, seperti dikutip dari Cnet, Rabu (23/11/2011).

Venkatesh memperkirakan sebanyak 83% PSK memiliki halaman Facebook untuk menjual diri. Bahkan ia meyakini bahwa di akhir 2011 nanti, Facebook akan jadi ladang utama mencari pelanggan bagi para pelaku prostitusi.

Tidak dijelaskan bagaimana mereka menjalankan bisnis esek-esek melalui Facebook. Yang pasti dengan segudang anggota, Facebook dianggap memiliki potensi sehingga para PSK dapat meraih lebih banyak klien pria hidung belang.

Seperti dikutip dari AFP, Rabu (23/11/2011), beberapa kategori pun diberikan untuk ratusan ribu pengguna Facebook di situs Lovely Faces. Antara lain berdasarkan gender, kelucuan atau keramahan mereka.

Profil Facebook yang diambil memang telah dianalisis dengan software pengenal wajah. Software ini mampu memfilter dan mengkategorikan masing-masing foto profil berdasarkan ekspresi wajah.

Nah, para pengunjung situs bisa memilih calon teman kencan potensial melalui foto-foto itu. Jika sudah menjatuhkan pilihan, pengunjung tinggal mengklik foto dan diarahkan ke profil Facebook sosok yang ia pilih. Selanjutnya, terserah mereka bagaimana akan melakukan pendekatan alias PDKT via Facebook.

Pembuat Lovely Faces adalah Paolo Cirio dan Allesandro Ludovic. Keduanya seniman dan menyatakan Lovely Face tak ditujukan untuk alasan komersial melainkan proyek seni. Mereka juga sepertinya ingin menyindir mudahnya pencurian identitas di Facebook.

“Facebook, sebuah tempat yang cool bagi banyak orang, pada saat yang sama adalah tambang emas untuk pencurian identitas tanpa kontrol user. Namun ini memang sifat alamiah Facebook dan situs jejaring secara umum,” demikian kata mereka.

Pihak Facebook tampak tidak senang dengan kelakuan pembesut Lovely Faces dan menegaskan bahwa mengambil informasi di Facebook tanpa permisi adalah melanggar aturan. Facebook pun melakukan investigasi untuk mengambil langkah yang diperlukan. 

“FSS sendiri mengaku bahwa dirinya membayar kedua siswi itu dengan harga Rp 3 juta. Bahkan tidak saja kepada siswi tapi juga kepada (Om) Kumis sebesar Rp 200.000, karena Kumis yang mencari dan membawa kepada FSS,” papar Yulian Perdana kepada wartawan pada Sabtu (19/11/2011) lalu.

Dia menjelaskan, Kumis mendapat komisi dari FSS sebesar Rp 200 ribu, dan dari Ina dan Ani sebesar Rp. 600 ribu.