Traffic Light Menyulut Konflik


sergapntt.com [KUPANG] – Terputusnya kabel  Traffic Light (lampu merah) bundaran jam, di jalan El Tari, depan Kantor Gubernur NTT akibat penggalian yang dilakukan Dinas PU Provinsi NTT berbuntut  panjang. Dinas Perhubungan Kota Kupang menuntut Dinas PU NTT harus membayar ganti rugi sebesar Rp50 juta. Haaaa?
Sebagai pemilik traffic light, Dinas Perhubungan Kota Kupang tak mau tau apa penyebab hingga kabel traffic light itu terputus. Walaupun sesungguhnya mereka tahu dimana letak kesalahan mereka.
Seharusnya, sebelum menanam kabel, Dinas Perhubungan Kota Kupang mesti pikirkan juga resiko-resiko adanya proyek pengembangan lanjutan. Apalagi, sesuai aturan, kabel tersebut harus ditanam di kedalaman 1,5 meter, bukan kurang dari satu meter seperti yang ada sekarang. Akibatnya, ketika ada proyek penggalian untuk peningkatan fasilitas umum lainnya, kabel itu gampang tercongkel.
Kini persoalan traffic light belum juga berakhir. Bahkan terus menyulut komflik antara Dinas Perhubungan Kota Kupang dan PU NTT. Dinas Perhubungan mengklaim berada pada posisi yang paling benar. Padahal jika ditelusuri secara cermat masih terdapat beberapa hal yang mengisyaratkan pihak Perhubungan Kota sudah keluar jauh dari frame aturan yang mengikat. Untuk itu, perlu diluruskan secara proporsional dan professional, serta tetap merujuk pada aturan yang berlaku tanpa harus saling menyalahkan.
Ada rujukan-rujukan aturan, baik Undang Undang, Peraturan Pemerintah (PP), maupun Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi pedoman sebagai instansi pemerintah ini yang tugas utamanya bekerja melayani publik. Sehingga kurang elok jika polemik traffic light tidak diselesaikan secara baik-baik.
Referensi aturan yang digunakan Dinas PU NTT sebagai rujukan dalam melaksanakan fungsi-fungsi dan tugasnya adalah Undang Undang Nomor 38 Th 2004 tentang jalan, Peraturan Presiden RI Nomor 34 tahun 2006 serta peraturan-peraturan Kementerian Pekerjaan Umum sebelumnya.
Dinas PU yakin betul bahwa ketika hendak melaksanakan tugas-tugas dalam kaitan dengan perbaikan jalan, pelebaran jalan, dan atau pembangunan jalan baru, senantiasa menggunakan berbagai instrument aturan yang ada sebagai rujukan. Itu artinya, dalam kasus traffic light Dinas PU tidak salah.
Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  Pelaksanaan Jalan Nasional dalam Kota Kupang, Frumensia Silvia, ST, MT, dasar penggalian Dinas PU adalah undang-undang tentang jalan dan peraturan menteri tentang ruang milik jalan (rumija) atau dahulu dikenal dengan daerah milik jalan (damija)
“Letak kabel traffic light hanya + 20 cm di dalam tanah dan pada saat ada pelebaran jalan tentu akan terkena galian. Hal ini yg kurang diperhatikan oleh pemakai jalan yg akan menggunakan ruang milik jalan untuk membangun atau membuat fasilitas pendukung jalan raya atau jaringan utilitas untuk kepentingan umum,” jelas Silvia, sapaan akrab isteri wartawan senior, Yesayas Petrusz itu.
Dijelaskan, soal kabel yang putus, sudah dikoordinasikan ke Dinas Perhubugan Kota. Realisasinya, kata Silvia, pihak proyek dan kontraktor telah menyambung kembali bagian kabel listrik yang putus akibat tersentuh alat berat saat pengerjaan proyek.
“Upaya ini, sebagai bentuk keseriusan kami untuk tetap melayani kebutuhan publik dalam hal ini agar lampu pengatur lalu lintas (traffic light) tetap berfungsi dengan baik, karena sama-sekali tidak ada unsur kesengajaan. Langkah selanjutnya adalah kami meminta agar kunci stop kontak traffic light itu dinyalakan, namun belum juga dinyalakan hingga saat ini,” beber Silvia.
Informasi yang dihimpun TIMORense menyebutkan, akibat kerusakan itu, Dinas Perhubungan Kota telah meminta Dinas PU NTT untuk mengganti semua rangkaian kabel sepanjang panel sampai lampu merah dengan harga Rp50 juta. Sayangnya, permintaan itu tidak disertai rincian penggunaannya. Padahan sebagai instansi pemerintah seharusnya Dinas Perhubungan mengerti bagaimana mekanisme penggunaan uang negara. Bukan asal minta-minta saja. Itu namanya pemerasan.
“Ya,,,Dinas Perhubungan Kota meminta biaya penggantian kabel sebesar 50 juta plus ongkos kerja. Katanya itu yg paling murah. Pihak kontraktor sudah meminta rincian biaya untuk penggantian kabel yang baru tetapi dijawab oleh pihak perhubungan kota kalau pakai rincian tentu lebih mahal, sehingga estimasi Rp 50 juta sudah termasuk yang paling murah,” jelas Silvia.
Luar biasa! Kabel putus koq dijadikan ajang bisnis syarat dengan tawar menawar. Jika ingin membebani Dinas PU NTT, seharusnya Dinas Perhubungan Kota bisa mengurai rincian pergantian kabel lengkap dengan ongkos kerjanya. Bukan estimasi anggaran menggunakan metode kira-kira.
“Sebetulnya untuk melayani masyarakat tidak perlu terkesan ada tawar-menawar harga yang paling murah atau yang paling mahal. Kita butuh perincian biayanya biar jelas harga satuannya. Pertanyaannya apakah penggantian kabel dan ongkos kerja sepanjang + 50 meter seharga 50 juta dan itu yg paling murah,” tandas Silvia, penuh tanya.
Jika Dinas Perhubungan Kota terus mengklaim tentang kerugian yang dialami karena terputus aliran listrik ke traffic light itu, kata Silvia, maka pihak PU NTT juga bisa mengklaim penggantian pemotongan (pengrusakan) jalan agar kembali seperti semula (dengan hot mix) dengan harga yang tanpa rincian.
“Apakah pemasangan jaringan fasilitas selama ini sudah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait sehingga tidak terjadi hal-hal demikian,” tanya Silvia.
By. CHRIS PARERA

28 Januari 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Uji “Ngebut” di Jalur Suksesi Nagekeo


sergapntt.com [MBAY] – Hiruk pikuk Pemilukada Kabupaten Nagekeo periode 2013-2018 mulai terasa. Hampir semua kandidat bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati mulai rajin menemui rakyat. Tak peduli itu di kampung-kampung, atau di pegunungan sekalipun. Harapannya hanya satu, yakni agar dikenal, dicintai lalu dipilih rakyat saat hari “H” pemilukada tiba.
Pluit Suksesi Nagekeo memang belum ditiup Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nagekeo. Namun sesi cari muka dengan rakyat sudah mulai dijalankan sejumlah kandidat. Pertemuan demi pertemuan terus digelar. Tak peduli pagi, siang, sore ataupun malam. Uang pun mengalir bagai air. Mulai dari urusan konsolidasi massa hingga pertemuan terjadi, semua biaya ditanggung kandidat.
Ya,, kiat tebar pesona ini selalu memakan biaya yang tidak sedikit. Bahkan bisa mencapai milyaran rupiah. Tapi siapa peduli? Kalau niat dan ambisi sudah merasuki pikiran! Hahay,,, uang habis bisa dicari lagi, yang penting sekarang rebut dulu hati rakyat! Begitulah kira-kira semangat yang membuming dipikiran setiap kandidat.
Rata-rata yang paling bersemangat menemui rakyat adalah kandidat yang selama ini jauh tinggal, plus jarang pulang kampung. Praktis mereka tidak dikenal rakyat. Nama mungkin iya, tapi sosok jauh dari bayang. Bagi rakyat, itu tak masalah! Yang penting punya niat untuk menemui mereka, lalu bawa sedekah untuk makan bareng saat muka bertemu muka.
Kesempatan ini sering dimanfaatkan para pelaku politik praktis, terutama yang menawarkan diri sebagai tim sukses. Bagi kelompok ini, pemilukada adalah ajang meraup untung sebanyak-banyaknya. Bila perlu kantong kandidat dikuras habis.
Yang sering diperdaya tim sukses merk cari untung adalah kandidat yang doyan ‘makan puji’. Dengan pola Asal Bapak Senang (ABS), tim ini biasanya mudah menguras uang milik sang kandidat.
Ketika hari “H” tiba, dan kandidat perahannya dinyatakan kalah, tim yang satu ini biasanya tak bakalan lagi tunjukan batang hidungnya. Tapi jika menang, mereka seolah pahlawan yang membawa kemenangan. Urusan kedepan pun jadi panjang. Mereka seperti Power Rangers, seketika berubah jadi bupati dan wakil bupati bayangan. Jika ditegur, urusannya bakal rumit. Koran mulai dipakai untuk mengganyang ‘tuan’-nya. Hahahayyyy, lagu lama,,,,!
Karena itu, sejumlah pengamat politik selalu memberi warning bagi para kandidat, waspada, waspadalah, karena kejahatan datang bukan hanya karena niat semata, tapi juga karena kesempatan. Wah  udah kayak Bang Napi aja nih, xixixixixi!!!
Terlepas dari itu semua, kini para kandidat sedang menjajal takdir. Bagi mereka, berjuang merupakan keharusan, soal kemenangan tergantung Yang Kuasa.
Yosef Juwa Dobe Ngole
Dilintasan pemilukada Nageko kali ini bakal hadir figur-figur yang biasa adu kuat di arena politik, sebut saja Drs. Piet Nuwa Wea, Yosef Juwa Dobe Ngole, Servasius Phodi, S.H, dr.Yohanes Don Bosco Do, M.Kes, Drs. Elias Djo dan  Andreas Dua.
Soal semangat semua sama, yakni ingin membangun dan menggiring masyarakat Nagekeo keluar dari himpitan kemiskinan. Soal tua dan muda, sesungguhnya bukan alasan utama agar seseorang dilarang ikut ngebut di lajur suksesi. Muda belum tentu brilian, tua tak mesti dicap tak pantas lagi. Begitulah kata orang bijak. Sebab, sepakat atu tidak, yang tualah yang paling berpengelaman, bahkan paling tahu dari sudut mana solusi pembangunan yang mesti ditawarkan, dan disudut mana pembangunan mesti diakhiri.
Kritik boleh, tapi mesti terukur agar tidak bias menjadi fitnah dan caci maki. Sebab, banyak contoh di negara ini, sang kritikus bahkan lebih jahat ketika ia menjadi seorang pemimpin atau pejabat negara. Ingat diri, ego kelompok selalu jadi ideologi utama dalam memimpin. So suci padahal penjilat. So idealis padahal otak penuh dengan pikiran jorok yang merongrong stabilitas.
“Ini koreksi, you terima atau tidak, gue ngga ada urusan. Apalagi you tersinggung, gue ngga peduli coy,,,” celetuk si Petruk kala melihat sikap temannya yang tiba-tiba berubah jadi orang baik.
Upsss! Mari kita kembali ke soal pemilukada Nagekeo. Yang lain masih malu-malu menyatakan sikap maju atau tidak di panggung pemilukada kali ini. Tapi Yosef Juwa Dobe Ngole sudah teguh pendirian bakal maju sebagai Calon Bupati Nagekeo. Ia digadang-gadang akan berpasangan dengan Ketua DPC PDIP Nagekeo, Gaspar Batubata. “Iya ade, saya maju,” ujar Os Juwa —begitulah Yosef Juwa Dobe Ngole biasa dipanggi— saat dihubungi SERGAP NTT via akun facebboknya, Jumat (27/1/12).
Begitupula dengan Piet Nuwa Wea. Mantan Bupati Kabuaten Ngada ini disebut-sebut akan berpasangan dengan Kepala Dinas Keuangan dan Aset Daerah Nagekeo, Drs. Laurensius Pone.
By. CHRIS PARERA

27 Januari 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Sepatu PM Australia Hilang Sebelah Saat Dikepung Orang Aborijin


sergapntt.com [CANBERRA] – Perdana Menteri Australia, Julia Gillard harus dilarikan para pengawalnya ke tempat yang aman setelah dikepung oleh sekelompok pengunjuk rasa asal suku Aborijin pada Kamis (26/1/12).
Gillard dan pemimpin oposisi Tony Abbott sedang ambil bagian dalam acara Hari Nasional Australia di sebuah restoran di ibukota Australia, Canberra, ketika sekitar 500 orang Aborijin mengepung gedung tersebut.
Mereka juga memukul-mukul jendela. Sekitar 50 polisi kemudian mengawal Julia Gillard dan Tony Abbot keluar dari pintu samping ke mobil.
Gillard kehilangan sepatu ketika ia dan Tonny Abbot menyelamatkan diri.Tony Abbot tampaknya menjadi sosok yang menjadi incaran pemrotes yang meneriakkan kata-kata “malu” dan “rasis” di luar restoran.
PM Gillard tidak mengalami luka dan setelah insiden tersebut. “Satu-satunya hal yang membuat marah saya adalah insiden ini mengalihkan perhatian dari acara yang begitu sangat bagus,” kata Gillard kepada para wartawan seperti dikutip kantor berita AP.
Pengunjuk rasa menggelar demonstrasi untuk menuntut hak-hak penduduk asli dan mereka berkemah di satu titik kawasan yang dikenal dengan nama “Aboriginal Tent Embassy”.
Mereka telah mendirikan tenda dan tempat penampungan di ibukota Australia itu yang menjadi lokasi kunci protes menentang Hari Nasional Australia.
Hari Australia menandai kedatangan para pemukim Inggris pada 26 Januari tahun 1788. Warga Aborijin mengangap hari itu sebagai Hari Invasi karena wilayah Australia diduduki tanpa ada traktat dengan penduduk asli.
Anggota Komisi Keadilan Sosial warga Aborijin dan Pulau Selat Torres Mick Gooda mengaku terkejut dengan aksi unjuk rasa warga Aborigin itu.
“Sebuah unjuk rasa yang agresif, memecah belah dan mengintimidasi seperti itu tidak pernah mendapat tempat dalam pembicaraan terkait masalah warga Aborijin dan Pulau Selat Torres atau dalam masalah lain,” kata Gooda kepada radio ABC.
“Meskipun ada kemarahan, frustrasi dan sakit hati di antara warga asli Australia, kami seharusnya tidak melakukan tindakan yang memalukan diri kami sendiri,” tambah Gooda.
“Meskipun ada kemarahan, frustrasi dan sakit hati di antara warga asli Australia, kami seharusnya tidak melakukan tindakan yang memalukan diri kami sendiri”, tegasnya.
Pemimpin warga asli Australia yang juga bekas Presiden Partai Buruh Australia, Warren Mundine mengatakan semua yang bertanggung jawab atas aksi hari Kamis harus mendapatkan sanksi.
“Tak seorang pun, termasuk perdana menteri negeri ini, yang patut mendapat perlakuan seperti itu,” kata Mundine.
“Saya yakin orang-orang yang menyebabkan masalah ini terjadi hukum harus dijatuhkan atas mereka,” tambah dia.
Sementara itu pada Jumat (27/1) sekitar 200 orang pengunjuk rasa yang marah melakukan aksi yang dimulai dari Tent Embassy menuju Gedung Parlemen di Canberra. Sepanjang perjalanan menuju Gedung Parlemen mereka menyanyi dan menari sambil membakar bendera Australia.
Suku Aborijin yang telah mendiami Australia sejak ribuan tahun lalu diyakini berjumlah sekitar satu juta orang saat bangsa kulit putih mulai mendiami Negeri Kanguru itu. Namun kini, dari 22 juta rakyat Australia jumlah warga Aborijin tinggal 470.000 jiwa saja.
Tak hanya jumlahnya yang menyusut, Aborijin menjadi suku minoritas yang paling rendah taraf hidupnya.
Angka harapan hidup warga Aborijin paling rendah dibanding warga dari etnis lainnya. Selain itu, jumlah warga Aborijin yang menjadi penghuni penjara dan menderita penyakit berat juga jauh lebih tinggi ketimbang etnis lainnya.
By. BBC

27 Januari 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Banyak Yang Tak Suka “Anggur Merah”


sergapntt.com [KUPANG] – Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya mengaku, banyak yang tidak suka adanya Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah yang diluncurkan sejak tahun 2011 lalu.
“Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah tidak disenangi banyak orang. Selain itu program ini juga membuat banyak PNS tidak leluasa dalam pemanfaatan anggaran,” ucap Gubernur saat tampil sebagai pembicara pada acara Seminar Oikumene GBI Mawar Saron Kupang, Jumat (27/1/12).
Dalam seminar yang bertajuk “KasihNya Mengubah NTT” yang dihadiri ratusan jemaat GBI Mawar Saron dan dimoderatori, Pdt. DR. Wiem Gazpers, M.Th itu, Gubernur membawakan materi dengan thema : Program Anggur Merah dalam Mewujudkan Perubahan NTT
Menurut Pdt. Wiem, sebenarnya Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah bukan anggur yang memabukan tetapi justur anggur yang mensejahterakan masyarakat NTT. Sebab, baru kali ini rakyat NTT diberikan dana secara langsung untuk dikelola sendiri demi penguatan ekonomi masyarakat desa itu sendiri.
Melalui dana hibah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mengucurkan dana untuk setiap desa sebesar Rp250 juta. Karena sifatnya hibah, maka dana tersebut tidak dikembalikan kepada pemerintah. Namun memerintah wajib mengawal hingga tujuan program tersebut tercapai.
Kata Gubernur, dari segi anggaran, Provinsi NTT selalu mengalami kerugian. Sebab, alokasi Dana Alokasi Umum (DAU)  yang diberikan kepada NTT dihitung berdasarkan luas daratan, bukan luas lautan. Padahal sebagai wilayah kepulauan, NTT sangat membutuhkan suntikan dana yang lebih besar dari biasanya.
“NTT selalu dihitung luas daratan, bukan luas lautan, dan hal ini merugikan NTT dari aspek anggaran,” kata Gubernur.
Dana yang diberikan kepada masyarakat melalui Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah sebut Gubernur, merupakan dana hibah dan menjadi dana abadi di desa atau kelurahan.
“Dana itu tidak dikembalikan kepada pemerintah. Dana itu digunakan untuk memperkuat modal usaha ekonomi produktif yang direncanakan oleh kelompok masyarakat yang ada di desa/kelurahan,” jelas Gubernur.
Gubernur mengungkapkan, sebagai pemimpin di daerah ini, niatnya tulus untuk membantu masyarakat keluar dari jeratan kemiskinan.
“Tekad saya memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat adalah agar rakyat tidak terus miskin. Kami sudah bosan hidup miskin,” imbuhnya.
Kata Gubernur, saat ini angka kemiskinan di NTT terus menurun dan telah mencapai 20,48 % seiring data Badan Pusat Statistik (BPS) NTT September 2011.
Oleh karena itu, Gubernur mengajak jemaat GBI Mawar Saron Kupang untuk berpikir besar. “Saya ajak jemaat untuk berpikir besar sehingga bisa menghasilkan karya besar. Tidak ada orang yang berpikir kerdil menghasilkan karya besar. Berpikir besar itu diberkati Tuhan,” ucapnya.
Gubernur juga meminta dukungan doa agar ia dan Wakil Gubernur NTT, Esthon Foenay yang melekat dengan sandi “FREN” tetap solid, kuat dan sehat   memimpin NTT.
“Hati kami untuk rakyat, dan saya ingin rakyat hidup baik. Kami ingin rakyat hidup sehat dan sejahtera,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan Seminar Oikumene tersebut, mantan Ketua DPRD NTT, Drs. Mell Adoe, Karo Umum Setda NTT, Kanisius Beka, SH, Karo Kesra Setda NTT, Drs. Alo Dando, MM, dan Karo Pemerintahan Setda NTT, Drs. Willem Foni, M.Si.
By. VERRY GURU/SAUL KAPITAN

27 Januari 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Baru 16,75 % Warga Yang Urus eKTP


Debora Panie

sergapntt.com [OEBOBO] – Pengurusan eKTP (KTP berbasis elektronik) di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akhirnya diperpanjang hingga April 2012. Pasalnya, hingga batas akhir pengurusan pada Januari 2012, baru 18.869 atau 16,75 persen (%) dari total wajib eKTP 75.826 jiwa yang telah mengurus eKTP.

“Sebenarnya batas Januari ini, tapi diperpanjang lagi sampai April 2011,” ujar Camat Oebobo, Dra. Debora Panie saat ditemui SERGAP NTT, Jumat (27/1/12).
Menurut wanita cantik yang menjadi Camat Oebobo sejak Agustus 2010 itu, pembuatan eKTP sesungguhnya telah dilaksanakan sejak 19 Oktober 2011 dan harus berakhir pada Januari 2012. Namun karena belum semua warga mengurus eKTP, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang memperpanjang waktu pengurusan hingga April 2012.
Dalam pengurusan eKTP ini, kata Debora, ditemukannya data penduduk yang tidak falid, yakni ada pendobelan nama penduduk, warga yang telah pindah masih terdata sebagi penduduk Oebobo, serta orang yang sudah meninggal tapi masih tercatat sebagai warga wajib eKTP.
Bahkan terjadi perbedaan data yang mencolok antara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Kupang dan Kantor Camat Oebobo. Datanya yang dimiliki KPUD menyebutkan jumlah wajib pilih di Kecamatan Oebobo sebanyak 80.458 orang. Padahal total penduduk Oebobo hanya 76.261 jiwa, sehingga terjadi selisih 4197 dari total penduduk atau 4632 dari total wajib eKTP.
“Begitu saya lihat data itu, saya terpenajak. Loh,,, koq bisa! Kan penduduk Oebobo hanya 76.261 jiwa. Uniknya lagi, kita temukan juga, ada warga yang terdata sebagai satu keluarga, tapi setelah dicek, mereka tidak saling mengenal,” papar Debora.
Karena itu, lanjut Debora, untuk mengidentifikasi ulang penduduk tetap, sekaligus memverifikasi jumlah penduduk Oebobo, maka ia membuat buku kontrol per kelurahan.
“Di Kecamatan Oebobo ada tujuh (7) Keluarahan. Masing-masing kelurahan kita buat buku kontrol. Fungsi buku ini untuk mencacat nama warga yang mengurus eKTP beserta nomor ID eKTP-nya. Dari buku ini kita akan tahu jika ada pendobelan nama, atau ada warga yang sudah meninggal, atau ada warga yang sudah pindah, tapi masih tercatat sebagai wajib eKTP,” imbuhnya.
Dengan sisa waktu yang tinggal tiga bulan ini, Debora optimis, pengurusan eKTP akan tuntas.
“Oleh karena itu kami terus intens membangun komunikasi dengan para ketua Rt agar setiap waktu yang dibutuhkan bisa mendatangi atau memanggil warganya untuk segera mengurus KTP. Saya optimis April sudah selesai,” ucapnya.
By. CHRIS PARERA

27 Januari 2012
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

« Laman Sebelumnya — Laman sebelumnya Laman berikutnya — Laman Berikutnya »