Gubernur Resmikan SMAK Anda Liru Waingapu


sergapntt.com [WAINGAPU] – Peningkatan mutu pendidikan di daerah ini merupakan tanggungjawab semua pihak.  Tidak hanya para guru yang dituntut untuk mengajar sebaik-bainya tetapi kalangan masayarakat, orang tua dan sekolah harus merasa punya tanggungjawab untuk meningkatkan mutu pandidikan. Bersama bergandengan tangan, tetap sehati sesuara membangun pendidikan yag bermutu di NTT. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan anak didik yang berkualitas dan punya daya saing.
Demikian dikatakan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Drs. Frans Lebu Raya, pada acara peresmian gedung kelas baru Sekolah Menengah Atas Katolik (SMAK) Anda Liru, Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Selasa (21/2).
Peresmian gedung kelas SMAK Anda Luri ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Gubernur NTT dan pemberian penghargaan bagi guru dan murid berprestasi  dalam lingkup Yayasan Pendidikan Nusa Cendana (Yapnusda) Anda Liru.
Gubernur Frans Lebu Raya mengatakan, mutu pendidikan selalu ditunjukkan dengan dari prosentase kelulusan. Namun, pendidikan yang mermutu tidak sekedar digambarkan dalam prosentase kalulusan tetapi bagaimana anak didik dapat bersaing di dunia kerja.
“Prosentase kelulusan adalah salah satu factor untuk menunjukan mutu pendidikan tetapi yang paling penting adalah bagaimana para anak didik dapat bersaing dalam dunia kerja,” ujar Gubernur Lebu Raya.
Gubernur Lebu Raya menambahkan, pihaknya terus menerus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini. salah satunya adalah program Gong Belajar. Program ini dimaksudkan untuk menggugah rasa tanggungjawab semua pihak untuk bersama-sama berupaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini.
Kepada para guru, Gubernur Lebu Raya meminta, selain ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan karakter perlu ditanamkan kepada anak didik sejak dini. Bagaimana anak didik punya sopan santun, budi pekerti, menghargai yang lebih tua dan memberikan rasa hormat kepada orang lain. Dengan demikian akan menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual, berbudi pekerti dan berkarakter pancasila.
By. Heri Lay

Pejabat Jadi Calo Program


sergapntt.com [WAINGAPU] – Isu adanya oknum pejabat yang sering melakukan praktek percaloan pada program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk kepentingan pribadinya mendapat respon Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora.
Mantan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkab Sumba Timur itu menegaskan, pihaknya akan segera mengevaluasi pejabat dimaksud.
“Saya sudah dengar informasi bahwa ada oknum pejabat yang melakukan praktek percaloan terhadap program pembangunan yang kita canangkan. Oknum pejabat tersebut akan menjadi catatan tersendiri buat saya untuk selanjutnya dievaluasi dan bila perlu dilakukan pergantian. Saya tidak ingin program pembangunan yang dijalankan menjadi terhambat karena ulah mereka yang lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan daerah ini,” paparnya.
Menurut ketua SOKSI NTT ini, pihaknya masih tetap dengan komitmen awal memberantas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Sumba Timur.
“Kalau masih ada staf saya baik itu pejabat eselon II, III dan IV  yang melakukan praktek seperti itu (percaloan, red), maka pejabat dimaksud tidak bisa kita pertahankan pada posisinya. Pejabat tersebut harus digeser dari posisinya karena masih banyak staf saya yang memenuhi syarat untuk dipromosikan dan bisa bekerja sesuai tupoksi pada jabatan tersebut,” tandasnya.
Sikap tegas Bupati Gidion Mbilijora mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Sumba Timur, Palulu P Ndima.
Menurut Palulu, Kabupaten Sumba Timur tidak akan maju bila ada oknum pejabat yang masih berprilaku seperti itu. Sebabnya demikian Palulu yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Sumba Timur itu, langkah tegas Bupati Gidion Mbilijora untuk segera mengevaluasi pejabat dimaksud sangat tepat dan beralasan.
By. MAX

Kapolda NTT Beri Peringatan Untuk Kapolres Sumba Timur


Kapolda NTT

sergapntt.com [WAINGAPU] – Polisi adalah pelayan yang harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat. “Kasarnya, polisi itu jongos atau babunya masyarakat. Jadi sebagai polisi kita harus sadar bahwa kita adalah pelayan masyarakat, sehingga tidak berbuat dan bertindak yang aneh-aneh. Jangan preman berbaju polisi dengan tindakan dan perbuatan yang tidak terpuji, sehingga bukan menimbulkan kesejukan, tapi keresahan pada masyarakat,” ujar Kapolda NTT, Brigjen. Ricky HP Sitohang dalam arahannya kepada Kapolres Sumba Timur dan seluruh anggotanya di aula pertemuan kantor Polres Sumba Timur, belum lama ini.

Kapolda juga men-deadline Kapolres Sumba Timur, AKBP I Made Damiri Giri untuk segera memproses kasus penganiayan yang dilakukan anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sumba Timur, Marianus terhadap Hafid Harun Mudi warga Kelurahan Kamalaputih Kecamatan Kota Waingapu di malam penutupan tahun 2011, Sabtu (31/12) lalu.
“Kapolres Sumba Timur, Anda saya kasih waktu selama satu minggu untuk memproses kasus ini sesuai aturan yang ada. Dalam waktu satu minggu saya sudah menerima laporan perkembangan penanganan kasus ini. Apapun alasannya, mau dia mabuk atau jungkir balik tapi setiap warga masyarakat harus dilindungi oleh polisi. Saya sudah berkali-kali berpesan kepada semua Kapolres di NTT agar menegaskan kepada anggotanya masing-masing untuk menghindari sikap arogansi kepada masyarakat karena polisi adalah insan pelindung, pengayom dan bukan penganiaya masyarakat. Saya tidak mau lagi dengar ada anggota polisi di lingkup Polda NTT yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan mencoreng citra Polri,” tegas Kapolda, mengingatkan anggota polisi di seluruh NTT.
Kapolda juga menegaskan, dirinya tidak akan sungkan-sungkan mengambil tindakan tegas terhadap anggota polisi yang melanggar aturan.
“Untuk melumpuhkan pelaku kejahatan, ada tahapannya. Bukan dikeroyok dan digebukin. Sekarang bukan zamannya lagi kita melakukan tekanan dan intimidasi kepada rakyat. Kita harus menciptakan kesejukan dan solusi dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat. Tunjukkan diri Anda sebagai panutan masyarakat dan kalau dikritisi kita harus instrospeksi diri bahwa hal itu pasti ada sebabnya. Kapolres juga harus mengawasi anggotanya masing-masing agar tidak mengkonsumsi minuman keras atau membekingi tindakan illegal,” tohoknya.
Pada kesempatn tersebut Kapolda juga menegaskan, anggota Polri khususnya yang bertugas di wilayah NTT harus merubah sikap otoriter menjadi humanis tapi tidak mengurangi ketegasan.
Dikatakan,  dalam Renstra tahun 2012, Polri juga harus menjalin kemitraan dengan semua stakeholder yang ada.
Kepada wartawan usai memberikan pengarahan pada anggotanya, Kapolda kembali mengungkapkan, sudah memwarning Kapolres dan Kasatreskrim Polres Sumba Timur untuk segera menuntaskan penanganan kasus yang dinilai oleh masyarakat masih mengendap di Polres Sumba Timur.
“Kunjungan kerja saya hari ini ke Sumba termasuk Sumba Timur adalah untuk melihat langsung kondisi dan keberadaan anggota Polri di lingkup Polda NTT. Jadi yang namanya polisi itu manusia biasa yang juga tidak luput dari kesalahan. Polisi sekalipun berpangkat jenderal harus berani meminta maaf bila melakukan tindakan yang tidak terpuji pada masyarakat. Saya juga sudah perintahkan seluruh anggota Polres Sumba Timur termasuk Kapolres untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama di waktu jam sibuk dengan mengatur arus lalu lintas sehingga pengaturan lalu lintas tidak hanya dilimpahkan dan menjadi tanggung jawab Satuan Lalu Lintas tapi menjadi tanggung jawab bersama anggota Polres Sumba Timur termasuk Kapolres,” tandasnya.
Disaksikan wartawan, kedatangan Kapolda NTT, Ricky Sitohang disambut Bupati dan Ketua DPRD Sumba Timur, Gidion Mbilijora dan Palulu P Ndima melalui pengalungan tenun ikat Sumba Timur.
By. JOE

Banjir Terjang Sumba Timur, Tanaman dan Ternak Hanyut


sergapntt.com [KANATANG] – Banjir besar secara tiba-tiba menerjang Dusun Tai Manu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (19/1/12). Akibatnya, tanaman jagung dan sejumlah ternak milik warga seperti babi, ayam dan kambing,  hanyut disapu banjir.
Warga Dusun Tai Manu mengaku, mereka tak menyangka jika kampung mereka bakal disapu banjir. Sebab, tak ada tanda-tanda sebelumnya. “Memang ada hujan, tapi hujannya tidak besar,” ujar Ama Nai, sesaat setelah banjir menghantam dusunnya.
Menurut Ama Nai, kebunnya hancur karena banjir yang datang sangat cepat dan tiba-tiba. Padahal hujan yang tidak terlalu deras, bahkan hanya satu jam menyirami bumi. “Banjir datang tiba-tiba. Saat itu saya masih di kebun habis bersihkan rumput di kebun jagung. Tiba tiba ada bunyi gemuruh. Ternyata air datang dari atas dan bawa kayu-kayu besar,” paparnya.
Ama Nai juga mengaku kalau dirinya sempat dibawa banjir. Beruntung, ia bisa ditolong  warga lainnya. “Saya sempat terbawa banjir, namun untung tersangkut di pohon, dan ditolong warga lain. Tapi jagung dan ubi kayu saya rata tanah,” imbuhnya.

Tak hanya kebun jagung  dan palawija yang masih berusia tidak lebih dari sebulan yang rusak. Warga juga mengeluhkan ternak mereka seperti babi, kambing dan ayam yang hanyut ke laut terbawa banjir yang berlangsung tak lebih dari 30 menit.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilidjora, berjanji akan secepatnya memberikan bantuan darurat bagi warga yang terkena banjir.

“Saya telah minta BPBD untuk mendata dan secepatnya memberikan bantuan darurat berupa beras dan mie instat serta ikan kaleng kepada warga yang terkena musibah ini. Kini bantuan dalam perjalanan kemari. Data sementara yang saya peroleh, sebanyak lebih dari 40 KK atau  lebih  dari 200 jiwa perlu segera dibantu,” jelas Gidion.

By. CHEKER/DION/Sindo TV

Belanja Daerah Sumba Timur Naik Rp 2, 91 M


sergapntt.com [WAINGAPU] – Belanja daerah Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran (TA) 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp2.091.821.505,63 (0,34 persen) dari Rp 614.658.288.149. Demikian nota keuangan pemerintah atas RAPBD tahun anggaran 2012 dalam sidang paripurna DPRD yang disampaikan Bupati Sumba Timur, Gidion Mbilijora, Jumat (6/1/11).
Menurut Gidion, berdasarkan kaidah penyusunan anggaran belanja dan disesuaikan dengan kondisi keuangan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, secara umum belanja daerah dialokasikan dalam bentuk belanja tidak langsung sebesar Rp 353.832.173.296 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 23.482.554.257,63 atau 7,11 persen dari tahun 2011 yang merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yakni untuk membiayai belanja pegawai.
Untuk belanja langsung terangnya, sebesar Rp 260.826.114.853 atau mengalami penurunan sebesar Rp 21.390.732.752 atau 7,58 persen dari tahun 2011. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
“Berkurangnya belanja langsung tersebut antara lain disebabkan tidak lagi diperoleh program DPID dan DPPID pada tahun anggaran 2012. Memperhatikan besaran alokasi belanja tidak langsung yang lebih besar dari belanja langsung tersebut, sesungguhnya dalam implementasinya terdapat beberapa komponen belanja tidak langsung tersebut yang dialokasikan untuk Alokasi Dana Desa (ADD), pendampingan program PNPM, P2KP yang dalam pelaksanaannya akan diperuntukan bagi belanja langsung. Penempatan komponen belanja tersebut pada belanja tidak langsung semata–mata disebabkan oleh arahan teknis pembebanan rekening sesuai ketentuan pembebanannya,” tegasnya.
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Sumba Timur, Palulu P Ndima dan dihadiri Wabup Matius Kitu, sejumlah anggota DPRD dan pimpinan SKPD Pemkab Sumba Timur itu, Gidion Mbilijora juga mengungkapkan permasalahan utama dalam belanja langsung.
“Prinsip anggaran belanja pada prinsipnya anggaran belanja daerah merupakan rencana belanja yang diharapkan dapat terealisir sesuai target. Tetapi sebagai sebuah proses yang bersentuhan dengan ruang, waktu dan kondisi, maka tak dapat dipungkiri bahwa realisasi
belanja dapat saja melebihi atau kurang dari target belanja yang sudah ditetapkan karena tuntutan kebutuhan yang mendesak atau terjadi penghematan akibat semakin efisien dan efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan. Permasalahan utama belanja daerah adalah bagaimana menyeimbangkan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung yang selama ini masih sangat timpang. Belanja tidak langsung yang sebagian besar diserap untuk belanja pegawai merupakan kondisi yang tak dapat dihindari oleh karena berhubungan dengan gaji, tunjangan dan perkiraan kenaikan gaji pegawai,” paparnya seraya menambahkan, kondisi tersebut berakibat terjadinya pembagian porsi belanja untuk belanja langsung yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan belanja tidak langsung.
Konsekwensinya adalah bahwa dalam alokasi belanja langsung untuk
membiayai urusan wajib dan urusan pilihan mengharuskan kita untuk
secara selektif membiayai program dan kegiatan yang benar–benar prioritas guna menjawab isu–isu strategis pembangunan, terutama dalam melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Bupati Gidion Mbilijora menegaskan, penyusunan anggaran belanja tahun 2012 didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sumba Timur yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang sudah ditetapkan. Orientasi penyusunan anggaran belanja daerah tersebut didasarkan pada perhitungan skala prioritas sesuai dengan strategi pembangunan Kabupaten Sumba Timur dengan memperhatikan penghematan belanja yang dihitung secara rasional dan obyektif dengan pendekatan efisiensi dan efektifitas belanja.
“Komitmen kita untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum merupakan bagian dari program dan kegiatan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran belanja tahun 2012. APBD tahun anggaran 2012 merupakan mata rantai dari pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, kesinambungan dan kontinuitas program dan kegiatan menjadi penting sehingga program peningkatan ekonomi rumah tangga, program peningkatan kualitas sumber daya manusia, program peningkatan partisipasi masyarakat dan program penegakan hukum dan HAM menjadi acuan penyusunan anggaran belanja daerah.
APBD tahun anggaran 2012 menganut prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan demikian, maka dalam belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran,” ujarnya.
Menurut Gidion, khusus yang berhubungan dengan belanja pegawai diarahkan untuk memenuhi kebutuhan gaji termasuk perubahannya akibat rencana kenaikan gaji pegawai, mutasi, kenaikan pangkat dan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan beras serta menampung tunjangan kinerja dan tunjangan kepegawaian lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Berkaitan dengan belanja barang dan jasa jelasnya, didasarkan pada kebutuhan riil yang dapat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat oleh setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Sementara pelaksanaan penyusunan belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas didasarkan pada standar harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
“Prioritas dan plafon anggaran belanja diuraikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan dengan susunan satuan kerja perangkat daerah masing-masing. Dalam penyampaian nota keuangan ini, pemerintah menguraikan program–program pokok, sedangkan program
yang lainnya dari masing–masing SKPD tetap tercantum dalam prioritas dan plafon anggaran sebagaimana tertuang dalam nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD Sumba Timur Nomor: 02/HK.910/02/1/2012 dan Nomor: 2/DPRD/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang prioritas dan plafon anggaran sementara prioritas dan plafon anggaran belanja langsung menurut SKPD,” tandasnya.
By. JO