sergapntt.com [KEFA] – Proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan satu unit kapal pengawas (speed boad) tahun 2009 di Dinas Perikanan dan Kelautan TTU senilai Rp 121.183.003 dari total anggaran Rp 757.201.500 menyeret Kepala Dinas Pendapatan daerah (Kadispenda) TTU, Aleks Naikofi.

Aleks Naikofi ditahan penyidik Polres TTU sejak Minggu (18/12) dalam kapasitasnya sebagai ketua panitia PHO/FHO. Selain itu, penyidik juga menahan empat orang tersangka yakni anggota panitia PHO/FHO, Djulkifli Mae, Edmundus Malafu, Lambertus Anunut dan Ebenhenzer Jacob Maf.

“Sampai dengan Minggu malam, jumlah tersangka yang sudah kami tahan sebanyak enam orang. Ini terjadi setelah kami tahan lima orang anggota panitia PHO/FHO dalam sel,” jelas Wakapolres TTU, Kompol Jujun Junirahmadi saat dikonfirmasi di Kefamenanu, kemkarin.

Dijelaskan, kelima orang tersangka lainnya menjalani masa penahanan dalam sel Polres TTU sejak Minggu malam lalu setelah tersangka Aleks Naikofi menjalani pemeriksaan selama lima jam mulai dari pukul 13.00 Wita hinggapukul 18.00 Wita oleh penyidik Satreskrim Polres TTU.

Menurut Jujun, pihaknya juga melakukan pemeriksaan tambahan  secara maraton kepada empat orang tersangka lainnya. “Kami lakukan  periksa tambahan kepada bendahara kantor Dinas Perikanan atas nama Reny Stefanus Talan yang juga sudah kami tetapkan sebagai tersangka sejak beberapa waktu lalu. Sedangkan tersangka lainnya menyusul,” jelas Jujun.

Junjun mengaku, tersangka yang belum menjalani pemeriksaan berjumlah dua orang yakni Direktris CV Ina Mandiri, Dina Florentina Tupen selaku kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas, Delfianus Okto Riboy.

Tersangka Dina Florentina Tupe, salah seorang CPNSD pada salah satu kantor pemerintah di Kabupaten Lembata itu menurut Jujun, sesuai pengakuan suaminya saat tim penyidik menemui di Lembata, sudah berada di Surabaya guna melengkapi sejumlah aksesoris speed boad yang belum dilengkapi hingga saat ini. “Informasinya dalam waktu dekat yang bersangkutan akan datang membawa aksesoris yang  masih kurang untuk dilengkapi,” katanya.

Sementara mengenai tersangka Delfianus Okto Riboy sesuai informasi yang diperoleh, saat ini yang bersangkutan sedang berada di luar Kabupaten TTU. Meski demikian, tim penyidik akan berusaha maksimal untuk mencari dan mendatangkan yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya bersama delapan orang tersangka lainnya.

“Kami sudah layangkan surat panggilan kepada yang bersangkutan, tapi sampai hari ini belum memenuhi surat panggilan penyidik, sehingga salah satu jalan yang bisa kami lakukan adalah menjemput yang bersangkutan kalau memang dia tidak punya niat baik untuk memenuhi panggilan penyidik,” tegas Jujun.

By. MAKSI

sergapntt.com [KEFA] – Masalah kekurangan tenaga guru yang dialami sejumlah sekolah terpencil di Kabupaten TTU selama ini mendapat perhatian serius Dinas PPO TTU. Dinas PPO telah mengantongi data kelebihan maupun kekurangan tenaga guru yang terjadi di semua sekolah di Kabupaten TTU.

“Kami sudah punya data sekolah-sekolah mana yang kelebihan tenaga guru dan mana yang kekurangan guru, sehingga awal tahun pasti ada redistribusi tenaga guru dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan tenaga guru,” tegas Kepala Dinas PPO Kabupaten TTU, Vinsen Saba ketika ditemui di kantor bupati TTU, pekan lalu.

Dijelaskan, langkah redistribusi tenaga guru yang dilakukan tahun 2012 mendatang sebagai upaya untuk menjamin pemerataan tenaga guru bagi semua sekolah di Kabupaten TTU. Tidak hanya itu, strategi ini juga dilakukan guna menjamin pemerataan tenaga guru dan mendukung kelancaran proses belajar mengajar di semua sekolah.

“Redistribusi tenaga guru yang kami lakukan nanti tidak  ada maksud lain kecuali menghindari penumpukan tenaga guru disekolah-sekolah tertentu dan menjamin pemerataan tugas mengajar guru di sekolah-sekolah khususnya sekolah-sekolah yang selama ini kekurangan tenaga  guru,” jelas mantan Kepala BPMPD TTU itu.

Menurut dia, redistribusi tenaga guru yang dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan Kabupaten TTU yang belakangan menurun drastis. Sebab menurut dia, salah satu penyebab menurunnya tingkat kelulusan yang dialami sekolah-sekolah di wilayah TTU dipicu oleh distribusi tenaga guru yang tidak merata di setiap sekolah.

“Contoh, di kota ada sekolah-sekolah tertentu yang terjadi penumpukan tenaga guru, sehingga ada guru yang kekurangan jam mengajar. Sedangkan di desa-desa ada guru yang kelebihan jam mengajar karena kekurangan tenaga guru. Dari sisi keadilan ini tidak bisa dijamin, padahal pemerintah memberikan hak yang sama kepada para guru antara lain gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya,” ujar mantan Kabag UP Setda TTU itu.

Dia meminta guru yang akan dimutasi ke sekolah lain agar lebih dewasa menanggapi langkah redistribusi guru yang dilakukan pemerintah dari sisi kepentingan dinas. Guru juga diminta memahami strategi pemerintah dari sisi peningkatan semangat kerja masing-masing guru guna mendukung pemerintah mewujudkan program peningkatan SDM yang sedang digalakkan secara lokal TTU maupun nasional.

“Tolong pahami juga dari aspek keseimbangan hak dan kewajiban. Masa hanya menuntut hak yang lebih besar dari pemerintah seperti gaji, tunjangan sertifikasi, non sertifikasi, tunjangan perbatasan dan tunjangan kesejahteraan lainnya dari pemerintah, tapi tidak diimbangi dengan kewajiban mengajar yang maksimal sesuai tuntutan pemerintah, ini juga tidak adil,” katanya.

By. TR