NTT Butuh Sekolah Peduli Lingkungan


sergapntt.com [KUPANG] – Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L. Foenay, M.Si mengatakan, Provinsi NTT membutuhkan lembaga pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang peduli terhadap lingkungan hidup. ”Apalagi sekarang ada pemanasan global. Kita butuh sekolah-sekolah yang peduli terhadap lingkungan hidup,” kata Wagub saat bertatap muka dengan tim Kementerian Pendidikan Nasional RI yang dipimpin Rudy Yohanes di ruang kerja Wagub, Selasa (11/10).
Menurut Wagub, salah satu sekolah yang peduli terhadap lingkungan hidup yakni SMA Negeri 4 Kupang. ”Silakan datang dan lihat sendiri keberadaan SMA Negeri 4. Sekolah tersebut sangat strategis tempatnya. Karena berada di tengah-tengah lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi khususnya dekat dengan Undana yang Pola Ilmiah Pokok (PIP) adalah pertanian lahan kering,” jelas Wagub dan mengaku prihatin karena pola usaha tani masyarakat di NTT yang masih tebas dan bakar. ”Pola seperti ini yang saya pikir belum ramah lingkungan,” kata Wagub.
Sementara itu Rudy Yohanes mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga (PPO) Provinsi NTT bahwa SMA Negeri 4 Kupang yang terpilih sebagai nominator sekolah peduli lingkungan. ”Kami datang untuk lakukan verifikasi. Apakah benar SMA Negeri 4 Kupang adalah benar-benar sekolah yang peduli lingkungan,” kata dia, memberi alasan.
Menurut dia, jika SMA Negeri 4 Kupang terpilih sebagai sekolah yang peduli lingkungan, pihaknya akan mengusulkan agar sekolah-sekolah lain dapat belajar dan mengambil contoh dari SMA Negeri 4 Kupang. ”Kalau SMA Negeri 4 terpilih sebagai sekolah peduli lingkungan kan bagus. Nanti sekolah-sekolah lain bisa datang belajar di SMA Negeri 4. Karena NTT dikenal sebagai daerah yang kering tetapi masih ada sekolah yang peduli dengan lingkungan seperti SMA Negeri 4 Kupang kan luar biasa,” puji Yohanes.

Ikut hadir dalam acara tatap muka bersama Wagub, Kadis PPO Provinsi NTT, Drs. Klemens Meba, MM. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Provinsi NTT, Drs. Benyamin Lola, Kabid Bappeda NTT, Drs. Ady Mandala, M.Si, Kabag Kesehatan Biro Kesra Setda NTT, Dra. Neldy Pandie dan sejumlah pejabat lainnya. (by. ferry guru)

11 Oktober 2011
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Perlu Terobosan Baru Untuk Tingkatkan Investasi Di NTT


sergapntt.com [KUPANG] – Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya meminta kepada segenap jajaran penanaman modal di Provinsi NTT untuk meningkatkan realisasi investasi di NTT dengan sebuah terobosan baru. Karena data realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) 8,4 % dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 5,5%.
Permintaan tersebut diungkapkan Gubernur Lebu Raya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT, Drs. Andereas Jehalu, M.Si saat membuka dengan resmi Diklat Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal di Kupang, Selasa (11/10). Ikut hadir dalam acara tersebut utusan yang berasal dari Provinsi Maluku, Papua dan NTT.
Gubernur menyarankan reformasi di bidang penanaman modal  untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi di semua aspek khususnya yang berkaitan dengan iklim investasi dalam pengembangan otonomi daerah yakni pertama, reformasi institusi berupa peningkatan dan pengembangan perangkat kelembagaan yang terpadu, peningkatan kualitas aparatur dan jaminan pendanaan dalam program kerja atau kegiatan. Kedua kata Gubernur, reformasi untuk mendorong pelaku usaha, koordinasi antar sektor maupun lintas sektor, memprioritaskan pembangunan sarana prasarana infrastruktur, khususnya jalur koneksitas dari dan ke potensi-potensi investasi yang dimiliki agar dapat dieksploitasi untuk kesejahteraan masyarakat di NTT.
 “Selain itu, saya pikir perlu juga reformasi pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan, agar masyarakat memberikan peran yang sama dalam program community development dan mendukung setiap investor yang akan menanamkan modalnya sebagai upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif,” tegas Gubernur.
Dijelaskan, pembangunan di bidang penanaman modal di NTT belum menunjukkan kemajuan yang berarti, sebagai akibat rendahnya sumber daya manusia dan kompetensi aparatur di lapangan yang belum memadai. Di samping itu sebut Gubernur, kurangnya minat investor dalam merealisasi rencana investasi di NTT yang disebabkan oleh pertama, para investor merasa tidak nyaman dalam berusaha; kedua belum adanya kepastian hukum dalam berusaha; ketiga kurangnya sarana prasarana infrastruktur; keempat kompetisi komoditi dari daerah atau negara lain dan kelima, arah pembangunan penanaman modal yang tidak terfokus.
 “Oleh karena itu, peningkatan SDM dan kompetensi aparatur dalam merencanakan dan membuat kebijakan penanaman modal yang memungkinkan pengembangan investasi di NTT perlu dilakukan,” kata Gubernur dan berharap melalui kegiatan Diklat ini terjadi peningkatan jumlah realisasi investasi yang signifikan di NTT.
Kehadiran investor di Provinsi NTT sambung Gubernur Lebu Raya, berdampak simultan bagi peningkatan ekonomi daerah. “Selain itu terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Juga ada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi kabupaten/kota serta terbukanya daerah-daerah yang masih terisolasi,” jelas Gubernur, memberi alasan.

Di tempat yang sama, Kapusdiklat BKPM Pusat, Ir. Ikmal Lukman, MBA melaporkan tujuan kegiatan Diklat dalam rangka peningkatan SDM dan menjalin komunikasi serta mempererat tali silaturahmi antara BKPM dengan daerah. “Satu hal yang perlu dipahami bahwa pada dasarnya seluruh potensi investasi dan kegiatan proyek penanaman modal berada di daerah dan daerahlah yang pada akhirnya akan mengoptimalkan manfaat dari keberadaan proyek tersebut seperti pengembangan perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta berbagai multiplier effect lainnya,” kata Ikmal seraya menambahkan, “Untuk itu diperlukan kesadaran bersama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di seluruh daerah.” (by. ferry guru)

11 Oktober 2011
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Komisi B DPRD NTT Dukung Program Anggur Merah


sergapntt.com [KUPANG] – Komisi B DPRD NTT terus mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk menggalakkan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di tahun-tahun mendatang. Pemprov NTT juga harus mendorong Pemerintah Kota/Kabuaten se NTT untuk menambah jumlah desa mandiri anggur merah di daerahnya masing-masing.
 Dukungan tersebut disampaikan juru bicara Komisi B DPRD NTT, Somie A. Pandie, M.Div, MM saat membaca laporan hasil kerja Komisi B terhadap Rancangan Perubahan APBD NTT tahun 2011, Senin (10/10/11).
Menurut Komisi B, lanjut Somie Pandie, adanya persoalan teknis yang  menghambat pencairan dana kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) supaya dikaji kembali dan mencari solusi efektif untuk memudahkan pencairan dana pada kelompok dimaksud. “PKM (Pendamping Kelompok Masyarakat) diharapkan tidak sekadar mengurus administrasi keuangan saja tetapi dapat memfasilitasi kehadiran berbagai nara sumber dari setiap SKPD yang memiliki profesionalitas untuk membina dan melatih Pokmas sesuai dengan kebutuhan rencana bisnis kelompok sehingga usaha kelompok dapat berhasil dengan baik,” kata Somie.
Ditambahkan, Komisi B juga mendukung  tambahan dana sebesar Rp 269 juta untuk konsolidasi Desa Mandiri Anggur Merah tahun 2012. “Kami mengapresiasi kerjasama Pemprov NTT dengan AusAid dalam rangka menghasilkan PKM yang berkualitas dimana AusAid memberikan dana pelatihan PKM sebesar Rp 6 miliar lebih,” ucap Somie dan menegaskan, “Jika ada PKM yang tidak mampu meningkatkan kualitas kinerja dan tidak tinggal di desa, perlu dikaji kembali masa kontraknya.”
Di tempat yang sama, juru bicara Komisi A DPRD NTT, Gabrial A.K. Beri Binna mengkritisi berbagai solusi jangka pendek yang ditempuh Pemprov NTT dalam menyelesaikan berbagai sengketa di tapal batas antara kabupaten. “Komisi A memahami solusi yang ditempuh Pemprov NTT untuk meredam konflik dengan melarang aktivitas kepemeritahan di wilayah perbatasan yang sedang dilanda konflik. Namun perlu diingatkan bahwa membiarkan suatu lokasi tanpa aktivitas pemerintahan dalam waktu yang lama juga berdampak pada penghilangan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik melalui aktivitas-aktivitas pemerintahan,” kata dia.
Komisi A lanjut Beri Binna menilai, peniadaan aktivitas pemerintahan dalam manajemen konflik ibarat obat yang mujarab untuk jangka waktu tertentu tetapi menjadi racun ketika kadaluwarsa. “Oleh karena itu, Komisi A berpendapat bahwa penegasan batas wilayah 0leh Pemprov NTT adalah cara terbaik untuk memadamkan api konflik. Ketegasan juga diperlukan dalam mengelola konflik yang mucul dari keputusan yang dibuat,” tegas Beri Binna.
Ikut hadir dalam rapat paripurna Dewan, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD NTT, Drs. Ibrahim Agustinus Medah dan didampingi Wakil Ketua DPRD NTT, Anselmus Talo, SE serta sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTT. (by. ferry guru)

10 Oktober 2011
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Gubernur NTT Dukung Kegiatan Kgc !


sergapntt.com [KUPANG] – mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kehidupan perkotaan perlu dilakukan penghematan energi dan mengurangi pemborosan energi dengan teknologi baru. Melihat kebiasaan di kota-kota besar, pasti masih ada ruang untuk bisa melakukan penghematan teknologi yang melandasi penyediaan energi. “Karena itu saya sangat mendukung program Peemrintah Kota Kupang dengan Kegiatan Kupang Green and Clean (KGC) dan saya mengharapkan juga dukungan semua pihak untuk menyukseskannya,” tandas Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya pada acara penanaman pohon dalam rangka peringatan Hari Habitat Sedunia tahun 2011 di Taman Nostalgia Kupang, Senin (10/10/11).
Gubernur juga berharap, agar ada perencaaan sanitasi yang baik, skenario dasar pada proses perubahan iklim yang matang, perlunya pengkajian dampaknya, meningkatkan konsultasi, dan membuat suatu gerakan antisipasi yang tepat. “Saya pikir kita perlu mengurangi pengaruh negatif dari kehidupan kota, yaitu dengan menata kota yang baik, mengurangi penggunaan energi, perbaikan sistem transportasi dan lokasi industri perlu dipikirkan dalam suatu penataan kota,” kata Gubernur.
Gubernur mencontohkan, beberapa program dan kegiatan yang tengah dilaksanakan oleh Kementerian PU RI misalnya, program peningkatan kualitas perumahan dan permukiman yang meliputi pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi kawasan kumuh, revitalisasi kawasan dan pengembangan green building serta pengurangan sampah dengan metode 3 R (reuse, reduce, recycle). Selain itu, sebut Gubernur, Kementerian Perumahan Rakyat RI juga melaksanakan pemenuhan rumah layk huni antara lain melalui pembangunan rumah layak huni antara lain melalui pasar formal dan swadaya, pembangunan Rumah Susun Sederhana (Rusuna) baik sewa maupun milik serta penanganan lingkungan perumahan kumuh.
Menurut Gubernur, dampak perubahan iklim telah dirasakan bersama yaitu meningkatnya kekeringan serta adanya potensi gagal panen di beberapa daerah, frekwensi kejadian bencana alam seperti banjir dan gunung meletus. “Terlebih lagi NTT sebagai Provinsi Kepulauan, jumlah penduduk perkotaan yang saat ini semakin padat, maka perubahan iklim akan sangat mempengaruhi setiap pembangunan yang dilaksanakan di NTT,” tandas Gubernur dan menambahkan, ada banyak cara yang bisa dilakukan dalam rangka mengurangi perubahan iklim atas pemanasan global yakni menggalakan gerakan hemat energi, mencari green technology sebagai alternatif penggunaan energi yang sudah ada dan ramah lingkungan.
Dalam menghadapi kemiskinan perkotaan dan perubahan iklim, ungkap Gubernur, semua pihak diajak untuk berpikir secara global dan juga lokal. “Kita perlu memahami cara paling tepat untuk mitigasi perubahan iklim adalah mengurangi kemiskinan perkotaan serta menghemat penggunaan energi. Saya juga mengajak kita semua untuk menciptakan lingkungan yang sehat baik di rumah tempat tinggal maupun di tempat kerja dengan menanam minimal 1 (satu) pohon. Dengan begitu maka apa yang dilakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pembangunan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan,” papar Gubernur. (by. ferry guru)

10 Oktober 2011
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Info Dari Arena Hari Habitat Sedunia di NTT


sergapntt.com [KUPANG] – Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang 95.180 Km telah mengalami dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut yang menyebabkan abrasi, banjir, ROB dan kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan kekeringan dan banjir di berbagai wilayah. “Cuaca ekstrim yang menimbulkan bencana tersebut, salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan yang cepat dari kota-kota. Untuk itu perlu adanya pengelolaan kota yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan untuk habitat manusia yang lebih baik,” kata Gubernur Lebu Raya pada acara penanaman pohon dalam rangka peringatan Hari Habitat Sedunia tahun 2011 di Taman Nostalgia Kupang, Senin (10/10).
Gubernur berharap agar peringatan Hari Habitat Sedunia kali ini seyogyanya bukan sekadar acara rutin tahunan tapi harus menjadi peringatan bagi semua stake holder untuk mengukuhkan kembali kesadaran bersama mengenai makna dari pentingnya pembangunan perkotaan terkait dampak perubahan iklim bagi manusia baik sebagai peribadi maupun sebagai bangsa.
Kota – kota di dunia lanjut Gubernur, telah menjadi sumber emisi, penyebab utama perubahan iklim. “Jika kita ingin memitigasi tentu perlu kita kelola emisi dari kota-kota, kalau perlu kita hindari. Karena selain menjadi penyebab, kota juga akan menjadi korban pertama dampak pemanasan global,” jelas Gubernur seraya menambahkan, penerapan teknologi hijau yang ramah lingkungan perlu dikembangkan serta energi yang lebih bersih juga perlu diperkenalkan.
Ditegaskan, laporan dari “UN Habitat 2011 Global Report in Human Settlements” yang memfokuskan pada kota dan perubahan iklim, menyebutkan bahwa emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh kota memberikan kontribusi 70 % dari polusi dunia; sebagian besar berasal dari konsumsi bahan bakar fosil untuk listrik, transportasi, penggunaan energi pada gedung-gedung komersial dan perumahan, industri serta sampah. “Semuanya ini berdampak pada risiko perubahan iklim di kawasan perkotaan dan peningkatan populasi yang berdampak pada ketersediaan air, infrastruktur fisik, transportasi, ekosistem barang dan pelayanan, penyediaan energi serta produksi industri dan ekonomi,” jelas Gubernur.
Menurut Gubernur, kota sebagai pusat aktivitas manusia untuk kegiatan ekonomi, produksi dan sosial telah menjadikan kota sebagai mesim pertumbuhan atau engine of growth dan kemajuan bagi suatu negara. “Betapa pentingnya peran dan fungsi kota-kota di Indonesia, sehingga perlu mencermati kondisi perkotaan yang dewasa ini menghadapi berbagai masalah seperti urbanisasi yang semakin meningkat, pembangunan yang belum merata, masih banyaknya kawasan perumahan kumuh serta adanya perubahan iklim,” papar Gubernur.
Ikut hadir dalam acara tersebut, Walikota Kupang, Drs. Daniel Adoe dan sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kota Kupang. (by. ferry guru)

10 Oktober 2011
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

« Laman Sebelumnya — Laman sebelumnya Laman berikutnya — Laman Berikutnya »