Bram: Sebelum Dibunuh, Dua dari 16 TKW Sempat Bertemu Saya!


sergapntt.com [KUPANG] – Kematian 16 orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal NTT di Surabaya, Jawa Timur Tahun 2005 lalu ternyata tidak mengakhiri penderitaan para TKW asal NTT lainnya yang transit via Bandara Juanda Surabaya ketika pulang dari Malaysia, Arab Saudi atau Singapura. Hingga sekarang, para pahlawan devisa asal NTT itu masih sering di peras, disiksa bahkan satu dari sejumlah TKW asal NTT sempat diperkosa oleh empat orang oknum sopir taksi Bandara Juanda di seputaran Bandara Juanda.  
Demikian dikatakan Wiliam Bram, pria asal Kabupaten Ende, NTT yang kini berdomisili di RT 08 Desa Manyar Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut pria yang mengaku sehari-hari berprofesi sebagai sopir taksi gelap di Bandara Juanda itu, hampir tiap hari selalu saja ada TKW asal NTT yang diperas. Bahkan Mei 2007 lalu, ada seorang TKW asal NTT yang diperas lalu diperkosa oleh empat orang oknum sopir taksi Primkopal Bandara Juanda.
“Sekarang TKW memang tidak dibunuh lagi seperti yang dilakukan kelompok Yudi terhadap 16 TKW asal NTT dua tahun lalu. Tapi, hampir tiap hari selalu saja ada TKW asal NTT yang mengeluh bahwa mereka diperas oleh oknum-oknum di Bandara Juanda. Bahkan bulan lalu, ada seorang TKW asal NTT yang diperas lalu diperkosa oleh empat orang sopir Bandara Juanda. Kasus ini hanya diselesaikan ditingkat RT. Di depan pak RT, sebagian uang milik TKW itu dikembalikan. Tapi, setelah urusan di RT, korban dibawa lari lagi oleh pelaku. Sampai sekarang apakah dia sudah dibunuh atau masih hidup, saya kurang tahu,” papar Bram kepada Mingguan Berita Rakyat di Kupang belum lama ini.
Tidak itu saja, kata Bram, tindak perampokan juga dialami  oleh Roni Astagina Bani alias Ani, warga Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang saat baru pulang dari Pining, Malaysia Barat. Selain perhiasan mas berupa Kalung, Gelang dan Cincin, Rp 18 juta dan 1400 Ringgit milik Ani pun ludes dirampas perampok.
“Sekarang Ani tinggal di rumah saya di Sidoarjo. Dia mau kembali, tapi tidak ada uang. Satu dua hari ini, kalau Tuhan berkat saya dapat uang di Kupang sini, begitu saya kembali dari Kupang, saya langsung suruh dia pulang kampung,” ujarnya.
Bram mengaku, di Bandara Juanda banyak berkeliaran pelaku kejahatan, khususnya mereka yang ingin memeras para TKW. Bahkan di terminal pesawat itu ada seklompok mafia yang dikenal dengan nama Kelompok 26. Kelompok ini dikoordinir oleh oknum AL dan diketahui oleh Asosiasi Perlindungan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Propinsi Jawa Timur. Kelompok yang beranggotakan para sopir taksi Bandara Juanda ini punya kantor khusus di seputaran Surabaya yang digunakan untuk mengeksekusi para TKW.  
“Saat turun dari pesawat para TKW diserbu kayak artis. Mereka biasanya dikumpulkan di ruang Kantor APJATI Jawa Timur di Bandara Juanda. Setelah terkumpul, orang APJATI, oknum Angkatan Laut dan para eksekutor yang tergabung dalam Kelompok 26 mulai main mata. Biasanya orang APJATI hitung per kepala. Jaringan ini rapih. Yang tahu hanya orang-orang yang sering nongkrong di Bandara Juanda. Setelah para TKW berhasil dipengaruhi, mereka langsung digiring ke dalam taksi milik Kelompok 26. Disitulah aksi pemerasan dimulai. Para sopir taksi ini mulai sengaja putar pi, putar datang sekedar untuk membingungkan para TKW. Setelah merasa cukup, korban pun diminta bayar ongkos taksi sebesar Rp 2,5 juta hingga Rp 4 juta. Ini pengakuan teman saya yang juga termasuk kelompok 26. Sedangkan untuk biaya pesawat dari Juanda ke Kupang atau ke Flores, biasanya TKW diminta Rp 4 juta hingga Rp 8 juta. Sementara TKW asal NTT yang turun di Bandara Juanda berkisar dua sampai sepuluh orang per hari,” tuturnya.
Untuk itu, Bram meminta Pemerintah Provinsi NTT segera membuka Kantor Perwakilan NTT di Bandara Juanda Surabaya. Sehingga penipuan dan kekerasan terhadap TKW  asal NTT dapat diminimalisir.
“Kalau mau penderitaan orang kita itu berhenti, pemerintah harus segera buka Kantor Perwakilan NTT di Bandara Juanda. Perwakilan ini yang kemudian bertugas membantu TKW asal NTT agar selamat dan mudah pulang kampung. Saya dan pak Oktovianus Pekaata sudah ulang-ulang minta pemerintah NTT agar membuka perwakilan NTT di Bandara Juanda, tapi sampai sekarang belum juga terealisasi. Pak Oktovianus Pekaata itu, salah satu putra NTT yang ada di Surabaya yang selama ini kami percaya sebagai koordinator penanggulangan TKW bermasalah asal NTT di Bandara Juanda,” tandasnya.
Kekerasan yang dialami TKW asal NTT, lanjut Bram, bukan hanya terjadi ketika mereka pulang dari luar negeri. Tapi, saat masih dalam masa pelatihan di penampungan pun, mereka sering menerima perlakuan tidak adil dari perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). 
“Calon TKW asal NTT sering disiksa. Khususnya  mereka yang direkrut oleh PJTKI Prayogo Prajogo. Tahun 2002 lalu, di tempat perusahaan itu  pernah ada TKW asal Soe, TTS yang dikubur dibawah kolong tempat tidur. Itu terjadi saat pelatihan, sebelum dia dikirim ke luar negeri. Kasus itu kami sempat angkat. Tapi entah kenapa hingga sekarang seakan tenggelam di makan bumi,” paparnya.  
Tahun 2005 lalu, jelas Bram, Pemerinatah Provinsi (Pemprov) NTT melalui Kepala Dinas Nakertrans NTT, Drs. I. N. Conterius pernah berjanji akan membuka Kantor Perwakilan NTT di Bandara Juanda Surabaya. Bahkan saat itu, Conterius berjanji akan mengalokasikan dana untuk biaya penguburan bagi 16 TKW asal NTT yang dirampok dan dibunuh oleh kelompok Yudi Dariansyah (33 Tahun). Sayangnya, hingga kini janji itu tidak pernah terealisasi.    
“Pemerintah kita ini hanya janji-janji to… Saat datang ke Surabaya, Conterius pernah berjanji akan turunkan dana untuk penguburan 16 jenasah. Tapi sampai sekarang mana? Tidak pernah ada! Janji Conterius itu dia sampaikan saat kami pertemuan di warung makan Tempo Doeloe di Bandara Juanda. Katanya Pemerintah NTT akan perhatikan serius masalah ini. Tapi mana? Dia enak makan tidur, terima gaji di Kupang sini, tapi kasihan kami yang di Surabaya. Setiap kali TKW bermasalah, kami selalu jadi tempat pelarian dan pengaduan para TKW. Padahal di Suarabaya, kami juga hidup pas-pasan. Tapi hanya karena kasihan dengan TKW asal NTT, kami terpaksa tampung mereka. Misalnya, sekarang ini si Ani itu masih tinggal di rumah saya. Dia belum bisa pulang karena tidak punya uang. Lalu dimana itu Pemerintah NTT,” timpalnya. 
Sebelum Dibunuh……..
Dua tahun lalu, 16 orang TKW asal NTT dirampok dan dibunuh oleh Yudi cs. Komplotan sadis ini baru diketahui setelah Esther Baniwine asal NTT —-korban yang lolos dari maut walau sempat dijerat dengan seutas tali dan dibuang di kebun tebu di Desa Wonoplintahan Prambon, Sidoarjo—-  mengadu ke polisi. Berawal dari informasi inilah, polisi akhirnya menemukan sederet nama korban TKW asal NTT yang tak pernah tiba di kampung halamannya.
Begitu menginjakkan kakinya di Bandara Juanda, Esther yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di sebuah keluarga di Jl. Murni 11 No 37, Bandar Malaka Malaysia itu sudah disongsong 4 pria dan satu wanita. Kepada Esther, mereka mengaku biasa membantu para TKW asal NTT pulang kampung. Singkat cerita, Esther pun diboyong ke sebuah rumah di Perumahan Candra Mas, Jl. Wijaya Kusuma, Blok FB/23C Sedati Sidoarjo.
Selama berada dalam penyekapan, Esther dan sejumlah TKW asal NTT tak pernah merasa sedang disekap. Maklum Esther cs diperlakukan dengan baik oleh para pelaku. Namun Esther mulai curiga ketika paspor dan cek senilai Rp 16 juta miliknya diminta oleh pelaku. Tapi karena alasan untuk memudahkan kepulangannya ke kampung halaman, kecurigaan itu pun pudar. Alhasil, Minggu (21 Agustus 2005) dini hari, Esther yang tiba di Bandara Juanda pada 27 Juli itu, diajak pulang lewat Bali. Esther yang tidak paham peta Sidoarjo sengaja dibawa keliling Sidoarjo hingga ke Surabaya. Tiba-tiba, di tengah jalan sepi, gadis lugu yang ketika itu duduk di samping pengemudi langsung dijerat dengan tali dari belakang oleh dua orang anak buah Yudi.
Merasa yakin Esther telah meninggal, tubuh Esther pun langsung dibuang ke perkebunan tebu. Sayang, perkiraan para pelaku meleset. Esther ternyata masih hidup. Keesokan harinya, Esther ditemukan dalam kondisi sekarat oleh warga Desa Wonoplintahan Prambon, Sidoarjo dan langsung dilarikan ke RSUD Sidoarjo. Dua pekan setelah mendapat perawatan intensif, kondisi Esther akhirnya pulih. Dari mulutnya itulah, polisi akhirnya meringkus Husainul Hamdi alias Andik (23) dan Sulianton alias Boy. Warga Lombok Barat, NTB ini ditangkap polisi di rumah kontrakannya di Sidoarjo.
Namun ketika Esther masih dalam perawatan, komplotan ini berhasil mengeksekusi Masri (33). Mayat Masri ditemukan warga Desa Praya Lombok Tengah NTB di sebuah parit di Desa Tambak Sumur Waru, Sidoarjo. Selang tiga hari kemudian Yudi cs juga mengeksekusi Sisilia (20). Jazad Sisilia dibuang di sebuah kawasan sepi di Kecamatan Bangil Pasuruan. Nasib yang sama juga dialami Deby, jenazahnya ditemukan di Ngoro Jombang.
Cerita sadis kelompok Yudi ini awalnya tidak dipercayai oleh Margaretha alias Reta yakni korban yang sebetulnya juga tengah menunggu giliran diantar ke ‘akherat’. Reta mengaku heran saat baru tiba dari luar negeri, dirinya langsung akrab dengan kelompok Yudi. Kelompok Yudi sendiri sehari-hari berprofesi sebagai sopir taksi di Bandara Juanda. Bahkan karena kebaikan yang selalu ditunjukkan kelompok Yudi, Reta masih sulit percaya bahwa teman TKW-nya yang pernah diantar kelompok Yudi untuk pulang kampung ternyata tak pernah sampai.  Seakan tak percaya juga disampaikan Any, Rika dan Sonbai yang juga disekap kelompok Yudi di rumah yang sama. Namun bulu kuduk Reta merinding ketika mengingat pengalaman dirinya yang sempat dibawa jalan-jalan oleh anggota kelompok Yudi. “Untung saya tidak diapa-apakan,” ujarnya.
Belakangan kabar santer pembunuhan para TKW asal NTT ini mulai mengusik perhatian warga NTT di Surabaya. Apalagi saat polisi menggeledah rumah penyekapan, ditemukan 15 paspor di kamar Yudi. Dampak dari ‘musibah’ itu, para TKW asal NTT yang selamat terpaksa pulang kampung dengan tangan kosong. Sebab, semua hasil jerih payah memeras keringat di negeri orang, sudah lenyap digondol sindikat.
“15 orang dikubur di Sidoarjo, sedangkan Sisilia dipulangkan ke Sumba. Jika ada perhatian serius dari pemerintah NTT, kami yakin jazad para korban bisa dikembalikan ke kampung halamannya. Identitas korban seperti paspor dan lain sebagainya, sampai sekarang masih ada di Polwiltabes Surabaya. Sebelum Dibunuh, dua dari 16 korban itu sempat bertemu saya. Satunya asal Boawae, dan satunya lagi asal Ende, Lio,” papar Bram. 
Ironisnya, kata Bram, hingga kini polisi belum berhasil menangkap Yudi. Tragisnya lagi, setelah kasus Yudi terbongkar, di Madiun terungkap kasus mutilasi. Diduga  korbannya adalah TKW yang juga berasal NTT. Badan korban ditemukan di sungai di Madiun, sedangkan kepala korban ditemukan di hutan semak di Kabupaten Magetan.
“Polisi baru tangkap tiga pelaku, diantaranya Abdul Raub. Dia ditangkap di Mataram sebelum Bom Bali II terjadi. Abdul Raub asal Sidoarjo itu dihukum mati. Sedangkan dua temannya yang asal Mataram, satunya dihukum mati dan satunya lagi dihukum seumur hidup. Abdul Raub cs itu saya kenal baik. Mereka itu  adalah sopir taksi di Bandara Juanda,” papar Bram.  (by. cis) 

Toti, Pilihan Partai Golkar Nagekeo


“Kemenangan saya merupakan kemenangan kita bersama, karena, apalah artinya diri saya tanpa teman-teman seperjuangan dalam Partai Golkar yang kita cintai ini.”
Begitulah sepenggal kalimat yang diucapkan Anggota DPRD Kabupaten Ngada distrik Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Thomas Tiba Owa alias Bang Toti usai dirinya terpilih menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Nagekeo dalam Musyawarah Daerah Khusus (Musdasus) Partai Golkar Kabupaten Ngada yang dilaksanakan di Aula Gereja St. Yoseph Bajawa pada Rabu, 13 Juni 2007 lalu. Kemenangan Bang Toti itu sekaligus memupus harapan kandidat lain, yakni Patris Bhira dan Paulus Beto untuk menjadi orong nomor satu di DPD Partai Golkar Nagekeo.
“Tapi, saya mengajak semua komponen untuk melaksanakan tugas dengan nurani yang tulus. Jika dalam tugas, saya melakukan kesalahan, silakan tegur dan ingatkan saya, karena saya juga manusia yang punya kelemahan,” pinta Toti.
Musdasus yang dihadiri Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Drs. I.A Medah dan Sekretaris Partai Golkar NTT, Cyrillus Bau Engo itu dipadati sesepuh dan pengurus Partai Golkar Kabupaten Ngada dan Nagekeo, antara lain Simon K. Sada, Servas Sandino, Rafael Awe, Ahmat Tuju dan Mat Manetima.
Medah dalam sambutannya berharap, kepengurusan DPD Partai Golkar Nagekeo yang baru terpilih dapat bekerja optimal demi kebesaran partai. “Kita harus bertanya pada diri kita, apa yang sudah kita buat untuk masyarakat. Untuk itu kepada semua kader golkar harus bekerja sama demi kemenangan Partai Golkar pada event-event Pilkada yang sebentar lagi akan berlangsung,” tegasnya.
Menurut Medah, terpilihnya badan pengurus tidak mutlak memenuhi keinginan banyak orrang, tapi semua pihak harus menghargai keputusan yang sudah diambil secara arif dan bijaksana. Solidaritas dari semua pengurus partai, baik di tingkat bawah maupun di tingkat atas harus dijaga. Karena partai yang kuat akan menghasilkan kinerja yang baik bagi masyarakat.
“Tinggal selangkah lagi, banyak event penting. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama dan saling mendukung demi mencapai tujuan sesuai apa yang kita harapkan. Kepada pengurus partai terpilih, selamat berjuang untuk memenangkan kepentingan politik dimasa datang. Partai Golkar tidak menyelesaikan masalah, akan tetapi Partai Golkar akan berjuang sungguh-sungguh untuk menyalurkan aspirasi masyarakat,” tandasnya.
Ketua DPD Partai Golkar Ngada, Drs. Thomas Dolaradho mengaku, pemilihan Ketua DPD II Kabupaten Nagekeo telah berlangsung sangat demokratis dan penuh dengan nuansa budaya. Namun tugas yang akan diemban di daerah yang baru itu sangat berat dan tidak boleh cepat putus asa.
“Karena kita semua adalah kader partai yng telah dipercayakan untuk tugas-tugas yang mulia. Kita harus belajar dari pengalaman pahit yang sudah kita lalui bersama. Untuk itu kita harus solid dan mendukung semua program partai demi kelancaran tugas yang lebih berpihak kepada masyarakat banyak. Kopersi di bangun atas dasar kepercayaan, tetapi partai dibangun atas dasar ketidakpercayaan. Selamat bertugas kader –kader paartai,” ucap Dolaradho.
Dalam pemilihan Ketua DPD II Partai Golkar Nagekeo sesungguhnya ada dua kandidat yang diunggulkan, yakni Bang Toti dan Patris Bhira, BA. Keduanya adalah tokoh Golkar yang selama ini berperan aktif membesarkan Partai Golkar di Ngada.
Hal ini diakui utusan Komcam Partai Golkar Kecamatan Aesesa, Serafinus Mena. “Dua-duanya adalah kader Partai Golkar. Tetapi untuk sekarang, sosok Bang Toti yang paling pas untuk menahkodai Partai Golkar di kabupaten yang masih bayi ini. Karena sosok Bang Toti sudah banyak makan asam garam dalam dunia politik,” ujarnya, polos.
Pengakuan terhadap Bang Toti juga disampaikan enam Komcam Partai Golkar Nagekeo lainnya, yakni Komcam Nangaroro, Keo Tengah, Boawae, Aesesa Selatan, Mauponggo dan Wolowae.  “Ini bukan soal suka atau tidak suka, tetapi itulah sebuah demokrasi, dan harus di terima oleh kita semua.  Bang Toti adalah pilihan Partai Golkar Nagekeo. Untuk itu, kedepan kita harus mendukung ketua terpilih ini. Karena tanpa bantuan dan kerja sama dari semua kita, maka akan sia-sia,” pinta mereka beramai-ramai.
Musdasus Partai Golkar Ngada ini berdasarkan peraturan organisasi Partai Golkar Nomor: PO-07/DPP/GOLKAR/IV/1999 tentang Penyelenggaraaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar bagi Kabupaten atau Kota Madya baru. Karena Kabupaten Nagekeo baru diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Ad Interim, A.S Widodo pada Selasa, 22 Mei 2007 lalu, maka DPD II Partai Golkar Kabupaten Ngada harus memisahkan diri dari Kabupaten Nagekeo. Dengan demikian, kepengurusan Partai Golkar Nagekeo harus segera dibentuk, dan sesuai Peraturan Partai Golkar Pasal 03 tentang Penyelenggaraan Musda Partai Golkar, maka DPD Partai Golkar Kabupaten Ngada berwenang membentuk DPD Partai Golkar Kabupaten Nagekeo, menetapkan program kerja Partai Golkar Kabupaten Nagekeo dan menyusun kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Nagekeo.
Kemenangan Bang Toti dalam Musdasus kali ini sebelumnya sudah diprediksikan oleh Komcam Partai Golkar Kecamatan So’a, Kabupaten Ngada, Drs. Benyamin Roga.
“Beliau (Bang Toti-red) adalah tokoh potensial bagi perkembangan Partai Golkar kedepan. Selain dia sangat dekat dan menyatu dengan akar rumput di Nagekeo, dia juga sudah sangat berpengalaman bagaimana mengurus Golkar agar tetap menjadi nomor 1 di Nagekeo,” akunya.  (by. sherif goa)

Kol. Inf. Arief Rachman: Waspadai Gerakan Eks PKI di NTT


sergapntt.com {KUPANG} – Komandan Korem (Danrem) 161 Wirasakti Kupang, Kolonel Infantri (Kol Inf) Arief Rachman mengimbau masyarakat Nusa Tenggara Timur mewaspadai gerakan eks Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sering menyusup ke tubuh LSM atau organisasi kemasyarakatan lainnya guna menentang kebijakan pemerintah dalam bentuk aksi unjuk rasa dan sejenisnya.

“Kita jangan menganggap remeh dengan situasi ini. Saat ini di NTT ada sekitar 3.000 eks PKI. Ini sebuah potensi yang tidak bisa dipandang enteng,” ujar Rachman menanggapi fenomena unjuk rasa yang menentang sejumlah kebijakan pemerintah di Kupang.
Kebijakan yang ditentang rakyat itu antara lain rencana pembangunan Brigade Infanteri (Brigif) di SoE, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sebelumnya, Rachman pernah mengemukakan hal yang sama ketika berdialog dengan Pansus DPRD TTS.

“Aksi penolakan rakyat terhadap sebuah kebijakan pemerintah harus dicermati dengan teliti oleh setiap komponen masyarakat, karena pasti ada unsur penggerak di dalamnya yang tidak tertutup kemungkinan ditunggangi oleh pihak asing atau kelompok radikalisme yang merupakan eks anggota PKI,” tegasnya.
Menurut Rachman, NTT yang posisinya berbatasan langsung dengan negara Republica Demokratica de Timor Leste yang menganut paham sosialis harus diwaspadai. Karena tidak tertutup kemungkinan unsur-unsur komunis merasuki watak masyarakat untuk melakukan konfrontasi dengan pemerintah. Saat ini pemerintah Timor Leste telah mengirim sekitar 2.000 orang untuk mengikuti pendidikan di Cuba, negerinya Fidel Castro yang merupakan salah satu negara komunis terbesar di dunia.

“Situasi yang terjadi di negara tetangga perlu juga kita cermati dengan fenomena demonstrasi yang terjadi di negeri ini, khususnya di NTT yang menentang upaya baik pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan demi kepentingan masyarakat,” paparnya.

Oleh karena itu, Rachman mengimbau masyarakat NTT untuk tetap waspada dalam mencermati setiap fenomena yang terjadi, terutama aksi unjuk rasa yang menentang kebijakan pemerintah.  (by. on)

Pemutihan Rujab Harus mengacu pada UU Perbendaharaan Negara


sergapntt.com [KUPANG] – Pemutihan Rumah Jabatan (Rujab) Walikota Kupang yang saat ini tengah dipolemikkan, harus tetap mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan lain yang secara tegas mengaturnya.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Kupang, Ir. Harry Teofilus saat ditemui di ruang kerjanya pada Kamis, 14 Juni 2007.
Menurut Teofilus, berdasarkan UU No.1/2004, pasal 47 ayat 2, pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah atau bangunan yang bernilai diatas Rp 5 miliar, dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur. Artinya, pemindahtanganan tanah atau penghapusan bangunan harus atas persetujuan gubernur.
Aturan lain, lanjut Teofilus, berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002 Tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pembangunan Gedung Negara, maka standar luas bangunan Rujab Walikota Kupang  Rujab masuk dalam tipe khusus.
“Ketentuan ini menegaskan bahwa Rujab Walikota Kupang itu tidak bisa diputihkan, karena luas bangunan itu mencapai 700 meter persegi dengan luas lahan mencapai dua hektar. Jika Rujab dapat diputihkan, perlu langkah-langkah, yakni walikota harus mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), agar tipe bangunan dan lahan yang selama ini masuk kategori khusus diturunkan menjadi kategori tiga yang merupakan standar bangunan atau lahan C,” tegasnya.
Setelah Mendagri menyetujui, lanjut Teofilus, baru walikota membentuk tim penaksir harga bangunan dimaksud. Dalam menaksir harga, tim melibatkan badan pertanahan dan kimpraswil. Selanjutnya mendapat persetujuan Dewan untuk proses pemutihan atau sewa beli.
“Jadi, bukan soal pantas tidaknya, boleh atau tidaknya bangunan itu diputihkan. Bagi saya, kita harus tetap berpedoman pada aturan di atasnya,” ujar Teofilus.
Melihat masa pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Kupang terpilih dalam hitungan hari, Teofilus yakin bahwa proses pengajuan usulan ke Mendagri hingga mendapat jawaban dari sana bakal tersandung.
“Aturan di atasnya tidak bisa dikalahkan oleh aturan di bawahnya. Kalau pun ada Perda, tidak bisa mengalahkan Undang-Undang. Payung hukum kita kan jelas,” timpalnya.
Teofilus memahami perasaan hati Walikota Kupang, SK Lerik yang menginginkan agar rujab itu diputihkan. Namun aturan tidak memungkinkan. Jika ingin menghargai jasa-jasa SK Lerik, maka sebaiknya pemerintah membangun sebuah rumah yang pantas untuk ditempati SK Lerik.
Teofilus menganalogikan jika UU meloloskan keinginan SK Lerik, maka Presiden Soeharto pun bisa mengajukan pemutihan terhadap istana negara. Ketika ditanya bahwa SK Lerik mengacu pada pemutihan Rujab Bupati Kupang di masa Paul Lawa Rihi, Teofilus berdalih, “Kita perlu lihat dulu luas lahan dan bangunan itu. Jangan sampai masuk kategori bangunan kelas C”.
Teopilus mempertanyakan mengapa Pemkot tidak memproses pemutihan rujab jauh-jauh hari sebelum Pilkada Kota Kupang. Ia menilai, jika keinginan SK Lerik ini diluluskan, maka bawahan atau staf di Pemkot Kupang telah berupaya mempermalukan SK Lerik. “Saya kasihan kalau ulah staf, lalu Pak Lerik dipermalukan. Saya sangat hormat Pak Lerik,” katanya.
Tolak pemutihan
Sikap menolak juga ditunjukan Mantan Sekretaris Kota Administratif Kupang, Drs. Gaspar Parang Ehok, MRP. Alasannya, rujab Walikota Kupang itu memiliki nilai historis sepanjang sejarah perjalanan Kotamadya Kupang.
 “Kalau saya, sangat manusiawi keinginan Walikota SK Lerik untuk menempati rumah jabatan itu. Apalagi, rumah jabatan itu telah ditempati Lerik sekian lama sehingga ia sangat sulit untuk meninggalkannya. Tapi dari aspek sejarah, rumah jabatan Walikota Kupang itu sangat monumental. Rumah jabatan tersebut sudah ada sejak dahulu sebelum kota administratif terbentuk. Memperhatikan aspek itu maka sangat diharapkan agar walikota sekarang mempertimbangkan benar untuk tidak memutihkan Rujab itu. Seperti saran banyak orang, masih ada cara lain untuk memberikan ucapan terima kasih kepada SK Lerik,” tegas Ehok.
Menurut mantan Bupati Kabupaten Manggarai dua periode itu, kehadiran rumah jabatan seperti sekarang tentu bukan serta merta, tetapi melalui proses panjang. Pembangunannya pun dilakukan secara bertahap hingga akhirnya menjadi seperti itu.
“Kemudian, khusus untuk lembaga DPRD Kota Kupang sudah saatnya untuk tidak mengakomodir keinginan itu. DPRD Kota Kupang sebaiknya jangan memikirkan bahwa memutihkan rumah jabatan walikota sekarang merupakan cara terbaik untuk memberi penghargaan atas jasa SK Lerik. Masih ada segudang cara lain memberi penghargaan kepada SK Lerik atas pengabdiannya selama ini,” ucap Ehoh, mengingatkan. (by. on)

Fakultas Kedokteran Undana Mulai Beroperasi 2008


sergapntt.com [KUPANG] – Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana (Undana) akan mulai beroperasi pada Tahun 2008 mendatang. Demikian dikatakan Asisten Kesejahteraan Sosial Setda NTT , Ir Benny Ndoenboey usai menghadiri rapat pembentukan panitia persiapan pendirian fakultas kedokteran Undana di Kupang.

“Paling lambat Agustus 2007 mendatang, konsep pendirian Fakultas Kedokteran Undana sudah sampai di meja Menteri, DPR dan pengurus IDI (Ikatan Dokter Indonesia) untuk ditindaklanjuti sebelum tahun 2008. Bahkan untuk memperlancar pendiriannya, telah dibentuk panitia khusus yang bertugas mengkoordinasikan persiapannya dengan menteri terkait dan unsur legislatif di tingkat pusat,” ujarnya.
Menurut Ndoenboey, sejauh ini Undana telah menyiapkan sejumlah pendukung penyelenggaraan fakultas kedokteran, yakni kurikulum, staf akademik, laboratorium dan peralatan, perpustakaan dan kepustakaan, rumah sakit pendidikan dan jaringan lahan praktek serta ruangan dan gedung perkuliahaan.
Kurikulum inti pendidikan kedokteran Indonesia porsinya 80 persen dari total kebutuhan yang mencakup rumusan tujuan pendidikan, orientasi pendidikan, kerangka konsep pendidikan, kelompok ilmu, pengalaman belajar dan sistem evaluasi.
Muatan pelengkap porsinya 20 persen dari total kebutuhan, diturunkan dari visi, misi dan orientasi institusi pendidikan serta rancangan instruksional yang dipelajari dalam tiga sampai empat semester awal.
“Upaya yang telah ditempuh Undana dalam penyusunan kurikulum itu melibatkan Majelis Kolegium Kedokteran, Departemen/Dinas Kesehatan, kaum profesional kedokteran (IDI), pakar dari Fakultas Kedokteran mitra seperti Universitas Udayana, Universitas Airlangga dan Universitas Indonesia,” paparnya.
Bahkan, lanjut Ndoenboey, manajemen Undana telah mengalokasikan dana ABT (Alokasi Biaya Tambahan) TA 2006 sebesar Rp. 1,8 miliar dan 2007 3 miliar untuk pembelian peralatan laboratorium. Laboratorium dan peralatan yang dibutuhkan antara lain berupa laboratorium dasar kedokteran untuk kegiatan akademik dan profesi, blomedik, anatomi, histologi, fisiologi, biokimia, farmakologi, mikrobiologi, parasitologi, patologi anatomi, patologi klinik, farmasi, obsgyn dan bedah serta laboratorium penunjang untuk kegiatan komputerisasi dan bahasa. Sedangkan menyangkut staf akademik, Undana akan mengangkat dokter baru sebagai dosen. Selain itu, Undana juga akan melibatkan dosen luar biasa dan dosen tamu dari FK mitra. Jumlah staf akademik direncanakan sebanyak 56 orang.

“Pemerintah NTT pun akan memperlancar jalinan kerjasama Undana dengan RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang sebagai penyedia rumah sakit pendidikan, RS Bhayangkara, RS Wirasakti dan RSUD kabupaten/kota di NTT sebagai lahan praktek,” tambahnya. (by. on)