SERGAP NTT ONLINE : Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dani Anwar menyebutkan, dirinya bersama sejumlah senator belum lama ini melakukan kunjungan di wilayah perbatasan RI-Timor Leste, tepatnya di Kabupaten Belu.
Disela-sela kunjungan itu, mereka bertemu dan berdialog dengan Uskup Atambua, Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr. Dalam pertemuan itu, Uskup Atambua, kata Dani, mengeluh soal banyaknya anggota TNI yang ditempatkan di wilayah perbatasan, terutama di Kabupaten Belu. Padahal wilayah itu bukanlah daerah militer. “TNI memang kita butuhkan, tapi pertanyaan saya apakah di perbatasan RI-Timor Leste atau perbatasan yang lainnya itu adalah daerah militer?
Wilayah perbatasan janganlah selalu dipandang sebagai daerah militer,” ungkap Dani Anwar dalam Talk Show DPD RI bertajuk “Kesetaraan Lembaga Perwakilan untuk Membangun Daerah” di Press Room DPD RI, Jumat (5/8). Selain Dani, narasumber lain yang turut hadir adalah Pengamat Politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti dan Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Sutrisno.
Menurut Dani, wilayah perbatasan negara, harus dipandang sebagai garda terdepan bangsa, dan yang harus dibangun pemerintah adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan itu. “Jika rakyat sejahtera, maka dia akan tampil sebagai kekuatan tersendiri dan menjadi pengawal di garda terdepan,” kata senator asal DKI Jakarta ini.
Kaitan dengan itu, Dani mengharapkan pemerintah pusat agar benar-benar mencurahkan perhatiannya membangun wilayah perbatasan sehingga tingkat kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan dapat disejajarkan atau merata dengan masyarakat di wilayah yang sudah maju.
Dani juga menyoroti kebijakan pusat yang menempatkan personil TNI di wilayah perbatasan dalam jangka waktu yang dinilainya lama, yakni setahun.
Nasib TNI di perbatasan, kata Dani, harus mendapat perhatian. “Jangan menunggu setahun baru melakukan rolling. Kalau bisa enam bulan saja. Kasihan tentara yang masih muda-muda itu ditempatkan disebuah tempat yang jauh, terpencil, kurang air, kurang hiburan, dan lainnya, sehingga kalau satu tahun baru dirolling, terlalu lama,” usul Dani.
Dani mengatakan, temuan yang dia peroleh di perbatasan RI-Timor Leste ini sudah dia sampaikan secara lisan ketika bertemu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Djoko Suyanto. “Dalam pertemuan DPD dengan Presiden, saya sudah sampaikan ini ke Pak Menkopolhukam, semoga ini bisa direspon,” harap Dani.
Pengamat Politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti mempertanyakan, apakah di abad 21 ini, peran TNI masih dibutuhkan di wilayah perbatasan? “Saya dapat memahami bahwa kita punya perbatasan darat dengan tiga negara dan batas laut dengan 10 negara, sehingga jika TNI ditempatkan di wilayah perbatasan, terkesan masih ada semacam perang dingin dengan negara tetangga karena diantara batas itu, banyak yang masih berkonflik (belum selesai dibahas),” kata Ikrar.
Menurut Ikrar, wilayah perbatasan memang harus dibuat menjadi aman dan nyaman, dan untuk itu tidak seharusnya menempatkan TNI sebanyak-banyaknya. Untuk menjadikan wilayah perbatasan menjadi nyaman, solusi yang tepat adalah melaksanakan pembangunan yang terintegral atau terpadu (Integrated Development). “Jika ini terwujud, dan rakyat sejahtera, tentunya wilayah itu akan nyaman,” jelasnya.
Awasi Kemampuan Daerah
Dani Anwar menyatakan, lembaganya akan memfokuskan perhatian untuk mengawasi kemampuan daerah dalam pengelolaan anggaran. Pengawasan yang dimaksud Dani itu terkait kemampuan penyerapan daerah dari tambahan alokasi dana dalam APBN Perubahan 2011 untuk membangun 11.600 rumah di NTT senilai Rp 300 miliar. Dana yang disetujui DPR RI ini dialokasikan melalui Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenegpera) Juli lalu, dan diharapkan dapat terserap seluruhnya tahun ini.
“Untuk penyerapan dana itu, tugas kami di DPD untuk mengawasi, karena penambahan dana tersebut juga merupakan bagian dari dukungan yang diberikan DPD untuk memperhatikan saudara-saudara dari Timor Timur dulu yang pro integrasi,” jelas Dani Anwar dalam Talk Show DPD RI bertajuk “Kesetaraan Lembaga Perwakilan untuk Membangun Daerah” di Press Room DPD RI, Jumat (5/8).
Dani mengatakan, penambahan dana yang disetujui DPR RI tersebut merupakan bagian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat, khususnya warga eks Timor Timur yang kini menetap di wilayah perbatasan RI-Timor Leste (NTT).
Menurut Dani, pengawasan tersebut penting karena tambahan dana pembangunan rumah senilai Rp 300 miliar bukanlah jumlah yang kecil. “Apalagi diharapkan terserap seluruhnya pada tahun 2011 ini, sehingga kami akan meningkatkan pengawasan sehingga daerah bisa melaksanakan dana itu sebaik-baiknya, tepat sasaran, transparan, dan mampu terserap seluruhnya,” harap senator asal DKI Jakarta ini. (aln/fmc)
Tinggalkan komentar
Belum ada komentar.
NTT WORD 
Tinggalkan komentar