Polisi Perlu Berbenah Diri


sergapntt.com [KUPANG] – Banyaknya kasus salah tembak yang dilakukan polisi di wilayah hukum NTT, membuat Dekan Fakultas Hukum Unwira Kupang, Dr. Frans Rengka, SH, M.Hum angkat bicara. Berikut nukilan wawancaranya:
Apa komentar anda terhadap kasus salah tembak yang dilakukan polisi di NTT?
Ini menunjukkan bahwa institusi polisi dalam melaksanakan tugasnya bukan makin baik, justru semakin buruk. Dari beberapa peristiwa ini membuktikan bahwa polisi tidak profesional. Tidak ada alasan bagi polisi untuk bisa keliru atau salah tembak. Ini kesalahan fatal.
Mengapa ?
Ini akibat lunturnya penghayatan aparat terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengayomi, pelindungi dan melayani masyarakat.
Jadi apa yang harus dilakukan oleh kepolisian?
Insiden penembakan polisi ke warga telah 4 kali terjadi di NTT. Ini menunjukan ketidakterampilan dan ketidakprofesionalan polisi dalam menggunakan senjata api.
Mungkinkah ini berhubungan dengan kualitas senjata api?
Sebenarnya itu salah satu masalah lain yang ada di tubuh aparat. Karena itu petinggi Polri harus evaluasi senjata milik anggota di lapangan. Ini sangat berbahaya, karena tidak dijamin tingkat presisi senjata tersebut. Sehingga, saat digunakan bisa melenceng dari sasaran yang dibidik. Korban salah tembak bisa berjatuhan.
Sejauhmana pengamatan anda tentang penegakan hukum di NTT yang ditangani polisi?
Hukum harus bekerja secara akurat. Artinya bahwa para penegak hukum dalam upaya melaksanakan penegakan hukum harus bekerja dengan informasi yang jelas dan akurat. Misalnya mau menangkap orang, tentunya polisi harus memiliki sejumlah bukti dan informasi yang jelas. Dan juga harus melalukannya sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang berlaku. Bukan asal sembarang tangkap orang. Apalagi sampai menembak.
Pembenahan apa yang perlu dilakukan oleh Polisi?
Yang pertama yang harus dilakukan adalah memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api (senpi). Para personel polisi yang memegang pelbagai jenis senjata diharuskan melakukan rephysiological test. Sehingga, para anggota yang gagal tes tidak diberikan hak memegang senjata api guna menghindari penyalahgunaan pemakaian.
Kedua, komunikasi aktif atasan-bawahan. Pemerintahan era Presiden Abdurrahman Wahid memang sukses menggagas pemisahan TNI-Polri. Tepat di tahun 2002, pemerintah Presiden Megawati mengeluarkan keputusan ‘perceraian’ TNI-Polri. Di Era reformasi ini, jajaran komandan di kepolisian seharusnya tidak lagi terbiasa menganggap bawahannya sebagai prajurit yang hanya bisa diperintah tanpa diajak berkomunikasi.
Ketiga, jeda hak menggunakan senjata api. Keputusan itu adalah ‘meliburkan sementara’ para anggota polisi yang baru  selesai bertugas dari daerah konflik agar tidak membawa senjata. Hal ini sangat penting dilakukan demi menghindari penggunaan senjata di luar kendali. Karena, dapat dimaklumi bahwa tekanan emosi yang baru usai dinas di wilayah rawan biasanya bervolume tinggi akibat ketegangan dan rasa lelah selama tugas.
Keempat, melindungi bawahan. Sudah saatnya para pimpinan di kepolisian, baik di tingkat atas maupun di tingkat bawah bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan oleh para bawahan. Tentunya tanggung jawab diberikan selama bawahan memang taat, patuh dan menjalankan tugasnya di lapangan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pimpinan tidak boleh `mengkambinghitamkan’ bawahan demi menyelamatkan dirinya sendiri.
Jadi, penggunakan senjata harus bagaimana?
Polisi tidak boleh meniru kasus pembantaian Santra Cruz di Dili, Timor Timur (1992) ataupun Trisakti dan Semanggi (1998). Ketika itu hanya bawahan dan hanya komandan di lapangan yang dijadikan ‘tumbal’. Bawahan layak dipersalahkan di hadapan hukum jika perintah atasan dan prosedur hukum memang dilanggar. Banyak keluhan juga yang saya dengar dari polisi tentang situasi dilematis ini: menahan kokangan senjata dengan resiko sanksi dari atasan atau menembak dengan resiko dipersalahkan Komnas HAM/LSM sementara komandan tiarap.
Citra polisi cenderung kurang disukai masyarakat, bagaimana menurut anda?
Untuk memperbaiki citra polisi yang kadang cenderung kurang disukai masyarakat, pembenahan internal Polri menjadi sangat mendesak. Selain itu, kepala Polri, paling tidak, harus menginstruksikan seluruh jajarannya agar para anggotanya menampilkan keramahtamahan, bukan menyapa masyarakat dengan raut menakutkan. Polisi bisa meniru kegiatan yang TNI terapkan seperti bakti sosial dan lain sebagainya.
Komentar Terakhir?
Ini tambahan. Anggota Polri yang menjadi Polantas sebaiknya tidak asal main tilang atau menghentikan para pengendara sepeda motor maupun mobil hanya demi beberapa lembar uang, bukan atas nama mengatur kelancaran lalu lintas. Justru, razia yang dilakukan oleh polisi saat ini seyogianya lebih difokuskan pada operasi penggeledahan senjata api atau senjata tajam ketimbang STNK dan SIM. Ini, jika kita masih sadar bahwa senjata api ataupun senjata tajam sudah begitu lumrah menyebar untuk aksi kejahatan.
Bila operasi ini diberlakukan secara rutin, diharapkan penyebaran berbagai jenis senjata secara illegal bisa diminimalkan. Perlahan-lahan citra polisi pun akan semakin membaik karena dinilai bisa menjadi pengayom masyarakat sekaligus penegak hukum dalam arti sesungguhnya. Tetapi, jika para petinggi Polri tetap enggan berbenah, maka ketidakpuasan masyarakat terhadap kepolisian seperti sekarang ini akan makin sulit dipulihkan.
By. WJ
Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s