Apa kabar NTT?


dana desaPagi tadi saya disapa sahabat lama yang kini sedang berada di Amerika. Apa kabar NTT? Saya jawab, NTT baik-baik saja. Makin maju. Jumlah penduduknya pun makin meningkat.

Cuma satu hal yang mengganjal, yakni tingkat praktek korupsi masih tinggi. Ironisnya, perkara hukum selalu mentok sampai pada tingkat penyelidikan saja.

Saya kurang tahu apa penyebabnya. Mungkin penegak hukum bisa menjelaskan INI. (*)

Iklan

Kado Istimewa Buat Mantan Napi


sergapntt.com, TIMORense – Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan peluang kepada mantan nara pidana (napi) untuk terlibat dalam hajatan politik. Namun ada sejumlah rambu yang harus ditaati. Berikut wawancara wartawan TIMORense, Wesly Jacob (TR) dengan akademisi dari Fakultas Hukum Undana Kupang, Deddy Manafe (DM).  
TR : Bagaimana menurut anda terkait dengan keputusan MK yang memulihkan hak politik para mantan Narapidana yang diancam 5 tahun penjara atau lebih ?
DM : Itu kado istimewa kepada seluruh mantan napi yang dipidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara. Hak politik mereka untuk berkiprah sebagai pejabat publik telah dipulihkan oleh MK. Ini langkah maju dalam proses pembangunan hukum dan perkembangan demokrasi di negeri kita. Sebelumnya, napi kasus kejahatan politik (napol) dan kealpaan ringan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun telah dicabut hak – hak politiknya.
TR : Logika hukumnya seperti apa?
DM : Logika hukum sebenarnya menyiratkan mantan napi mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya. Artinya seseorang yang sudah menjalani hukuman karena tersangkut tindak pidana sama saja telah melunasi kesalahannya. Apalagi sekarang kita tak mengenal lagi penjara. Istilah penjara telah lama dihapus, kemudian diganti dengan lembaga pemasyarakatan (Lapas), sebuah institusi yang membina para napi ke jalan yang benar. Ini dikandung maksud bahwa mereka yang telah keluar dari Lapas berarti telah lulus menjalani proses pemasyarakatan. Sehingga kehadirannya di tengah masyarakat sebagai warga yang sudah bersih, tanpa cacat dan cela sebagaimana sebelum tersangkut tindak pidana.
TR : Bagaimana penilaian anda terhadap uji materil  oleh Mahkamah Konstitusi?
DM : Pasal yang diuji oleh MK adalah Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 tentang Pemilu Legislatif serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut memuat syarat setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif baik pusat maupun daerah serta calon kepala daerah harus bersih dari catatan kriminal. Pasal-pasal itu menyebutkan seorang caleg atau calon kepala daerah harus memenuhi syarat ‘tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. MK memutuskan ketiga pasal itu conditionally unconstitutional atau inskonstitusional bersyarat. Artinya, ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional bila tak memenuhi empat syarat yang ditetapkan MK dalam putusannya, yakni, (i) tak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials), (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
TR : Apakah keputusan ini tidak akan menjadi bumerang?
DM : Secara konstitusi keputusan itu tidak salah. Mantan napi tetap memiliki hak politik yang sama setelah menjalani masa hukumannya, karena sudah dinilai bersih. Dan sesuai dengan KUHP, Hukum tambahan menyangkut pencabutan hak tertentu, termasuk hak politik itu hanya dapat dilakukan lewat keputusan pengadilan.
Namun apakah klausul itu patut dilaksanakan saat kepercayaan rakyat terhadap lembaga Negara baik itu eksekutif maupun legislatif berada pada titik nadir?
Secara politis mungkin klausul ini akan “mengganggu” rasa kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga negara, namun secara hukum, jelas bahwa klausul keputusan ini sudah benar dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apalagi jika dikaitkan UUD 1945 dan UU tentang Hak asasi manusia, maka tentunya semua orang punya hak politik. Selain itu, belum tentu semua terpidana 5 tahun ke atas itu tercabut hak politiknya dalam keputusan di pengadilan.
TR : Tentunya ini akan membuka peluang bagi para terpidana korupsi juga akan bisa dipilih menjadi legislatif atau sebagai pejabat ?
DM : Alasan utama mantan narapidana bisa menjadi caleg atau calon kepala daerah adalah persamaan hak setiap warga negara. Bila toh mereka pernah melakukan kesalahan lantas dipidana, hal itu sudah ditebus dengan pidana penjara yang ia jalani. tak berarti dengan aturan ini nantinya mantan napi dengan mudah  menjadi caleg. Tetap ada sejumlah  syarat yang harus dipenuhi. Eks napi tersebut misalnya baru boleh mencalonkan diri setelah lima tahun bebas dari hukuman. Jadi seharusnya mereka yang telah menjalani hukuman harus mendapat hak sama untuk ikut dalam pemilihan menjadi anggota DPR. Menjadi tidak adil, jika sama – sama mantan napi, tetapi hak politiknya diperlakukan tidak sama.Dari aspek hukum dan hak asasi manusia memang terdapat perlakukan diskriminasi, tetapi ada faktor lain yang perlu diperhatikan, jika dikaitkan dengan jabatan publik.
TR : Konstituen tentunya berharap dalam proses pemilu dapat melahirkan para legislatif dan kepala daerah yang bersih, apakah keputusan ini tidak bertentangan dengan harapan konstituen?
DM : Untuk membangun legislatif dan eksekutif yang terpercaya, idealnya adalah representasi suara rakyat pemilih (konstituen); mereka harus menguasai bidang tugas dan memiliki pengetahuan memadai akan masalah-masalah rakyat (kompetensi); dan bermoral baik (integritas). Kecarutmarutan muncul karena mereka yang duduk di kursi dewan hanya memenuhi syarat konstiuensi dengan menghalalkan segara cara. Kompetensi kurang memadai, integritasnya pun diragukan.
TR : Lalu menurut anda bagaimana dengan terpidana kasus KDRT?
DM : Undang-undang KDRT dalam klausul pidananya menganut Hukum Pidana Alternatif. Artinya bahwa dalam setiap putusan hukumnya, kepada terpidana diberikan alternatif hukuman. Tidak hanya hukuman kurungan badan saja, tapi juga diberikan alternatif seperti denda. Jadi manakala terpidana kasus KDRT bersedia atau mampu membayar denda maka ia bisa dinyatakan bebas atau tak harus menjalani hukuman kurungan badan. Hal ini disebabkan karena semangat dalam UU KDRT tersebut mengandung 4 hal yakni, mencegah terjadinya KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku dan menjaga keharmonisan rumah tangga.
TR : Bukankah kita butuh pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki kompetensi mental maupun spiritual, pribadi yang arif dan bijaksana untuk membangun bangsa ini?
DM : Benar, bahwa dalam konteks untuk membangun bangsa kita membutuhkan orang-orangnya yang punya kompentensi. Kekuatiran saya adalah ukurannya tidak lagi mengutamakan kecerdasan, kapabilitas dan integritas sebagai politikus. Popularitaslah yang dijadikan power, yang membentuk mereka menjadi pragmatis, sehingga tidak penting lagi bagaimana caranya menjadi terkenal. Karena itu, diharapkan konstituen harus cerdas dalam memilih. (*) 

Akumulasi Ketidakmampuan Pemda


sergapntt.com, TIMORense – Program SM-3T yang digagas dan sedang dilaksanakan Kementrian Pendidikan Nasional RI sejatinya untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan di Indonesia. Sayangnya, program ini menuai kontraversi. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan pendidikan kita, kini dan di sini. Berikut wawancara wartawan TIMORense (TR), Wesly Jacob dengan Prof. Dr. Mans Mandaru, M.Pd, salah satu dosen senior di FKIP Undana Kupang.
(TR) : Bagaimana pendapat anda terhadap program SM-3T (Sarjana Mendidik Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) ini?
(HM) : Harus di akui bahwa Program SM-3T (Sarjana Mendidik Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang ditelurkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional adalah sebuah ide untuk menjawab apa yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yakni  mencerdaskan kehidupan bangsa namun tidak serta merta ide tersebut harus di sepakati secara mutlak karena ini kebijakan menteri.
(TR) : Program ini untuk menjawab persoalan kekurangan tenaga guru di daerah, bagaimana menurut anda?
(HM) : Sebetulnya ini akumulasi dari ketidakmampuan daerah untuk mengelola pendidikan di daerahnya. Salah satu persoalan dasarnya adalah ketiadaan Grand Design pengelolaan pendidikan termasuk sistem rekruitmen tenaga guru dan tenaga kependidikan. Di sisi lain LPTK didaerah ternyata tidak mampu merespon beberapa kebijakan makro pendidikan terkait masalah ketenagaan. Sebagai contoh, kebijakan rekruitmen tenaga kependidikan (Perpustakaan, Laboratorium, Teknis sumber belajar) ternyata tidak mampu disediakan LPTK di daerah.
(TR) : Jadi menurut anda masalah sebenarnya di mana?
(HM) : Jadi sebenarnya masalah dasarnya juga terletak pada kelambanan kita menangani persoalan. Sebagai informasi tambahan kemungkinan besar, mulai tahun depan sistem rekruitmen tenaga guru akan di kembalikan ke pusat, karena sejak otonomi diberikan ternyata daerah tidak mampu mengatasi kekurangan tenaga guru. Di NTT saja kita kekurangan sekitar 26.000 tenaga guru pada tahun 2009. Hal ini tidak disikapi secara serius oleh dinas Pendidikan Propinsi, dan kabupaten kota. Alasannya sangat sederhana yaitu ketiadaan anggaran. Padahal ini bisa diatasi dengan menekan anggaran belaja rutin yang mencapai lebih dari 60 persen.Jadi saya kira tidak semua soal ini kekeliruan pusat.
(TR) : Ini merupakan kerugian bagi daerah karena pelaksanaan program ini tidak melibatkan anak daerah dan LPTK yang ada di daerah?
(HM) : Memang sangat disayangkan pelaksanaan program ini tidak melibatkan anak-anak daerah dan LPTK-LPTK yang ada di NTT. Kalau saja kita tanggap dan responsif maka hal ini tidak perlu terjadi. Karena saya kira program ini dilaksanakan secara terbuka oleh pemerintah pusat, hanya kita di daerah yang kurang memberikan tanggapan. Jika Kemendiknas menyadari akan penerapan otonomi daerah maka APBN untuk pengadaan guru honorer atau guru kontrak untuk daerah tertinggal yang dialokasikan dari APBN tidak serta merta dilakukan sendiri tetapi dapat di sinergikan dengan pemerintah daerah sebagai representasi masyarakat, bisa saja kurikulum dan kemajuan terknologi pendidikan yang tidak di kuasai oleh guru-guru lokal terutama guru-guru honorer di daerah dapat dilatih untuk memiliki kemampuan dana penguasaan teknologi pendidikan tersebut.
(TR) : Ada sejumlah pejabat yang mengatakan tidak mengetahui program tersebut, bagaimana menurut anda?
(HM) : Pendapat para pejabat Negara itu patut di pertanyakan, sangat tidak mungkin mengenai kebijakan negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, lalu mereka mengaku tidak tahu menahu. Saya tidak yakin pemerintah pusat melaksanakan program ini secara tertutup dan tidak transparan. Karena informasi tentang program ini sudah saya dengar dari tahun lalu. Selain itu pelaksanaan program inikan ada prosesnya. Jangan sampai program ini disampaikan secara umum, namun kita didaerah yang kurang memberi tanggapan atau respon.
(TR) : Apakah program SM-3T ini dapat menjamin bahwa mutu pendidikan di NTT dapat meningkat?
(HM) : Wah…..kalau soal menjamin peningkatan mutu, saya kira kita tunggu hasil atau output dari pelaksanaan program tersebut. Namun secara pribadi saya berharap program tersebut bisa membantu untuk mengatasi kekurangan tenaga guru di daerah dan membantu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah.
(TR) : Adanya protes terhadap pelaksanaan program ini, bagaimana menurut anda?
(HM) : Menurut saya yang harus dikritisi adalah proses dari pelaksanaan program tersebut dan ketidakmampuan daerah merespons dan menanggapi program tersebut. Ini membuktikan bahwa kita masih sangat lemah dalam mengakses informasi. (*) 

Polisi Perlu Berbenah Diri


sergapntt.com [KUPANG] – Banyaknya kasus salah tembak yang dilakukan polisi di wilayah hukum NTT, membuat Dekan Fakultas Hukum Unwira Kupang, Dr. Frans Rengka, SH, M.Hum angkat bicara. Berikut nukilan wawancaranya:
Apa komentar anda terhadap kasus salah tembak yang dilakukan polisi di NTT?
Ini menunjukkan bahwa institusi polisi dalam melaksanakan tugasnya bukan makin baik, justru semakin buruk. Dari beberapa peristiwa ini membuktikan bahwa polisi tidak profesional. Tidak ada alasan bagi polisi untuk bisa keliru atau salah tembak. Ini kesalahan fatal.
Mengapa ?
Ini akibat lunturnya penghayatan aparat terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengayomi, pelindungi dan melayani masyarakat.
Jadi apa yang harus dilakukan oleh kepolisian?
Insiden penembakan polisi ke warga telah 4 kali terjadi di NTT. Ini menunjukan ketidakterampilan dan ketidakprofesionalan polisi dalam menggunakan senjata api.
Mungkinkah ini berhubungan dengan kualitas senjata api?
Sebenarnya itu salah satu masalah lain yang ada di tubuh aparat. Karena itu petinggi Polri harus evaluasi senjata milik anggota di lapangan. Ini sangat berbahaya, karena tidak dijamin tingkat presisi senjata tersebut. Sehingga, saat digunakan bisa melenceng dari sasaran yang dibidik. Korban salah tembak bisa berjatuhan.
Sejauhmana pengamatan anda tentang penegakan hukum di NTT yang ditangani polisi?
Hukum harus bekerja secara akurat. Artinya bahwa para penegak hukum dalam upaya melaksanakan penegakan hukum harus bekerja dengan informasi yang jelas dan akurat. Misalnya mau menangkap orang, tentunya polisi harus memiliki sejumlah bukti dan informasi yang jelas. Dan juga harus melalukannya sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang berlaku. Bukan asal sembarang tangkap orang. Apalagi sampai menembak.
Pembenahan apa yang perlu dilakukan oleh Polisi?
Yang pertama yang harus dilakukan adalah memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api (senpi). Para personel polisi yang memegang pelbagai jenis senjata diharuskan melakukan rephysiological test. Sehingga, para anggota yang gagal tes tidak diberikan hak memegang senjata api guna menghindari penyalahgunaan pemakaian.
Kedua, komunikasi aktif atasan-bawahan. Pemerintahan era Presiden Abdurrahman Wahid memang sukses menggagas pemisahan TNI-Polri. Tepat di tahun 2002, pemerintah Presiden Megawati mengeluarkan keputusan ‘perceraian’ TNI-Polri. Di Era reformasi ini, jajaran komandan di kepolisian seharusnya tidak lagi terbiasa menganggap bawahannya sebagai prajurit yang hanya bisa diperintah tanpa diajak berkomunikasi.
Ketiga, jeda hak menggunakan senjata api. Keputusan itu adalah ‘meliburkan sementara’ para anggota polisi yang baru  selesai bertugas dari daerah konflik agar tidak membawa senjata. Hal ini sangat penting dilakukan demi menghindari penggunaan senjata di luar kendali. Karena, dapat dimaklumi bahwa tekanan emosi yang baru usai dinas di wilayah rawan biasanya bervolume tinggi akibat ketegangan dan rasa lelah selama tugas.
Keempat, melindungi bawahan. Sudah saatnya para pimpinan di kepolisian, baik di tingkat atas maupun di tingkat bawah bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan oleh para bawahan. Tentunya tanggung jawab diberikan selama bawahan memang taat, patuh dan menjalankan tugasnya di lapangan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pimpinan tidak boleh `mengkambinghitamkan’ bawahan demi menyelamatkan dirinya sendiri.
Jadi, penggunakan senjata harus bagaimana?
Polisi tidak boleh meniru kasus pembantaian Santra Cruz di Dili, Timor Timur (1992) ataupun Trisakti dan Semanggi (1998). Ketika itu hanya bawahan dan hanya komandan di lapangan yang dijadikan ‘tumbal’. Bawahan layak dipersalahkan di hadapan hukum jika perintah atasan dan prosedur hukum memang dilanggar. Banyak keluhan juga yang saya dengar dari polisi tentang situasi dilematis ini: menahan kokangan senjata dengan resiko sanksi dari atasan atau menembak dengan resiko dipersalahkan Komnas HAM/LSM sementara komandan tiarap.
Citra polisi cenderung kurang disukai masyarakat, bagaimana menurut anda?
Untuk memperbaiki citra polisi yang kadang cenderung kurang disukai masyarakat, pembenahan internal Polri menjadi sangat mendesak. Selain itu, kepala Polri, paling tidak, harus menginstruksikan seluruh jajarannya agar para anggotanya menampilkan keramahtamahan, bukan menyapa masyarakat dengan raut menakutkan. Polisi bisa meniru kegiatan yang TNI terapkan seperti bakti sosial dan lain sebagainya.
Komentar Terakhir?
Ini tambahan. Anggota Polri yang menjadi Polantas sebaiknya tidak asal main tilang atau menghentikan para pengendara sepeda motor maupun mobil hanya demi beberapa lembar uang, bukan atas nama mengatur kelancaran lalu lintas. Justru, razia yang dilakukan oleh polisi saat ini seyogianya lebih difokuskan pada operasi penggeledahan senjata api atau senjata tajam ketimbang STNK dan SIM. Ini, jika kita masih sadar bahwa senjata api ataupun senjata tajam sudah begitu lumrah menyebar untuk aksi kejahatan.
Bila operasi ini diberlakukan secara rutin, diharapkan penyebaran berbagai jenis senjata secara illegal bisa diminimalkan. Perlahan-lahan citra polisi pun akan semakin membaik karena dinilai bisa menjadi pengayom masyarakat sekaligus penegak hukum dalam arti sesungguhnya. Tetapi, jika para petinggi Polri tetap enggan berbenah, maka ketidakpuasan masyarakat terhadap kepolisian seperti sekarang ini akan makin sulit dipulihkan.
By. WJ

Ayo Terus Dukung Komodo


sergapntt.com – Keikutsertaan Komodo dalam ajang New7Wonders of Nature  memancing Kontroversi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss Djoko Susilo melansir bahwa New7Wonders adalah yayasan abal-abal. Sebab alamat yayasan itu tidak jelas. Kabar ini tentu saja menghentakan publik Indonesia. Tapi tidak berarti semangat untuk mendukung Komodo menjadi berkurang. Setidaknya menurut Emmy Hafild, Ketua Tim Pendukung Pemenangan Komodo (P2K). Berikut petikan wawancaranya:
Duta besar dan Kementerian Pariwisata mengatakan New7Wonders abal-abal, pendapat Anda?

Ayo terus dukung Komodo. Hm,,,, Saya tidak punya kompetesi untuk menjawab pernyataan mereka itu. Tapi mengapa kami percaya pada yayasan New7wonders itu karena kami melihat profil mereka. Melihat karya mereka. Pada 2000-2007 mereka juga berhasil menggelar kompetisi tujuh keajaiban dunia. Hasilnya luar biasa. Itu menunjukkan track record mereka.

Soal alamat yang menumpang museum dan tidak ada kegiatan di sana?

Itu museum milik yang punya kok, Bernard Weber. New7Wonders itu punya banyak pegawai dan menyebar di sejumlah negara. Mereka ada di London, Zurich, dan Kanada. Weber itu punya dual citizenship, Kanada dan Swiss. Ini adalah organisasi modern, tak punya overhead cost, operasi mereka lewat dunia cyber. Kami kalau kirim email pasti dijawab. Karyawan mereka tidak berkumpul jadi satu tapi selalu travelling ke 28 negara.

Masih menurut Pak Dubes, orang Swiss tak ada yang kenal New7Wonders. Tanggapan Anda?

Dia tanya ke mana ya?  Swiss itu memang tidak perlu New7Wonders untuk mempromosikan pariwisatanya. Puluhan juta yang datang tiap tahun ke sana. Meski Swiss punya finalis, tidak banyak warga di sana yang ikut memilih.

Dan untuk diketahui, yang bersemangat dalam ajang New7Wonders adalah negara-negara yang memerlukan turis untuk memajukan bisnis parawisata mereka seperti Korea Selatan, Filipina, dan Vietnam. Bahkan di Israel ada 1.000 orang telanjang untuk kampanye memenangkan Laut Mati. Yang ribut-ribut ya di Indonesia ini.

Soal tuduhan New7Wonders yang profit oriented?

Dia organisasi independen. Semua biaya untuk pengeluaran ditanggung sendiri. Kalau nggak jual lisensi, dari mana dia dapat uang? Dia punya hak paten, investasi risiko, harus biayai ke sana ke mari. Tapi hal seperti ini memang begitu cara kerjanya. Hal yang biasa saja.

Ambil contoh Indonesian Idol, kan bayar lisensi. SMS-nya juga premium, tapi tak ada yang mempermasalahkan tuh.

Ada tuduhan, kampanye Komodo ‘menjual’ nasionalisme, benarkah demikian?

Itu sederhana saja alasannya. Waktu ada wakil kita di ajang internasional,  kita pasti mendukung. Agnes Monica misalnya, kita kan mendukung dia. Kemudian kita semua memenangkan rendang dalam polling makanan terenak di dunia versi CNN. Memangnya salah memenangkan sesuatu di tingkat dunia? Kita ini adalah bangsa yang rindu kemenangan.

Pada tahun 2007 lalu, Borobudur kalah dalam ajang New7Wonders, kita ribut-ribut. Sekarang Komodo sedang berjuang dan ada harapan menang, diributin lagi. Rakyat Indonesia ini luar biasa rindu kemenangan.

Pemerintah berdalih, kampanye Komodo tak perlu New7Wonders. Bahkan Dubes Swiss siap mempromosikan Komodo ke Eropa.

Sekarang yang datang ke Komodo cuma 100 orang per hari. Butuh kampanye yang besar. Kampanye melalui dubes, pemerintah kan pakai dana APBN. Itu jelas pajak rakyat lho. Mereka tidak pernah tanya kepada rakyat soal penggunaan uang itu. Silakan saja pemerintah kampanye, tapi jangan larang inisiatif masyarakat. Kalau mau pakai APBN, untuk biayai birokrat jalan-jalan kampanye Komodo, silakan. Tetapi sekali lagi, jangan larang masyarakat.

Komodo sudah punya dua pengakuan dari UNESCO. Itu yang jadi alasan pemerintah, kita tak butuh New7Wonders. Tanggapan Anda?

Komodo mendapat pengakuan UNESCO pada 1986, tapi meningkatnya promosi kedatangan Komodo baru dua tahun terakhir. Memangnya saat berstatus world heritage, banyak yang ke sana? Tidak, sebab UNESCO tidak berbuat banyak. Hanya beri sertifikat, lalu selesai.

Ada pengaruh kontroversi ini ke penggalangan dukungan Komodo yang tinggal 10 hari lagi?

Tidak ada pengaruhnya. Tidak turun juga suaranya. Kasihan saja pihak New7Wonders dihakimi di Indonesia. Pesan saya ke masyarakat Indonesia, terus dukung Komodo. Hasilnya juga untuk kita kok. Untuk kesejahteraan rakyat NTT dan perbaikan konservasi Komodo.

Menang atau kalah soal lain. Tapi lihat apa yang terjadi setelah kampanye ini, masyarakat menjadi sadar Indonesia memiliki kekayaan alam, Pulau Komodo. Menjadi cinta negeri sendiri. Anak-anak mengenal bahkan mengkampanyekan Komodo. Apa itu salah?
Toh, hanya dua orang dari pemerintah yang mengeluarkan statemen seperti itu. Yang lain, bahkan presiden mendukung memilih Komodo. Pesan saya pada Dubes Swiss, daripada mengurus soal Komodo, urus saja diplomasi di Swiss — bagaimana mengembalikan uang koruptor yang dibawa kabur ke sana. (by. cis/VIVAnews)

Cara Menolak Calon Karyawan


sergapntt.com – Sebagai orang HRD yang sering harus terlibat dalam screening interview calon karyawan baru, terkadang kita mengalami kesulitan untuk memberitahukan penolakan terhadap kandidat yang tidak qualified . Cara penolakan yang sering dilakukan biasanya hanya mengucapkan karta-kata basa-basi standar seperti “mohon tunggu 2 minggu dari sekarang, bila tidak ada pemanggilan lanjutan berarti kemungkinan Anda tidak kami ikutkan dalam proses di sesi berikutnya”.
Agar tidak bosan, berikut ini adalah contoh “kreatif” lainnya yang bisa anda gunakan.
Staff HRD        : “Kamu punya Rumah tidak??”
Pelamar            : “Belum Pak.”
Staff HRD        : “Wah kamu tidak bisa diterima di sini.”
Pelamar            : “Lho kenapa pak?
Staff HRD        : “Nanti pasti kamu minta hutang kepada Perusahaan.”
Pelamar            : “Ah.. Tidak pak, orangtua saya kaya.”
Staff HRD        : “Ya malah tidak Keterima.”
Pelamar            : “Lho kenapa bisa begitu?”
Staff HRD        : “Lha kamu pasti kerjaannya cuma buat hiburan saja, nongkrong-nongkrong
saja.”
Staff HRD        : “Kamu punya motor?”
Pelamar            : “Tidak pak.”
Staff HRD        : “Kamu tidak bisa di terima disini.”
Pelamar            : “Lho kenapa pak?”
Staff HRD        : “Kamu pasti nanti minta bantuan kredit.”
Pelamar            : “Sebenarnya ada pak, tapi dirumah, nanti saya ambil dulu trus saya bawa kesini.”
Staff HRD        : “Malah tidak diterima kamu.”
Pelamar            : “Kok bisa begitu pak?”
Staff HRD        : “Tempat parkirnya sudah tidak cukup.”
Staff HRD        : “Kamu Sakit Jiwa nggak?”
Pelamar            : “Ya tidaklah Pak..”
Staff HRD        : “Kamu tidak bisa diterima disini.”
Pelamar            : “Lha kok bisa begitu pak?”
Staff HRD        : “Nanti kamu nggak betah kerja disini.”
Pelamar            : “Dulu pernah pak, sekarang agak gila aja.”
Staff HRD        : “Tambah tidak diterima kamu.”
Pelamar            : “Lho gimana sih pak!!!, dari tadi tidak diterima terus..!!”
Staff HRD        : “Lha Nanti saya punya saingan dong!!”
Pelamar            : !@#$#%%^$%…. Gubrakkkk!!!

Bukti Arogansi Kalapas


sergapntt.com [KUPANG] – Bebasnya 21 tahanan oleh Lapas Penfui, membuat Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Kupang kebakaran jenggot. Kajari Kupang, I Gede Sudiatmadja melalui  Sherly Manutede, SH, menilai itu adalah bukti arogansi Kalapas Penfui Kupang. Berikut penjelasan Sherly, Jaksa yang menangani kasus 21 tahanan yang dilepas Kalapas Penfui KUpang saat ditemui di ruang kerjanya, pekan silam.
Anda bisa menceritakan kronologis permasalahan 21 tahanan yang dilepas Lapas Penfui?
Awalnya masalah 21 tahanan lepas hingga membuat kami pusing mengurusnya hingga yakni, pada tanggal 26 Nopember 2007 sekitar pukul 10.00 Wita, petugas Lapas bernama Melky datang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) bawa surat pemberitahuan serta nama-nama tahanan yang akan segera dilepas, karena masalahannya tidak diperpanjang oleh pihak yang menahan. OK, saya bilang mana? Setelah saya cek, menurut petugas Lapas itu, harus dikeluarkan hari itu juga. Lalu saya bilang, harus cek dulu apalagi pada hari itu saya lagi periksa orang di Pengadilan Negeri (PN) Kupang. Kata Meky, dia disuru Kalapas untuk tidak lagi bernegosiasi dengan saya. Ini Meky omong disaksikan semua staf Kasi Pidum, koq! Saya bilang jangan dulu dilepas nanti carinya susah. Kalau ada yang berduit dia bisa keluar negeri. Jadi kalau memang kau tidak bisa lagi menahan di lapas sana, jangan lepaskan. Tolong koordinasikan dengan kami lalu kami akan menjemput tahanan kami. Walaupun belum kirim surat kesana, kan kami sedang buat. Jadi jangan dilepas bebas kan? Lalu Meky bilang, ya ada pesan dari Kalapas kalau dikelurkan hari ini kami bawa ke Pangadilan Negeri atau Kejaksaan Negeri. Saya bilang Ok terima kasih atas koordinasinya. Saya lihat daftar nama-nama, saya bingung inikan sekitar beberapa putusan yang baru kami terima. Maka seharusnya Jaksa yang mengeksekusi. Proses eksekusi itu tidak sim sala bim lalu jadi dan dikirim ke Lapas? Kan harus periksa semua putusan, sesuai tidak dengan yang diucapkan. Harus buat lagi surat-surat eksekusi, harus ada tanda tangan Jaksanya. Apakah semua jaksa ada di Kejari sini, kan semua ada di PN, di Kejati, dan ada lagi yang sidang. Berapa sih Jaksa di Kupang. Jumlahnya sangat minim karenanya dalam mengurus perkara, satu jaksa bisa tangani sampai dengan 50-60 orang. Bisa dibayangkan di NTT ini, bukan kayak di Jawa, satu jaksa maksimal 5 perkara. Nah, dari masalah ini, ada yang dieksekusi dari 2006 kami baru terima putusaannya hari itu juga. Tidak bisa kita kerja kilat begini. Meky bilang kalau memang harus dilepas nanti kami boyong semua ke sini.
Dari 21 tahanan, apakah tahanan Kejari atau Pengadilan?
Setelah kami cek, semuanya adalah tahanan pengadilan karena masih dalam proses hukum. Kalau tahanan kami kecuali perkaranya kami belum limpahkan ke pengadilan. Kalaupun  sudah ada yang putus kami ekesekusi setelah ada putusan, kan itu belum ada putusan. Kalau ada perpanjangan dari pengadilan pasti kita buat penetapan. Jadi saat itu saya belum cek satu persatu karena sudah jam pulang, tapi saya bilang okelah kalaupun ada kekurangan dari pengadilan ataupun kekurangan dari kami di kejaksaaan, namanya juga birokrasi mesti kesana-kemari. Tapi tolong 21 tahanan itu jangan dilepas. Toh oto tahanan kitakan stand by, sekitar jam 2 siang selalu membawa pulang tahanan dari persidangan. Berarti mobil kami pulang kosong, apa salahnya dimuat saja di mobil bawa kesini kita tampung terus kita bawa pulang kembali, selesaikan?
Ini sudah dikoordinasikan dengan pihak penahan 10 hari sebelum masa habis tapi tidak ada jawaban. Komentar anda?
Siapa bilang tidak koordinasi? (nada tinggi dan mata berbinar-binar). Kan kami tidak tahu, bahkan pada jam 2 hari itu juga petugas kami buru kerja untuk eksekusi itu. Ini bukan karena masa habis pada hari itu tapi petugas lapas itu bilang tahanan mau dikeluarkan Kalapas. Pihak PN baru mengirim hari itu juga. Saya bilang sabar dulu kita masih buat berkas-berkas eksekusi, tidak semudah membalikkan telapan. Ketika itu Pak Kajari dari Teluk Kupang saya telepon langsung datang tanda tangan. Kami minta jangan dilepas, kalaupun lepas bawa kesini seperti janjikan? Terakhir ternyata petugas kami bawa surat eksekusi orangnya semua sudah lepas. Wah keterlaluan! Masalah seperti ini sudah dari dulu, alasannya yang sama saja. Dibilang beban biaya ketika selesai masa tahanan, kan itu urusan negara asalkan adminitrasinya jelas. Mudah-mudahan pihak Lapas juga kerja lurus saja.
Itu artinya antara Lapas dan Kejaksaan ada miss communication lalu mestinya pihak pengadilan yang disalahkan?
Mau dibilang miskomunikasi kecuali kita yang menahan, ya kan? Saya tidak bilang siapa-siapa yang salah tapi bisa dianalisa sendiri. Terus kalaupun pihak Pengadilan salah atau pihak kami, karena tidak memperpanjang masa tahanan mereka, karena perkara yang masuk di Kupang dengan tenaga jaksa cuman 5 orang  dan hakim hanya beberapa orang dan harus mengurus ratusan perkara dari Kabupaten dan Kota Kupang. Sebagai manusia kemampuan kita terbatas. Ini yang mestinya dipahami pihak Lapas. Makanya kami minta kalaupun dikeluarkan toh hanya beda jam saja kan, kau bawa kesini. Saya tanya staf apa ada muat tahanan, mereka bilang tidak. Bahkan ada satu yang setelah kami cek sudah dieksekusi dan tetap dikeluarkan. Ada apa itu! Namanya Thimotius Sufmela, itu sudah dieksekusi  pada Agustus 2007 lalu, kalau tidak salah. Kenapa itu dikeluarkan? Yang lain okelah itu salah kami tetapi kenapa yang satu ini kau keluarkan? Terus Markus Bolang, Aser Manafe, dan sekitar 5-6 orang itu sedang proses hukum, kenapa kau keluarkan. Orang upaya hukum juga ikut dikeluarkan. Itu satu indikasi. Terus ada lagi satu malamnya kita minta Buser Polresta, Polres Kupang kita upaya cari, dia lari meskipun diberi tembakan peringatan. Tetapi orangtuanya kita intimidasi, jika anakmu tidak menyerahkan diri maka kami akan ganggu terus. Akhirnya besok paginya orangtuanya sendiri antar ke Lapas.
Seperti apa upaya hukum itu?
Ya, ada yang banding Seperti Bolang, Aser, Zacharias, Dominggus, Maksen dan beberapa lainnya kan sedang upaya hukum. Putusan banding belum ada pada kami. Terus, ada satu yang sampai sekarang putusan bandingnya belum turun, kenapa dikeluarkan? Nah, itikad baiknya dimana? Koordinasi antar instansi itu dimana? Dan kalau dilepas alasan masa tahanan selesai. Dia akan salah kalau menahan orang jika selesai masa tahanan makanya koordinasi itu perlu. Seperti Polisi, besok misalkan habis masa tahanan. Sebelumnya dibilang ibu tolong dulu ini berkas belum P-21 masa tahanan mau habis. OK kami tetap saling membantu, paling tidak kita tidak cari buronan-buronan ini capek lagi. Ini orang kebanyakan hukumannya tinggi. Memperkosa, membunuh… kalau mereka buat onar di luar bagaimana, masyarakat bagaimana. Ya, maksud ada dulu positif thinking-nya. Tapi Lapas?
Bagaimana prosedur sebuah perkara sehingga meminimimalisir polisi jangan mengejar-ngejar buronan?
Begini, satu perkara waktu masih di Polisi disebut tahanan polisi. Waktu diserahkan ke kami, kami hanya punya waktu penahanan 20 hari. Kalau mau mau memperpanjang, bisa hanya tambah 30 hari. Itu diperpanjang dari Ketua PN. Kemudian setelah mempelajari berkas perkara kami harus melimpahkan ke Pengadilan. Setelah kami limpahkan di Pengadilan, hari itu dan jam itu juga dia menjadi tahanan Pengadilan. Lalu berjalanlah sidang, misalkan dalam perjalanan sidang ini ada yang masa tahanannya sudah habis, pihak Pengadilan memperpanjang masa tahanan. Kita ngapain, kita tidak ada tanggung jawab lagi. Setelah putus, kan masa tahanan masih ada, pihak Pengadilan mengirim ekstra vonisnya (surat putusan) itu kepada Kejaksaan. Pihak Kejaksaan setelah mempelajari ektra vonis dan berkas-berkas semuanya lalu membuat surat eksekusi ke Lapas bahwa orang ini sudah inkra (eksekusi) misalnya 5 tahun. Ya, selesai tugas jaksa. Jadi kalau kemarin kita mau cuci tangan, bisa saja. Tetapi tidak seperti itu karena kami punya tanggung jawab, walaupun hari itu kami baru terima putusannya.
Siapa saja nama-nama tahanan itu dan dari mana data Anda peroleh?
(sembari memperlihatkan data ke Vista Nusa)…ini  datanya dari Lapas, tapi hanya satu lembar untuk Kajari. Kemudian surat kami ke lapas yang intinya bisa dicatat saja. Bahwa para tahanan yang dilepas pihak Lapas tersebut setelah kami lakukan pengecekan data yang ada pada kami ternyata ditemukan bahwa status tahanan tersebut tidak satupun merupakan tahanan Kejaksaan, melainkan tahanan PN Kupang. Nama-namanya, Niul L. Puti, Jehonya Nixon Nange, Yunus Naluk, Neno Kenjab, Yulius Banfatin, Yosep Masuat, Cornelis Nabut, Timotius Sufmela, Yustinus Naihati, Siprianus Tlaan. Mereka-mereka ini  kasusnya besar, ada yang membunuh, memperkosa, dll. Nah, kalau mereka-mereka ini dilepas ya Kalapas yang cari toh. Itu kalau kita mau mencari orang susah. Kenapa itu, kan kita sudah susah payah mencari dan menemukan lalu dilepas kembali. Ada apa itu? Intinya saling kordinasi sehingga tidak cari-cari pembenaran sendiri.
Ada UU yang mengatur untuk melepas tahanan dan apa reaksi pihak penahan (Pengadilan) yang ketahui?
Dalam KUHAP pasal 20 tentang penahanan. Masing-masingnya ada masa-masa tahanan, misalkan di Polisi berapa, pengadilan, atau lapas berapa. Aturan itu menyatakan bahwa bila sudah habis masa tahanan pihak yang menahan harus segera melepas. Reaksi pihak penahan yang tahu pihak pengadilan beranggap…kan hari itu (26 Nopember 2007) sudah kirim semua putusan. Jam 11.00 Wita kami terima. Ini apakah harus sim sala bim kita buat. Kalau dieksekusi satu tahun kita buat satu bulan? Hanya karena kurang teliti. Masalahnya waktu ini, kita bukan robot toh! (by. marthen radja)