Akumulasi Ketidakmampuan Pemda


sergapntt.com, TIMORense – Program SM-3T yang digagas dan sedang dilaksanakan Kementrian Pendidikan Nasional RI sejatinya untuk mengatasi berbagai persoalan pendidikan di Indonesia. Sayangnya, program ini menuai kontraversi. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan pendidikan kita, kini dan di sini. Berikut wawancara wartawan TIMORense (TR), Wesly Jacob dengan Prof. Dr. Mans Mandaru, M.Pd, salah satu dosen senior di FKIP Undana Kupang.
(TR) : Bagaimana pendapat anda terhadap program SM-3T (Sarjana Mendidik Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) ini?
(HM) : Harus di akui bahwa Program SM-3T (Sarjana Mendidik Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang ditelurkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional adalah sebuah ide untuk menjawab apa yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yakni  mencerdaskan kehidupan bangsa namun tidak serta merta ide tersebut harus di sepakati secara mutlak karena ini kebijakan menteri.
(TR) : Program ini untuk menjawab persoalan kekurangan tenaga guru di daerah, bagaimana menurut anda?
(HM) : Sebetulnya ini akumulasi dari ketidakmampuan daerah untuk mengelola pendidikan di daerahnya. Salah satu persoalan dasarnya adalah ketiadaan Grand Design pengelolaan pendidikan termasuk sistem rekruitmen tenaga guru dan tenaga kependidikan. Di sisi lain LPTK didaerah ternyata tidak mampu merespon beberapa kebijakan makro pendidikan terkait masalah ketenagaan. Sebagai contoh, kebijakan rekruitmen tenaga kependidikan (Perpustakaan, Laboratorium, Teknis sumber belajar) ternyata tidak mampu disediakan LPTK di daerah.
(TR) : Jadi menurut anda masalah sebenarnya di mana?
(HM) : Jadi sebenarnya masalah dasarnya juga terletak pada kelambanan kita menangani persoalan. Sebagai informasi tambahan kemungkinan besar, mulai tahun depan sistem rekruitmen tenaga guru akan di kembalikan ke pusat, karena sejak otonomi diberikan ternyata daerah tidak mampu mengatasi kekurangan tenaga guru. Di NTT saja kita kekurangan sekitar 26.000 tenaga guru pada tahun 2009. Hal ini tidak disikapi secara serius oleh dinas Pendidikan Propinsi, dan kabupaten kota. Alasannya sangat sederhana yaitu ketiadaan anggaran. Padahal ini bisa diatasi dengan menekan anggaran belaja rutin yang mencapai lebih dari 60 persen.Jadi saya kira tidak semua soal ini kekeliruan pusat.
(TR) : Ini merupakan kerugian bagi daerah karena pelaksanaan program ini tidak melibatkan anak daerah dan LPTK yang ada di daerah?
(HM) : Memang sangat disayangkan pelaksanaan program ini tidak melibatkan anak-anak daerah dan LPTK-LPTK yang ada di NTT. Kalau saja kita tanggap dan responsif maka hal ini tidak perlu terjadi. Karena saya kira program ini dilaksanakan secara terbuka oleh pemerintah pusat, hanya kita di daerah yang kurang memberikan tanggapan. Jika Kemendiknas menyadari akan penerapan otonomi daerah maka APBN untuk pengadaan guru honorer atau guru kontrak untuk daerah tertinggal yang dialokasikan dari APBN tidak serta merta dilakukan sendiri tetapi dapat di sinergikan dengan pemerintah daerah sebagai representasi masyarakat, bisa saja kurikulum dan kemajuan terknologi pendidikan yang tidak di kuasai oleh guru-guru lokal terutama guru-guru honorer di daerah dapat dilatih untuk memiliki kemampuan dana penguasaan teknologi pendidikan tersebut.
(TR) : Ada sejumlah pejabat yang mengatakan tidak mengetahui program tersebut, bagaimana menurut anda?
(HM) : Pendapat para pejabat Negara itu patut di pertanyakan, sangat tidak mungkin mengenai kebijakan negara untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, lalu mereka mengaku tidak tahu menahu. Saya tidak yakin pemerintah pusat melaksanakan program ini secara tertutup dan tidak transparan. Karena informasi tentang program ini sudah saya dengar dari tahun lalu. Selain itu pelaksanaan program inikan ada prosesnya. Jangan sampai program ini disampaikan secara umum, namun kita didaerah yang kurang memberi tanggapan atau respon.
(TR) : Apakah program SM-3T ini dapat menjamin bahwa mutu pendidikan di NTT dapat meningkat?
(HM) : Wah…..kalau soal menjamin peningkatan mutu, saya kira kita tunggu hasil atau output dari pelaksanaan program tersebut. Namun secara pribadi saya berharap program tersebut bisa membantu untuk mengatasi kekurangan tenaga guru di daerah dan membantu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah.
(TR) : Adanya protes terhadap pelaksanaan program ini, bagaimana menurut anda?
(HM) : Menurut saya yang harus dikritisi adalah proses dari pelaksanaan program tersebut dan ketidakmampuan daerah merespons dan menanggapi program tersebut. Ini membuktikan bahwa kita masih sangat lemah dalam mengakses informasi. (*) 

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • YOU LIKE NTT?