Kado Istimewa Buat Mantan Napi


sergapntt.com, TIMORense – Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan peluang kepada mantan nara pidana (napi) untuk terlibat dalam hajatan politik. Namun ada sejumlah rambu yang harus ditaati. Berikut wawancara wartawan TIMORense, Wesly Jacob (TR) dengan akademisi dari Fakultas Hukum Undana Kupang, Deddy Manafe (DM).  
TR : Bagaimana menurut anda terkait dengan keputusan MK yang memulihkan hak politik para mantan Narapidana yang diancam 5 tahun penjara atau lebih ?
DM : Itu kado istimewa kepada seluruh mantan napi yang dipidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara. Hak politik mereka untuk berkiprah sebagai pejabat publik telah dipulihkan oleh MK. Ini langkah maju dalam proses pembangunan hukum dan perkembangan demokrasi di negeri kita. Sebelumnya, napi kasus kejahatan politik (napol) dan kealpaan ringan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun telah dicabut hak – hak politiknya.
TR : Logika hukumnya seperti apa?
DM : Logika hukum sebenarnya menyiratkan mantan napi mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya. Artinya seseorang yang sudah menjalani hukuman karena tersangkut tindak pidana sama saja telah melunasi kesalahannya. Apalagi sekarang kita tak mengenal lagi penjara. Istilah penjara telah lama dihapus, kemudian diganti dengan lembaga pemasyarakatan (Lapas), sebuah institusi yang membina para napi ke jalan yang benar. Ini dikandung maksud bahwa mereka yang telah keluar dari Lapas berarti telah lulus menjalani proses pemasyarakatan. Sehingga kehadirannya di tengah masyarakat sebagai warga yang sudah bersih, tanpa cacat dan cela sebagaimana sebelum tersangkut tindak pidana.
TR : Bagaimana penilaian anda terhadap uji materil  oleh Mahkamah Konstitusi?
DM : Pasal yang diuji oleh MK adalah Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 tentang Pemilu Legislatif serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut memuat syarat setiap orang yang ingin mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif baik pusat maupun daerah serta calon kepala daerah harus bersih dari catatan kriminal. Pasal-pasal itu menyebutkan seorang caleg atau calon kepala daerah harus memenuhi syarat ‘tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. MK memutuskan ketiga pasal itu conditionally unconstitutional atau inskonstitusional bersyarat. Artinya, ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional bila tak memenuhi empat syarat yang ditetapkan MK dalam putusannya, yakni, (i) tak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials), (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
TR : Apakah keputusan ini tidak akan menjadi bumerang?
DM : Secara konstitusi keputusan itu tidak salah. Mantan napi tetap memiliki hak politik yang sama setelah menjalani masa hukumannya, karena sudah dinilai bersih. Dan sesuai dengan KUHP, Hukum tambahan menyangkut pencabutan hak tertentu, termasuk hak politik itu hanya dapat dilakukan lewat keputusan pengadilan.
Namun apakah klausul itu patut dilaksanakan saat kepercayaan rakyat terhadap lembaga Negara baik itu eksekutif maupun legislatif berada pada titik nadir?
Secara politis mungkin klausul ini akan “mengganggu” rasa kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga negara, namun secara hukum, jelas bahwa klausul keputusan ini sudah benar dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apalagi jika dikaitkan UUD 1945 dan UU tentang Hak asasi manusia, maka tentunya semua orang punya hak politik. Selain itu, belum tentu semua terpidana 5 tahun ke atas itu tercabut hak politiknya dalam keputusan di pengadilan.
TR : Tentunya ini akan membuka peluang bagi para terpidana korupsi juga akan bisa dipilih menjadi legislatif atau sebagai pejabat ?
DM : Alasan utama mantan narapidana bisa menjadi caleg atau calon kepala daerah adalah persamaan hak setiap warga negara. Bila toh mereka pernah melakukan kesalahan lantas dipidana, hal itu sudah ditebus dengan pidana penjara yang ia jalani. tak berarti dengan aturan ini nantinya mantan napi dengan mudah  menjadi caleg. Tetap ada sejumlah  syarat yang harus dipenuhi. Eks napi tersebut misalnya baru boleh mencalonkan diri setelah lima tahun bebas dari hukuman. Jadi seharusnya mereka yang telah menjalani hukuman harus mendapat hak sama untuk ikut dalam pemilihan menjadi anggota DPR. Menjadi tidak adil, jika sama – sama mantan napi, tetapi hak politiknya diperlakukan tidak sama.Dari aspek hukum dan hak asasi manusia memang terdapat perlakukan diskriminasi, tetapi ada faktor lain yang perlu diperhatikan, jika dikaitkan dengan jabatan publik.
TR : Konstituen tentunya berharap dalam proses pemilu dapat melahirkan para legislatif dan kepala daerah yang bersih, apakah keputusan ini tidak bertentangan dengan harapan konstituen?
DM : Untuk membangun legislatif dan eksekutif yang terpercaya, idealnya adalah representasi suara rakyat pemilih (konstituen); mereka harus menguasai bidang tugas dan memiliki pengetahuan memadai akan masalah-masalah rakyat (kompetensi); dan bermoral baik (integritas). Kecarutmarutan muncul karena mereka yang duduk di kursi dewan hanya memenuhi syarat konstiuensi dengan menghalalkan segara cara. Kompetensi kurang memadai, integritasnya pun diragukan.
TR : Lalu menurut anda bagaimana dengan terpidana kasus KDRT?
DM : Undang-undang KDRT dalam klausul pidananya menganut Hukum Pidana Alternatif. Artinya bahwa dalam setiap putusan hukumnya, kepada terpidana diberikan alternatif hukuman. Tidak hanya hukuman kurungan badan saja, tapi juga diberikan alternatif seperti denda. Jadi manakala terpidana kasus KDRT bersedia atau mampu membayar denda maka ia bisa dinyatakan bebas atau tak harus menjalani hukuman kurungan badan. Hal ini disebabkan karena semangat dalam UU KDRT tersebut mengandung 4 hal yakni, mencegah terjadinya KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku dan menjaga keharmonisan rumah tangga.
TR : Bukankah kita butuh pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki kompetensi mental maupun spiritual, pribadi yang arif dan bijaksana untuk membangun bangsa ini?
DM : Benar, bahwa dalam konteks untuk membangun bangsa kita membutuhkan orang-orangnya yang punya kompentensi. Kekuatiran saya adalah ukurannya tidak lagi mengutamakan kecerdasan, kapabilitas dan integritas sebagai politikus. Popularitaslah yang dijadikan power, yang membentuk mereka menjadi pragmatis, sehingga tidak penting lagi bagaimana caranya menjadi terkenal. Karena itu, diharapkan konstituen harus cerdas dalam memilih. (*) 

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • YOU LIKE NTT?