Selesaikan Masalah Perbatasan Dengan Semangat Kekeluargaan


sergapntt.com [KUPANG] – Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya mengajak semua pihak yang berada di wilayah perbatasan khususnya di Kabupaten TTS dan Belu, serta Ngada dan Manggarai Timur untuk mengedepankan semangat kekeluargaan dan persaudaraan dalam menyelesaikan masalah perbatasan.
“Kita punya semangat yang sama untuk menyelesaikan masalah yang ada di wilayah perbatasan. Kalau tidak ada semangat kekeluargaan dan persaudaraan, kita akan sulit. Malaikat turun pun masalah tidak akan selesai,” ucap Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Batasa Daerah di ruang kerja gubernur, Senin (20/2).
Menurut Gubernur, secara prinsipil harus dibedakan atau dipisahkan antara batas wilayah administrasi pemerintahan dan batas wilayah hak-hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat.
“Secara prinsip harus dipilahkan antara batas wilayah administrasi pemerintahan dan hak-hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat. Penegasan hak-hak ulayat masyarakat di wilayah perbatasan sangat diperlukan, sehingga masyarakat juga merasa ada kepastian. Karena saya pikir batas wilayah administrasi pemerintahan tidak boleh menegasikan batas-batas hak ulayah yang dimiliki masyarakat,” tegas Gubernur dan meminta agar sosialisasi hasil-hasil rapat koordinasi ini segera disampaikan kepada masyarakat.
Menyelesaikan masalah di wilayah perbatasan, sebut Gubernur ibarat mengangkat sebatang pohon. “Ibarat sebatang pohon yang sudah tumbuh. Masalah ini kan sudah sejak tahun 1970-an. Jadi kalau kita paksa cabut pohon itu tulang punggung kita bisa putus. Semua ini sedang dalam proses, mari kita upayakan secara bersama-sama. Memang ada pandangan seolah-olah kita tidak pernah upayakan. Karena itu, kita butuh persepsi yang sama untuk menyelesaikan masalah di wilayah perbatasan,” kata Gubernur.
Wakil Bupati Belu, Ludovikus Taolin, BA mengaku, pihak Pemerintah Kabupaten Belu tetap menghargai Keputusan Gubernur NTT tahun 1971.
“Hanya saja ada beberapa pilar di titik tertentu yang dipasang secara sepihak sehingga kendalanya sampai hari ini. Hal-hal ini yang perlu diatur secara baik dan perlu disepakati bersama antara Pemkab Belu dan Pemkab TTS. Kalau kita sudah sepakat bersama maka kita perlu turun ke lapangan sama-sama sehingga masalah ini bisa diselesaikan,” pinta Wabup.
Sedangkan Wakil Bupati TTS, Drs. Benny Litelnony mengatakan, pihak Pemerintah
Kabupaten TTS tidak mempermasalahkan SK Gubernur tahun 1971. “SK Gubernur itu tentu sudah melalui kajian-kajian hukum dan sosial budaya yang matang pada masa itu. Kalau kita mau revisi SK tersebut maka kita harus buka diri dan menjelaskan kepada masyarakat sehingga mereka tahu. Sebab batas administrasi pemerintahan itu statis tetapi batas-batas hak ulayat masyarakat bisa lebih dari dua atau tiga kecamatan yang ada di wilayah kabupaten,” tandas Wabup dan meminta kepada Pemerintah Provinsi NTT yang mengurus pilar-pilar di wilayah TTS dan Belu.
Terhadap pemikiran Wabup Belu dan Wabup TTS, Gubernur Lebu Raya mengatakan, kalau hak-hak ulayat masyarakat sudah diakui tentu tidak ada masalah lagi. “Musti ada tim bersama antara TTS dan Belu untuk mendorong kepastian hak-hak ulayat yang dimiliki masyarakat. Segera saja difasilitasi untuk sosialisasi di lapangan,” pinta Gubernur.
Sementara itu Bupati Ngada, Marianus Sae menuturkan, pihaknya menaruh perhatian serius terhadap masalah yang ada di wilayah perbatasan Ngada dengan Kabupaten Manggarai Timur. “Saya datang karena aspirasi masyarakat Ngada. Masalah ini sudah lama sekali. Karena itu saya sangat setuju agar SK Gubernur itu direvisi tidak hanya judulnya tetapi isinya juga direvisi,” papar Bupati Sae.
Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Manggarai Timur, menyampaikan terima kasih atas penegasan Gubernur atas batas wilayah administrasi pemerintahan dan batas-batas hak ulayat masyarakat. “Kami tidak pernah ganggu gugat. Kami hanya butuh penegasan, karena kami bukan bicara aspirasi tetapi kami bicara dokumen,” tandas dia, dan meminta agar gapura dan jalan yang ditutup oleh masyarakat Ngada segera dibuka sehingga pelayanan masyarakat tidak terganggu.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur mengatakan, sebelum merevisi SK Gubernur, akan diturunkan tim teknis yang akan melibatkan Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur. “Tim teknis akan turun ke lapangan dulu sebelum SK Gubernur direvisi. Memang kita pegang dokumen tetapi justru dokumen itu yang bermasalah. Tapi sudahlah mari dengan semangat kebersamaan kita selesaikan masalah ini dengan mengutamakan kepentingan rakyat,” ujar Gubernur dan meminta agar jalan yang ditutup itu segera dibuka agar pelayanan masyarakat tidak terganggu. “Jalan segera dibuka. Kalau gapura ya..nanti sajalah,” tegas Gubernur.
Hadir dalam acara rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD NTT, Drs. Maxi Ebu Tho, Danrem 161 Wirasakti Kupang, Kol. Edison Napitupulu, Kepala Badan Pertanahan Provinsi NTT, Tjance Tuwera, SH dan sejumlah pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi NTT.
By. VERRY GURU

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • YOU LIKE NTT?