Bara Api di Kursi Komisioner


TIMORense – Berdasarkan Pasal 44 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ayat (2) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan permusyawaratan desa/dewan kelurahan. Apakah KPU Kota Kupang dalam proses rekruitmen anggota PPS taat kepada regulasi dan aturan main ini? Berikut hasil wawancara dengan Lurah yang ada di Kota Kupang.
Menurut Lurah Oesapa Ebed H.B.Jusuf, S.Pt, mekanisme dan seleksi serta rekruitmen anggota PPS di Kelurahan Oesapa dilaksanakan sendiri oleh KPU Kota Kupang. Bahkan Lurah tidak dilibatkan sama sekali dalam proses rekruitmen ini. Padahal rekruitmen ini sudah dilaksanakan dan PPS Oesapa telah melaksanakan tugas mereka. “Secara jujur saya tidak tahu proses perekrutan PPS sebab kami kelurahan tidak interfensi sampai disitu. Karena perekrutan oleh KPU dilakukan secara independen”, tandas Ebed Jusuf.
Diketahuinya ada sekitar 17 orang warga Kelurahan Oesapa yang mendaftar langsung di KPU Kota Kupang atas informasi dari media massa untuk menjadi calon PPS. Dari hasil seleksi akhirnya terpilih tiga orang anggota PPS, dimana satu menjadi Ketua PPS merangkap anggota.
Ebeb menjelaskan, setelah KPU Kota Kupang melakukan seleksi dan memilih Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Oesapa. KPU Kota Kupang memberikan SK kepada PPS dan berdasarkan SK KPU Kota Kupang tersebut, PPS langsung bekerja. 
Selain itu juga pihak Kelurahan Oesapa memperbantukan tiga orang staf PNSnya  pada sekretariat PPS Kelurahan atas dasar surat perintah dari Setda Kota Kupang. “Saat ini PPDP sedang dilakukan pendataan pemilih tambahan yang belum terakomodir dalam data pemilih sementara di tingkat RT dengan terus melakukan sosialisasi di tiap Gereja, Masjid dan Kapela. Ini sebagai cara untuk mendata warga yang mobilitasnya cukup tinggi dan kebanyakan mahasiswa”, ungkap Ebed Jusuf, yang berharap cara ini untuk meminimalisir terjadinya gejolak pada saat pemilihan karena ada warganya yang tidak terdaftar.
Lurah Naikoten I, Kunibertus Ganti Gai mengatakan PPS Kelurahan Naikoten I merupakan hasil seleksi pihak KPU Kota Kupang. Karena para calon PPS mendaftar langsung di KPU Kota Kupang sesuai informasi yang diperoleh dari media massa. “Rekruitmen PPS, Lurah tidak dilibatkan karena mereka yang mengetahui informasi dari KPU melalui media massa dan langsung mendaftar di KPU. Segala proses di KPU dan Lurah tidak tahu”, ungkapnya.
Berbeda waktu pemilu legislatif tahun 2009 lalu, kata Lurah Naikoten I, Lurah memiliki kewenangan mengusulkan tiga nama untuk membentuk PPS tingkat Kelurahan. Tapi dengan aturan baru, murni perekrutan PPS Kelurahan adalah kewenangan dari KPU Kota Kupang. “Sesuai surat dari Pemerintah Kota Kupang, memerintahkan Lurah hanya mengusulkan tiga orang tenaga PNS Kelurahan untuk membantu tugas sekretariat PPS”, kata  Kunibertus Gai.
Karena  tiga orang PNS Kelurahan Naikoten I yang diusulkan akan bertugas sebagai Sekretaris,Bendahara dan anggota PPS, guna melancarkan kinerja PPS Kelurahan. Dimana, sistem kerjanya mendapat instruksi langsung dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pihak KPU, sedangkan pihak Kelurahan hanya sebatas koordinasi dan memfasilitasi PPS Kelurahan selama tahapan proses Pemilukada Kota Kupang berlangsung. “Saat ini pihak PPS kelurahan telah bekerja dan sedang merampungkan daftar pemilih sementara untuk diserahkan ke KPU untuk ditetapkan sebagai DPT. Karena setiap kegiatan PPS selalu ada koordinasi dengan saya sebagai Lurah dalam menyediakan data yang dibutuhkan”, imbuh Kunibertus Gai.
Sedangkan Lurah Liliba Margaritha Malelak mengungkapkan PPS Kelurahan Liliba telah terbentuk sesuai SK Ketua KPU Kota Kupang dan untuk Kelurahan Liliba telah ditetapkan 15 tempat pemungutan suara (TPS). “KPU membuka pendaftaran calon PPS melalui media massa yang dilakukan secara individu dan yang melamar sebanyak 5 orang dari warga Kelurahan Liliba, hanya diakomodir 3 orang saja”, ungkap Malelak dan menambahkan   seleksi dan rekruitmen PPS menjadi tanggungjawab penuh KPU Kota Kupang.
Sebab sesuai dengan surat KPU Kota Kupang dan Setda Kota Kupang, Lurah diwajibkan mengusulkan tiga orang stafnya bertugas sebagai Sekretaris, teknik pengolahan data dan Bendahara pada sekretariat PPS Kelurahan. “Pemilihan PPS kita tidak dilibatkan. Kalau dulu kita Lurah dilibatkan untuk mengusulkan calon PPS yang nantinya ditetapkan. Tapi sekarang perekrutan calon sampai penetapan SK PPS dari KPU secara independen”, ucap Lurah Liliba.
Saat ini PPS Kelurahan telah melaksanakan pendataan pemilih sementara (DPS) dan untuk mengakomodir seluruh pemilih di Kelurahan Liliba, Petugas Pemutakiran Data Pemilih (PPDP) sedang melakukan pendataan tambahan pemilih yang belum terdaftar pada DPS. Terutama warganya yang termasuk pemilih pemula dan baru genap 17 tahun. Diakui Margaritha Malelak akan terjadi peningkatan pemilih tetap di Kelurahan Liliba dari sebelumnya berjumlah enam ribu tapi sesuai DPS telah meningkat menjadi tujuh ribu lebih pemilih.
Sedangkan Lurah Oepura Marthen Ludji, mengakui mendapat surat dari KPU Kota Kupang yang menginstruksilkan untuk menyebarluaskan pendaftaran calon PPS Kelurahan, bersama informasi melalui media massa yang dilakukan pihak KPU Kota Kupang, tetapi bagi warga yang berminat akan langsung mendaftar diri pada KPU Kota Kupang tanpa ada campur tangan pihak Lurah. “Untuk calon PPS, kami Lurah tidak campur tangan, hanya saya tahu dari laporan staf ada sebanyak 9 warga Oepura yang mendaftar di KPU, namun semua keputusan ada di tangan KPU”, kata Marthen Ludji dan menambahkan hingga saat ini telah selesai mendata pemilih sementara namun masih juga ada warga yang datang mendaftar sehingga kita terus berkoordinasi bersama pihak RT untuk mendaftarkan warga yang belum masuk data pemilih sementara.  
Ternyata KPU merekrut PPS melalui seleksi seperti PKK padahal aturan di atas memerintahkan KPU merekrut berdasarkan usulan Lurah setempat. Salah seorang warga Kota Kupang, Yane Castrensz Ay,S.Pd,M.Pd dalam opini di salah satu media lokal mengatakan  yang harus dicamkan kita bersama adalah semangat utama Demokratisasi Pemilu Kada adalah, kita tak mungkin melompat ke Demokrasi Subtantif (menghasilkan Pemimpin melalui proses pemilu Luber dan Jurdil )bila aspek Prosedural dinaifkan. Dan  semua yang dilakukan dengan sengaja mengangkangi peraturan adalah tindakan menyimpan percikan bunga api dibawah sepon empuk kursi mewah para komisioner KPU Kota Kupang dan ketika hembusan angin menembus kisi-kisi sofa itu maka kursi empuk itu akan menjadi kursi panas yang membara.
by. jefry luik/yes balle

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • YOU LIKE NTT?