Bola Panas PDP di KPU Kota Kupang


TIMORense – Eskalasi politik di Kota Kupang terus meninggi. Kalau mau bilang panas, mungkin masih hangat. Tapi kondisi ini akan memanas ketika KPU Kota Kupang sebagai pemegang otoritas pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) sampai pada tahapan penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kupang priode 2012-2017. Kalau tidak ada aral melintang Penetapan pasangan calon akan dilaksanakan 15 Maret dan 16 Maret 2012 dilanjutkan dengan penarikan nomor urut. Dari delapan pasangan bakal calon, pasti ada yang tereleminiasi dan ada yang melaju ke tahapan berikutnya. Kiat, strategi dan taktis yang didukung dengan dana yang tidak sedikit sudah dirajut. Banyak biaya dan tenaga yang sudah keluar. Tentunya, ada harapan dan optimismisme yang dilekatkan di dalam sanubari. Tapi ini politik bung. Sedikit lagi, pasti makan korban. Memang ada yang sudah banyak berkorban. Tapi belum tentu pengorbanannya dihargai dan bernilai. Sehingga dia bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Nah di sinilah titik krusialnya. Akan adakah bola api yang akan membakar optimisme tersebut? Ataukah, ketidak puasan itu dilampiaskan dengan tindakan-tindakan yang terukur? Tapi bisa saja, anarkisme merajai percaturan politik di tahapan ini. Kita tunggu dan lihat.
Sampai saat ini, berdasarkan berbagai informasi yang diperoleh, ternyata ada satu titik persoalan yang sangat krusial. Persoalan itu adalah, akankah KPU Kota Kupang menetapkan Pasangan Melsiana Ch. Pellokila-Cornelis Tuan menjadi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kupang? Ataukah, mengeleminasi pasangan ini dengan pertimbangan-pertimbangan politik tertentu? Tentunya KPU Kota Kupang, tidak akan mempergunakan logika politik dalam mengambil keputusan. Karena KPU Kota Kupang bukan lembaga politik. Namun harus pula diingat, KPU Kota Kupang menjalankan tugas dalam ranah politik. Di titik inilah, pergulatan dan pergumulan politik yang dicampur aduk dengan berbagai regulasi dan aturan main, tentunya menjadi sebuah keniscayaan. Walau toh begitu, kita tetap berharap KPU Kota Kupang tetap memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang dibangun di atas dasar arumentasi dan logika aturan main. Bukan menjadikan regulasi sebagai bumper kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Yach….fair playlah….Tapi toh komisioner KPU Kota Kupang juga manusia koq…
Peta persoalan Partai Demokrasi Pembaharuan yang biasa disingkat PDP secara kasat mata begini. Ketika fase pendaftaran pasangan bakal calon, ada yang mendaftarkan Pasangan Melsiana Ch. Pellokila-Cornelis Tuan yang biasa disebut Paket Sejahtera. Tapi ada juga yang mengatasnamakan PDP mendaftar, Yovita Mitak-Anton Natun yang akrab dengan sebutan Paket Aman. Pertanyaannya kemudian, PDP di paket manakah yang sah? Ataukah kita juga bisa memformulasikan pertanyaannya, apa makna sah dan tidak sah itu? Bisa juga, PDP yang di Paket AMAN, penggurus tingkat Provinsi NTT yang sah, sementara di Paket sejahtera pengurus tngkat Kotanya yang sah? Sayangnya, KPU Kota Kupang tidak menjelaskan secara detail. Namun kalau kita merujuk kepada surat KPU Kota Kupang, ternyata di sana disebutkan pasangan bakal calon diminta melengkapi berkas administrasi yang belum lengkap. Artinya, ada berkas administrasi dukungan yang belum. Manakala berkas dukungan dilengkapi, otomatis akan dilihat lagi. “Jadi persoalannya bukan masalah sah atau tidak, tapi pasangan bakal calon harus melengkapi berkas yang kurang,” tandas Ketua KPU Kota Kupang, Daniel Ratu.
Lalu bagaimana tanggapan pasangan Sejahtera Kota? Menurut Ketua Tim Keluarga, Yopi Wakano, sejak awal Paket Sejahtera Kota Kupang selalu mengedepankan ketaatan kepada aturan. Dalam pandangan tersebut, jelas Yopi Wakano, Paket Sejahtera selalu mengedepankan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, manakala ada persoalan ini, tentunya regulasi dan aturan main yang dikedepankan. Tapi harus diingat dan dipahami jelas Yopi Wakano, komisioner KPU Kota Kupang tidak memiliki otoritas yuridiksi dalam menafsirkan aturan. Yang bisa dilakukan komisioner KPU adalah mengeksekusi aturan dan regulasi yang berlaku. “Domain komisioner ada di eksekusi regulasi bukan menafsirkan regulasi yang berlaku,” tandas Yopi Wakano.
Karena itu Yopi Wakano berharap, KPU Kota Kupang dengan bijaksana dan penuh hikmat dapat mengambil keputusan yang betul-betul berangkat dari dasar pertimbangan kepatutan dan kelayakan berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku.
Persoalan PDP di tubuh Paket Sekahtera dan Paket AMAN memiliki keterkaitan politik dengan upaya kelompok tertentu untuk tidak terlalu banyak paket dalam pemilukada Kota Kupang. Karena jika Paket Sejahtera Kota lolos, berarti ada enam pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Kupang periode 2012-2017. Nah kalau enam pasangan, tentunya akan menyulitkan kemenangan hanya satu putaran. Sementara ada pihak tertentu yang hendak, menang satu putaran karena tidak mau dikeroyok. Ini politik bro….Katong tunggu dan liat sa….

by. yes balle


Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • YOU LIKE NTT?