Hati-Hati Aliansi Tidak Sehat


TIMORense – Politik selalu memiliki makna ganda. Kadang tidak bisa dicerna dengan akal sehat. Namun di sisi lain, politik kadang menjadi lahan menarik bagi anak manusia. Sehinga hajatan politik kadang terlalu mahal. Bagaimana dengan Pemilukada Kota Kupang? Berikut petikan wawancara wartawan TIMORense (TR), Wesly Jacob, dengan Prof. Alo Liliweri, (AL) dosen senior di FISIP Undana Kupang. 
(TR) : Pendapat anda terhadap proses Pemilukada Kota Kupang ini seperti apa?
(AL) : Mei 2012 ini, masa jabatan pasangan walikota-wakil walikota Kupang, Daniel Adoe – Daniel Hurek akan berakhir. Sejak akhir Agustus 2010, beberapa nama mulai muncul untuk mencalonkan diri sebagai walikota Kupang pada periode 2012-2017. Bersamaan dengan itu sejumlah partai-partai kecil sudah mulai melakukan pertemuan guna menyusun suatu aliansi dalam menghadapi pemilihan langsung (pilkada) Wali kota dan Wakil Wali kota mendatang. Bisa dipastikan bahwa pihak-pihak yang ingin turut berlaga memperebutkan jabatan orang pertama dan kedua di Kota Kupang ini, secara diam-diam sudah mempunyai “Tim Sukses” masing-masing dan sudah mulai melakukan langkah-langkah.
(TR) : Sejauh mana anda melihat dampak pemilihan langsung kepala daerah ini?
(AL) : Pemilihan langsung orang pertama dan kedua Kota Kupang adalah suatu peristiwa politik penting, karena hasilnya akan mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan penduduk yang hidup di daerah bersangkutan. Dampak langsung ini, bermula dari pilihan politik yang akan diambil dan ditetapkan oleh pasangan tersebut.  Dan ini adalah yang kedua kalinya, maka setidaknya masyarakat sudah harus lebih cerdas dalam memilih.
(TR) : Masyarakat harus memilih dengan cerdas, artinya?
(AL) : Artinya masyarakat tidak saja dituntut untuk memperhatikan program-program yang diusung oleh para kandidat, tetapi juga memperhatikan kredibilitas dan kapasistas calon tersebut. Singkatnya masyarakat atau pemilih juga harus mempelajari track record dari si calon tersebut.
(TR) : Dalam konteks Kota Kupang, kita masih digolongkan sebagai pemilih tradisional, bagaimana menurut anda?
(AL) : Merupakan satu kecerobohan besar apabila para pemilih datang ke tempat pemilihan dengan sikap apatis, asal pilih, memilih mereka yang paling banyak memberikan uang insentif dengan pertimbangan praktis sesaat yang tak menjangkau jauh. Yang dipertaruhkan dalam pilkada adalah kehidupan kita paling tidak selama lima tahun, bahkan berdampak pada kehidupan anak-cucu selanjutnya. Memilih tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkan dampaknya dengan sungguh-sungguh sama dengan berjudi dengan kehidupan kita, kehidupan anak-cucu sebagai taruhannya. Tidak gampang memang menolak dua-tiga ratus ribu rupiah di tengah keterpurukan. Tapi apakah hidup dan esok anak-cucu memang seharga dua-tiga ratus ribu rupiah? Apakah martabat dan harga diri pemilih hanya seharga demikian rendah?
(TR) : Bagaimana dengan golput?
(AL) : Memilih sebagai golput pun, agaknya merupakan suatu kesalahan, sekali pun merupakan hak. Memang tidak gampang menetapkan pilihan di tengah-tengah keterpurukan dan iming-iming uang , wujud dari money politic (politik menyogok pemilih) serta pandangan bahwa kekuasaan politik merupakan lahan subur mata-pencaharian bagi para politisi. Masih berkecamuknya wabah money politic di dunia politik kita, sebenarnya dari segi antropologi mentalitas, tidak lain dari manifestasi dari pola pikir dan mentalitas jalan pintas, kemalasan berpikir dan dari sudut pandang teoritis, merupakan pernyataan tentang tingkat pemahaman dan praktek arti politik serta negara yang bias. Atau sengaja diselewengkan. Tanda sikap tidak bertanggungjawab dari para politisi. Niscayanya dalam pilkada yang dipilih adalah programnya. Niscayanya juga yang dipertandingkan dalam pilkada adalah program menyeluruh. Program  yang disusun atas dasar penelitian lapangan terhadap  masyarakat inilah yang niscayanya diperdebatkan secara terbuka, bukan janji-janji kosong yang retoris. Adanya debat luas terbuka antara para calon akan meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan sekaligus membantu masyarakat dalam menentukan pilihan. Peranan media massa dalam hal ini sangat penting. Debat televisi, debat di radio dan media massa cetak hendaknya diatur secara adil dengan mengikutsertakan pembaca, pemirsa, pendengar secara langsung. Forum terbuka “pemilih menilai dan dialog dengan kandidat” hendaknya disediakan. Barangkali metode begini bisa disebut sebagai “fair play”, bermain jujur. Akan sangat baik dan menguntungkan pemilih.
(TR) : Apakah anda optimis dengan cara-cara di atas dapat meminimalisir politik uang dan dapat membuat masyarakat cerdas dalam memilih?
(AL) : Dengan cara-cara di atas diharapkan dunia politik negeri kita akan mengalami perbaikan setapak demi sedikit, dominasi money politic dalam pilkada akan ditekan seminim mungkin, dan diharapkan the right men in the right place diupayakan tercapai. Kekuasaan sangat gampang memabukkan dan membuat orang lupa daratan. Dengan adanya sosial kontrol yang padan barangkali bahaya mabuk dan lupa ini akan diminimalkan, prinsip rakyat sebagai poros bisa terjaga. Kecerdasan massa bisa dimobilisasi.
(TR) : Pertimbangan etnik dan agama masih menjadi pertimbangan dalam usaha mendulang suara, bagaimana menurut anda?
(AL) : Apabila kita berbicara tentang pilkada dengan poros pilihan setelah disaring debat adalah program maka barangkali, model aliansi dalam pilkada yang berporoskan etnik dan agama yang sesungguhnya model aliansi yang tak sehat dan berbahaya. Benar, bahwa penduduk (warga) Kota Kupang sangat heterogen dari segi etnik, seperti halnya dengan daerah-daerah lain di tanah air. Tapi menjadikan agama dan etnik sebagai dasar aliansi politik, sama dengan mempolitisir soal etnik dan agama. Akibat lebih lanjut dari aliansi SARA  bisa merawankan hubungan antar agama dan etnik yang membuat Kota Kupang sebagai daerah yang beresiko tinggi.  Pendekatan kebudayaan model begini dalam menyelenggarakan politik sangat berbahaya. Ini mempertahankan ketegangan hubungan antar etnik dan agama demi kepentingan politik penyelenggara kekuasaan.
(TR) : Jadi yang idealnya harus bagaimana?
(AL) : Penyelenggaraan kekuasaan dan aliansi politik didasarkan pada program sebagai hasil penelitian serius atas keadaan sosial di lapangan maka program itu akan mencakup seluruh agama dan etnik. Yang akan melahirkan visi  dan misi penyelenggara kekuasaan niscayanya mempunyai dasar kultur yang jelas dan tanggap zaman serta apresiatif dan di atas  dasar kultur inilah dibangun suatu struktur yang padan. Dengan dasar kultur dan pendekatan kultur begini, bisa diharapkan bahwa penyelenggara kekuasaan betul-betul merupakan orang yang menjadi walikota dan wakil walikota, penyelenggara kekuasaan seluruh warga tanpa memperdulikan asal etnik dan agama. Pengelola kekuasaan yang demikian tidak akan melakukan politik  menghalau orang-orang yang tidak mendukungnya, berlainan agama dan asal etnik, tidak akan melakukan politik diskriminatif seperti yang dikeluhkan oleh banyak pihak di mana-mana sampai hari ini. (*)

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • YOU LIKE NTT?