Tahapan Pemilukada Kota Kupang Ilegal?


TIMORense – KPU Kota Kupang sedang melaksanakan verifikasi administrasi berkas pencalonan pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang tahun 2012-2017 yang akan maju dalam pemilukada. Ironisnya, ada tenggara bahwa tahapan yang saat ini dilaksanakan institusi yang dipimpin Daniel B. Ratu tersebut ilegal. Betulkah demikian? Ataukah ini hanya trik-trik politik semakin mendekatnya penetapan pasangan calon?
Anggota DPRD Kota Kupang, Melki Balle mengemukakan, setelah adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kupang Nomor: 01/Kpts/KPU-Kota.08.434078/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Peyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2012, itu berarti KPU Kota Kupang telah menentukan titik star pelaksanaan Pemilukada. Menjadi persoalan jelas Sekretaris DPC Partai Hanura Kota Kupang, berdasarkan  Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana PP ini sudah mengalami perubahan berulang kali tapi pasal ini tidak berubah. Ditegaskan di Pasal 2 ayat (4) “Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan secara tertulis 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah”. Lanjut Melky Balle, dan pasal 3 ayat (2) “berdasarkan pemberitahuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b KPUD menetapkan : a. Perencanaan Penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah. b. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dan c. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau. “Pertanyaannya adalah, dasar hukum apa yang dijadikan KPU Kota Kupang untuk menetapkan tata cara dan jadwal tahapan penyelenggraan pemilihan kepala daerah,” tanya Melky Balle retoris.
Melky Balle kemudian menandaskan, UU nomor 15 tahun 2011 mengenai penyelenggara pemilu, memberikan kewenangan penuh kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya KPU pun harusnya tunduk kepada UU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Khusus pasal 42 (j) disebutkan, DPRD mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. “Nah dalam konteks ini, kita akan membangun komunikasi dengan KPU Kota Kupang, sehingga kita tidak berada dalam proses yang ilegal. Karena kalau prosesnya ilegal tentu akan menghasilkan hasil yang ilegal. Padahal tidak sedikit biaya yang digunakan untuk kepentingan suksesi kepemimpinan Kota Kupang,” tandas Melky Balle seraya menambahkan persoalan ini perlu mendapat perhatian serius sehingga ada titik terangnya.
Lalu bagaimana tanggapan KPU sebagai institusi penyelenggara pemilukada? Ketua KPU Provinsi NTT, John Depa menjelaskan, kewenangan-kewenangan institusional KPU yang diatur dalam UU Nomor 22 tahun 2007 yang telah dirubah dalam UU Nomor 15 tahun 2011 telah diimplementasikan dalam berbagai peraturan KPU. Nah Peraturan KPU inilah yang dijadikan dasar dan rujukan dalam pelaksanaan tahapan pemilukada. “Penentuan titik star pelaksanaan Pemilukada ada di KPU bukan di DPRD,” tandas John Depa.
John Depa kemudian menjelaskan waktu enam bulan tidak bisa mengakomodir pelaksanaan pemilukada dua putaran. Karena itu, KPU dalam penjadwalannya membuat dua tahapan yang berdurasi 240 hari atau delapan bulan. “Kalau mau berpikir lurus ketika UU Nomor 22 Tahun 2007 yang telah memberikan kewenangan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilukada semua regulasi dan aturan harusnya tunduk kepada regulasi tersebut,” tandas John Depa seraya menambahkan sepanjang tidak bertentangan dengan UU penyelenggara pemilu, regulasi lain harusnya tunduk. Kewenangan ini merupakan perintah UU Nomor 22 Tahun 2007. Dengan demikian, penyikapan KPU terhadap semua proses ini tidak ilegal. Karena kalau ilegal, tentunya MK sudah membatalkan pelaksanaan pemilukada yang ada di berbagai daerah.
Dilain pihak John Depa mengemukakan, wacana ini merupakan sesuatu yang positif dalam arti, semua pihak yang terlibat dalam pemilukada ini menginginkan proses yang legal dengan mendapat hasil yang legal pula. “Saya kira ini sangat positif dan kita tetap berada dalam aturan dan regulasi yang ada,” tandas akademisi yang sudah dua periode menjadi komisioner KPU.
Apa yang dikemukakan Melky Balle sebagai anggota DPRD Kota Kupang, tidak salah. Jawaban John Depa sebagai komisioner KPU pun ada benarnya. Pertanyaannya kemudian adalah, kalau ada dua Undang-Undang yang berbeda yang mengatur salah satu pokok perkara, bagaimanakah kita menyikapinya? Bukankah ini berarti ada dua perspektif yang berbeda yang dilandasi oleh dua undang-undang yang berbeda pula? Mungkinkah akan ada titik sama dalam melihat persoalan ini? Kita lihat dan tunggu.
By. Yes Balle

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • YOU LIKE NTT?