Daniel Bifel Terancam Kena Sanksi


Daniel Bifel
sergapntt.com, KUPANG – Anggota DPRD Kota Kupang asal Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Daniel Bifel, SH terancam kena sanksi dari induk partai. Pasalnya, sang wakil rakyat tersebut dinilai telah melanggar ADRT partai.
Demikian dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPRN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rudy Tonubessi saat ditemui SERGAP NTT di Kupang, Rabu (28/3/12).
Menurut Tonubessi, yang bersangkutan bisa dikenakan saksi berupa pemecatan dari partai hingga dicopot dari jabatannya sebagai anggota dewan.
“Kita akan segera panggil yang bersangkutan. Namun panggilan ini tidak merubah keputusan DPW,” tegasnya.
Terkait kisruh ditubuh PPRN, Tonubessi menjelaskan, sesuai surat Instruksi Restrukturisasi Kepengurusan PPRN NTT Nomor : 016/INT/DPW-PPRN/NTT/III/2012  taggal 12 Maret 2012, maka diintruksikan kepada Para Ketua DPD PPRN se-NTT agar segera menyampaikan kepada kepada Bupati/Walikota, Kesbangpol, KPUD, dan DPC PPRN pada wilayah kerja masing-masing bahwa SK Menkumham RI Nomor M.HH-17.11.01 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 tentang Pengesahan AD/ART dan Susunan Pengurus DPP PPRN periode 2011-2016, serta Hasil MUNAS Tanggal 19-20 Maret 201.
Dengan terbitnya SK Menkumham tersebut, maka seluruh kegiatan PPRN dalam bentuk apapun yang bukan yang bersumber dari DPP PPRN yang beralamat di Jln. Pahlawan Revolusi Nomor 148 Pondok Bambu Jakarta Timur, agar ditertibkan.
Dalam upaya mengaktifkan kembali perjuangan partai, maka seluruh jajaran partai harus segera melakukan konsolidasi internal melalui inventarisasi dan restrukturisasi kepengurusan di tingkat DPD, dan DPC.
Seluruh kepengurusan pada masing-masing tingkatan harus tetap mengakomodir quota 30% perempuan.
Seluruh Kepengurusan DPD PPRN sebelum diangkat dan disahkan, harus mendapat
rekomendasi persetujuan terlebih dahulu dari DPP PPRN.
Seluruh Kepengurusan DPC PPRN sebelum diangkat dan disahkan, harus mendapat
rekomendasi persetujuan terlebih dahulu dari DPW PPRN.
Pembentukan kepengurusan dan dokumen kelengkapan lainnya, wajib mengikuti
tatacara pembentukan kepengurusan sebagaimana terlampir.
By. Chris Parera

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • YOU LIKE NTT?