Masalah Ketahanan Pangan Harus “Dikeroyok” Lintas Sektor


sergapntt.com [BAJAWA] – Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya mengatakan, masalah ketahanan pangan di Provinsi NTT harus “dikeroyok” secara lintas sektor. “Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang kompleks yang mencakup sub sistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan. Karena itu harus dikerjakan secara lintas sektor, lintas pelaku dan lintas daerah,” tandas Gubernur saat membuka dengan resmi Workshop Tindak Lanjut NTT Food Summit tahun 2011 di Aula Jontom Paroki Santu Yosep Bajawa, Kamis (13/10).
Menurut Gubernur, dengan bekerja secara lintas sektoral, koordinasi dan harmonisasi kebijakan menjadi kata kunci keberhasilan pembangunan  ketahanan pangan nasional dan daerah. “Sepanjang semua pemangku kepentingan belum duduk bersama mulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta merumuskan langkah tindak lanjut maka sebagus apapun program atau kegiatan yang dilaksanakan dan berapapun uang yang disalurkan kepada masyarakat akan tetap saja habis tak berbekas,” kata Gubernur.
Gubernur mengajak seluruh komponen masyarakat NTT untuk menyatukan gerak dan langkah memerangi kelaparan sekaligus kemiskinan di NTT. “Jangan karena kita kurang beras kemudian kita dicap rawan pangan, padahal kita memiliki potensi pangan lokal non beras serta pada setiap momentum rapat atau pertemuan selalu menyajikan pangan lokal. Mari mulai dari diri dan keluarga kita, terus kita kampanyekan kepada masyarakat agar merasa bangga dalam mengkonsumsi pangan lokal,” pinta Gubernur.
Gubernur juga meminta untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh manfaat program atau kegiatan yang telah dilaksanakan terhadap perkembangan rawan pangan dan kemiskinan di NTT. “Saya juga minta untuk samakan persepsi dan langkah operasional tentang cakupan serta indikator kerawanan dan kemiskinan di NTT sehingga kita semua mempunyai pandangan yang sama terhadap kondisi dan penanganannya di NTT,” tegas Gubernur seraya menambahkan, agar ada rumusan pola penanganan kerawanan pangan dan kemiskinan yang lebih terkoordinasi dan terpadu.”
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD NTT, Anselmus Tallo, SE, Ketua Komisi B DPRD NTT, Drs. John Umbu Deta, Anggota DPRD NTT, Kornelis Soi, SH, Bupati Ngada, Marianus Sae, Wakil Bupati Sikka, dr. Wara Damianus, Wakil Bupati Alor, M.Jusman Taher, sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan sejumlah aktivis LSM yang peduli terhadap masalah ketahanan pangan. (by. ferry guru)

Kaum Perempuan Juga Berisiko Terkena Serangan Jantung !


sergapntt.com [KUPANG] – Pengaruh gaya hidup dan berbagai jenis penyakit seperti hipertensi, diabetes dan obesitas berdampak terhadap risiko terkena penyakit serangan jantung. ”Bahkan saat ini kaum perempuan pun berisiko terkena serangan jantung,” kata dokter Leonora Tiluata, S.PJ saat sosialisasi dampak penyakit serangan jantung dan cara mengatasinya di rumah jabatan Wakil Gubernur NTT di Kupang, Selasa malam.
Kegiatan sosialisasi ini dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Yayasan Jantung Sehat Indonesia ke 30 dan diikuti puluhan penderita penyakit jantung, Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L. Foenay, M.Si, Wakil Walikota Kupang, Drs. Daniel Hurek dan Kepala PT Askes Cabang Kupang, Drs. Frans Parera, MM.
Menurut dokter Leonora, kalau pada masa lalu memang pengidap penyakit serangan jantung didominasi kaum lelaki. Tetapi kata dia, saat ini justru kaum perempuan pun rentan terhadap penyakit ini. ”Sekarang kaum perempuan juga punya potensi terkena serangan jantung. Siapa bilang perempuan tidak merokok ?” ujar dokter Leonora, balik bertanya.
Karena itu, dia menyarankan kepada para perokok untuk segera berhenti merokok. ”Kalau perokok segera berhenti total. Tidak ada cerita. Kalau minum alkohol seperti wine murni dengan 30 cc boleh tetapi kalau sudah sampai 2 botol tidak boleh. Itu pasti kena serangan jantung,” katanya.
Lalu bagaimana cara mencegahnya ? dokter Leonora menganjurkan agar berolah raga secara teratur. ”Pilih olah raga yang paling anda sukai. Lakukan olah raga yang dinamis untuk kesegaran jantung,” tandasnya seraya mengingatkan agar para pasien penyakit jantung untuk ”jamu” alias jaga mulut.
Jika anda terkena tanda-tanda serangan jantung, lanjut dokter Leonara, pastikan dulu keluhannya. ”Jika merasa yakin segera panggil dokter. Nah untuk menenangkan pasien yang terindentifikasi penyakit jantung, kami akan berikan aspirin untuk dikunyah,” jelas dia sembari mengatakan, ”Sebaiknya dicegah dengan modifikasi gaya hidup.” (by. ferry guru)

NTT Butuh Sekolah Peduli Lingkungan


sergapntt.com [KUPANG] – Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon L. Foenay, M.Si mengatakan, Provinsi NTT membutuhkan lembaga pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang peduli terhadap lingkungan hidup. ”Apalagi sekarang ada pemanasan global. Kita butuh sekolah-sekolah yang peduli terhadap lingkungan hidup,” kata Wagub saat bertatap muka dengan tim Kementerian Pendidikan Nasional RI yang dipimpin Rudy Yohanes di ruang kerja Wagub, Selasa (11/10).
Menurut Wagub, salah satu sekolah yang peduli terhadap lingkungan hidup yakni SMA Negeri 4 Kupang. ”Silakan datang dan lihat sendiri keberadaan SMA Negeri 4. Sekolah tersebut sangat strategis tempatnya. Karena berada di tengah-tengah lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi khususnya dekat dengan Undana yang Pola Ilmiah Pokok (PIP) adalah pertanian lahan kering,” jelas Wagub dan mengaku prihatin karena pola usaha tani masyarakat di NTT yang masih tebas dan bakar. ”Pola seperti ini yang saya pikir belum ramah lingkungan,” kata Wagub.
Sementara itu Rudy Yohanes mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga (PPO) Provinsi NTT bahwa SMA Negeri 4 Kupang yang terpilih sebagai nominator sekolah peduli lingkungan. ”Kami datang untuk lakukan verifikasi. Apakah benar SMA Negeri 4 Kupang adalah benar-benar sekolah yang peduli lingkungan,” kata dia, memberi alasan.
Menurut dia, jika SMA Negeri 4 Kupang terpilih sebagai sekolah yang peduli lingkungan, pihaknya akan mengusulkan agar sekolah-sekolah lain dapat belajar dan mengambil contoh dari SMA Negeri 4 Kupang. ”Kalau SMA Negeri 4 terpilih sebagai sekolah peduli lingkungan kan bagus. Nanti sekolah-sekolah lain bisa datang belajar di SMA Negeri 4. Karena NTT dikenal sebagai daerah yang kering tetapi masih ada sekolah yang peduli dengan lingkungan seperti SMA Negeri 4 Kupang kan luar biasa,” puji Yohanes.

Ikut hadir dalam acara tatap muka bersama Wagub, Kadis PPO Provinsi NTT, Drs. Klemens Meba, MM. Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Provinsi NTT, Drs. Benyamin Lola, Kabid Bappeda NTT, Drs. Ady Mandala, M.Si, Kabag Kesehatan Biro Kesra Setda NTT, Dra. Neldy Pandie dan sejumlah pejabat lainnya. (by. ferry guru)

Perlu Terobosan Baru Untuk Tingkatkan Investasi Di NTT


sergapntt.com [KUPANG] – Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya meminta kepada segenap jajaran penanaman modal di Provinsi NTT untuk meningkatkan realisasi investasi di NTT dengan sebuah terobosan baru. Karena data realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) 8,4 % dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 5,5%.
Permintaan tersebut diungkapkan Gubernur Lebu Raya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT, Drs. Andereas Jehalu, M.Si saat membuka dengan resmi Diklat Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal di Kupang, Selasa (11/10). Ikut hadir dalam acara tersebut utusan yang berasal dari Provinsi Maluku, Papua dan NTT.
Gubernur menyarankan reformasi di bidang penanaman modal  untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi di semua aspek khususnya yang berkaitan dengan iklim investasi dalam pengembangan otonomi daerah yakni pertama, reformasi institusi berupa peningkatan dan pengembangan perangkat kelembagaan yang terpadu, peningkatan kualitas aparatur dan jaminan pendanaan dalam program kerja atau kegiatan. Kedua kata Gubernur, reformasi untuk mendorong pelaku usaha, koordinasi antar sektor maupun lintas sektor, memprioritaskan pembangunan sarana prasarana infrastruktur, khususnya jalur koneksitas dari dan ke potensi-potensi investasi yang dimiliki agar dapat dieksploitasi untuk kesejahteraan masyarakat di NTT.
 “Selain itu, saya pikir perlu juga reformasi pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan, agar masyarakat memberikan peran yang sama dalam program community development dan mendukung setiap investor yang akan menanamkan modalnya sebagai upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif,” tegas Gubernur.
Dijelaskan, pembangunan di bidang penanaman modal di NTT belum menunjukkan kemajuan yang berarti, sebagai akibat rendahnya sumber daya manusia dan kompetensi aparatur di lapangan yang belum memadai. Di samping itu sebut Gubernur, kurangnya minat investor dalam merealisasi rencana investasi di NTT yang disebabkan oleh pertama, para investor merasa tidak nyaman dalam berusaha; kedua belum adanya kepastian hukum dalam berusaha; ketiga kurangnya sarana prasarana infrastruktur; keempat kompetisi komoditi dari daerah atau negara lain dan kelima, arah pembangunan penanaman modal yang tidak terfokus.
 “Oleh karena itu, peningkatan SDM dan kompetensi aparatur dalam merencanakan dan membuat kebijakan penanaman modal yang memungkinkan pengembangan investasi di NTT perlu dilakukan,” kata Gubernur dan berharap melalui kegiatan Diklat ini terjadi peningkatan jumlah realisasi investasi yang signifikan di NTT.
Kehadiran investor di Provinsi NTT sambung Gubernur Lebu Raya, berdampak simultan bagi peningkatan ekonomi daerah. “Selain itu terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Juga ada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi kabupaten/kota serta terbukanya daerah-daerah yang masih terisolasi,” jelas Gubernur, memberi alasan.

Di tempat yang sama, Kapusdiklat BKPM Pusat, Ir. Ikmal Lukman, MBA melaporkan tujuan kegiatan Diklat dalam rangka peningkatan SDM dan menjalin komunikasi serta mempererat tali silaturahmi antara BKPM dengan daerah. “Satu hal yang perlu dipahami bahwa pada dasarnya seluruh potensi investasi dan kegiatan proyek penanaman modal berada di daerah dan daerahlah yang pada akhirnya akan mengoptimalkan manfaat dari keberadaan proyek tersebut seperti pengembangan perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta berbagai multiplier effect lainnya,” kata Ikmal seraya menambahkan, “Untuk itu diperlukan kesadaran bersama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di seluruh daerah.” (by. ferry guru)

Komisi B DPRD NTT Dukung Program Anggur Merah


sergapntt.com [KUPANG] – Komisi B DPRD NTT terus mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT untuk menggalakkan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di tahun-tahun mendatang. Pemprov NTT juga harus mendorong Pemerintah Kota/Kabuaten se NTT untuk menambah jumlah desa mandiri anggur merah di daerahnya masing-masing.
 Dukungan tersebut disampaikan juru bicara Komisi B DPRD NTT, Somie A. Pandie, M.Div, MM saat membaca laporan hasil kerja Komisi B terhadap Rancangan Perubahan APBD NTT tahun 2011, Senin (10/10/11).
Menurut Komisi B, lanjut Somie Pandie, adanya persoalan teknis yang  menghambat pencairan dana kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) supaya dikaji kembali dan mencari solusi efektif untuk memudahkan pencairan dana pada kelompok dimaksud. “PKM (Pendamping Kelompok Masyarakat) diharapkan tidak sekadar mengurus administrasi keuangan saja tetapi dapat memfasilitasi kehadiran berbagai nara sumber dari setiap SKPD yang memiliki profesionalitas untuk membina dan melatih Pokmas sesuai dengan kebutuhan rencana bisnis kelompok sehingga usaha kelompok dapat berhasil dengan baik,” kata Somie.
Ditambahkan, Komisi B juga mendukung  tambahan dana sebesar Rp 269 juta untuk konsolidasi Desa Mandiri Anggur Merah tahun 2012. “Kami mengapresiasi kerjasama Pemprov NTT dengan AusAid dalam rangka menghasilkan PKM yang berkualitas dimana AusAid memberikan dana pelatihan PKM sebesar Rp 6 miliar lebih,” ucap Somie dan menegaskan, “Jika ada PKM yang tidak mampu meningkatkan kualitas kinerja dan tidak tinggal di desa, perlu dikaji kembali masa kontraknya.”
Di tempat yang sama, juru bicara Komisi A DPRD NTT, Gabrial A.K. Beri Binna mengkritisi berbagai solusi jangka pendek yang ditempuh Pemprov NTT dalam menyelesaikan berbagai sengketa di tapal batas antara kabupaten. “Komisi A memahami solusi yang ditempuh Pemprov NTT untuk meredam konflik dengan melarang aktivitas kepemeritahan di wilayah perbatasan yang sedang dilanda konflik. Namun perlu diingatkan bahwa membiarkan suatu lokasi tanpa aktivitas pemerintahan dalam waktu yang lama juga berdampak pada penghilangan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik melalui aktivitas-aktivitas pemerintahan,” kata dia.
Komisi A lanjut Beri Binna menilai, peniadaan aktivitas pemerintahan dalam manajemen konflik ibarat obat yang mujarab untuk jangka waktu tertentu tetapi menjadi racun ketika kadaluwarsa. “Oleh karena itu, Komisi A berpendapat bahwa penegasan batas wilayah 0leh Pemprov NTT adalah cara terbaik untuk memadamkan api konflik. Ketegasan juga diperlukan dalam mengelola konflik yang mucul dari keputusan yang dibuat,” tegas Beri Binna.
Ikut hadir dalam rapat paripurna Dewan, Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya dan rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD NTT, Drs. Ibrahim Agustinus Medah dan didampingi Wakil Ketua DPRD NTT, Anselmus Talo, SE serta sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTT. (by. ferry guru)