Persatuan Sepak Bola Nagekeo (Persena) mulai berbenah membentuk tim profesional menghadapi kompetisi Piala Gubernur NTT dan Liga Indonesia Divisi III. Perekrutan pemaian mulai dilakukan. Kiatnya melalui Open Turnamen Bupati Nagekeo Cup yang bakal digelar pada 27 Maret hingga 17 April 2011.
Perkembangan sepak bola di Nagekeo akhir-akhir ini cukup membanggakan. Setidaknya Persena pernah mencapai babak semifinal El Tari Memorial Cup (ETMC) tahun 2010. Tapi, ini bukan tujuan akhir. Persena ingin menembus Divisi I Indonesia.
“Untuk itu, sekarang ini kami akan menggelar turnamen sepak bola. Tujuannya untuk merekrut pemain-pemain berkualitas baik. Sehingga pada saatnya nanti, Nagekeo tidak dipandang sebelah mata,” ujar Ketua Panitia Turnamen Bupati Nagekeo Cup 2011, Marselinus Ajo Bupu, A.Md saat dihubungi Berita 7 per telepon, Rabu (16/3/11).
Selain mencari bibit pesepak bola handal, turnamen ini juga dijadikan ajang membangkitkan manusia berjiwa fair play, kreatif dan sehat jasmani-rohani.
“Oleh karena itu, turnamen ini punya misi; membina dan menumbuhkembangkan kemampuan, mentalitas dan jiwa besar olahraga masyarakat Nagekeo, agar dapat bersaing secara regional dan nasional,” ucap Seli Ajo —-begitulah Marselinus Ajo Bupu, A.Md akrab disapa—, meyakinkan.
Menurut Seli Ajo, peserta turnamen adalah klub-klub yang berasal dari 7 (tujuh) kecamatan Se Kabupaten Nagekeo dan klub-klub undangan dari luar Kabupaten Nagekeo.
Klasifikasi pemain pada setiap klub yang boleh disertakan dalam turnamen ini berjumlah 25 orang dengan persyaratan; kelahiran 1 Januari 1991 yang keabsahannya dibuktikan dengan foto copy akta kelahiran atau ijasah. Bagi pemain yang menggunakan foto copy ijasah harus sertakan juga ijazah aslinya. Sedangkan bagi yang kelahiran 1 Januari 1986 keabsahannya dibuktikan dengan foto copy KTP. Apabila tidak memiliki KTP, maka ijazah atau akta kelahiran solusinya.
Seli Ajo mengatakan, euforia suporter akan mencapai klimaksnya pada saat final turnamen kali ini. Bagi Anggota DPRD Nagekeo besutan PDI Perjuangan itu, euforia adalah hal yang wajar, apalagi pertandingan ini adalah penentuan prestasi antar klub. Hanya saja ia mengingatkan kepada suporter agar perasaan gembira yang berlebihan jangan dicemari dengan berbagai atraksi negatif yang pada akhirnya akan merugikan perkembangan sepak bola kita.
Teriakan pemberi semangat boleh membahana, tapi dukungan harus digelorakan dengan penuh kreativitas.
Pengalaman empirik menunjukan, gawe sepak bola di Nagekeo seringi diwarnai kerusuhan antara suporter. Termasuk antara pemain dengan pemain. Oleh karena itu, kepada klub-klub yang menjadi tuan rumah, Seli Ajo mengharapkan agar mampu menjadi tuan rumah yang baik, ramah dan santun. Buktikan bahwa kita tetap menjunjung tinggi fair play dan sportivitas, meski bermain di kampung sendiri.
Sikap semacam inilah yang akan membuka mata dunia bahwa kita mengandalkan skil dan kemampuan untuk memenangkan pertandingan. Bukan fisik yang emosional. Kemenangan yang diraih mesti datang dari perwujudan keunggulan taktik yang dilandasi kejujuran, fair play dan kepatuhan atas norma ( rule of the game).
Kalau pun kemudian harapan kandas di pertengahan kompetisi, itu berarti peluang belum memihak kepada kita. Berarti kita harus lebih banyak belajar lagi dari mereka yang Iebih berprestasi di dunia sepakbola.
Saling menyalahkan, saling tuding atau lazimnya mencari kambing hitam tidak zamannya lagi di era sepak bola moderen. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana ke depan, upaya apa yang perlu dibangun agar kebanggaan tim Persena tetap terpelihara sebagai pemberi spirit untuk meningkatkan prestasi sepakbola di NTT.
Sudah teruji, melalui sepakbola dapat dijadikan media interaksi dan sosialisasi kebijakan pemerintah serta alat pemersatu untuk menggelorakan semangat membangun.
Sejauh ini persiapan turnamen telah mencapai 75 persen. Mulai dari sarana lapangan sepak bola, tim dan kelengkapan lain turnamen Bupati Nagekeo Cup.
“Persiapan sudah matang. Sekarang sudah 75 persen. Kita pastikan pembukaan turnamen akan dilaksanakan pada 27 Maret 2011. Final akan diselenggarakan pada 17 April 2011 yang diakhiri dengan acara penutupan turnamen,” tegas Seli Ajo.
Sementara itu, Bendahara Turnamen Bupati Nagekeo Cup, Kornelis Menang mengatakan, biaya turnamen didapat dari partisipasi masyarakat. Keseluruhannya bisa mencapai Rp. 150 juta lebih.
“Dana turnamen ini kami dapat dari partisipasi masyarakat,” katanya. +++chris parera+++

SERGAP NTT -> Masalah kesehatan di wilayah pedalaman dan pesisir Pulau Flores kini menjadi perhatian serius Forum Kepedulian Kaum Dhu’afa Indonesia Timur (Fokdit). Selain membangun sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di Kabupaten Ende, lembaga yang dipimpin oleh Siti Sauda’h Mustafa ini juga menyalurkan bantuan Makanan Pengganti Air Susu Ibu (MP-ASI) bagi warga Kabupaten Manggarai Barat, Ende dan Kupang.
Sejak berdiri 11 tahun lalu, Fokdit telah banyak membantu pemerintah, terutama dalam upaya meminimalisir angka kiemiskinan, kebodohan, kerusakan lingkungan dan buruknya kesehatan.
Menurut Siti, terjadinya kemiskinan dan kerusakan lingkungan lebih dipicu oleh tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, rendahnya pendapatan per kapita masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), lambatnya perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, serta buruknya sanitasi lingkungan permukiman.
Karena itulah, jalankan program sanitasi lingkungan (meraih status kesehatan ideal) bukan perkara mudah. Sanitarian (pelaku sanitasi) selalu berhadapan dengan masyarakat yang masih awam soal pentingnya kesehatan. Sanitarian harus bekerja ekstra untuk mengajak orang menjalani perilaku hidup sehat. Pasalnya, kebanyakan masyarakat pedalaman dan pesisir, termasuk di pulau Flores, belum terbiasa menjalani pola hidup sehat dengan memiliki MCK.
“Selain memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan, kita juga membangun MCK bagi warga miskin di pesisir. Fasilitasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara baik demi kesehatan dan lingkungan mereka,” ujar Siti saat ditemui B7 disela-sela acara peletakkan batu pertama pembangunan MCK di lingkungan Pu’upire, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, pekan lalu.
Pembangunan MCK sebanyak dua buah itu, masing-masing berukuran 4 X 2 meter. Proyek ini langsung dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat yang dikoordinir oleh lurah setempat.
“Ini merupakan program Fokdit. Program ini juga merupakan bagian dari upaya mensukseskan program Desa Siaga yang dicetuskan oleh pemerintah, yakni; menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dengan cara membantu keluarga miskin di daerah pesisir yang belum memiliki fasilitas MCK. Kita harapkan program ini dapat menghasilkan generasi yang berkualitas. Dengan sehat tentunya akan berdampak pada kinerja yang sehat yang ujungnya dapat menghasilkan pendapatan demi kesejahteraan mereka,” papar wanita kelahiran Ende, 24 April 1966 yang sejak SMP sekolah dan tinggal di Jakarta itu.
Siti menjelaskan, daerah sasaran Fokdit adalah seluruh daerah pedalaman dan pesisir di Indonesia Timur. Itu karena rata-rata masyarakat ‘terisolir’ tersebut belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak.
“Selain di daerah pemukiman warga miskin, sasaran pembangun MCK juga kita fokuskan di tempat-tempat umum, seperti di pasar tradisional, terminal, lapangan olahraga, kantor desa, sekolah dan tempat – tempat ibadah. Di NTT, selain MCK, kita juga menyalurkan bantuan biskuit (MP-ASI) bagi warga miskin di Ende sebanyak 5 ton, Manggarai Barat 3 ton dan KUpang 5 ton. Sedangkan di bidang pendidikan, kita utamakan sekolah-sekolah swasta. Sekarang ini kita sudah bangun pondok pesantren Hidayatullah berupa asrama, sekolah, Musholla, dan lain sebagainya di Batakte, Kupang,” imbuhnya.

Miskin
Secara umum, NTT masih dibekap masalah kemiskinan. Itu karena mayoritas warga masih menganut pola hidup konsumtif. Peran pemerintah pun kecil. Alasannya selalu klasik. Kekuarangan danalah, wilayah kepulauanlah, dan macam-macam lagi.
Yang paling parah, kata Siti, dalam keterbatasan APBN dan APBD, kebijakan pemerintah seringkali tidak menyentuh sendi kehidupan masyarakat miskin.
“70 persen warga NTT inikan petani dan nelayan. Seharusnya mayoritas kebijakan dibuat demi kepentingan komunitas 70 persen itu,” tegasnya.

BUMN
Semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki stok dana Bantuan Sosial (Bansos). Hanya saja pos anggaran tersebut seringkali tidak dimanfaatkan atau tidak tersalurkan. Karena itu Fokdit selalu pro aktif membangun komunikasi dengan BUMN-BUMN melalui proposal-proposal kegiatan sosial.
“Seharusnya pemerintah juga pro aktif. Karena pos bantuan yang dimiliki BMUN itu lumayan besar loh. Nah,,, kalau dana ini diminta lalu dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat NTT, kan bagus. Setidaknya ada perubahanlah! Tugas mencari dana itukan tidak mesti Gubernur atau Bupati atau Walikota. Para Kepala Dinas (Kadis) itukan bisa. Tinggal niatnya aja. Kalau tidak didatangi, siapa yang mo kasih. Kan gitu prinsipnya,” tohoknya.
Selama ini, kata Siti, pemerintah daerah hanya terbiasa melobi ke Depertemen Keuangan, Depdagri, PU dan Sosial. Padahal masih banyak instansi lain yang juga memiliki dana cadangan.
“Kalau kita mau caritahu, lalu kita minta, pasti akan diberi. Apalagi menyangkut kepentingan kalayak banyak. Saya yakin itu. Untuk itu pemerintah daerah mesti pro aktif. Manfaatkan waktu sebaik mungkin saat ke Jakarta, atau paling tidak dekati BUMN-BUMN yang ada di daerah masing-masing. Disitu ada dana. Tinggal komunikasi saja,” pintanya.

Siaga
Menghadapi masalah kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, Fokdit selalu bersikap siaga. Bantuan pasti akan diberikan jika ada yang membutuhkan.
“Kalau ada permintaan dari masyarakat, pasti kita akan bantu. Baik itu untuk pendidikan, kesehatan maupun untuk masalah kemiskinan,” ucap ibu 3 anak yang kesehariannya berkantor di Jln. Dewi Sartika, Grahanita Lantai 3 Jakarta itu. +++chris parera+++

sergapntt.com [Nagekeo] -> pengusaha rumah makan di Kabupaten Nagekeo kini sedang gerah. Bagaimana tidak? Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nagekeo menetapkan wajib pajak seenak perut. Setiap pengusaha rumah makan diharuskan membayar pajak Rp. 10 – 75 juta per tahun. Padahal penghasilan mereka tak seberapa. Koq bisa?
Sore itu, (Senin,14/2/11) suasana di seputaran terminal Danga (Mbay) terasa sunyi tanpa penghuni. Di jalan protokol hanya terlihat beberapa kendaraan roda dua dan empat yang melintas. Sementara hampir di semua warung makan terlihat sepi pengunjung.
“Setiap hari beginilah pak kondisinya. Sepi pak! Kalau pun ramai itu hanya terjadi pada hari pasar,” ujar Roby Herlan, pemilik warung “Terus Jaya” saat menerima kunjungan Berita 7.
Tak seperti kota-kota pemekaran kebanyakan, Mbay saat ini masih tergolong sepi. Suasana desa masih sangat terasa di ibukota Kabupaten Nagekeo itu. Manusia yang hilir mudik di jalanan bisa dihitung dengan jari. Tentu saja ini berpengaruh pada usaha ekonomi kecil seperti warung makan dan lain-lain.
“Setiap hari paling hanya satu sampai lima orang yang datang berkunjung ke warung saya pak. Itu pun hanya sekali-sekali saja. Kebanyakan, sama sekali tidak ada pengunjung. Yah… tak apalah pak, yang penting bisa bertahan hidup,” ucap Roby, lirih.
Ironisnya, penghasilan yang didapat Roby tak sebanding dengan kewajiban pajak yang ia harus bayar. Untuk tahun 2010 ini, pengusaha asal Bandung itu diharuskan oleh Kepala Dinas (Kadis) Kebudayaan dan Pariwisata Nagekeo, Gaspar Jawa membayar pajak penghasilan sebesar Rp. 26 juta. Perhitungan pajaknya diambil 10 persen dari setiap porsi makanan.
“Kalau modal dan keuntungan kena pajak 10 persen, lebih baik kami tutup saja usaha ini. Selama ini kami bayar pajak 10 persen dari keuntungan. Tapi begitu Nagekeo mekar jadi kabupaten sendiri dan Dinas Pariwisata dipegang oleh pak Gaspar Jawa, kami disuruh bayar pajak 10 persen yang diambil dari modal dan keuntungan. Kalau begini sama dengan mau bikin mati kami…,” paparnya.
Selain 10 persen pajak porsi makanan, para pengusaha warung juga dikenakan iuran wajib, yakni Retribusi Pasar Rp. 1.620.00 per tahun, iuran kemanan untuk Pol PP Rp. 360.000 per tahun dan pajak reklame Rp. 25.920 per tahun.
“Kalau dulu pemerintah gunakan sistem jemput bola. Artinya, pajak dan iuran-iuran itu di tagih dan di ambil langsung dari warung-warung. Tapi sekarang kami yang harus mendatangi dinas untuk menyetor. Baru-baru ini para pengusaha warung, termasuk saya pernah dipanggil satu per satu ke dalam ruangan kerja Kadis. Disitu saya disuruh setor pajak sesuai angka yang telah ditetapkan oleh dinas. Saya protes! Karena saya protes, saya lalu ditanya bisanya setor berapa? Saya bingung! Koq pajak yang punya fondasi hukum tetap koq bisa pakai tawar menawar. Maksudnya apa ini,” papar Roby.
Untuk itu Roby meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagekeo untuk mengkaji ulang ketetapan pajak yang dibebankan kepada para pengusaha warung makan. Sebab penghasilan rumah makan tidak sama dengan yang didapat oleh restoran maupun hotel. Setidaknya pajak diseimbangkan dengan penghasilan yang didapat per hari.
“Jangan jadikan kami sapi perahan. Itu kami tidak mau. Kalau begini sama dengan pemerintah ditopang oleh pengusaha. Bukan pengusaha ditopang oleh pemerintah. Kami tidak akan bayar pajak. Lebih baik tutup usaha, daripada ladeni permintaan yang tidak masuk akal itu. Karena yang saya tahu, pajak ditarik 10 persen dari keuntungan usaha, bukan dari modal dan keuntungan,” timpalnya.
Hal yang sama juga disampaikan Mas Agus, pemilik rumah makan “Handayani” yang terletak di Kecamatan Boawae, Nagekeo. Menurut Agus, dagangan baksonya setiap bulan dikenakan pajak sebesar Rp. 500 ribu. Sedangkan warung makannya dikenakan pajak sebesar Rp. 750 ribu per bulan. Untuk itu setahun Agus harus menyiapkan uang sebesar Rp. 27 juta.
“Itu belum termasuk uang keamanan untuk Pol PP Rp. 480.000 per tahun dan lain-lain sebagainya. Berat pak. Kami tidak mungkin bisa bayar. Karena keuntungan yang kami dapat per tahun tidak sebanyak itu. Jangankan 27 juta, setengahnya saja belum tentu kami dapat pak,” sergahnya.
Tak ada yang tahu apa yang memotivasi Kadis Gaspar Jawa hingga ia tega menetapkan pajak melampaui kemampuan pengusaha warung makan, hotel dan restourant. Padahal Undang-Undang (UU) No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi yang dijabarkan melalui Peraturan Daerah (Perda) No 5 Tahun 2010 tentang pajak hotel dan restourant mengamanatkan pajak di pungut berdasarkan omset penjualan. Artinya, pajak dikenakan apabila ada keuntungan setelah terjadi transaksi antara subyek pajak dan obyek pajak.
“Kalau inikan tidak pak. Pokoknya dia (Gaspar Jawa-Red) tetapkan sesuka hati dia. Lihat saja; dia mengharuskan Hotel Sinar Kasih membayar pajak sebesar Rp. 75 juta per tahun, pedagang bakso Rp. 10 juta per tahun, pedagang gorengan Rp. 10 juta per tahun, pedagang Mie Kuah Rp. 10 juta per tahun, warung makan “Nusantara” Rp. 38 juta per tahun. Masih banyak lagi. Tidak masuk akal. Seharusnyakan dia survei dulu, kaji dulu, baru tetapkan berapa kewajiban pajak yang harus disetor oleh pengusaha. Penetapan pajak juga mesti dipilah, jangan pukul rata. Warung makan seperti apa, usaha pedagang kaki lima seperti pedagang bakso dan gorengan seperti apa, hotel dan restourant seperti apa. Kami mau hidup bagaimana pak, kalau penghasilan minim tapi pajak mencekik seperti ini,” ujar Dula, si Padagang Bakso. +++sherif+++