sergapntt.com [KUPANG] – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan negara Republic Demokratic de Timor Leste akan meningkatkan kerja sama di bidang kesehatan. Kerja sama ini merupakan tindak lanjut penandatanganan MoU yang telah dilakukan bersama Menteri Kesehatan RI di Jakarta beberapa waktu lalu.

Wakil Gubernur NTT, Esthon L. Foenay katakan ini ketika menerima kunjungan Menteri Kesehatan Timor Leste, Nelson Martins bersama rombongan di ruang kerjanya, Rabu (7/12).

Esthon sampaikan, ada sejumlah masalah yang bisa dilakukan kerja sama di bidang kesehatan antara NTT dan Timor Leste seperti penyakit menular, kesehatan ibu dan anak, gizi, kejadian luar biasa, sumber daya manusia kesehatan dan pembangunan infrastuktur. Masalah kesehatan erat kaitannya dengan masalah kemanusiaan. Karena itu, masalah kesehatan tidak mengenal batas wilayah atau batas negara.

“Masalah kesehatan di wilayah perbatasan juga perlu mendapat perhatian serius seperti penyakit menular ISPA, malaria, tubercolosis, diare, rabies, filaria dan HIV/AIDS,” kata Esthon sambil menambahkan, wilayah perbatasan yang dekat dengan RDTL seperti Kabupaten Belu, TTU, TTS dan Kabupaten Kupang perlu mempersiapkan sumber daya kesehatan yang memadai.

Esthon akui, infrastruktur kesehatan di NTT belum memadai. Menyikapi permasalahan ini, strategi pendekatan yang dilakukan dengan memaksimalkan Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang berada di daerah-daerah pedesaan.

“Karena insfrastuktur yang minim dan persebaran penduduk yang tidak terkonsentrasi, kami di NTT maksimalkan Posyandu. Hasilnya lumayan baik. Angka kematian ibu dan anak semakin ditekan dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas Posyandu juga meningkat,” ujar Esthon.

Terkait usulan kerja sama di bidang kesehatan, Esthon sarankan agar sebaiknya dibuat Forum kerja sama antara Pemerintah RI dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTT Bidang Kesehatan dengan Kementerian Kesehatan Demokratic Timor Leste.  Diharapkan, pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh forum kerja sama tersebut  sebaiknya dilakukan di ibu kota kabupaten yang berbatasan langsung dengan Timor Leste.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Timor Leste, Nelson Martins menyampaikan kedatangannya bersama rombongan ke NTT sebagai bentuk tindak lanjut atas penandatanganan MoU yang telah dilakukan bersama Menteri Kesehatan RI di Jakarta beberapa waktu lalu. ‘Tujuan kami ke NTT adalah untuk menindaklanjuti MoU yang telah saya tandatangani bersama Menteri Kesehatan RI,” ujarnya.

Terkait kerja sama dimaksud, papar Nelson, perlu didiskusikan secara serius sejumlah masalah kesehatan seperti tubercolosis, HIV/AIDS dan empat kejadian luar biasa yang terjadi di Timor Leste yakni flu burung, flu babi, KLB Malaria dan KLB Campak. Pihaknya sangat setuju untuk dilaksanakan kerja sama tersebut. Karena memang penyakit menular yang ada tidak mengenal batas wilayah dan batas negara.

“Mudah-mudahan kerja sama ini membantu masyarakat untuk hidup sehat dan ketika masyarakat sehat mereka akan berpartisipasi dalam pembangunan dan negara kita akan kuat,” kata Nelson sambil menambahkan, pihaknya juga sedang mencari alternatif  baru sehingga tenaga kesehatan yang ada di Timor Leste bisa studi di Provinsi NTT.

Usai tatap muka dengan Esthon, Menteri Kesehatan Timor Leste, Nelson Martins bersama rombongan berkunjung ke Dinas Kesehatan Provinsi NTT, RSUD Prof. W.Z. Yohanes Kupang dan Fakultas Kedokteran Undana Kupang.

By. FLO

sergapntt.com [KUPANG] – Investasi industri garam di Kabupaten Nagekeo dan Kupang yang sedianya dilaksanakan tahun 2011 belum dapat dilakukan karena terbentur masalah tanah, terutama lahan pengelolaan garam. Diharapkan pada tahun 2012, program menjadikan NTT sebagai daerah penyangga garam nasional bisa dilaksanakan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTT, Yoseph Lewokeda katakan ini kepada wartawan di Kupang ketika dimintai komentarnya tentang investasi garam industri di NTT, belum lama ini.

Yoseph jelaskan, sebenarnya program investasi garam industri di Kabupaten Nagekeo dan Kupang sudah dilaksanakan tahun 2011 ini, namun karena terbentur dengan status tanah, hingga akhir tahun belum terealisasi. Pasalnya, PT Anoa sudah memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk lahan seluas 770 hektar di Nagekeo. Sedangkan PT Panggung Guna Ganda telah memiliki izin HGU atas lahan seluas 7.000 hektar dan bahkan sudah membayar pajak hingga tahun 2011. Walau sudah mengantongi izin HGU sejak tahun 2001, namun belum ada satu kegiatan pun yang dijalankan sesuai izin yang dimiliki.

Terhadap permasalahan ini, pemerintah provinsi telah menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta untuk mengkaji kembali izin yang telah diberikan kepada dua perusahaan dimaksud.”Kita masih menunggu kebijakan BPN Pusat untuk mengambil-alih persoalan ini dengan menetapkannya sebagai tanah terlantar sesuai peraturan yang berlaku. Selanjutnya diserahkanke kabupaten untuk selanjutnya diserahkan ke perusahaan pengelola,” kata Yoseph.

Ia sampaikan, jika status lahan sudah aman maka dapat dipastikan investasi garam industri segera dilaksanakan sesuai program yang ditetapkan. Di Kabupaten Nagekeo, investasi oleh PT Citam dari Australia dan Kabupaten Kupang oleh PT Garam Mitsubisi dari Jepang. Bahkan rapat bersama di Jakarta pada 17 November 2011, disepakati bahwa Pemkab Nagekeo melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan PT Citam membuat kajian, apakah lahan yang ada dikelola sebagai daerah irigasi atau industri garam.

“Pemkab pada prinsipnya tidak mempersoalkan perusahaan yang akan melakukan investasi, yang terpenting adalah keseriusan dan kesungguhan berinvestasi,” ujar Yoseph.

Menjawab pertanyaan apakah Disperindag juga telah melakukan kajian soal kelayakan usaha di Nagekeo, Yoseph akui belum lakukan. Tapi beberapa waktu lalu Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang telah melakukan kajian atas lahan yang hendak dijadikan lokasi investasi garam industri di Nagekeo.  Rekomendasi yang diberikan, jika diari secara terus-menerus, lahan yang ada berpotensi dikembangkan jadi lahan irigasi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah sampai berapa lama proses pengairan itu karena kadar garam sangat tinggi.

Wakil Ketua DPRD NTT, Kasintus P. Ebu Tho meminta pemerintah untuk terus meningkatkan koordinasi dengan BPN Pusat agar investasi garam industri sudah bisa dilaksanakan tahun 2012. Apalagi NTT telah ditetapkan sebagai penyangga garam nasional selain Madura. Bentuk perhatian pemerintah pusat tersebut harus diikuti dengan komitmen dari pemerintah daerah.

By. FLO

sergapntt.com [KUPANG] – Pembanguan Bandara Mbay atau Surabaya II di Mbay, ibukota Kabupaten Nagekeo yang telah dimulai dua tahun terakhir dengan master plan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagekeo harus didukung semua pihak. Apalagi pada tahun 2012 pemerintah pusat melalui APBN akan mengucurkan dana pengerjaan lanjutan sebesar Rp43 miliar melalui Dinas Perhubungan (Dishub) NTT.

Hal ini disampaikan anggota DPRD NTT, Anwar Pua Geno di sela-sela rapat pembahasan APBD NTT TA 2012 di gedung DPRD NTT. Menurutnya, Bandara Mbay cukup strategis dan merupakan titik kuat dan akan menjadi ikon model transportasi modern untuk Flores dan NTT, kini dan ke depan. Letak Mbay menjadi sentral bagi seluruh kabupaten di Flores dalam pemenuhan transportasi udara dari Flores ke Bali,Jawa, dan Makasar bahkan ke luar negeri.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka ini sampaikan apresiasi kepada Pemprov NTT dan pemerintah pusat (Pempus) yang telah menetapkan tiga bandara di NTT sebagai bandara utama utama yakni El Tari di Kupang, Tambolaka di Sumba Barat Daya dan Mbay di Nagakeo. Tentunya tiga bandara ini akan terus dikembangkan guna memenuhi standar penerbangan nasional dan internasional.

“Khusus bandara Mbay, dengan ketersediaan lahan yang sangat luas sampai 3.500 meter, bandara Mbay nanti akan bisa didarat pesawat berbadan lebar jenis boeing dan airbus,” kata Anwar.

Terhadap isu masih ada penolakan sebagian warga Mbay pemilik tanah di lokasi Bandara Surabaya II, putera asal Nangaroro- Nagekeo ini meminta Pemkab Nagekeo dan Pemprov NTT untuk terus melakukan dialog dan pendekatan dengan masyarakat.  Selain itu, masyarakat pun diharapkan memberi dukungan karena kehadiran bandara Mbay nantinya akan membawa kemajuan bagi pembangunan Nagekeo pada khususnya dan Flores serta NTT pada umunya. Apalagi dengan masuknya Komodo sebagai New Seven Wonders of the World, akan menarik ribuan wisatawan domestik dan mancanegara setiap tahun ke Flores, seterusnya ke Flores Timur dan Lembata. Semua akan mendorong sektor lain bergerak maju dan berkembang

 “Bandara Mbay akan jadi ikon perubahan masyarakat Flores masa kini dan mendatang di era globalisasi,” tandas Anwar.

Anggota Fraksi Partai Golkar yang juga anggota Badan Anggaran DPRD NTT ini berharap masyarakat NTT, Flores da Nagekeo khususnya harus memberi apreasiasi atas dukungan yang kuat dan knonkrit dari pempus yang pada tahun angaran 2012 mengalokasikan dana sebesar Rp43 miliar untuk pembangunan Bandara Mbay. Ini wujud komitmen pempus untuk Flores dan NTT agar cepat menasional dan mendunia melalui sarana transportasi udara.

Julius Jera, salah seorang masyarakat Kabupaten Nagekeo yang tergabung dalam Forum Nagekeo Bersatu dengan tegas menolak pembangunan Bandara berskala internasional “Surabaya II” di Mbay karena hanya merupakan aspirasi dari pemerintah pusat atau Jakarta. Seharusnya pemda mengutamakan program pembangunan infrastruktur yang membumi atau diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat lokal.

Menurutnya, ide membangun bandara bertaraf internasional di Mbay hanya akan mematikan atau meng-kanibal bandara yang telah ada di Flores seperti Bandara Frans Seda (Maumere), Bandara H Hasan Aroeboesman (Ende), Bandara Turelelo (Bajawa), dan Bandara Frans Sales Lega (Ruteng), Bandara Gewayantana (Larantuka), dan Bandara Wunopito (Lewoleba).

By. FLO

Hal ini terungkap dalam pembahasan rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) NTT Tahun 2012 oleh Badan Anggaran legislatif dan eksekutif di ruang rapat Kelimutu DPRD NTT.

 Anggota Badan Anggaran Legislatif dari Fraksi Golkar, Anwar Pua Geno meminta penjelasan pemerintah apakah bantuan yang diberikan hanya untuk perguruan tinggi swasta atau semua sekolah swasta baik jenjang pendidikan dasar maupun tingkat atas. Sehingga dapat diketahui berapa jumlah riil yang harus diberikan kepada setiap sekolah. Ini penting karena sekolah swasta juga telah berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan di daerah ini.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Jhon Umbu Deta tegaskan, pemerintah harus mendata secara lengkap terutama soal kondisi masing-masing sekolah yang tersebar di seluruh wilayah NTT. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki atau merenovasi gedung sekolah yang teridentifikasi rusak atau tak layak dipakai lagi. Terkait hal ini akan dibagi peran, mana yang dapat ditangani di tingkat kabupaten dan kota serta mana yang ditangani provinsi.

“Sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah terpencil juga harus diperhatikan secara proporsional karena sejumlah gedung sekolah dalam kondisi rusak,” kata Jhon.

Ketua Badan Anggaran Legislatif, Ibrahim Agustinus Medah sampaikan, 48 perguruan swasta di NTT saat ini sudah cukup membantu pembangunan di daerah ini terutama di bidang pendidikan. Karena itu kewajiban pemerintah untuk membantu semua perguruan tinggi swasta yang tersebar di wilayah NTT. Dua tahun sebelumnya, pemerintah melalui APBD NTT mengalokasikan sejumlah dana dan dibagi merata ke setiap perguruan tinggi swasta sebesar Rp50 juta.

“Dana ini dinilai cukup kecil bila dihitung pengeluaran yang dilakukan oleh manajemen perguruan tinggi swasta untuk membiayai perjalanan ke Kupang guna mendapatkan dana dimaksud,” ujar Medah sambil mencontohkan perguruan tinggi swasta di Flores harus keluarkan dana yang cukup besar ke Kupang.

Lebih lanjut Medah sampaikan, pemerintah perlu menetapkan angka yang tepat dan cukup proporsional. Karena nilai Rp50 juta yang diterima lembaga perguruan tinggi itu, bisa dirincikan hanya untuk 50 orang mahasiswa dengan alokasi setiap mahasiswa sebesar Rp1 juta.

Sekretaris Daerah NTT, Fransiskus Salem menyampaikan, tahun anggaran sebelumnya pemerintah mengalokasikan dana Rp5 miliar untuk perguruan tinggi swasta di NTT. Dana tersebut, selain untuk membantu lembaga pendidikan, tapi juga untuk beasiswa para siswa dan dosen. Bantuan beasiswa untuk perguruan tinggi swasta itu dilakukan secara proporsional sesuai jumlah mahasiswa. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada mahasiswa tingkat akhir dalam penulisan skripsi.

“Sejak tahun lalu, pemerintah juga siapkan dana beasiswa untuk tenaga dosen yang hendak melanjutkan pendidikan, yakni satu orang strata tiga (S-3) dan dua orang strata dua (S-2) sejak awal tahun ajaran,” papar Salem.

Bentuk perhatian lain yang diberikan adalah bekerjasama dengan perguruan tinggi swasta untuk menghadirkan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) di NTT, berpisah dari Kopertis Denpasar. Pelbagai langkah strategis pun telah dilakukan termasuk komunikasi intensif dengan Dirjen Perguruan Tinggi di Jakarta.  Jika NTT sudah memiliki satu Kopertis sendiri, dana yang didapat dari pusat tentunya cukup banyak.

By. FLO

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTT, Andre Wellem Koreh kepada wartawan usai puncak peringatan Hari Bhakti PU ke-66 di kantornya, Sabtu (3/12).

Andre jelaskan, pengajuan usulan ini berangkat dari pengalaman sebelumnya dimana NTT sebagai tuan rumah penyelenggaraa peringatan Hari Pers Nasional pada Februari 2011 lalu. Pada kesempatan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama ibu negara serta sejumlah menteri kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Kesuksesan itulah mendorong pemprov mengajukan usulan untuk menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional di bidang ke-PU-an.

“Gubernur sudah dua kali mengajukan surat ke Menteri PU agar NTT ditetapkan sebagai tuan rumah konreg wilayah Timur yang mencakup 17 provinsi,” ungkap Andre.

Menjadi tuan rumah, lanjutnya, NTT pasti mendapat manfaat yang cukup besar baik dari aspek ekonomi maupun kebijakan anggaran. Dengan dihadiri sekitar 1.500 orang jajaran ke-PU-an dari 17 provinsi dan kabupaten/kota serta jajaran kementerian PU, uang yang akan dibelanjakan selama berada di NTT cukup besar. Selain itu, sebagai tuan rumah, pasti mendapat perhatian lebih dalam rangka pengalokasian anggaran yang bersumber dari Kementerian PU.

“Biasanya sebagai tuan rumah, ada manfaat lebih yang kita dapatkan dari alokasi anggaran yang bersumber dari APBN,” kata Andre.

Menurutnya, usulan jadi tuan rumah tersebut sebagai bagian dalam rangka menyongsong Sail Komodo 2013. Dengan alokasi anggaran yang diharapkan dapat memadai, infrastruktur jalan dan jembatan di NTT terutama di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat bisa dibenahi. Karena dengan alokasi anggaran seperti sekarang, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sangat tidak mencukupi membiayai program kegiatan di bidang ke-PU-an. Idealnya, alokasi yang dibutuhkan setiap tahun sekitar Rp5 triliun.

“Sangat diharapkan, tidak hanya membahas aspek pembangunan di NTT tapi lebih dari itu harus diikuti dengan politik anggaran yang memadai,” ujar Andre.

Tentang kinerja tahun 2011, Andre sampaikan, hingga akhir November realisasi fisik sudah mencapai 80 persen dan keuangan sudah 70 persen. Diupayakan hingga akhir Desember nanti, realisasi fisik bisa mencapai 100 persen. Sedangkan realisasi keuangan dipastikan tidak mencapai 100 persen yang diakibatkan oleh efisiensi. Dimana sekitar Rp7,8 miliar lebih dana yang tidak mungkin dipakai karena adanya sisa lelang. Ini bukan merupakan kegagalan melainkan sebuah bentuk prestasi karena mampu mengefisiensi pengelolaan keuangan.

Menyinggung soal antisipasi yang dilakukan terhadap kemungkinan ambruknya jembatan di NTT, Andre tegaskan, sudah diantisipasi sejak tahap pengerjaan. Karena sudah dihitung dengan faktor keamanan sebesar 2,5 persen dari beban maksimal yang dilalui kendaraan. Misalkan, dalam hitungan, jembatan itu akan dilalui kendaraan dengan tonase 1.000 kg, maka rancangan jembatannya 2.500 kg. Jembatan di NTT sangat kecil kemungkinan ambruk akibat salah perencanaan.

“Walau demikian, kami akan mendata kembali seluruh infrastruktur jembatan di NTT untuk mengantisipasi cuaca ekstrim dan kemungkinan lainnya,” papar Andre.

By. FLO