Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD NTT, Ibrahim A. Medah dihadiri Gubernur NTT, Frans Lebu Raya tersebut, sebanyak lima fraksi memberi catatan kritis, yakni Fraksi Partai Demokrat, F-PDIP, F-Gabungan NTT Sejahtera, F-Gabungan Abdi Flobamora, dan F-Partai Gerindra.

Dalam pemandangan akhirnya, F-Demokrat meminta agar program DeMAM ini dievaluasi sebelum digelontorkan anggaran pada tahun anggaran 2012.

“Program apapun untuk kemajuan atau kepentingan umum tidak hanya didasarkan pada itikad baik saja, tetapi juga harus dijalankan dengan cara yang benar, mekanisme yang tepat dan terukur dan sasaran yang jelas,” tandas juru bicara F-Demokrat, Benyamin Wodon saat membacakan pemandangan akhir fraksi, Senin (12/12) kemarin.

Disebutkan, pemerintah belum menjelaskan secara baik bentuk, sistem, mekanisme dan tolok ukur yang digunakan dalam menjalankan program tersebut.

Menurut fraksi yang dipimpin Wellem Nope ini, yang janggal ketika fasilitator direkrut dahulu sebelum mengetahui jenis usaha dari kelompok masyarakat.

“Celakanya, kelompok masyarakat di desa sasaran lebih memilih program pengembangan ternak, fasilitator yang telah direkrut justru dari latar belakang pendidikan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP),” tandas Wodon.

Sementara itu, F-Gerindra, menyatakan, NTT pantas berbangga karena dalam banyak keterbatasan namun telah membuktikan tekad memperkuat kemandirian masyarakat dengan langkah nyata membangun dari kampung dan desa yang dioperasionalisasikan melalui program DeMAM.

Disebutkan, meskipun terlambat namun kebijakan dan konsep ini dapat dilaksanakan.

Dalam pemandangan akhirnya yang dibacakan juru bicara Armindo Soares, menyatakan, apapun nama dan nomenklaturnya, konsep program DeMAM harus teguh berdiri di atas dasar pemahaman bersama bahwa lingkaran setan kemiskinan tidak dapat diberantas dengan program bagi-bagi uang seperti BLT (bantuan langsung tunai, Red).

“Kemiskinan di NTT hanya dapat diatasi dengan membangun dan memperkuat kemandirian masyarakat. Dan tahapan membangun kemandirian masyarakat ini harus dimulai dari kampung dan desa,” tandasnya.

Dikatakan, F-Gerindra masih melihat banyak kekurangan dalam pelaksanaan program ini pada tahap pertama di tahun 2011, Gerindra menyampaikan apresiasi kepada Pemprov NTT yang mulai melakukan pembenahan dan melakukan koreksi terhadap hal-hal yang dipandang lemah.

Fraksi yang diketuai Gabriel Beri Binna ini menyatakan, untuk melaksanakan komitmen ini, perlu disusun indikator-indikator yang jelas dan terukur.

Selain itu, harus dilakukan pembenahan dalam mekanisme rekruitmen tenaga pendamping dan pengembangan kapasitas tenaga pendamping dengan melibatkan LSM.

Program ini juga, kata Armindo, harus diintegrasikan dengan penguatan kapasitas dan kelembagaan desa dimana membutuhkan koordinasi dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan.

Untuk itu, Gerindra meminta agar di tingkat provinsi, Bappeda dan BPMPD harus menjadi aktor kunci.

“Melibatkan, mengkoordinasikan dan mensinergikan dua institusi ini akan menentukan keberhasilan pengembangan kapasitas dan kelembagaan pemerintahan desa khususnya dalam mengimplemestasikan program desa mandiri anggur merah,” tambah Armindo.

Fraksi Gerindra juga menyampaikan apresiasi kepada AusAID (the Australian Agency for International Development) atas dukungannya terhadap program Desa Mandiri Anggur Merah.

Kiprah lembaga-lembaga international seperti AusAID dan lembaga-lembaga seperti European Commision, GTZ, JICA, CIDA, Lembaga-lembaga dibawah naungan United Nation seperti WFP, Unicef, WHO, UNFPA, dan lain-lain serta LSM-LSM seperti Care International,

WVI, Swiss Contact, ACF, Plan International, Veco International dan lain-lain serta lembaga-lembaga swasta dan individu penyelenggara program-program pengembangan masyarakat yang telah mendukung DeMAM.

Selain itu, F-PDIP meminta agar Pemprov NTT menyiapkan bibit ternak, karena pada pelaksanaan tahun anggaran 2011, hampir 80 persen kelompok melaksanakan usaha ternak.

Harus dilakukan bimbingan terhadap penyusunan program dan kegiatan di desa yang memperhatikan target grup atau kelompok sasaran yang memiliki kerentanan dan termarginalkan seperti perempuan dan anak-anak.

“Pengawasan juga perlu dilakukan bersama baik oleh masyarakat, DPRD maupun oleh lembaga-lembaga pemeriksa internal agar tidak mengalami hal negatif,” kata Hironimus Banafanu, juru bicara F-PDIP saat membacakan pemandangan akhir F-PDIP kemarin.