Bank NTT Bajawa Peduli Usaha Petani


sergapntt.com [BAJAWA] – Bank NTT Cabang Bajawa sangat peduli terhadap petani. Hal ini sudah terbukti, ketika petani jagung dan kentang mengajukan permohonan kredit ke Bank NTT dan langsung menyalurkan kredit.
Demikian disampaikan pelaku usaha jagung dan kentang, Hendrikus Kila usai mengikuti pertemuan pelaku usaha se-Kabupaten Ngada yang berlangsung di Vila Ena Lewa Gemo Aimere, belum lama ini.
Menurut Hendrikus, untuk usaha jagung dan kentang sangat prospek untuk meraup keuntangan. Karena tanaman jagung selain untuk dikonsumsi oleh manusia, tetapi ternak babi sangat membutuhkan dedak jagung.
Untuk tanaman kentang mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh keuntangan. Selain jual di pasar, tetapi beberapa rumah makan sangat membutuhkan kentang.
Untuk menanam kentang dirinya merasa kesulitan memperoleh benih kentang yang baik. Namun karena ada kerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Ngada, pihaknya dapat memperoleh bibit kentang dalam jumlah banyak.
Dari benih kentang yang ada, selain ditanam untuk kepentingan pribadi, selebihnya dibagikan kepada anggota kelompoknya. Untuk menanam kentang, dirinya hanya membutuhkan lahan seluas 1,5 hektare.
Lahan yang ada milik orang lain, tetapi disewakan dengan harga yang pantas dan saling menguntungkan. Namun, untuk pemukupan dirinya harus membutuhkan dana tambahan untuk membeli pupuk.
Untuk memperoleh pupuk, petani mengajukan kredit ke Bank NTT Cabang Bajawa yang dilengkapi dengan berbagai persyaratan. Sebelum mengajukan kredit, selaku nasabah dirinya harus meyakinkan pihak bank dengan mendatangkan pimpinan Bank NTT Cabang Bajawa ke lokasi usaha sebagai jaminan untuk memperoleh kredit. Setelah pimpinan Bank NTT Cabang Bajawa, Yohanes Dae melihat usaha yang dikembangkan petani langsung menyatakan bersedia untuk menyalurkan kredit kepada petani kentang.
Sesuai dengan pengajuan modal usaha sebanyak Rp 25 juta, Bank NTT langsung menyalurkan modal usaha. Setelah memanen hasil kentang, pihaknya langsung melunasi kredit kepada Bank NTT dan petani tetap berusaha untuk menjaga kepercayaan agar bank tetap menyalurkan modal usaha kepada petani.
Kedepan petani tetap membutuhkan Bank NTT untuk menyalurkan kredit dalam jumlah yang banyak karena masih banyak tanaman holtikultural yang bakal dikembangkan petani. Namun tanpa dukungan modal dari bank, petani tidak dapat mengembangkan usaha dalam jumlah banyak.
Kedepan petani Kabupaten Ngada berusaha untuk mengembangkan tanaman jagung karena harga jagung di pasar Rp 5.000 per kilogram. Sebagai petani, pihaknya merasa bersyukur dengan Bank NTT yang tetap peduli dengan petani untuk tetap menyalurkan kredit dalam jumlah yang banyak.
By. EO

4 Desember 2011
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Polisi Harus Jadi Teladan Ditengah Masyarakat


sergapntt.com [KALABAHI] – Kapolres Alor, AKBP Dominicus Savio Yempormase melakukan serah terima jabatan Kasatlantas dari AKP Anderias Tangketasik  ke Iptu Yulianus Lau.
Iptu Yulianus Lau sebelumnya menjabat Kasatlantas Polres Lembata.  Sedangkan AKP Anderias Tangketasik pindah ke Polres TTU.
Acara serah terima  berlangsung di aula Polres Alor, Jumat (25/11) lalu di Kalabahi. Hadir dalam acara serah terimah, sejumlah perwira dan anggota Polres Alor.
Pada kesempatan itu, Dominicus mengatakan, mutasi jabatan di lingkup lain berbeda sekali dengan mutasi di lingkup kepolisian. Mutasi bukan sesuatu yang menakutkan atau kurang menyenangkan, tetapi mutasi merupakan hal yang biasa. Mutasi bertujuan untuk membagi  ilmu di satu Polres ke Polres yang lain.
Dikatakan, semua program itu bisa berjalan, kalau kepala kesatuan  mengelola dengan baik, maka akan diberikan penghargaan apa yang dilakukan dalam tugas. Karena itu, polisi sudah harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
“Kesatuan ini kalau dilihat pelayanannya menyentuh langsung dengan masyarakat dalam bentuk apapun, maka polisi harus jadi contoh dan teladan di masyarakat harus sampai tingkat bawah,” ujarnya.
Dijelaskan, kalau Kapolda sudah duduk di pingir jalan sambil minum kopi dengan masyarakat, maka tidak ada alasan lain anggota berada di kantor tapi anggota sudah harus berada ditengah masyarakat. 
“Sejumlah perubahan yang sudah dilakukan oleh kasat yang lama bisa dilanjutkan oleh kasat yang baru. Jika ada pengalaman ditempat tugas yang lama sudah bisa diterapkan di tempat ini,” tambahnya.
Ia meminta kepada anggota agar dalam melaksanakan tugas harus menghargai masyarakat. Karena masyarakat adalah mitra kerja.
“Jika  kita sudah jadikan masyarakat sebagai mitra, itu berarti  masyarakat sendiri sudah bisa mengamankan wilayahnya masing-masing. Karena itu saya tegaskan masyarakat dan pihak kepolisian harus saling kerja sama,” ujarnya.
By. AR

4 Desember 2011
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Ketua dan Anggota DPRD Sabu Raijua Plesir ke Jakarta


sergapntt.com [KUPANG] – Ditolaknya perubahan APBD Kabupaten Sabu Raijua saat dibawa ke provinsi untuk dievaluasi dan dikembalikan untuk diperbaiki, ternyata tidak direspons secara baik dan serius oleh Ketua DPRD Sabu Raijua. Malah, Ketua DPRD lebih memilih menjalankan agenda DPRD yang lain yakni plesir ke Jakarta.
Agenda perjalanan mengikuti bimtek ke Jakarta itupun tidak dibicarakan bersama dengan dua pimpinan yang lain (dua wakil ketua DPRD). Rupanya ketua DPRD Sabu Raijua merasa diri ‘berkuasa penuh’ di lembaga DPRD Sabu Raijua, sehingga dalam mengagendakan kegiatan-kegiatan DPRD merasa tidak perlu bersama-sama unsur pimpinan yang lain. Padahal sesuai aturan, kepemimpinan pada lembaga DPRD harusnya kolektif kolegial.
Demikian dikatakan salah seorang anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua dari Fraksi PDI Perjuangan, Albert Wadu kepada wartawan di Kupang, Sabtu (26/11) lalu.
Menurut Albert, seharusnya waktu yang tersisa beberapa hari itu digunakan untuk membenahi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan sehubungan dengan dokumen perubahan APBD. Bukannya malah melakukan perjalanan dinas dengan mengikuti bimtek yang masih diragukan manfaatnya buat masyarakat Sabu Raijua.
“Kalau harus dilakukan rekonsiliasi, sebenarnya waktu yang ada ini digunakan untuk itu adalah lebih bijak, sehingga persoalan bisa selesai. Bukannya mengajak anggota untuk pergi ke Jakarta. Kalau alasan perubahan anggaran ini benar-benar adalah kepentingan rakyat diatas segalanya, kenapa bukan fokus pada menyelesaikan masalah ini, malah prioritasnya perjalanan dinas ke Jakarta. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan sumber anggarannya nanti. Tapi kalau kemudian terindikasi bermasalah, maka Fraksi PDI Perjuangan tidak akan sungkan-sungkan meminta kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan di sekretariat DPRD Sabu Raijua,” ujarnya.
Dengan kesal Albert mengatakan, selama ini anggota DPRD meminta surat tugas untuk turun ke masyarakat dalam rangka kunjungan kerja untuk melihat dari dekat permasalahan-permasalahan yang ada, ketua DPRD dan sekretaris DPRD selalu beralasan tidak ada uang. Tapi kalau untuk membiayai perjalanan dinas ke luar daerah seperti ke Jakarta, tidak pernah ada alasan soal keuangan. Itupun hanya untuk anggota Fraksi Partai Golkar dan beberapa anggota DPRD dari fraksi lain yang sudah berhasil dibujuk untuk lari bergabung dengan kelompok ketua DPRD karena pengaruh diberi SPPD.
“Ada apa ini? Ketua DPRD jangan menganggap bahwa dana pendukung kegiatan DPRD itu adalah milik pribadi dia dan sekretaris DPRD, sehingga bisa dia gunakan semaunya dia saja lewat persekongkolan dengan sekretaris DPRD untuk diberikan kepada siapa yang mereka suka,” ujar Albert.
Ia membeberkan, kemelut di lembaga DPRD Sabu Raijua berawal dari pernyataan Ketua DPRD, Ruben Kale Dipa bahwa anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gabungan Kemakmuran Rai Hawu sukanya hanya jalan-jalan dan tidak memperhatikan kebutuhan rakyat.
“Sekarang kenyataannya, masyarakat bisa melihat, sebenarnya yang sangat bernafsu jalan-jalan pakai uang rakyat itu siapa? Bukankah sebaliknya, anggota Fraksi Partai Golkar dan beberapa anggota fraksi lain yang sudah lari bergabung dengan mereka yang suka jalan-jalan? Selama dalam kemelut ini saja, masyarakat Sabu Raijua bisa lihat sendiri sudah berapa kali mereka naik turun pesawat untuk perjalanan dinas yang selalu saja dikemas dengan berbagai alasan. Sudah berapa banyak uang untuk SPPD yang dihabiskan? Apakah semua itu untuk kepentingan rakyat Sabu Raijua ataukah memenuhi nafsu plesir semata-mata menggunakan aji mumpung. Mumpung uang untuk rakyat bisa dipakai. Anehnya, kalau dulu ada tokoh-tokoh masyarakat dadakan dan Forum Rakyat Menggugat yang begitu bernafsu ikut berkomentar menyudutkan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gabungan Kemakmuran Rai Hawu, sekarang kok diam-diam saja. Ini membuktikan dugaan kami bahwa semua itu direkayasa secara sistematis,” katanya.
Soal agenda perjalanan ke Jakarta, terlebih soal dari mana anggarannya, kelompok 8 anggota DPRD Kabupaten Sabu Raijua yang masih bertahan pada sikap mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD Sabu Raijua mempertanyakannya.
“Saat ini kan perubahan APBD Sabu Raijua masih belum ditetapkan. Sedangkan anggaran dalam APBD induk sudah dibawa ke perubahan. Jadi apa yang dipakai sebagai payung hukum untuk menggunakan anggaran tersebut,” tanya Albert.
Albert Wadu Dari juga menyayangkan masalah tingkat penyerapan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sabu Raijua yang sangat rendah, ketika dikaitkan dengan perubahan APBD. “Seharusnya pemerintah fokus dan memprioritaskan kinerja SKPD-SKPD yang ada, sehingga benar-benar serius memperhatikan kebutuhan masyarakat melalui alokasi anggaran yang sudah disetujui bersama dengan DPRD,” kata Albert.
Tentang rencana Pemkab Sabu Raijua untuk membeli 14 unit mobil yang dimasukkan pada perubahan anggaran, adalah sesuatu yang konyol menurut Albert. “Kita di Sabu Raijua ini kan berpotensi bermasalah dengan stok BBM. Sehingga semakin banyak mobil dinas, semakin banyak pula BBM yang habis dipakai untuk operasional mobil-mobil dinas. APBD seharusnya dikelola berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, sehingga bila tidak bisa dipertanggungjawabkan peningkatan kinerja seperti apa yang diharapkan, sebaiknya penganggaran sarana mobilitas itu tidak usah dipaksakan. Kita harus menyadari bahwa sampai saat ini belum banyak hal yang bisa dibuat untuk masyarakat, sehingga kita sebaiknya tidak menambah luka hati rakyat dengan pengelolaan anggaran yang tidak pro rakyat,” lanjut Albert.
Menurut Albert, dalam kondisi dinamika berpemerintahan yang sementara terjadi di Sabu Raijua saat ini, lobi-lobi yang dilakukan adalah merupakan hal yang wajar-wajar saja. Tetapi ketika nurani dan etika sudah tidak dipakai dan aturan-aturan mulai dilanggar, itu yang harus diwaspadai.
“Saya pikir kita semua pastilah punya kepedulian dan tanggung jawab yang sama terhadap kebaikan di Sabu Raijua. Untuk itu, lobi-lobi yang dilakukan haruslah dengan cara-cara yang bermartabat dan tidak mengorbankan anggaran yang seharusnya dipakai sebesar-besarnya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat Sabu Raijua. Upaya lobi yang dilakukan Pemkab Sabu Raijua untuk memberikan fasilitas satu unit mobil untuk masing-masing anggota DPRD dalam rangka membujuk anggota DPRD Sabu Raijua untuk meloloskan perubahan APBD Sabu Raijua adalah menyalahi aturan dan tidak etis dilakukan. Ini upaya menyuap anggota DPRD dan apa jadinya Sabu Raijua kedepan kalau cara-cara ini sudah mulai dipakai untuk mempengaruhi DPRD,” pungkas Albert.
Selain itu, soal keterlibatan sekretaris DPRD dalam bekerja sama dengan ketua DPRD dalam menghalang-halangi kerja anggota DPRD dari sisi keuangan menurut Albert, dalam waktu dekat Fraksi PDIP Perjuangan akan segera bersikap. “Kita masih mempelajari kemungkinan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Karena dalam melaksanakan tugasnya, seorang anggota DPRD tidak boleh dihalang-halangi dan tugas sekretariat DPRD seharusnya memback up seluruh agenda kerja DPRD, baik dari sisi administrasi maupun keuangan, apalagi untuk kegiatan-kegiatan yang anggarannya sudah ada dalam DPA. Atau jangan-jangan sekretaris DPRD ini merasa diri dia adalah staf keuangan pribadinya ketua DPRD,” Kata Albert dengan nada kesal.
Sementara itu, Ketua DPRD Sabu Raijua, Ruben Kale Dipa yang dikonfirmasi, Minggu (27/11) mengenai plesir ke Jakarta, enggan berkomentar.
By. KP

4 Desember 2011
Kategori: SABU RAIJUA . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Kapolda NTT Kunjungi Polres Alor


Brigjend Pol. Ricky Sitohang

sergapntt.com [KALABAHI] – Kapolda NTT, Brigjen (Pol) RHP Sitohang melakukan kunjungan kerja ke Polres Alor, Selasa (22/11). Mantan Kapolres Alor tahun 1999-2000 yang telah menjadi Kapolda NTT ini hadir di Polres Alor merupakan kunjungan kerja yang pertama kali, karena punya nilai sejarah.
Pantauan sergapntt.com, acara tatap muka Kapolda dengan 110 personil Polres Alor berlangsung di aula Polres Alor.
Sebelum tatap muka, Kapolres Alor, AKBP Dominicus Savio Yempormase mengatakan, Kabupaten Alor merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Namun, dari 17 kecamatan yang ada baru delapan kecamatan yang sudah ada polsek dan dua pospol di kecamatan baru. Sedangkan tujuh kecamatan lainnya belum ada polsek sama sekali.
Dikatakan, personil yang terbatas sehingga pelayanan berjalan belum maksimal. Karena itu, perlu adanya penambahan personil diwilayah kerja Polres Alor. Karena itu, ia meminta  perlu adanya polsek kota di wilayah Kecamatan Teluk Mutiara yang ada di ibukota Kabupaten Alor.
Sementara, Kapolda NTT, Brigjen (Pol) RHP Sitohang pada kesempatan itu mengatakan, Polres Alor kalau dilihat sudah ada perubahan. Tapi perubahan itu hanya wilayah kerjanya tetapi pos polisi juga tidak berubah. Selain itu, gapura  masih tetap. “Pos polisi dan gapura saya yang bangun ketika masih jadi Kapolres Alor. Kapolres Alor juga harus berupaya membangun sesuatu untuk daerah ini menjadi suatu kenangan,” katanya.
Ia meminta agar personil yang ada harus mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga apa yang dilakukan di masyarakat sudah bisa diketahui. Ia juga meminta agar anggota polisi harus tunjukkan teladan yang baik kepada masyarakat.
“Datang di tengah masyarakat harus selesaikan persoalan yang terjadi disana, bukannya anggota polisi datang kemudian  menimbulkan persoalan. Hari ini saya tegaskan, tidak lagi terulang.  Sebagai anggota tunjukkan pelayanan terbaik kepada masyarakat karena anggota merupakan pengabdi dan pengayom, bukan perusak,” tegasnya.
Dikatakan, suatu daerah bisa aman kalau anggota kepolisian mengajak masyarakat untuk melakukan diskusi dan meminta masyarakat sebagai anggota polisi bagi diri sendiri. Jika itu dilaksanakan, maka situasi kamtibmas akan aman.
“Jika ada persoalan yang terjadi dan ada laporan dari masyarakat, maka tanpa ada pemberitahuan saya akan turun di Polres secara diam-diam. Karena itu anggota Polres Alor harus menjadi teladan bagi polres lain di NTT,” ujarnya.
Sitohang mengajak anggota harus bertindak tegas. Tetapi sebelum bertindak tegas harus melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk menyampaikan kamtibmas terlebih dahulu.
Ia meminta perwira dan Kapolres agar bisa libatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan serta masyarakat untuk melakukan diskusi ilmiah. Selain itu, ia meminta Kapolres untuk segera membagi wilayah kerja kepada perwira yang ada di Polres Alor. Jika terjadi sesuatu di wilayah kerja itu, maka menjadi tanggung jawab perwira yang ditugaskan di sana.
Kapolda,  juga dalam tatap muka  melakukan penegasan jika ada anggota yang tidak melaksanakan tugas dalam disiplin kerja maka jika ada laporan dari masyarakat langsung di panggil  ke Polda, karna itu  setiap  anggota harus  tetap ada diwilayah kerja untuk bisa mendeteksi di masing-masing wilayah  untuk bisa mengetahui apa aktifitas masyarakat.
“Setiap persoalan atau kasus yang terjadi di masyarakat, jika kasusnya berat, maka harus dilaporkan ke Polda. Tetapi kalau   persoalan kasusnya kecil dan ringan, maka dalam waktu yang singkat pelakunya sudah harus ditahan di Polres. Jangan suatu persoalan yang  ditangani sampai berlarut-larut,” ujarnya.
By. AR

4 Desember 2011
Kategori: KISAH . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

Achmad Chandra Klaim Tambang Legal Tidak Berdampak Lingkungan


sergapntt.com [WAINGAPU] – Direktur PT Fathi Recourses, Achmad Chandra
menegaskan, sangat keliru bila ada yang mengklaim bahwa tambang selalu berdampak negatif terhadap lingkungan.
“Kecuali kalau yang namanya tambang liar atau illegal. Kalau tambang legal yang mengantongi izin tentunya sangat profesional karena sudah mencakup pengelolaan lingkungan sekitar tambang seperti perusahan kami PT Fathi Recourses,” tegas Achmad Chandra di Waingapu, belum lama ini.
Menurutnya, bila hasil eksplorasi PT Fathi Recourses nantinya membuktikan bahwa di Sumba ada kandungan emas, maka untuk melakukan eksplotasi juga ada tahapan yang harus dilalui.
“Tapi sesuai aturan yang ada, analisis dampak lingkungan atau Amdal diterbitkan diakhir produksi,” tegasnya.
Chandra menegaskan, aktivitas eksplorasi PT Fathi Recourses di Kabupaten Sumba Timur khususnya tidak merubah struktur tanah yang ada karena hanya dilakukan pengeboran dan pembuatan lubang terasering dengan kedalaman satu meter.
“Lubang teraseringnya juga cuma selebar 40 cm. Ini kita lakukan guna
mengambil beberapa sampel tanah dan batu untuk diteliti. Setelah itu
lubang bekas pengeboran dan terasering tersebut ditutup kembali dan dilakukan penanam anakan pohon diatas lubang yang sudah ditutup tersebut,” paparnya.
Klaim Umbu Yadar, Direktur PT Artha Sumba soal lahan tambangnya di Kecamatan Karera yang masuk dalam areal PT Fathi Recourses menurut Chandra, pihaknya tengah mencari solusi pemecahannya.
“Menurut Umbu Yadar, areal tambang PT Fathi Recourses yang masuk dalam areal tambang PT Artha Sumba di Kecamatan Karera seluas 10 ribu hektare. Tapi saya optimis akan ada titik temu antara Umbu Yadar sebagai Direktur PT Artha Sumba dengan kami dari PT Fathi Recourses karena izinnya di waktu yang bersamaan atau diera mantan bupati Sumba Timur Umbu Mehang Kunda,” tandasnya seraya menambahkan, izin eksplorasi yang dikantongi PT Artha Sumba adalah mineral jenis galena (timah hitam, red).
Terpisah, Umbu Yadar melalui telepon selulernya dari Jakarta mengaku belum ada kesepakatan pihaknya dengan PT Fathi Recourses terkait areal tambang perusahan tersebut yang masuk dalam kawasan eksplorasi PT Artha Sumba.
“Kita tunda pertemuan yang dimediasi Pemkab Sumba Timur pada bulan depan. Ini menyangkut areal eksplorasi PT Fathi Recourses yang masuk dalam areal eksplorasi PT Artha Sumba. Luasnya sekitar 10 ribu hektare lokasi eksplorasi PT Fathi Recourses yang masuk dalam areal kami yakni PT Artha Sumba.  PT Artha Sumba mengantongi izin eksplorasi sejak tahun 2005 sementara PT Fathi Recourses sekitar tahun 2008,” tukasnya.
By. JN

4 Desember 2011
Kategori: SUMBA TIMUR . . Penulis: sertumos . Comments: Tinggalkan komentar

« Laman Sebelumnya — Laman sebelumnya Laman berikutnya — Laman Berikutnya »