Gerindra Pertanyakan PAW


sergapntt.com [BA’A] – Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Kabupaten Rote Ndao mempertanyakan proses PAW dan penyelesaian kewajiban anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao saat rapat kerja dan evaluasi kegiatan Partai Gerindra selama tahun 2011. Rapat kerja dan evaluasi kegiatan Partai Gerindra Kabupaten Rote Ndao digelar di sekretariat DPC Gerindra Desa Sangguoen Kecamatan Lobalain, Selasa (15/11) lalu dipimpin Ketua DPC Gerindra Kabupaten Rote Ndao, Arkhimes Molle.
Dalam rapat kerja tersebut, agenda yang dibahas diantaranya evaluasi konsolidasi dan verifikasi internal partai, rencana pelantikan pengurus, kegiatan sosialisai partai, pemilu (pilkada, pemilu legislatif dan pemilu presiden) dan sikap partai dalam mencapai tujuan Partai Gerindra di Kabupaten Rote Ndao.
Demikian disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Rote Ndao, Arkhimes Molle kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (17/11).
Menurut Arkhimes, terkait PAW dan kewajiban anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao asal Partai Gerindra, khususnya kewajiban anggota DPRD merupakan amanat dan perintah yang telah diatur dengan jelas. Baik pada AD/ART, hasil keputusan rakernas maupun keputusan DPP dan penegasan dari ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
“Soal kewajiban anggota DPRD di legislatif, baik anggota DPR RI maupun DPRD wajib memberi konstribusi 25 persen dari penghasilannya,” jelas Arkhimes.
Terhadap kewajiban 25 persen dari penghasilan anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao menurut Arkhimes, sebagai ketua DPC Partai Gerindra telah melakukan beberapa tindakan sesuai dengan mekanisme organisasi, termasuk mengusulkan untuk di PAW sesuai amanat AD/ART Partai Gerindra. Namun, proses selanjutnya adalah kewenangan DPD dan DPP Partai Gerindra. “Untuk itu, kita tunggu saja hasil atas usulan PAW,” katanya.
Dikatakan, surat teguran tegas DPD Partai Gerindra Provinsi NTT tentang penyelesaian iuran berturut-turut tiga kali namun tidak diindahkan juga oleh ketiga anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao tersebut. Tindaklanjut surat DPD itu oleh DPC diberikan kepada ketiga anggota DPRD berturut-turut tiga kali, namun tidak dilaksanakan. Pihaknya telah mengirimkan lagi surat pemberitahuan penyetoran iuran melalui rekening an. DPC Partai Gerindra Rote Ndao, namun tetap tidak diindahkan pula oleh ketiga anggota DPRD.
“Hal lain yang mendukung usulan PAW anggota DPRD adalah tidak berpartisipasi dalam kegiatan partai selama ini terutama dalam rangka memenuhi kewajibannya untuk memfasilitasi kegiatan verifikasi partai tingkat Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan keputusan rakerda I NTT tanggal 15 Mei 2011 yang ditindaklanjuti dengan keputusan rapat DPC Partai Gerindra Kabupaten Rote Ndao tertanggal 18 Mei 2011,” kata Arkhimes.
By. RN

DAK Pertanian Rp 5,1 M


sergapntt.com [KALABAHI] – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor mendapatkan bantuan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2012 khusus di bidang pertanian  sebesar Rp 5,1 miliar. Jumlah dana sebesar itu diperuntukkan bagi tiga program utama yakni perluasan areal pertanian, penyediaan prasarana pengelolaan air  serta penyediaan prasarana pengelolahan lahan kering maupun lahan basah yang selama ini belum disentuh sama sekali oleh kelompok masyarakat petani.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Alor, Dorsila Pulinggomang kepada wartawan, Jumat (18/11) lalu, di ruang kerjanya mengatakan, dengan adanya DAK, maka pemerintah daerah sudah harus siapkan dana pendamping sebesar 20 persen yang didalamnya termasuk fisik dan konsultan perencanaan.
“Untuk dana pendamping ini kita akan anggarkan dalam APBD murni tahun depan, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Jika tidak, maka program ini tidak bisa dijalankan karena sumber dana DAK tidak bisa digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan,” akunya.
Dikatakan, tiga program utama itu didalamnya ada lima program pendukung lainnya termasuk penyediaan lumbung pangan masyarakat  dan gudang pangan pemerintah serta rehabilitasi pembangunan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang ada di kecamatan.
Bukan itu saja tapi termasuk penyediaan balai pembenihan untuk pembibitan tanaman pangan holtikultura perkebunan dan peternakan serta pembangunan rehabilitasi poskeswan dan inseminasi buatan (IB) serta penanganan pasca panen.
“Untuk perluasan areal lahan basah kita akan lakukan di daerah-daerah yang punya potensi yang selama ini belum digarap, salah satunya di Desa Welai Selatan diwilayah Kecamatan Alor Tengah Utara, Desa Maukuru, Desa Padang Panjang, Lantoka  Desa Tanglapui diwilayah Kecamatan Alor Timur dan Desa Alaang Kecamatan Alor Barat Laut. Sedangkan untuk perluasan areal lahan kering yang sudah tersedia itu ada tersebar di 17 kecamatan ini akan dibuka. Di mana  areal lahan kering yang tersedia 129.810,495 hekater, sedangkan lahan basah 3.354,5 hektare,” jelasnya.
Dikatakan, potensi cukup banyak, baik lahan kering maupun lahan basah. Namun belum semuanya digarap. Selama ini sedang berjalan tapi tidak secara optimal akibat pihaknya terbentur dengan dana.  “Sehingga potensi kita yang cukup tadi belum semuanya dikelola dengan baik. Tahun ini saja tidak ada. Kita baru dapat tahun 2012 mendatang. Karena itu perlu adanya dukungan dari anggota DPRD Alor. Sehingga progam ini sudah bisa turun sampai di tingkat kecamatan dan desa guna terwujutnya swasembada pangan,” katanya.
Menurutnya,  pembangunan irigasi dan embung-embung  yang ada akan dimanfaatkan secara baik guna optimalisasi lahan-lahan basah yang selama ini hanya satu kali panen diupayakan menjadi dua kali panen dalam setahun. Program ini hanya semata-mata bertujuan untuk meningkatkan usaha kepada masyarakat petani.
By. AR

Ternak Babi Bantuan Belum dapat Pakan


sergapntt.com [MENIA] – Makanan atau pakan yang diperuntukan bagi kelompok ternak yang diberi bantuan anak babi oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua lewat Dinas Pertanian, hingga saat ini belum tiba pada kelompok penerima bantuan. Demikian disampaikan sekretaris kelompok ternak Mira Kaddi Kelurahan Mebba Kecamatan Sabu Barat, Jhony Bunga, kepada wartawan, Kamis (17/11) lalu.
Dikatakan, sudah hampir satu purnama berlalu, tapi bantuan pakan yang dijanjikan belum sampai kepada kelopok, sehingga anak babi yang ada hanya diberi makanan seadanya, sehingga pertumbuhan dan kesehatannya tidak terjamin.
“Jadi dalam perjanjiannya kita akan dibantu dengan pakan dalam beberapa bulan pertama. Tapi hingga saat ini dinas terkait belum juga memberi pakan ternak yang dijanjikan. Kita bukan memaksa, tapi karena melihat kondisi anak babi yang ada ini, maka kita mengingatkan kapan kita mendapatkan pakan. Soalnya sejak kita terima anak babi pada 28 Oktober silam, hingga sekarang kita belum mendapatkan makanan yang dijanjikan,” ujarnya.
Jhony menjelaskan, pemerintah lewat dinas juga menyiapkan dana untuk pembuatan kandang secara permanen, namun kenyataannya hingga kini biaya pembuatan kandang belum sampai kepada kelompok. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kelompok secara swadaya telah membuat kandang darurat sambil menunggu uang pembuatan kandang datang dari dinas.
“Ini sudah mau hujan, sehingga kalau dalam waktu dekat tidak ada, maka kita akan mengalami kesulitan. Karena untuk membuat kandang permanen kita harus lebih dulu menggali lubang untuk pembuangan limbah kotoran ternak,” jelasnya.
Untuk itu pihaknya sangat berharap agar dinas bisa bertindak lebih cepat dalam menjawab keluhan kelompok. Pihaknya juga mengatakan, sudah ada anak babi yang mati dan kelompok telah melaporkan kejadian itu pada dinas.
“Kalau di kelompok kita sudah ada satu yang mati dan ada dua ekor yang sementara sakit. Saya juga mendapat informasi dari teman-teman lain yang dapat bantuan ini dan mereka juga mengalami hal yang sama,” katanya.
Hal yang sama juga dialami kelompok Muri Loro Kelurahan Limaggu Kecamatan Sabu Timur, di mana sudah ada tiga ekor anak babi yang mati. “Kita tidak tahu penyebabnya apa, tapi sudah tiga ekor yang mati. Apakah karena makanan yang kita kasih makan atau memang ada serangan penyakit, kita belum tahu. Setelah kita lapor ke dinas, maka petugas sudah datang memberi vaksin,” ujar Tomas Here, ketua kelompok Muri Loro.
Sementara, Sekretaris Dinas Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Sabu Raijua, Dominggus Widu Hau yang dikonfirmasi mengenai keluhan kelompok ternak menjelaskan, dalam waktu dekat dinas akan segera membagi pakan serta uang untuk pembuatan kandang bagi kelompok.
“Pakan ini kita adakan dari Kupang, sehingga sedikit terlambat. Demikian juga dengan uang pembuatan kandang belum diberikan kepada peternak karena masih ada kelompok yang administrasinya belum lengkap. Tapi dalam waktu dekat ini semua itu sudah bisa direalisasi,” ungkapnya.
By. SBR

Di TTU, Penyerapan ABPD 2011 Dibawah 60 Persen


sergapntt.com [KEFA] – Hasil monitoring dan pengawasan DPRD TTU di lapangan terhadap peraturan daerah baik yang mengatur tentang kepentingan publik maupun perda tentang APBD 2010 dan APBD 2011 menyimpulkan, hingga akhir semester II tahun 2011, kinerja SKPD TTU untuk melaksanakan APBD induk tahun 2011 masih berada di bawah 60 persen.
Kondisi ini terjadi hampir di seluruh Kabupaten TTU sebagai akibat masih rendahnya kinerja aparatur pemerintah untuk mendorong  pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat TTU. “Secara garis besar hasil temuan DPRD TTU selama masa kunjungan kerja ke desa-desa sudah kami rangkumkam dan kami akan sampaikan dalam sidang-sidang DPRD TTU mendatang,” ungkap anggota DPRD TTU dari Fraksi PKB, Theodorus Tahoni di Kefamenanu, Kamis (17/11).
Theodorus menilai, dampak ikutan yang bakal terjadi akibat ketidakseriusan pemerintah melaksanakan APBD tahun 2011 yaitu terlambatnya masyarakat TTU menikmati hak-haknya berupa hasil pembangunan. Dia mencontohkan, pelaksanaan program PKP oleh  Dinas Pertanian Tanaman Pangan hingga pertengahan November 2011 belum berhasil dijalankan secara tuntas kepada masyarakat.
Menurutnya, kalaupun ada desa-desa tertentu yang sudah menerima jatah beras PKP, namun implementasinya masih terjadi diskriminasi berdasarkan pilihan politik pada saat pilkada lalu. “Di Desa Manusasi ada orang-orang tertentu yang belum terima jatah raskin. Ada tim sukses paket tertentu yang bilang sama masyarakat bahwa yang belum terima jatah beras PKP tunggu calon bupati kalian terpilih. Sudah begitu ada pungutan pajak SPPT yang dikaitkan dengan pelaksanaan PKP,” jelas Theodorus.
Senada dengan itu, Ketua Fraksi Partai Golkar, Dominikus Anin meminta pemerintah agar meningkatkan pengawasannya atas pelaksanaan fisik proyek yang baru dilaksanakan menjelang akhir tahun guna menjamin mutu pekerjaan yang diharapkan.
Menurut Dominikus, fisik pekerjaan infrastruktur jalan dan jembatan yang pelaksanaan fisiknya baru dilakukan karena terbentur dengan mekanisme tender hendaknya menjadi perioritas perhatian pemerintah.
Kegiatan proyek yang sampai sekarang belum berjalan adalah proyek pemeliharaan ruas jalan Mamsena-Sipi, proyek air bersih di Desa Sekon  dan proyek jalan lingkungan dalam kota. “Kami minta seluruh warga masyarakat TTU untuk membantu DPRD mengawasi pelaksanaan fisik proyek-proyek yang ada di TTU saat ini, sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan uang rakyat,” kata Dominikus.
Dominikus juga mengangkat masalah pekerjaan proyek yang terkesan asal jadi seperti peroyek peningkatan jalan Oenopu-Oerinbesi, proyek peningkatan jalan Saenam-Nunpo yang baru saja diguyur hujan, material jalannya sudah terkikis air hujan meninggalkan tanah aslinya.
Masalah lainnya  sebut Dominikus adalah, pengelolaan DAK bidang pendidikan yang sampai saat ini secara kumulatif tingkat kemajuan fisik pekerjaannya masih di bawah 25 persen.
By. OK

Masyarakat Tidak Boleh Lapar


sergapntt.com [MENIA] – Masyarakat Sabu Raijua tidak boleh mengeluh lapar, sehingga pemerintah wajib melakukan berbagai inovasi dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberi penyadaran kepada masyarakat untuk bahu membahu dengan pemerintah dalam melaksanakan setiap program yang dijalankan terutama program yang berhubungan langsung dengan pertanian, sehingga pangan masyarakat tetap terjaga.
Hal ini dikatakan Bupati Sabu Raijua, Marthen Dira Tome saat mengunjungi kebun rakyat mandiri di Desa Menia yang saat ini sudah mendekati musim panen. Marthen menegaskan, jika ada masyarakat yang berteriak lapar, itu adalah warning bagi pemerintah untuk bagaimana melakukan berbagai terobosan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pangan masyarakat.
Untuk itu, pihaknya meminta agar masyarakat tidak boleh apatis dengan program yang sementara dilaksanakan pemerintah seperti kebun rakyat mandiri di berbagai desa. “Ini baru kali pertama kita lakukan penanaman pada musim kering dan hasilnya sungguh luar biasa,. Tahun depan kita akan melakukannya secara besar-besaran. Untuk itu, masyarakat harus bekerja keras, jangan sampai hanya teriak lapar padahal malas untuk bekerja,” tegasnya.
Marthen menjelaskan, program menanam pada musim panas atau yang biasa disebut kebun rakyat mandiri yang sementara bergeliat diberbagai wilayah di Kabupaten Sabu Raijua adalah salah satu cara pemerintah menuju ketahanan pangan searah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Ditegaskan, ketahanan pangan di Sabu Raijua tidak boleh dilakukan secara sembrono, tapi dilaksanakan dengan kecerdasan ilmu yang ada, baik itu ilmu yang pada dinas teknis maupun pada pemegang kebijakan.
“Apa yang kita lakukan disini dengan menggalakkan masyarakat untuk menanam pada musim panas bukan sesuatu yang sangat luar biasa. Hanya saja selama ini kita telah mengklaim bahwa daerah ini adalah daerah kering dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, baru kita stop berusaha. Kita kutip dulu apa yang dikatakan firman Tuhan, Tuhan memerintahkan kita untuk mengelola bumi ini. Oleh sebab itu, dengan kecerdasan yang ada pada manusia harus maksimal kita manfaatkan sehingga potensi apa saja di bumi ini yang bisa dikelola. Dengan demikian kita telah turut apa yang dikatakan Tuhan,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, presiden telah menekankan agar tidak ada sejengkal tanahpun yang dibiarkan menganggur. Ditambahkan, tidak semua wilayah di Sabu Raijua merupakan wilayah kering, tapi ada wilayah tertentu yang memiliki mata air dan bisa dimanfaatkan pada musim kering untuk menanam berbagai komoditas.
“Bedanya kita dengan tempat lain adalah kalau ditempat lain mata airnya ada di atas gunung. Lalu mereka gunakan dengan gravitasi tapi kita tidak boleh menyerah karena kita tidak punya seperti itu di Sabu. Kita cocokkan dengan kondisi kita. Disini mata air kita ada di bawah lalu kita berusaha untuk menyedot air itu lalu menaikkannya keatas,” ujarnya.
Dikatakan, yang paling penting dilakukan adalah bagaimana memilih dan memilah lahan-lahan yang ada lalu kemudian ditanami tanaman yang sesuai dengan karakter tanah yang ada, apakah cocok dengan jagung atau kacang serta komoditas lainnya.
“Kalau misalnya tempat ini cocok dengan jagung, maka kita tanami jagung. Kalau cocok dengan kacang tanah atau kacang hijau, maka kita memilih itu untuk ditanam. Dengan demikian, maka tidak bisa orang katakan bahwa karena kita sedang giat-giatnya menanam jagung lalu mereka bilang ini kabupaten jagung, bukan itu harapan kita. Yang menjadi harapan kita bahwa Sabu harus unggul dengan multi komoditas. Sabu harus bisa menyelesaikan ketahanan pangannya dengan multi komoditas,” tukasnya.
By. SBR