2000 Lahan Siap Ditanam


sergapntt.com [BA’A] – Persiapan musim tanam tahun 2011 sekaligus untuk mendukung gerakan lakamola anan sio, Dinas Pertanian membagi persiapan dalam tiga tahap. Ketiga tahap itu yakni tahap pembersihan lahan, tahap pemagaran dan tahap pengolahan lahan.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao, Maks Ledoh di ruang kerjanya, Kamis (13/10).
Dikatakan, target sementara lahan untuk gerakan lakamola anan sio sebanyak 2.151.14 hektare yang tersebar di delapan kecamatan di Kabupaten Rote Ndao. “Angka ini merupakan target sementara,” ujarnya.
Karena namanya gerakan katanya, selalu bergerak sehingga kalau ada masyarakat yang punya kemauan dan kemampuan pasti lahan-lahan tidur yang belum digarap akan digarap dan bertambah.
Sehingga, pihaknya mengatakan kalau angka tersebut adalah angka sementara.
Dia merincikan, dari 2.000 lebih hektare lahan yang digarap, sejauh ini pembersihan lahan baru mencapai 1.401 hektare dan pemagaran 968 hektare. Sedangkan untuk pengolahan baru 603 hektare lahan yang diolah.
Keterlambatan proses pengolahan karena terkendala traktor. “Pengolahan terlambat karena ada dua traktor rusak. Namun kami telah meminta teknisi dari surabaya untuk perbaiki dan hari ini teknisinya sudah tiba di Rote,” katanya seraya menambahkan, pihaknya juga saat ini mengupayakan kerja sama dengan pemerintah provinsi untuk pinjam pakai traktor.
Menurutnya, untuk saat ini benih yang tersedia untuk siap ditanam yaitu kacang hijau 5 ton serta benih wijan dan botok masing-masing 500 kilogram. Sedangkan, untuk benih sorgum 13 ton dan jagung 10 ton baru akan masuk pada minggu keempat bulan Oktober ini. Untuk batang ubi kayu 240.000 stek akan masuk pada pertengahan bulan November.
Dia berharap, rekanan yang melakukan pengadaan benih-benih tersebut bisa dipercepat karena sebentar lagi akan turun hujan. Hal ini katanya agar nantinya tidak terlambat tanam.
By. RN

Origenes Boeky Dilantik Jadi Plt Sekwan Rote Ndao


sergapntt.com [BA’A] – Origenes Boeky diangkat menjadi pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Rote Ndao menggantikan Zacharias Touklasik. Acara serah terima jabatan Sekretaris DPRD Rote Ndao dilakukan di ruang utama kantor DPRD Rote Ndao, Kamis (13/10/11) lalu.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Rote Ndao, Cornelis Feoh mengatakan, momen tersebut patutlah dihargai dan disyukuri untuk menyambut baik pejabat baru pelaksana tugas demi kelancaran tugas-tugas DPRD. Beban tugas yang selama ini diemban oleh pejabat lama, Zacharias Toulasik selama 10 tahun sebagai Sekretaris DPRD merupakan suatu hal yang patut dicontohi oleh pejabat lainnya.
Sepuluh tahun lamanya sebagai Sekretaris DPRD tentunya ada hal yang baik dalam pelaksanaan tugas, namun ada pula hal yang buruk. “Akan tetapi beliau (Zacharias Toulasik, red) selalu menunjukkan loyalitasnya sebagai Sekretaris DPRD hingga akhir masa jabatannya. Sebagai pimpinan DPRD saya himbau agar pimpinan SKPD lainnya contohilah sikap dan tingkah laku bapak Toulasik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di setiap SKPD masing-masing. Karena dia adalah orang yang loyal. Selalu menunjukkan sifat yang baik dan analisa serta kajian yang mendalam terhadap dua lembaga ini,” ujarnya.
Dua lembaga ini katanya, bukan untuk saling menyerang, namun untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat agar dalam pelayanannya dua lembaga ini bisa langgeng. Karena itu, diharapkan pejabat baru nanti, Origenes Boeky dapat bekerja sama dengan baik agar selalu terciptanya suasana harmonis antara legislatif dan eksekutif.
Sementara itu, Bupati Rote Ndao, Leonard Haning dalam sambutannya mengatakan, dalam mengemban tugasnya, Zacharias Toulasik sebagai pemimpin yang menunjukkan sifat sebagai pemimpin yang pintar dan juga baik. Karena itu, patut dan layak untuk dicontohi oleh generasi muda.
Seorang pemimpin sejati tidak pernah melihat posisi sebagai jabatan yang harus dipertahankan dan dipelihara dengan sangat hati-hati melainkan harus mempersembahkan kepada rakyat karya-karya nyata. Seorang pemimpin juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan pencapaian kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah serta memiliki kemampuan untuk memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi. Dengan demikian, kepuasan kerja pegawai juga akan tercapai.
Ia meminta kepada pejabat yang baru agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi dengan segenap aparatur pemerintah dalam mengawal dan menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
By. RT

Masyarakat Sabu Raijua Segel Gedung DPRD


sergapntt.com [MENIA] – Gedung DPRD Sabu Raijua, Jumat (14/10/11) lalu disegel ratusan masyarakat yang menamakan diri Forum Rakyat Menggugat. Penyegelan ini dilakukan sebagai bentuk dari tidak dilakukannya agenda persidangan mengenai perubahan anggaran tahun 2011.
Pantauan sergapntt.com di gedung DPRD Sabu Raijua, massa mendatangi gedung DPRD sekira pukul 10.45 Wita dengan menggunakan sepeda motor dan dump truk memasuki halaman gedung DPRD.
Ratusan orang yang menamakan diri Forum Rakyat Menggugat meminta supaya diizinkan untuk melakukan dialog dengan anggota DPRD.
Namun sayangnya, hanya ada empat anggota dewan yang masuk pada saat itu yakni Ketua DPRD, Ruben Kale Dipa, Simon Dira Tome, Robinson Radja Langu dan Yulianus E Bora. Semuanya merupakan anggota Fraksi Partai Golkar. Sementara, 13 orang anggota dewan lainnya tidak hadir.
Massa yang datang dengan kawalan ketat aparat kepolisian kemudian masuk dan berdialog dengan empat anggota yang ada. Ketua Forum Rakyat Menggugat, Lay Dima menyampaikan tujuan kedatangan mereka ke gedung DPRD.
Dirinya mengatakan, sebelum mendatangi gedung DPRD mereka telah mengundang seluruh anggota DPRD Sabu Raijua untuk melakukan dialog dengan masyarakat, namun kenyataannya tidak ada yang datang dan hanya empat orang yang hadir.
“Tim kami sudah mendatangi semua anggota dewan untuk menyampaikan tujuan kami untuk berdialog hari ini dan semua mereka bisa ditemui. Memang kami tidak membuat undangan tertulis, tapi kami menyampaikannya secara langsung dari orang per orang, tapi kenyataannya mereka tidak hadir,” ujarnya.
Dikatakan, kedatangan  mereka ke gedung DPRD sudah tiga kali untuk menanyakan hal yang sama yakni kapan DPRD melakukan persidangan, di mana pada kesempatan dua kali pertemuan sebelumnya DPRD sudah menjamin akan melakukan persidangan.
Melihat kenyataan yang terjadi, maka pihaknya akan melakukan penyegelan terhadap gedung DPRD dan menyegel semua mobil operasional yang digunakan oleh dewan serta meminta pemerintah untuk membekukan gaji dewan karena mereka tidak melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan.
Sementara, Ketua DPRD, Ruben Kale Dipa pada kesempatan itu memberitahukan kepada masyarakat bahwa dari sekian banyak anggota yang tidak hadir hanya Yusak Musa Robo yang menghubunginya untuk memberitahukan kalau sedang mengalami kedukaan. Sementara, anggota lainnya tidak ada berita.
Anggota DPRD dari Farksi Partai Golkar, Simon Dira Tome pada kesempatan itu mengatakan, yang hadir untuk melakukan dialog hanya Fraksi Partai Golkar yang notabene mendukung persidangan, sehingga apa yang disampaikan oleh masyarakat tidak tepat sasaran karena banyak anggota dewan yang tidak hadir dan yang sementara melakukan mosi tidak percaya kepada ketua DPRD.
Dialog yang dilakukan berjalan cukup alot, sehingga terjadi dua kali skorsing untuk memberi kesempatan kepada forum melakukan dialog dengan masyarakat yang ada di luar gedung DPRD. Namun karena tidak ada jalan keluar akhirnya ketua DPRD menutup acara dialog dan masyarakat kemudian keluar.
Masyarakat kemudian melakukan penyegelan gedung DPRD dan menyegel mobil ketua DPRD. Sementara mobil operasional dewan yang dipakai oleh para wakil ketua dan ketua-ketua komisi akan di segel kemudian karena tidak ada di gedung DPRD pada saat itu.
Ruben Kale Dipa yang ditemui setelah masyarakat menyegel gedung DPRD dan mobil oprerasional ketua mengaku, gedung DPRD adalah rumah rakyat, sehingga mereka memiliki hak untuk melakukan penyegelan jika dewan tidak melakukan tugas dan fungsinya secara baik. Demikian dengan mobil DH 2 SR yang dipakainya sebagai kendaraan operasional.
“Ini semua berasal dari rakyat. Saya diberi mobil karena rakyat yang pilih saya. Jadi kalau mereka mau segel itu adalah hak mereka dan saya harus siap dan ingat saya jalan kakipun bisa untuk melaksanakan kepentingan rakyat. Demikian juga dengan gedung DPRD ini kalau mereka segel itu hak mereka,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Forum Rakyat Menggugat, Lay Dima mengatakan, semua fasilitas yang diperoleh merupakan keringat rakyat, sehingga ketika dewan tidak melaksanakan tugasnya, maka rakyat perlu melakukan langkah-langkah.
Ditanya apakah kehadiran Forum Rakyat Menggugat sudah mewakili seluruh rakyat Sabu Raijua, dirinya mengakui bahwa yang datang merupakan perwakilan dari semua kecamatan yang ada kecuali Raijua.
By. SBR

Beras Padat Karya Belum Disalurkan


sergapntt.com [ATAMBUA] – Lima desa di Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu yakni Desa Duarato, Mahuitas, Kewar, Leowalu dan Dirun mengalami kelaparan akibat ketiadaan bahan pangan. Karena kehabisan pangan, masyarakat kini mengandalkan umbi-umbian di hutan untuk memenuhi kebutuhan makanan.
Hal ini dikatakan Camat Lamaknen, Ulu Kornelis ketika ditemui wartawan di kantor bupati Belu. Dikatakan, berdasarkan hasil pengamatannya dilapangan, pada kecamatan yang dipimpinannya terdapat lima desa yang kelaparan akibat ketiadaan bahan makanan seperti padi, jagung maupun umbi-umbian. Karena kelaparan, masyarakat di lima desa itu mengandalkan umbian hutan seperti talas hutan, ubi hutan (fehuk laku) maupun jenis  makanan yang disediakan oleh alam.
Pihaknya telah turun ke desa-desa dan mendapatkan sebagian besar kehidupan masyarakat di lima desa sangat sulit mengatasi kekurangan bahan makanan saat ini dan diperparah dengan kemarau yang terus melanda.
“Kami sudah turun ke desa-desa tersebut untuk melihat kondisi riil. Ternyata benar, karena masyarakat benar-benar lapar dan mengandalkan umbi hutan,” paparnya seraya melanjutkan, selain kelaparan, lima desa itu juga kekurangan air bersih. Sebab, masyarakat hidup di lereng bukit dan gunung.
Bagi masyarakat yang berada di pinggiran kali, tidak bermasalah karena masih mengusahakan penanaman jagung dan sayur-sayuran. Sayangnya, ia tidak menghafal berapa jumlah kepala keluarga yang dilanda kelaparan. Akan tetapi dia memperkirakan mencapai ratusan kepala keluarga.
Mantan Lurah Manuaman Kecamatan Atambua Selatan itu mengutarakan, pihaknya telah menyampaikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten Belu. Dia berharap, bantuan dan intervensi mengatasi kelaparan pada lima desa tersebut segera dilakukan. Jika tidak, akan berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat setempat.
“Kami berharap bantuan segera diturunkan. Jika tidak akan berakibat buruk bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ditanya terkait dengan bantuan atau beras intervensi kelaparan terutama beras padat karya untuk mengatasi rawan pangan dan kelaparan, dia mengatakan, pihaknya sudah mendengar hal itu akan tetapi hingga saat ini belum terealisasi. Jika beras padat karya telah ada, pastinya masyarakat bisa terbantu. “Beras padat karya belum turun. kalau sudah turun pasti akan membantu sekali,” ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Nakertrans untuk mengatasi rawan pangan dengan mendorong beras padat karya.
Pada kesempatan itu dia menjelaskan, beruntung ada beras miskin (raskin) jika tidak ada pastinya warga yang kelaparan bisa mencapai ribuan kepala keluarga.
Terpisah, Kadisosnakertrans Kabupaten Belu, Arnold Bria Seo yang dihubungi menyatakan bahwa untuk kelaparan pihaknya menunggu hasil analisa dari Badan Ketahanan Pangan. Jika itu sudah ada, pihaknya akan mengambil langkah intervensi. Selagi analisasi dari Badan Ketahanan Pangan belum ada, maka pihaknya belum dapat melakukan intervensi. “Kami akan ambil langkah intervensi kalau sudah ada hasil analisa ketahanan pangan. Kalau belum ada kami juga belum bisa berikan bantuan,” ujarnya.
Dia mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat akan segera berkoordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan maupun kecamatan dan desa untuk mengatasi ancaman rawan pangan maupun kelaparan yang terjadi disejumlah daerah di Kabupaten Belu.
By. ED

Kawasan Hutan Lindung Besipae Jadi Permukiman


sergapntt.com [SOE] – Adanya permukiman warga di dalam kawasan hutan lindung Besipai Kecamatan Amanuban Selatan belum juga terselesaikan pemerintah. Warga yang telah membangun rumah semi permanen di dalam kawasan hutan masih leluasa menebang dan membakar hutan di dalam kawasan tersebut.
Beberapa warga yang ditemui wartawan pekan lalu di dalam kawasan mengaku resah. Pasalnya, terdapat sekelompok warga yang menerobos dan menebang hutan serta membangun rumah di dalam kawasan. Namun hingga saat ini belum ada penanganan serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS maupun Provinsi NTT.
Salah satu warga, Yusak Nohbiliu yang ditemui mengaku, dirinya bersama lebih dari 50 KK anggota kelompoknya berdomisili di dalam kawasan tersebut. Dia menjelaskan, kelompok yang dipimpinnya memang merasa bertanggungjawab untuk menjaga anakan pohon yang telah ditanam. Sementara, ada sekelompok warga yang masuk dan menyerobot lahan tersebut dengan membuka lahan perkebunan dan bermukim di sana dengan alasan, tanah tersebut milik keluarga tersebut.
“Waktu awal , kegiatan di sini luasnya 450 hektare dengan anggota yang mengelola ada 800 kepala keluarga (KK) dari lima desa. Desa Enoneten, Mio, Oe’Ekam, Polo dan Linamnutu serta ada juga dari desa luar. Jadi dari tahun 2007 itu tahun pertama sampai tahun kedua dan ketiga masih berjalan bagus. Tapi masuk tahun keempat tahun ini, sudah mulai berkurang. Tapi dari dinas maunya kami tinggal di dalam sini supaya bisa jaga tanaman,” terang Yusak Nohbiliu.
Dia menambahkan, pihaknya sebagai penjaga lahan pernah diberikan upah pada tahun 2008 dan 2009. Namun setelah itu tidak ada lagi dana pemeliharaan.
Terkait jenis tanaman dia menyebutkan, Dinas Kehutanan menyediakan anakan  jati, mahoni dan kemiri. Sehingga dengan beralasan untuk tinggal di dalam lahan tersebut, warga juga bisa bertumpangsari dengan berbagai tanaman perkebunan.
Sementara itu, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten TTS, Ony Ataupah yang dikonfirmasi wartawan mengaku masih tetap melakukan pendekatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kita tidak tinggal diam juga karena laporan sudah saya sampaikan ke provinsi. Memang beberapa waktu lalu dari provinsi (Wagub NTT, red) mau ke sana, tapi belum jadi,” akunya.
By. JES